Batam (ANTARA) - Pakar Hukum Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam Dr Alwan Hadiyanto menyoroti hasil survei yang dirilis tahun 2025 terkait citra lembaga penegak hukum, salah satunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mencoba menganalisa kinerja Kejaksaan Agung dan rekam jejak KPK dalam dua tahun terakhir, serta polemik munculnya hasil survei yang berbeda dan cukup signifikan,” kata Alwan dalam keterangannya di Batam, Minggu.

Alwan menilai, parameter survei terhadap citra lembaga negara harus jelas, baik atas Kejaksaan maupun KPK, sehingga kedua lembaga diharapkan bekerja secara sinergi untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut dia, kinerja Kejaksaan Agung dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

Beberapa keberhasilan kinerja Kejaksaan Agung dalam pengungkapan kasus korupsi, seperti kasus suap melibatkan penjabat Mahkamah Agung Zarof Ricar, penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam dan perdagangan, khususnya timah.

Kejaksaan, kata dia, progesif menangkap aktor-aktor kunci dalam tindak pidana korupsi, serta kasus suap melibatkan tiga hakim Pengadilan Surabaya mengenai vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Dalam hal penyelamatan keuangan negara, lanjut dia, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan dalam jumlah yang besar.

“Ini membuktikan pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukum pidana, tetapi juga pada pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara,” katanya.

Dia mencontohkan, penanganan kasus korupsi tata niaga timah periode 2015-2022 yang melibatkan lima korporasi, dan penyelamatan keuangan negara yang mencapai triliunan rupiah dari sejumlah kasus besar.

Alwan menyebut Kejaksaan telah membuktikan keseriusan dalam menuntaskan kasus-kasus hingga tahap akhir, termasuk putusan pengadilan tingkat banding.

“Hal ini mencerminkan efisiensi, keberanian dan keberpihakan pada hukum tanpa diskriminasi,” katanya.

Kepala Program Studi Magister Hukum Unrika Batam itu menyebut rekam jejak dalam dua tahun terakhir Kejaksaan Agung menunjukkan konsistensi dan progresivitas dalam menangan berbagai kasus, seperti kasus minyak goreng, kasus Jawasraya dan ASABRI, kasus mafia tanah.

Adapun KPK, menurut dia, meskipun citranya mengalami peningkatan pada survei terakhir, namun berbagai tantangan dan kontroversi menunjukkan adanya penurunan kinerja substansial dalam beberapa tahun terakhir.

Dia mencontohkan, kekalahan dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka di kasus Hasto Kristiyanto, kasus besar yang mangkak, seperti Harun Masiku, bahkan pengakuan dan permintaan maaf KPK terkait kesalahan penetapan tersangka di kasus CSR Bank Indonesia.

Belum lagi kontroversi internal dan kepemimpinan di tubuh KPK, salah satunya kepemimpinan Firli Bahuri yang kerap menjadi sorotan karena dianggap kurang transparan dan profesional.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun drastis, meskipun survei terbaru menunjukkan sedikit perbaikan.

“Berbeda dengan Kejagung, KPK lebih sering berfokus pada hukum pidana dan penangkapan tersangka, tetapi kurang menonjol dalam pemulihan keuangan negara,” kata Alwan.

Dengan hasil survei ini, Alwan berkesimpulan Kejaksaan perlu mempertahankan momentum positif dengan terus meningkatkan transparansi, efisiensi dan kolaborasi dengan lembaga lain seperti KPK untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Sedangkan KPK harus berfokus pada penguatan prosedural pemulihan kepercayaan publik, dan pemanfaatan wewenang supervisi untuk berkolaborasi dengan Kejagung, khususnya dalam pengembalian aset negara.

“Lembaga survei tertentu jangan tendensius dan memecah belah para penegak hukum karena antara Kejaksaan dan KPK sama-sama lembaga penata hukum dan menjadi penegak hukum di Indonesia,” kata Alwan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pemberantasan kasus suap dan jual beli perkara hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Yang masih menjadi PR itu yang paling parah adalah memberantas suap dan jual beli kasus hukum itu ada di 57,5 persen,” ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, menurut Rangga, aspek ini memang sudah menjadi yang terendah di dalam beberapa survei Litbang Kompas dua tahun belakangan.

Rendahnya angka dalam aspek ini dinilai menjadi indikator bahwa publik memandang hukum masih bisa diperjualbelikan.

Penilaian ini dinilai relevan jika melihat angka di aspek menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, yang angka kepuasannya cukup rendah, yaitu 67,3 persen.

“Jadi, logikanya, publik melihatnya, kasus hukum bisa diperjualbelikan, kemudian tidak semua orang setara di mata hukum,” kata Rangga.

Rendahnya kepuasan masyarakat dalam kedua aspek ini diduga karena maraknya kasus extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya.

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen, dan ekonomi 74,5 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tren penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum semakin positif.

"Alhamdulillah, tanpa saya duga ternyata persepsi masyarakat terhadap upaya kita membangun hukum itu cukup tinggi dan tadi juga sempat disinggung dalam pertemuan informal dengan Pak Presiden dan beliau merasa senang ada peningkatan yang cukup tajam dari 50,4 persen ke lebih 70 persen hanya dalam waktu tiga bulan saja," ujarnya saat akan menghadiri sidang paripurna kabinet.

Namun, Yusril juga mencatat masih ada tantangan hukum terkait jual beli kasus hukum dan masalah kesetaraan hukum yang perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah, seperti Mahkamah Agung (MA).

Meskipun pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, kata Yusril, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan proses penegakan hukum, terutama di bidang hukum pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah," ujarnya.

Yusril juga menyatakan bahwa meskipun tanggapan masyarakat terhadap kinerjanya cukup positif, dirinya merasa bahwa kerja yang dilakukan masih belum optimal.

"Ya alhamdulillah, ada tanggapan seperti itu, walaupun saya merasa kerja biasa-biasa saja, walaupun terasa belum optimal sebenarnya," ucapnya.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosisal sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersyukur atas hal itu.

"Bahwa ada peningkatan yang cukup tajam ya, dari 50 koma sekian ke 74 persen, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di tanah air kita, pokoknya terhadap persoalan-persoalan hukum pada umumnya. Kami merasa bersyukur, kami semua para menteri yang lain, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, dan seluruh aparat pemerintah mendapat apresiasi peningkatan kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan Asta Cita yang menjadi visi Prabowo menekankan reformasi di bidang hukum. Menurut Yusril, pemerintah sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum hingga melakukan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Kami betul-betul mengambil suatu langkah langkah secara sistematik dan terencana, bukan saja melakukan perbaikan terhadap norma-norma hukum, kemudian juga peningkatan kemampuan dan capacity building dari aparatur penegak hukum kita, tapi juga mengambil suatu langkah-langkah yang law enforcement di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan di bidang hukum. Meski demikian, katanya, pemerintah tetap tak bisa melakukan intervensi jika persoalan hukum itu terkait dengan putusan pengadilan.

"Walaupun tentu pemerintah tidak sendiri, kadang-kadang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengadilan itu lembaga yang independen, pemerintah tak bisa mengintervensi putusan pengadilan. Walaupun kami bisa melakukan koordinasi, misalnya percepatan tentang minutasi atau putusan pengadilan dan lain sebagainya, suatu proses yang sudah diputus di masyarakat dapat dilakukan koordinasi," ucapnya.

Dia juga mengatakan ada lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstitusi penegak hukum.

"Seperti hari ini, kami mengundang Kejaksaan Agung, kami mengundang juga Kapolri, yang diwakili oleh Bareskrim, jadi langkah seperti penanganan pinjol atau pinjaman daring ini pun kami mengkoordinasikan," ujarnya.

Sebelumnya, kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai positif di mata masyarakat. Berdasarkan survei, sebanyak 80,9% publik menyatakan puas.

Survei itu dilakukan oleh Litbang Kompas yang dirilis, Senin (20/1). Survei periodik ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95%, margin of error plus minus 3,10%. Penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana.

Adapun rincian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas.

Berikut derajat kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan status sosial ekonomi responden:

- 84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas
- 81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas
- 75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas
- 67,9% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Dalam survei tersebut tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya yakni

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen dan ekonomi 74,5 persen.

Meski menjadi yang terendah, tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan era Jokowi, tingkat kepuasan di penegakan hukum naik drastis yakni 14,7 persen.

"Naik drastis penegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dia menduga penegakan hukum dalam kasus korupsi menggenjot tingkat kepuasan publik.

"Karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Dalam survei tersebut tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya yakni

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen dan ekonomi 74,5 persen.

Meski menjadi yang terendah, tren kepuasan publik di bidang penegakan hukum terus mengalami kenaikan. Bahkan jika dibandingkan era Jokowi, tingkat kepuasan di penegakan hukum naik drastis yakni 14,7 persen.

"Naik drastis penegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen," ujar Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dia menduga penegakan hukum dalam kasus korupsi menggenjot tingkat kepuasan publik.

"Karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Litbang Kompastingkat kepuasan terhadap kinerja 100 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen

Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan paling tinggi 85,8 persen. Sementara paling rendah adalah penegakan hukum dan HAM sebesar 72,1 persen.

"Ini kalau kita lihat per bidang. Jadi di politik keamanan paling tinggi 85,8. Sementara penegakan hukum paling rendah 72. Tapi semuanya tetap di atas 70an persen. Ini tergolong tinggi," kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Meski paling rendah, tren tingkat kepuasan di bidang penegakan hukum dan HAM mengalami kenaikan drastis.

"Naik drastis pnegakan hukum ini. Di pemerintahan Jokowi 57,4 persen melonjak ke 72 persen karena isu korupsi yang gencar ditangkap-tangkap itu," ungkapanya.

Sementara itu, di bidang ekonomi 74,5 persen dan kesejahteraan sosial 83,7 persen.

"Sisi ekonomi juga naik. Stabilitas inflasi dijaga. Lalu Pembatalan PPN 12 persen itu sangat mempenagruhi," ungkapnya.

Alasan puas

Dalam survei tersebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran. Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukan baik.

Lalu 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukan merakyat. Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.

Kemudian 7,3 persen responden merasa pembangunan merata sampai ke desa. Sebanyak 7,3 persen lainnya menyebut pembangunan yang dilakukan masif.

Selain itu, sebanyak 6,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mengatasi persoalan bangsa. Ada juga 3,2 persen menyebut pemilu dijalankan dengan baik.

Sementara sebanyak 3,2 persen merasa puas karena ketegasan dalam memimpin. Lalu 4,6 persen alasan lain dan 4,9 persen tidak menjawab.

"Ini memang sosial ekonominya mendukung. Lalu program-program populis dikeluarkan dalam tiga bulan ini. Ini terutama yang sangat mempengaruhi terutama di level menengah ke bawah," tutur Kris.

Kris juga menyebut isu keberlanjutan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.

"Lalu euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali. Sehingga ada kecenderungan posisinya tinggi banget," ungkapnya.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemahaman terhadap ideologi kebangsaan sangatlah penting bagi generasi muda. Hal ini dapat memperkuat persatuan dan kepatuhan setiap warga negara untuk menjalankan amanah konstitusi dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

"Selalu menjaga persatuan dan kesatuan merupakan upaya yang harus dikedepankan untuk mewujudkan keutuhan bangsa ini," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Hal ini dia ungkapkan menanggapi terkait pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dipicu konflik ideologi dan perebutan kekuasaan di Tanah Air.

Menurutnya, hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2018 menunjukkan, hanya sekitar 6,2% siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan.

Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) pada 2022, diketahui hanya 28,6% siswa memahami Pancasila di ruang kelas dan 21,7% siswa memahaminya dari media sosial.

Menurut Lestari, berbagai upaya penguatan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang diwarisi para pendahulu bangsa ini harus konsisten dilakukan.

"Generasi penerus bangsa, jangan sampai kehilangan pemahaman terhadap ideologi, konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan bekal dalam melanjutkan pembangunan dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik," jelasnya.

"Apalagi, tantangan bernegara di masa depan semakin kompleks dengan terjadinya disrupsi di berbagai bidang kehidupan," imbuhnya.

Dia menuturkan, kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkarakter dengan dasar pemahaman ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap seluruh elemen bangsa mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, untuk mewujudkan persatuan dan keadilan sosial dalam proses pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini