Jakarta (ANTARA) - Malaysia menekankan perlunya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk penerapan kerangka hukum di kawasan tersebut, terutama terkait kerangka hukum bisnis, guna mendorong laju ekonomi di masing-masing negara anggota.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan itu Azalina mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak punya pilihan lain selain meyakini bahwa komitmen mereka terhadap kerangka hukum bisnis yang diterapkan di kawasan tersebut akan memberikan manfaat bagi masing-masing negara.

Dengan merujuk Uni Eropa sebagai perbandingan, Azalina menyebutkan bahwa meski anggotanya memiliki latar belakang berbeda, mereka memiliki persamaan komitmen bahwa dengan bekerja sama sebagai satu blok, mereka mampu menghasilkan implementasi lebih baik dari perspektif bisnis yang pada akhirnya akan menguntungkan semua anggotanya.

"Jadi, mereka membuat undang-undang yang akan diterbitkan oleh UE, dan itu akan menghasilkan satu hukum yang akan diadaptasi oleh sebagian besar negara (anggotanya). Ini adalah sesuatu yang saya harapkan untuk ASEAN saat kita menyelenggarakan Forum Hukum ASEAN nanti," kata Azalina.

Forum Hukum ASEAN akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada Agustus, di mana Malaysia mendorong penguatan kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

"Agar ASEAN benar-benar berhasil, terutama dari kerangka hukum, saya percaya kita perlu komitmen negara-negara (anggota) untuk mendukung dan menerima penerapannya," kata dia lebih lanjut.

Menyinggung isu kebangkrutan di lintas batas kawasan, Azalina mengatakan bahwa semua negara ASEAN memiliki tantangan yang sama. Demikian halnya dalam isu bahaya daring, penipuan keuangan, hal yang sama juga berlaku di sebagian besar negara-negara ASEAN.

"Karena ketika orang menipu, mereka tidak peduli dari mana anda berasal. Penipuan kini dianggap sangat internasional," katanya.

Di tengah banyak tantangan yang menjadi semakin tanpa batas, dia menilai bahwa negara-negara ASEAN tidak dapat bergerak sendiri-sendiri. Mereka perlu bergerak dalam satu blok dan menjadi bagian dari ASEAN, menurut dia, akan menguntungkan negara-negara anggotanya.

"Jadi, Anda tidak bisa bergerak sendiri. Anda harus bergerak dalam satu blok. Jadi, menjadi bagian dari ASEAN pasti akan menguntungkan negara-negara anggotanya," demikian katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’ Sri Azalina Othman Said mengundang Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas untuk menghadiri Forum Hukum ASEAN yang akan diadakan pada Agustus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Forum yang akan diadakan pada 19-21 Agustus itu akan berfungsi sebagai platform utama untuk mempromosikan akses terhadap keadilan, mendukung integrasi ekonomi regional, dan memajukan diskusi tentang keselamatan daring, kejahatan dunia maya, kebangkrutan lintas batas, hukum komersial, dan tata kelola yang baik.

Forum tersebut akan mencapai puncaknya dengan formalisasi Pernyataan Bersama oleh Menteri Hukum ASEAN tentang pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional, yang menegaskan kembali komitmen kolektif mereka terhadap kerja sama hukum dan ekonomi.

Undangan untuk Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas itu disampaikan Menteri Azalina dalam kunjungan ke Jakarta pada 8-9 Mei, sebagaimana keterangan pers Divisi Urusan Hukum, Departemen Perdana Menteri Malaysia, Jumat.

Dalam keterangan itu mereka menyebutkan bahwa forum tersebut akan diselenggarakan oleh Malaysia dengan dukungan Sekretariat ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai mitra dialog Pertemuan Pejabat Hukum Senior ASEAN (ASLOM) dan Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM).

Sementara itu, misi kunjungan resmi ke Indonesia yang dilakukan Azalina merupakan bagian dari serangkaian misi diplomasi hukum ASEAN yang lebih luas yang dilakukan oleh Malaysia, yang merupakan Ketua ASEAN 2025.

Sedangkan, misi baru-baru ini ke Singapura, Thailand, China, Kamboja, Brunei, Laos dan Vietnam bertujuan untuk memperkuat komitmen Malaysia dalam memperkuat kerja sama dalam arbitrase komersial internasional, mempromosikan standar etika di antara para arbiter, dan mempromosikan lanskap hukum regional yang lebih terintegrasi.

Malaysia, menurut keterangan tersebut, tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan mitra-mitra ASEAN, termasuk Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menegakkan penguatan kolektif ASEAN sebagai blok yang sangat kompetitif di mana investasi dapat mengalir bebas di kawasan ASEAN yang damai, aman, memiliki kebebasan navigasi dan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional.

Dalam pertemuan kedua menteri tersebut, Azalina menekankan pentingnya mempromosikan mediasi dan arbitrasi sebagai alat yang praktis, hemat biaya, dan efisien untuk penyelesaian sengketa komersial.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama hukum, dan mencatat bahwa kerangka hukum yang tangguh sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga memudahkan perdagangan regional, investasi, dan kerja sama lintas batas di seluruh ASEAN.

Dia juga menegaskan kembali dedikasi Malaysia terhadap harmonisasi hukum di seluruh ASEAN, dan menyatakan bahwa "Masa depan kawasan kita terletak pada stabilitas dan kepastian hukum yang berlandaskan pada ekosistem hukum tangguh yang dapat dipercaya pada masa-masa terbaik maupun terburuk."

"Melalui reformasi hukum kolektif dan kerja sama, kami terus memperkuat ASEAN yang lebih sejahtera," imbuh Azalina.

Dia juga menegaskan bahwa Malaysia tetap teguh dalam misinya untuk membangun ekosistem hukum yang siap menghadapi masa depan yang tidak hanya menguntungkan ekonomi ASEAN, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama kawasan tersebut terhadap keadilan, tata pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menteri Hukum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyarankan agar pemerintah Malaysia bisa bergabung dalam Konvensi Apostille.

Saat bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi Dato’ Sri Azalina Othman Said di Jakarta, Kamis (8/5), dia menyebutkan hal itu mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis.

"Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara," ucap Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selama tahun 2024, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI mencatat terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

Menurut Supratman, keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia.

Konvensi Apostille merupakan perjanjian internasional yang menyederhanakan legalisasi dokumen publik di antara negara-negara yang menjadi pihak perjanjian. Konvensi itu menghilangkan kebutuhan legalisasi yang rumit, menggantinya dengan sertifikat resmi (apostille) yang diterbitkan oleh negara asal dokumen.

Selain dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, kedua menteri juga membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional.

Supratman mengatakan bahwa Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodasi perkembangan terkini.

"Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing," ucap dia.

Pemerintah Indonesia, lanjut Menkum, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang.

ALF itu sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

"Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan pernyataan bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia," kata Supratman.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi Dato’ Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang hukum dapat berkembang makin baik ke depannya.

Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia Dato Azalina Othman Said mengatakan bahwa Malaysia ingin mendorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 19-21 Agustus 2025.

"Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum," kata Azalina dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dirinya percaya bahwa organisasi besar seperti Uni Eropa cenderung menyoroti pentingnya sektor bisnis dalam hubungan komunikasi di antara negara-negara anggotanya, dengan sebagian besar hukum yang berlaku di Uni Eropa adalah hukum yang memengaruhi bisnis.

"Itulah yang menjadi titik pemicu hubungan negara-negara Eropa. Jadi, mereka berbicara dalam satu suara ketika menyangkut masalah pengembangan bisnis," katanya.

"Jadi, ini adalah sesuatu yang ingin didorong Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, ingin mendorong aspek hukum dengan lebih memperhatikan hukum bisnis," imbuhnya.

Selain latar belakang politik yang berbeda-beda, negara-negara ASEAN juga memiliki sistem hukum yang berbeda, misalnya Malaysia dan Singapura dengan sistem hukum umumnya, sementara Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam bahkan Thailand menggunakan sistem hukum sipil.

Meski demikian, terdapat kesamaan nilai dari sistem hukum yang berbeda-beda tersebut, termasuk di antaranya adalah terkait proses hukum dan aksesibilitas terhadap keadilan.

"Jadi, meskipun sistemnya berbeda, hukum umum, hukum perdata, dengan mempertimbangkan nilai-nilainya yang sama, bisnis dari kerangka hukum adalah platform yang fantastis," katanya.

Dan dalam penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa komersial internasional, penyelesaian sengketa alternatif, kata dia, merupakan satu hal yang dapat digunakan oleh semua negara ASEAN.

"Itu adalah alat yang dapat Anda gunakan," katanya.

"Jadi, penyelesaian sengketa alternatif dengan menggunakan platform arbitrase atau menggunakan mediasi merupakan platform umum yang dapat dimanfaatkan di negara-negara ASEAN dengan latar belakang hukum yang berbeda," imbuhnya.

Azalina kembali menegaskan bahwa tujuan dari Forum Hukum ASEAN yang akan dihadiri oleh sejumlah menteri hukum ASEAN nanti adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan diskusi terkait kerangka hukum dari perspektif bisnis.

"Jadi, tujuannya adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan percakapan terkait elemen kerangka hukum dari perspektif bisnis," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme pertukaran narapidana (exchange of prisoner).

Dalam rapat koordinasi virtual, Senin (21/4), Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman, seperti dikutip dari keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Dia pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman.

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan pemerintah Malaysia Zulia menyampaikan antusiasmenya terhadap wacana pertukaran tersebut.

Ia mengatakan bahwa Malaysia ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Dirinya melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Prancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan," ucap dia menambahkan.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Langkah berikutnya akan melibatkan tim teknis dari kedua negara untuk menyusun prosedur operasional, mekanisme pertukaran, serta kriteria dan persyaratan narapidana yang dapat dipertukarkan.

Dengan adanya inisiatif itu, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang manusiawi, transparan, dan mengedepankan kerja sama regional dalam penegakan keadilan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram menyebut bahwa Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme exchange of prisoner atau pertukaran narapidana.

Menurut I Nyoman, penjajakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual dengan Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia pada Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Selasa (22/4/2025).

I Nyoman pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia mengatakan bahwa negaranya ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Sebab, dia melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Perancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sebelumnya diberitakan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim gabungan untuk membahas pertukaran narapidana.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta pada 25 Februari 2025.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, terdapat 5.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, menurut dia, terbagi dua yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram menyebut bahwa Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme exchange of prisoner atau pertukaran narapidana.

Menurut I Nyoman, penjajakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual dengan Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia pada Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Selasa (22/4/2025).

I Nyoman pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia mengatakan bahwa negaranya ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Sebab, dia melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Perancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sebelumnya diberitakan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim gabungan untuk membahas pertukaran narapidana.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta pada 25 Februari 2025.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, terdapat 5.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, menurut dia, terbagi dua yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.

Otoritas junta militer Myanmar memberikan amnesti massal dalam rangka perayaan tahun baru di negara terisolasi tersebut. Nyaris 5.000 tahanan akan dibebaskan dari berbagai penjara oleh junta Myanmar.

Kelompok hak-hak sipil setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), mengatakan junta Myanmar telah menangkap ribuan demonstran dan aktivis sejak kudeta militer tahun 2021, yang menghapuskan kekuasaan pemerintahan demokrasi dan menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara multipihak.

Amnesti yang merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, secara rutin diumumkan untuk memperingati hari libur nasional atau festival keagamaan Buddha di Myanmar.

Namun sebagian besar tahanan politik terkemuka, termasuk pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, masih ditahan.

Junta militer Myanmar dalam pernyataannya pada Kamis (17/4) mengumumkan bahwa sebanyak 4.893 tahanan akan diberi pengampunan "untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara, untuk ketenangan pikiran rakyat, dan atas dasar belas kasih".

Untuk menyampaikan "kebaikan hati negara", sebut junta Myanmar, otoritas junta juga mengatakan sejumlah tahanan lainnya akan dikurangi hukumannya hingga seperenam dari total hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Pengurangan hukum ini tidak berlaku bagi tahanan yang melakukan pelanggaran serius.

Pelanggaran hukum serius yang masuk pengecualian mencakup perkumpulan yang melanggar hukum dan terorisme, serta pembunuhan dan pemerkosaan.

Disebutkan juga oleh junta Myanmar bahwa ada 13 warga negara asing (WNA) yang akan diampuni dan dideportasi ke negara asal mereka masing-masing. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal rincian identitas atau kejahatan yang dilakukan para WNA itu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Pada Kamis (17/4) pagi, seorang jurnalis AFP melihat kerumunan keluarga berkumpul di luar penjara Insein Yangon, bersiap untuk menyambut anggota keluarga tercinta mereka yang dibebaskan dari penjara.

Pengumuman amnesti massal itu disampaikan ketika pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dilaporkan akan melakukan perjalanan ke luar negeri, yang jarang dilakukan, ke Bangkok untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang kini memimpin blok ASEAN.

Pertemuan itu disebut akan membahas soal keselamatan tim kemanusiaan Malaysia yang dikirimkan ke Myanmar setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang negara tersebut bulan lalu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Noordin M Top adalah salah satu teroris yang terkenal 'licin' pada masanya. Ia kerap berpindah dari kota ke kota, berganti identitas, dan menikahi banyak wanita dalam pelariannya.

Hingga akhirnya sebuah berita menyeruak ketika Noordin M Top dinyatakan tewas dalam penyergapan di Temanggung. Namun belakangan terungkap, buron teroris yang tewas tersebut bukanlah Noordin!

Dikutip dari buku Terorisme Kanan Indonesia karya Obsatar Sinaga dkk, Noordin M Top merupakan warga negara Malaysia kelahiran Kluang Johor, 11 Agustus 1968. Ia merupakan lulusan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Bersama Dr Azahari, Noordin menjadi murid Abu Bakar Baasyir yang menyeretnya dalam sebuah paham radikal hingga menjadi teroris.

Noordin merupakan dalang untuk sejumlah kasus pengeboman di Indonesia, mulai dari Bom Kedutaan Besar Australia (2004), Bom Bali 2 (2005), serta Bom JW Marriot dan Ritz Carlton (2009). Inilah yang membuatnya menjadi teroris paling diburu pada saat itu.

Kronologi Noordin M Top Dinyatakan Tewas, tapi Salah Orang

Dirangkum dari laporan detikNews serta buku Terorisme Kanan Indonesia karya Obsatar Sinaga dkk dan Noordin M Top & Co - The Untold Stories karya Setya Krisna Sumargono, berikut ini adalah kronologi penyergapan Noordin M Top di Temanggung hingga dinyatakan bahwa yang tewas bukanlah dirinya. Mari kita simak!

1. Penyergapan di Temanggung dan Dugaan Awal

Pada tanggal 8 Agustus 2009, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) menyerbu sebuah rumah tua di Desa Beji, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Rumah tersebut diduga menjadi tempat persembunyian Noordin M Top, gembong teroris paling dicari di Asia Tenggara.

Dalam penggerebekan yang berlangsung selama 18 jam tersebut tersebut, polisi menembakkan bom berulang kali ke dalam rumah, hingga akhirnya dua orang yang berada di dalamnya dinyatakan tewas. Salah satu dari mereka diduga kuat adalah Noordin M Top.

Kabar kematian Noordin segera menyebar luas di berbagai media. Sumber dari kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP) mengonfirmasi bahwa ada dua korban tewas akibat serangan tersebut. Namun, karena wajah Noordin sering berganti rupa, pihak kepolisian masih harus melakukan tes DNA untuk memastikan identitasnya. Meskipun begitu, berita kematiannya tetap menjadi perbincangan besar di Indonesia dan dunia.

Seiring dengan berkembangnya situasi, polisi tetap menutup rapat lokasi penggerebekan dengan garis polisi (police line). Para jurnalis dan warga dilarang mendekat, sehingga mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Kepastian mengenai identitas jenazah yang ditemukan pun masih menjadi tanda tanya besar.

2. Kabar Simpang Siur dan Kecurigaan

Sehari setelah penyergapan, kabar mengenai kematian Noordin M Top semakin simpang siur. Beberapa sumber intelijen menyatakan bahwa jenazah yang ditemukan memang Noordin, tetapi perlu dikonfirmasi melalui tes DNA. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa orang yang tewas bukanlah Noordin, melainkan seseorang bernama Reno alias Tedi atau seorang pria lain yang bernama Ibrohim.

Ibrohim adalah seorang florist atau penjual bunga yang bekerja di Hotel Ritz-Carlton. Ia dicurigai sebagai bagian dari jaringan Noordin M Top dan diduga membantu menyelundupkan bahan peledak untuk serangan bom di JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009. Namanya mulai mencuat dalam penyelidikan setelah beberapa saksi menyebutkan keterlibatannya dalam aksi teror tersebut.

Kecurigaan semakin kuat setelah pihak keluarga Noordin di Malaysia mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa jenazah yang ditemukan di Temanggung bukanlah Noordin. Keterangan ini semakin memperkeruh suasana, mengingat sebelumnya kepolisian sempat menyatakan bahwa mereka yakin telah menewaskan Noordin M Top dalam penggerebekan tersebut.

3. Kepastian Identitas Jenazah

Pada tanggal 12 Agustus 2009, setelah dilakukan investigasi mendalam dan tes DNA, kepolisian akhirnya memastikan bahwa jenazah yang tewas dalam penyergapan di Temanggung bukanlah Noordin M Top, melainkan Ibrohim. Tes DNA yang dibandingkan dengan anak Ibrohim mengonfirmasi identitasnya. Dengan demikian, kabar mengenai kematian Noordin yang sempat heboh sebelumnya dinyatakan tidak benar.

Kepolisian juga mengungkap bahwa peran Ibrohim dalam jaringan terorisme jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Awalnya, ia hanya dianggap sebagai perantara yang membantu penyelundupan bahan peledak. Namun, setelah investigasi lebih lanjut, diketahui bahwa Ibrohim adalah perancang utama serangan bom di Marriott dan Ritz-Carlton. Ia telah menjadi bagian dari Jamaah Islamiyah (JI) sejak tahun 2000 dan disusupkan ke hotel-hotel tersebut sejak 2005.

Dengan terungkapnya fakta ini, kepolisian Indonesia kembali meningkatkan pencarian terhadap Noordin M Top, yang ternyata masih hidup dan berada dalam pelarian. Ini bukan pertama kalinya Noordin lolos dari kejaran aparat. Sebelumnya, ia juga berhasil melarikan diri dari penyergapan Densus 88 di Batu, Malang, pada tahun 2005 dan di Weleri, Kendal, pada tahun 2007.

4. Pelajaran dari Kesalahan Identifikasi

Kasus salah identifikasi ini menjadi pelajaran penting bagi aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi jaringan teroris yang sangat lihai dalam menyamarkan identitasnya. Noordin M Top dikenal sebagai ahli dalam penyamaran dan kerap kali menggunakan identitas palsu untuk menghindari kejaran polisi. Oleh karena itu, meskipun operasi penangkapan dilakukan dengan sangat hati-hati, kesalahan dalam mengenali target tetap bisa terjadi.

Selain itu, kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya peran investigasi berbasis forensik dalam menangani kasus terorisme. Jika hanya mengandalkan pengamatan fisik atau informasi intelijen yang belum terverifikasi, kesalahan seperti ini bisa berulang. Tes DNA yang akhirnya memastikan identitas jenazah menjadi bukti bahwa metode ilmiah sangat diperlukan untuk memastikan kebenaran dalam kasus-kasus besar seperti ini.

Meskipun penyergapan di Temanggung tidak berhasil menewaskan Noordin M Top, operasi ini tetap menjadi langkah besar dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Fakta bahwa Ibrohim, otak di balik serangan bom Marriott dan Ritz-Carlton, berhasil dilumpuhkan menunjukkan bahwa jaringan teroris semakin terdesak. Namun, perburuan terhadap Noordin M Top masih harus berlanjut hingga akhirnya ia benar-benar ditemukan dan dinyatakan tewas dalam operasi di Solo pada bulan September 2009.

Mengenal Sosok Ibrohim, Sang Noordin M Top 'Palsu'

Berdasarkan informasi dari laporan detikNews serta buku Detik-detik Pelaku Bom Meledakan Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Tahun 2009 tulisan Pusat Data dan Analisa Tempo, Ibrohim atau Boim awalnya hanya dianggap sebagai seorang penata bunga (florist) di Hotel Ritz-Carlton. Namun, di balik pekerjaannya yang tampak biasa, ia ternyata merupakan otak utama dalam aksi pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009.

Perannya dalam aksi teror ini sangat besar, mulai dari merencanakan, mengatur, mengontrol, hingga melakukan survei lokasi sebelum aksi bom bunuh diri dilakukan. Sebagai karyawan hotel, ia memiliki akses yang memudahkannya untuk menyelundupkan bahan peledak ke dalam hotel, yang kemudian digunakan oleh para pelaku bom bunuh diri.

Setelah aksi pengeboman terjadi, Ibrohim menghilang dan menjadi buronan utama. Polisi awalnya mengira bahwa ia juga tewas dalam ledakan, tetapi hasil tes DNA menunjukkan bahwa ia tidak termasuk di antara para pelaku bom bunuh diri. Hal ini justru memperkuat dugaan bahwa ia adalah salah satu perencana utama di balik aksi tersebut.

Keberadaannya menjadi teka-teki bagi kepolisian, hingga akhirnya pada 8 Agustus 2009, ia ditemukan dalam sebuah rumah di Temanggung, Jawa Tengah. Saat itu, Densus 88 melakukan penyergapan terhadap rumah tersebut dan menewaskan dua orang yang diduga sebagai teroris.

Itulah tadi penjelasan lengkap tentang salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia, ketika Noordin M Top dinyatakan tewas, tapi justru salah orang.

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Pengadilan Federal Malaysia membatalkan vonis hukum gantung terhadap enam remaja yang sebelumnya dihukum karena menyetrika teman hingga tewas.

Malay Mail melaporkan putusan itu ditetapkan Pengadilan Federal pada 28 Februari lalu, dengan alasan bahwa keenam remaja tidak dapat dihukum karena membunuh dan bersekongkol dalam pembunuhan remaja bernama Zulfarhan Osman Zulkarnain lantaran tak ada cukup bukti.

Pengadilan Federal pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada mereka karena menilai para remaja itu lebih terbukti melakukan persekongkolan dalam kejahatan yang lebih ringan berdasarkan Pasal 304 (a) KUHP.

Keenam remaja ini sendiri merupakan siswa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dikutip dari Malay Mail. Mereka masing-masing bernama Muhammad Akmal Zuhairi Azmal (OKT1), Muhammad Azamuddin Mad Sofi (OKT2), Muhammad Najib Mohd Razi (OKT3), Muhammad Afif Najmudin Azahat (OKT4), Mohamad Shobirin Sabri (OKT5), dan Abdoul Hakeem Mohd Ali (OKT6).

Zulfarhan Osman Zulkarnain tewas pada 2017 usai dirundung dan disetrika hingga tewas oleh teman-teman satu sekolahnya.

Perundungan dan penyiksaan itu terjadi usai Zulfarhan dituduh mencuri laptop OKT1.

Zulfarhan kemudian disiksa di asrama mereka sebanyak tiga kali. Pertama, ia dikeroyok ramai-ramai pada 21 Mei dini hari. Kedua, ia dipukul lagi ramai-ramai pada 22 Mei dini hari.

Ketiga, pada 22 Mei pagi, tangan dan kakinya diikat dan OKT1 hingga OKT5 menempelkan setrika panas ke tubuhnya, termasuk alat vitalnya, atas instruksi OKT6.

Pada 2017, OKT1 hingga OKT5 pun didakwa membunuh Zulfarhan berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 304 KUHP, sementara OKT6 didakwa bersekongkol dalam pembunuhan tersebut.

Pada 2 November 2021, Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan OKT1 hingga OKT5 bersalah berdasarkan Pasal 304 (a) KUHP, yang mengatur kejahatan yang lebih ringan. OKT6 sementara itu dinyatakan bersalah karena bersekongkol dengan kelima lainnya.

Pada 23 Juli 2024, panel tiga hakim kompak menyetujui bahwa OKT1 hingga OKT5 bersalah atas pembunuhan Zulfarhan berdasarkan Pasal 302 KUHP. OKT6 pada saat ini dinyatakan bersalah karena bersekongkol dengan mereka.

Dalam pengadilan banding itu, keenam terdakwa dijatuhi hukuman mati.

Putusan itu berbeda dengan putusan panel tiga hakim di pengadilan tertinggi Malaysia kali ini. Keenam remaja perundung itu hanya dijatuhi hukuman sesuai vonis Pengadilan Tinggi yang lebih ringan, yakni 18 tahun penjara.

Selatpanjang, Riau (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau melakukan deportasi terhadap seorang warga negara asing asal Malaysia, karena izin tinggal melebihi batas waktu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi Guna G, menjelaskan WN perempuan asal Malaysia yang berinisial ZM itu dideportasi pada Jumat (21/3). Dia terbukti melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Yang bersangkutan diberi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi karena berada di wilayah Indonesia melebihi waktu izin tinggal,” kata Putu Sonny di Selatpanjang, Senin.

Masa berlaku izin tinggal yang bersangkutan, kata Sonny, telah berakhir, namun masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari. Ia secara tegas akan menindak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

"Deportasi kita dilakukan sesuai dengan prosedur. WN Malaysia tersebut dideportasi keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang dengan menggunakan kapal MV Oceanna VIII tujuan Kukup, Johor Bahru, Malaysia pukul 09.30 WIB,” jelasnya.

Sonny menegaskan Imigrasi Selatpanjang tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga melakukan penegakan hukum demi keamanan negara.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Rianto Hendro Santoso, menambahkan Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang akan selalu siap untuk menindak tegas terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang - undangan.

“Pihak imigrasi berharap agar semua WN asing yang berkunjung ke Indonesia dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku. Ini untuk mendukung kelancaran perjalanan dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak,” tutur Rianto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Rahmat Santoso
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Mulai tahun depan, turis dari 63 negara bisa memasuki wilayah Malaysia hanya menggunakan kode QR. Jadi traveler tak perlu lagi menunjukkan paspor ke petugas imigrasi.

Diberitakan CNA, Senin (10/3/2025) Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengonfirmasi terobosan itu pada hari Selasa (4/3) saat menjawab pertanyaan di parlemen.

"Untuk saat ini, kami berencana mulai 1 Januari 2026, semua pelancong dari 63 negara termasuk pemegang izin jangka panjang, akan diizinkan menggunakan sistem kode QR," kata Saifuddin.

Dia menambahkan bahwa sistem tersebut akan menggunakan kecerdasan buatan, termasuk pengenalan wajah, pemindaian iris, dan teknologi biometrik.

Saat ini, hanya warga negara Malaysia yang dapat menggunakan kode QR saat melewati imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur 1 dan 2, serta di pos pemeriksaan darat Johor. Di perbatasan darat, saat ini hanya penumpang bus Malaysia dan mereka yang bepergian dengan sepeda motor yang diizinkan menggunakan sistem kode QR.

Datuk Seri Saifuddin mengatakan pemerintah berencana untuk memperluas penggunaan sistem kode QR Departemen Imigrasi kepada pelancong dari 63 negara, termasuk negara-negara dari Asia Tenggara seperti Singapura dan Brunei serta AS dan Inggris.

Saifuddin menambahkan bahwa sistem kode QR akan mengurangi jumlah petugas imigrasi yang dibutuhkan untuk menjaga konter, hingga 60 persen mereka dapat ditempatkan di area lain.

Pemeriksaan kode QR saat ini difasilitasi melalui Aplikasi MyBorderPass. Pelancong diharuskan mengunduhnya di ponsel pintar mereka dan mendaftar untuk aplikasi tersebut. Saifuddin mengonfirmasi bahwa sejak aplikasi tersebut diterapkan pada paruh kedua tahun 2024, total 786.603 warga Malaysia telah mengunduhnya.

Ia menambahkan bahwa imigrasi ingin melanjutkan inisiatif tersebut, dan bahwa lebih banyak sistem kode QR akan dipasang di KLIA 1 dan 2.
Ada juga rencana untuk memperluas penggunaan sistem kode QR ke bandara internasional di Penang, Sabah, Sarawak, serta Langkawi di Kedah.

"Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing (metode pengurusan imigrasi) adalah lima detik untuk sistem kode QR, 15 detik untuk autogate dengan paspor dan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan manual bervariasi tergantung pada panjang antrean," kata Saifuddin.

Sejak 1 Juni tahun lalu, pengunjung dari 63 negara dan kawasan telah dapat menggunakan fasilitas autogate Malaysia untuk pengurusan imigrasi. Ini termasuk dari Singapura, Jepang, dan Australia.

Pada hari Senin lalu, Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof mengatakan bahwa pengurusan kode QR di pos pemeriksaan darat Johor akan diperluas ke mobil pada tahun 2025, tetapi ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Tautan Berbahaya Kode QR Palsu Kuras Tabungan Korbannya

Tautan Berbahaya Kode QR Palsu Kuras Tabungan Korbannya