MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan sertifikat tanah milik Mbah Tupon (68) akan dikembalikan setelah proses hukum terhadap pelaku penipuan selesai dilakukan.

Mbah Tupon, warga lanjut usia yang buta huruf, sempat terancam kehilangan tanah seluas 1.655 meter persegi dan dua rumahnya setelah menjadi korban dugaan penipuan.

"Pelakunya sudah dilaporkan dan sudah dipanggil polisi. Ya, laporannya, korban penipuan (Mbah Tupon) dia ini buta huruf, dipaksa tanda tangan, dipikir tanda tangan apa? Rupanya tanda tangan tanahnya. Tapi itu bukan diakseskan ke bank, tapi ke PT PNM (Permodalan Nasional Mandiri)," ujar Nusron saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/2025).

Nusron menjelaskan, sertifikat tanah Mbah Tupon sempat diagunkan oleh pihak lain untuk pinjaman di PT PNM. Namun karena kredit macet, aset tersebut hampir dilelang. Menyikapi hal ini, pihak Kementerian ATR/BPN langsung memblokir sertifikat agar tidak berpindah tangan.

"PT PNM juga sudah melapor ke polisi dan polisi sudah menindaklanjuti. (Terus) karena yang pinjam di (PT PNM) bukan Mbah Tupon, kita berusaha semaksimal mungkin, setelah ada terbukti nanti salah si penipu itu, hak sertifikatnya akan kita kembalikan kepada Mbah Tupon," kata Nusron.

Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan penipuan, bukan bagian dari sindikat mafia tanah. Menurutnya, pelaku hanya sekali melakukan aksi serupa dan tidak termasuk dalam jaringan terorganisir.

"Berita ini viral karena isu human, karena beliau lansia dan buta huruf. Tapi kan kami melihatnya dari sudut pandang pertanahan, ini case-nya kecil dan pelakunya juga baru sekali melakukan," ujar Nusron.

"Sehingga ini gak bisa dikategorikan mafia tanah. Kalau mafia kan melibatkan sindikat dan luas. Ini cuma kecil, tapi ini human karena melibatkan orang tua dan lansia. Tapi kanwil kantor kami sudah membereskan di sana," lanjutnya.

Diketahui, aset milik Mbah Tupon sebelumnya telah berpindah nama menjadi milik orang lain dan digunakan sebagai agunan pinjaman. Karena pinjaman tak dibayar, bank sempat melelang aset tersebut meski Mbah Tupon bukan pihak yang mengajukan kredit.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dua anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan MY Esti Wijayati mendatangi rumah Mbah Tupon di Dusun Ngentak RT 04, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Sabtu (3/5/2025). Kedatangan keduanya ini tak lepas dari kasus sengketa tanah yang sedang dialami lansia buta aksara ini.

Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah di Kabupaten Bantul. Tanah seluas 1.655 meter persegi yang semula dimilikinya, kini berganti nama dan membuatnya terancam kehilangan dua rumah di atas tanahnya. Sebab, sertifikat tanah tersebut kini dijadikan agunan Indah Fatmawati (IF) ke bank dengan tagihan menunggak Rp 1,5 miliar.

Rieke mengatakan ingin memberikan dukungan moral secara langsung sekaligus menegaskan komitmen mereka dalam mengawal proses hukum terhadap pengembalian hak atas tanah yang disengketakan. Dalam kesempatan ini, mereka juga menyerahkan surat blokir internal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ke Mbah Tupon.

“Per tanggal 29 April Kantor Pertanahan, Bantul sudah melakukan pemblokiran internal terhadap sertifikat SHM nomor 2445," kata Rieke di sela kunjungan tersebut, Sabtu (3/5/2025).

Penyerahan surat pemblokiran tersebut, kata Rieke setidaknya bisa membuat tenang Mbah Tupon beserta keluarganya. Sebab keberadaan surat ini penting sebagai pegangan Mbah Tupon agar tanahnya tidak dilelang oleh Bank PNM. Selain itu, pihaknya juga berjanji akan terus mengawal supaya proses percepatan pengembalian sertifikat Mbah Tupon bisa berjalan dengan lancar.

“Tanah Mbah tupon tetap akan aman dengan adanya surat ini nomor B/NP.DI/723-3402/TV/2023. Surat tertanggal 29 April 2025 dan ditanda tangani oleh Kepala BPN Bantul Tri Harnanto H SH MH,” ucap Rieke.

Rieke juga menyampaikan Mbah Tupon bukan satu-satunya yang menjadi korban kasus mafia tanah. Menurutnya, kasus serupa masih banyak ditemui di negeri ini sehingga membutuhkan penanganan dan keberanian untuk bersuara.

Dia pun berpesan kepada seluruh masyarakat untuk berani berbicara kepada publik, jika mengalami kasus serupa seperti yang dialami oleh Mbah Tupon. “Mbah Tupon dan keluarga menjadi contoh kalau itu hak kita, jangan berhenti berjuang," ujarnya.