KOMPAS.com -BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kerja sama dalam pertukaran data dan informasi, serta kolaborasi program untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (24/4/2025), dan menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan layanan antar lembaga negara guna memperluas cakupan serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atgas, mengatakan bahwa pihaknya memiliki berbagai layanan mulai dari administrasi hukum hingga kekayaan intelektual yang dapat bersinergi dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Supratman, integrasi data antara kedua institusi berpotensi mempercepat peningkatan cakupan peserta JKN sebesar dua persen, sekaligus menjaga kestabilan angka kepesertaan.

"Kemudian yang kedua juga terkait dengan kolaborasi program, karena tentu BPJS punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang tentu bisa memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat, pentingnya gotong royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat," ujar Supratman, seperti ditulis oleh Antara, Kamis.

Ia menambahkan, dari sisi kerja sama hukum, pihaknya juga menawarkan dukungan dengan menugaskan satu orang untuk ditempatkan di BPJS Kesehatan guna mengurusi urusan parlemen.

Hal ini mengingat topik seputar BPJS Kesehatan dan JKN kerap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Jadi sekarang rata-rata, kementerian-kementerian yang ada sekarang, alhamdulillah untuk kepala biro hukumnya hampir semuanya sekarang rata-rata dari Kementerian Hukum. Kita bisa support, supaya proses harmonisasi dalam setiap kali ada produk perundang-undangan yang akan dilahirkan itu bisa lebih cepat," katanya.

Senada dengan Supratman, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan setiap tahun masuk dalam Prolegnas, sehingga kolaborasi di bidang hukum menjadi krusial.

Lebih jauh, Ghufron menekankan bahwa BPJS Kesehatan memiliki amanah dari Undang-Undang Dasar untuk membangun sistem jaminan sosial nasional yang inklusif.

Ia menambahkan bahwa pihaknya mengemban tugas dari Undang-Undang Dasar, yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Ia juga mencontohkan bahwa kerja sama ini dapat membantu BPJS Kesehatan dalam melindungi hak kekayaan intelektual atas karya-karya promosi mereka, seperti lagu dan buku yang telah diciptakan.

Jadi pertama, kenapa paliatif? Human rights. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak sakit. Yang kedua, ada economical benefitnya

Jakarta (ANTARA) - Profesor Onkologi Radiasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Soehartati A. Gondhowiardjo menyebutkan perlu basis hukum beserta implementasi pelayanan paliatif yang lebih baik, karena bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta ekonomi nasional.

Ketika ditemui di Jakarta, Senin, Soehartati menyebutkan perawatan paliatif adalah bagian penting untuk memastikan pasien dengan penyakit terminal bisa menjalani sisa hidupnya secara produktif, dan meninggal secara baik. Saat ini, katanya, orientasi kesehatan nasional masih bersifat kuratif dan pelayanan paliatif masih terkesampingkan.

"Jadi pertama, kenapa paliatif? Human rights. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk tidak sakit. Yang kedua, ada economical benefitnya," kata Seohartarti.

Dengan perawatan paliatif yang ditingkatkan dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan primer bahkan oleh masyarakat, kata dia, pasien didekatkan dengan keluarga, secara psikologis pasien akan lebih nyaman, sistem imunnya menjadi lebih baik, sehingga ada perbaikan kondisi. Dengan demikian, katanya, pasien dapat menjadi lebih produktif.

Selain itu, lanjutnya, jika pelayanan paliatif di rumah dilaksanakan, selain para pasien lebih nyaman, rumah sakit juga dapat menangani lebih banyak pasien lainnya yang membutuhkan pengobatan dan perawatan.

Soeharti memperkirakan negara dapat menghemat sekitar Rp2-5 triliun tiap tahun untuk biaya perawatan kesehatan, apabila perawatan paliatif ditingkatkan sehingga pasien menjadi produktif.

Dia menambahkan jika semua pasien pelayanan paliatif dapat dirawat di rumah, maka dapat menghemat hingga Rp32 triliun lagi, sehingga total penghematan bisa mencapai sekitar Rp35 triliun per tahun.

Basis hukum, katanya, juga untuk melindungi pihak-pihak yang punya niat baik dalam memberikan layanan tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dianggap melakukan malpraktik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pelayanan Sosial Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Siti Annisa Nuhonni menyebutkan pihaknya sudah ke MPR untuk mengadvokasi tentang pelayanan paliatif.

"Kita tunggu, pasti berproses kok. Mereka proses untuk home care, mereka proses untuk rumah paliatif atau hospice," kata Nuhonni.

Dia menjelaskan ada berbagai rumah sakit swasta yang mulai menyediakan layanan hospice gratis, sehingga basis hukum tersebut menjadi penting untuk memfasilitasi inisiatif mulia tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024