Indonesia tengah ramai dengan penemuan sejumlah makanan di pasaran yang telah mendapatkan label halal namun ditemukan mengandung unsur babi.

Hal di atas ditemukan oleh penelusuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Unsur babi ditemukan melalui uji laboratorium.

"Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan 11 batch produk dari 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine), yang dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik porcine," ujar BPJPH dalam keterangan resminya, Selasa (22/4).

Dari 9 produk yang mengandung unsur babi, 7 di antaranya telah mendapatkan sertifikal halal. BPJPH pun menarik produk-produk tersebut dari peredaran.

Mayoritas produk yang ditemukan mengandung unsur babi merupakan marshmallow atau permen dengan tekstur kenyal yang jadi kesukaan banyak orang.

Dari sana, banyak orang yang mempertanyakan hal tersebut. Termasuk di antaranya soal hukum tak sengaja mengonsumsi makanan yang mengandung unsur babi dalam Islam.

Islam sendiri memang melarang umatnya untuk mengonsumsi daging babi. Larangan tersebut tertulis dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3.

"Diharamkan bagimu [memakan] bangkai, darah, daging babi, dan [daging hewan] yang disembelih bukan atas [nama] Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang [sempat] kamu sembelih. [Diharamkan pula] apa yang disembelih untuk berhala. [Demikian pula] mengundi nasib dengan azlam (anak pahan), [karena] itu suatu perbuatan fasik."

Lantas, bagaimana jika umat Muslim tak sengaja mengonsumsi makanan yang mengandung unsur babi?

KH Wahyul Afif Al Ghafiqi mengatakan, orang yang tak sengaja memakan daging babi tak akan dianggap berdosa.

"Orang yang enggak sengaja [makan babi], ya, tidak apa-apa," ujar Wahyul dalam sebuah wawancara bersama CNNIndonesia.com.

Hanya saja, setelah mengetahui dan menyadari hal tersebut, umat Muslim harus beristigfar dan memohon ampun kepada Allah SWT.

Mengutip NU Online, hal di atas bisa dilakukan dengan mensucikan mulut. Caranya dengan membasuh mulut tujuh kali, di mana salah satunya dicampur dengan debu.

"Orang yang memakan daging anjing [atau babi] umpamanya, maka mulutnya dapat suci dengan dibasuh tujuh kali, yang salah satunya dicampur dengan debu." (Ibnu Hajar al-Haitami, Fatawal Fiqhiyah al-Kubra)

Untuk itu, umat Islam dianjurkan agar berhati-hati memilah makanan atau minuman yang dikonsumsi.

Praktisi Hukum Gede Pasek Suardika menilai Surat Edaran (SE) gubernur tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan hukuman bagi masyarakat dan pelaku usaha dari semua level. Menurutnya, SE tidak berada dalam klaster perundang-undangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi.

"SE itu sebenarnya masuk ke dalam rumpun administrasi negara yang posisinya berada di level kebijakan. Di dalam beberapa ketentuan yang ada, SE itu setara dengan nota dinas," kata Gede Pasek dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Hal tersebut diungkapkannya menyusul polemik yang timbul terkait penerbitan SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah.

Ia menilai ada kejanggalan dalam SE yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster berkenaan dengan larangan dan sanksi dalam surat tersebut. Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan pelarangan penggunaan plastik dan produksi serta distribusi air kemasan di bawah 1 liter.

Pasek mengatakan SE bersifat diskresi secara internal untuk memberikan arahan tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman sanksi dalam SE dimaksud.

"Jadi itu kalau sampai nanti dijatuhkan sanksi bisa digugat. Meski penguasa juga tetap bisa digugat," ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI ini bahkan siap menjadi kuasa hukum bagi masyarakat manapun yang dikenakan sanksi berlandaskan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jasa konsultasi itu akan diberikan dengan gratis.

"Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pake tas kresek, trus kalau pake nanti mau apa? mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE," ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Mantan politisi partai Demokrat ini menegaskan Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE. Menurutnya, pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah abis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik," katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan kalau pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

"Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? atau air PDAMnya sudah layak nggak? kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum," katanya.

"Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi," tambahnya.

Diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) Bali telah menerbitkan SE Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Salah satu klausul menjadi sorotan terkait pelarangan produksi dan distribusi dalam SE tersebut menuai kontra karena dinilai bakal merugikan publik, masyarakat adat dan pariwisata Bali.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Puasa Syawal adalah ibadah sunnah yang dianjurkan pada bulan Syawal. Banyak keutamaan yang terkandung dari amalan ini, salah satunya laksana puasa sepanjang tahun.

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya,

"Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun." (HR Muslim)

Menurut buku Puasa Bukan Hanya saat Ramadhan susunan Ahmad Sarwat, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah. Cara pengerjaannya seperti puasa sunnah pada umumnya.

Puasa ini bisa dikerjakan pada 2 Syawal hingga akhir bulan Syawal. Artinya, muslim bisa mengerjakan puasa enam hari Syawal pada tanggal berapa saja selama masih dalam rentang bulan Syawal, kecuali pada hari raya Idulfitri.

Lalu, bolehkah muslim berpuasa Syawal pada hari Jumat? Sebagaimana diketahui, umat Islam dilarang berpuasa pada hari tersebut.

Hukum Puasa Syawal pada Hari Jumat

Dinukil dari Taudhihul Adillah 5: Penjelasan tentang Dalil-dalil Zakat, Puasa, Haji & Jenazah karya Syafi'i Hadzami, sejatinya mengkhususkan puasa di hari Jumat adalah makruh. Dalilnya merujuk pada hadits berikut,

"Jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika berpuasa juga sehari sebelum atau setelahnya." (HR Bukhari dan Muslim)

Diterangkan dalam Catatan Fikih Puasa yang disusun Hari Ahadi, diperbolehkan berpuasa Syawal pada hari Jumat asalkan muslim juga berpuasa pada sehari sebelum atau sehari setelahnya.

Masih dari sumber yang sama, dikatakan dalam buku tersebut bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut bahwa larangan puasa pada hari Jumat sifatnya makruh. Artinya, larangan ini tidak sampai haram.

Imam Nawawi melalui karyanya Al Majmu juga menyebut hal serupa,

"Para ulama Syafi'iyah berkata bahwa dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Namun hendaknya disambung dengan puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Apabila hari Jumat bertepatan dengan puasa nazar, semisal hari dia mendapatkan kesembuhan atau pas hari kedatangan si fulan, maka puasa pada hari Jumat itu tidaklah makruh."

Niat Puasa Syawal

Berikut niat puasa Syawal yang dikutip dari buku Kedahsyatan Puasa tulisan M Syukron Maksum.

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Nawaitu shauma ghadin 'an adâ'i sunnatis Syawwâli lillâhi ta'âlâ

Artinya: "Aku niat puasa besok pagi pada bulan Syawal, sunah karena Allah Ta'ala."

Puasa Syawal 2025 Sampai Kapan?

Mengacu pada Kalender Hijriah terbitan Kementerian Agama, bulan Syawal 1446 H dimulai pada 31 Maret 2025 hingga 28 April 2025. Artinya, muslim masih bisa melangsungkan puasa Syawal sampai Senin, 28 April 2025.

Video: Bahlil Lahadalia Salat Id di Masjid Ainul Hikmah Golkar

Video: Bahlil Lahadalia Salat Id di Masjid Ainul Hikmah Golkar

Sebanyak sembilan orang asing dideportasi dari Singapura setelah berulah. Mereka menjadi calo ilegal di bandara.

Dilansir dari Straits Times, Senin (31/3/2025) sembilan orang yang berusia dari 30-48 tahun ini bertingkah dengan mendekati turis dengan kewarganegaraan yang sama untuk membantu mereka mengirim emas dan ponsel ke negara asal mereka.

"Para turis ini dijanjikan hadiah uang tunai bila menyerahkan barang-barang tersebut kepada rekan-rekan di tempat tujuan mereka," pernyataan bersama polisi, Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA), Kementerian Tenaga Kerja (MOM), dan Changi Airport Group pada 30 Maret.

Polisi tak merinci jenis kelamin dan kewarganegaraan dari sembilan orang tersebut. Serta tidak dipaparkan juga kapan mereka akan dideportasi. Mereka diselidiki setelah operasi gabungan oleh keempat organisasi tersebut pada 22 Maret.

Delapan dari mereka dicabut izin kerja atau S Pass-nya oleh MOM, sedangkan satu orang dicabut izin kunjungan jangka pendeknya oleh ICA.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Penerbangan Sipil Singapura, mereka yang menawarkan jasa di bandara akan diberikan Perintah Larangan, yang melarang mereka memasuki bandara untuk jangka waktu tertentu kecuali mereka menaiki pesawat. Mereka yang melanggar perintah tersebut dapat ditangkap karena pelanggaran pidana.

"Pihak berwenang Singapura juga ingin mengingatkan para pelancong untuk menghindari membawa barang atas nama orang asing, karena hal itu dapat membahayakan keamanan mereka, atau penangkapan dan penuntutan karena terlibat dalam kegiatan terlarang," pernyataan ditambahkan.

Video UAS Mengaku 'Dipenjara' Imigrasi Singapura dan Dideportasi

Video UAS Mengaku 'Dipenjara' Imigrasi Singapura dan Dideportasi

Polemik pengesahan Rancangan Undan-undang (RI) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai masuk sorotan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pelapor khusus PBB sekaligus aktivis pembela HAM, Mary Lawlor, menyatakan dalam akun X kekhawatirannya soal pengesahan RUU TNI yang dinilainya mengembalikan dwifungsi TNI di Indonesia seperti era Orde Baru.

"Mengetahui kabar yang mengganggu tentang laporan pelecehan terhadap LSM Kontras terkait advokasi menentang reformasi legislasi yang memperluas peran militer ke urusan domestik," demikian tulis Lawlor dalam akun X.

"Indonesia harus menjamin bahwa masyarakat sipil dan perlindungan HAM bisa menyuarakan kekhawatiran mereka tanpa larangan," Lawlor melanjutkan.

CNN Indonesia telah meminta izin untuk mengutip pernyataan Lawlor di media sosial.

Pengesahan RUU TNI memicu pertentangan keras di kalangan sipil di Indonesia. Keputusan DPR RI mengesahkan RUU tersebut memicu demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.

Aksi demonstrasi tersebut juga menjadi sorotan sejumlah media asing.

Media Malaysia Bernama, dalam artikel berjudul "Indonesia Passes Military Law Revisions Amid Protest" menyebut pengunjuk rasa berkumpul di sekitar kompleks parlemen Jakarta menjelang pengesahan revisi UU itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Media Australia, ABC Net, juga mengabarkan demonstrasi mahasiswa ini dalam artikel berjudul "Legislative amendments spark fears of a return to military supremacy in Indonesia as hundreds of protesters descend on parliament".

Media Arab Saudi, Arab News, juga melaporkan aksi ini dalam artikel bertajuk "Indonesian students lead nationwide protests against controversial military law".

Arab News menekankan protes ratusan mahasiswa ini karena revisi UU TNI dinilai mengancam demokrasi.

Sementara itu, demonstrasi menolak UU TNI kembali digelar hari ini di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa aksi di lokasi berjumlah sekitar puluhan orang per pukul 16.00 WIB. Mereka berdiri melingkar di depan Kompleks MPR, secara silih berganti mereka berorasi menyampaikan pandangannya.

Demonstrasi berlangsung secara damai, para massa aksi menggelar mimbar bebas di depan Kompleks MPR, mereka juga datang tanpa mobil komando.

[Gambas:Twitter]

PALOPO, iNewsLutra.id – Sejumlah masyarakat dan mantan warga binaan menggeruduk Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Palopo. Senin, (17/2/2024). Mereka memprotes kebijakan yang melarang pembesuk membawa makanan dan kebutuhan lain dalam kemasan pabrik.

Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya menghidupkan kantin lapas. Namun, masyarakat menilai kebijakan tersebut justru merugikan narapidana karena harga barang di kantin lapas jauh lebih mahal dibandingkan harga di luar. Kondisi ini semakin diperparah dengan larangan membawa kebutuhan pribadi dalam kemasan pabrik.

Aksi protes ini bertujuan menyuarakan aspirasi warga binaan yang merasa terbebani dengan aturan tersebut. Dalam pertemuan itu, terjadi adu mulut antara perwakilan masyarakat dan petugas lapas, termasuk Kepala Lapas (Kalapas) Palopo.

Mereka bahkan menduga Kalapas Kota Palopo memperoleh keuntungan dari pengelolaan kantin yang mematok harga tinggi dari umumnya.

"Kami mendapat informasi ada sogokan dari pengelola kantin dan Kalapas menerima Rp20 juta per bulan," ujar Syamsiar Syam, yang akrab disapa Manohara.

Selain itu, Syamsiar juga menyoroti dugaan bisnis alat tes urine di dalam lapas yang dianggap merugikan narapidana. Menurutnya, alat tersebut seharusnya gratis atau bisa dibeli dari luar, tetapi kenyataannya warga binaan harus membeli melalui pihak lapas dengan harga lebih tinggi.

Syamsiar meminta Menteri Hukum dan HAM serta Presiden RI segera menindaklanjuti dugaan praktik bisnis di Lapas Kelas IIA Palopo. Ia bahkan mendesak pencopotan Kalapas Palopo.

"Kami berharap Kalapas Palopo segera dicopot," tegasnya.

Salah satu warga binaan berinisial HBR yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan kesaksian bahwa kebutuhan dasar seperti sampo dan sabun tidak lagi tersedia.

"Dulu memang ada pembagian, tapi sudah lama tidak ada lagi. Kebutuhan dasar sebenarnya tidak terpenuhi," katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kalapas Kelas IIA Palopo, Erwan Prasetyo, membantah menerima keuntungan dari pengelolaan kantin lapas.

"Itu tidak benar," tegas Erwan saat ditemui tim iNews setelah menerima aspirasi masyarakat.

Ia juga membantah adanya bisnis alat tes urine, meskipun mengakui bahwa harga alat tersebut di dalam lapas lebih mahal dibandingkan harga di luar.

Saat disinggung mengenai dugaan keberadaan agen bank di dalam lapas yang menjadi alat transaksi bagi warga binaan, Erwan mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Kalau soal itu saya tidak tahu. Kalau transaksi melalui BRI, mungkin bisa dilakukan langsung lewat bank," ujarnya.

Hingga kini, polemik terkait kebijakan kantin dan dugaan bisnis di dalam Lapas Kelas IIA Palopo masih menjadi sorotan.

Editor : Nasruddin

Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris. WNA itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha penyewaan kendaraan bermotor.

"Mereka targetnya konsumen WNA yang berlibur di Nusa Penida," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, dilansir Antara, Selasa (4/2/2025).

WN Inggris itu adalah seorang pria berinisial KSM memegang izin tinggal kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025. KSM diciduk petugas Imigrasi saat melakukan pengawasan WNA pada 25 Januari 2025.

KSM diperkirakan sudah melakukan kegiatan usaha sewa menyewa kendaraan jenis sepeda motor selama enam bulan hingga satu tahun terakhir.

"Dari hasil penyelidikan kami, KSM hanya mengoperasikan sewa menyewa motor di Nusa Penida," ucap Ridha.

Dalam menjalankan aksinya, KSM mengiklankan usaha sewa kendaraan bermotor itu melalui media sosial. Setiap hari, KSM menyewakan rata-rata tiga hingga empat unit motor dengan tarif per hari mencapai Rp 150 ribu untuk satu unit motor.

Ridha menambahkan, KSM diketahui memiliki seorang istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan.

Selain itu, kepada anak yang baru lahir di wilayah Indonesia serta pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

Pada pasal 61 dijelaskan bahwa WNA dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya kepada WNA yang memegang izin tinggal terbatas (Itas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (e), yakni orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.

Sedangkan Ridha menambahkan KSM memegang izin tinggal kunjungan.

Sementara itu, selain WNA dari Inggris dalam rilis kepada awak media itu, Imigrasi Denpasar menghadirkan WNA pria asal Ghana berinisial RM yang diciduk pada 20 Januari 2025 karena sudah melebih lama tinggal (overstay) di Indonesia dengan izin tinggal berupa visa saat kedatangan (VOA) sudah berakhir pada 2019.

Kemudian, pria asal Kanada berinisial CBY yang sebelumnya ditangkap polisi dari Polsek Denpasar Selatan karena melakukan pencurian di salah satu toko seni di kawasan Sanur, Denpasar, pada 30 Januari 2025.

CBY kemudian diserahkan kepada Imigrasi Denpasar dan sebelumnya sempat melakukan percobaan melarikan diri.

Selanjutnya, ada juga tiga WNA asal India yang melakukan penipuan daring (scamming) kepada sesama warga India di negaranya.

Imigrasi Denpasar akan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada enam WNA tersebut sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ankara (ANTARA) - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Rabu mendesak komunitas internasional untuk menolak semua undang-undang Israel yang menentang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

"Undang-undang Israel yang melarang UNRWA merusak hak-hak Palestina dan solusi dua negara, serta menghancurkan harapan untuk perdamaian," kata Mustafa dalam sebuah konferensi internasional di Oslo, Norwegia, tentang upaya mendorong solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.

Pada Oktober, Knesset, parlemen Israel, mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi yang pada akhirnya akan memengaruhi pekerjaan badan tersebut di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

PBB memandang Gaza dan Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan. Hukum internasional mewajibkan kekuatan pendudukan untuk menyetujui dan memfasilitasi program bantuan serta memastikan makanan dan perawatan medis.

PM Mustafa mengatakan Jalur Gaza membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab yang mampu menyembuhkan luka-luka rakyat Palestina dan mengintegrasikan kembali wilayah tersebut di bawah otoritas pemerintah Palestina.

"Kami menyatakan kesiapan untuk sepenuhnya mengambil tanggung jawab kami di Gaza dan kesediaan untuk melaksanakan Resolusi PBB 2735," tambahnya.

Pada 10 Juni, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan AS yang mendukung proposal yang diusulkan oleh Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata di Gaza.

Pada Senin, Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan bahwa konferensi Oslo akan diadakan di bawah Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide.

Lebih dari 80 negara dan organisasi ikut serta, termasuk Koordinator Khusus PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland dan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini.

Konferensi di Oslo itu merupakan pertemuan lanjutan ketiga sejak aliansi global tersebut diluncurkan pada bulan September. Pertemuan sebelumnya diadakan di Arab Saudi dan Brussels.

Konferensi tersebut berlangsung di tengah perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 46.600 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf atas polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2024 putri melepas jilbab saat pengukuhan. Aturan terbaru, petugas Paskibraka itu dibolehkan bertugas dengan jilbab saat upacara kenegaraan 17 Agustus di Ibu Kota Negara (IKN).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengapresiasi sikap dari Ketua BPIP Yudian atas permintaan maafnya tersebut.

"Kita mengapresiasi sikap ksatria Ketua BPIP yang telah meminta maaf kepada masyarakat atas larangan jilbab Paskibraka sebelumnya," kata Gus Fahrur dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, Kamis (15/8/2024).

Gus Fahrur juga mengatakan keputusan Ketua BPIP Yudian dalam mengubah aturan sebelumnya atas dasar aspirasi masyarakat adalah sebuah sikap positif pemimpin.

"Ini sikap positif pemimpin yang mau merubah keputusan demi mendengarkan aspirasi masyarakat, berjilbab adalah bagian dari ajaran agama yang sudah sesuai dengan Pancasila," ujarnya.

Gus Fahrur turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas atensinya mengenai polemik Paskibraka tersebut.

"Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden RI yang telah memberikan arahan bijaksana sehingga polemik jilbab bagi Paskibraka dapat diselesaikan dengan baik. Dan kita akan melihat penampilan mereka yang anggun dan elegan dengan menggunakan jilbab, ini sangat membanggakan kita," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPIP Yudian sudah mengizinkan anggota Paskibraka 2024 putri di tingkat nasional 2024 mengenakan jilbab. Ia sekaligus meminta maaf atas polemik yang diberitakan.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri tingkat pusat tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kaya Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024), dikutip detikNews.

Lebih lanjut, Yudian menjelaskan keputusan ini didasarkan dari arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sekaligus Penanggung Jawab Pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI.

Klarifikasi BPIP Tak Ada Paksaan Lepas Jilbab

Paskibraka putri di tingkat pusat sebelumnya diminta kesediaan mereka untuk melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus di IKN. Aturan ini berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

Saat ditanya alasan penyesuaian ketentuan seragam bagi anggota Paskibraka 2024 yang berjilbab, Yudian mengatakan Paskibraka adalah tentang keseragaman.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (14/8/2024).

Yudian meyakinkan tidak ada unsur paksaan para petugas Paskibraka putri Nasional 2024 untuk melepas jilbab saat pengukuhan. Menurutnya, calon Paskibraka sudah meneken pernyataan bermeterai pada saat pendaftaran.

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara suka rela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 10 ribu," ujar Yudian.

Disebutnya, Paskibraka putri juga memiliki kebebasan penggunaan jilbab tersebut di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan 17 Agustus di IKN.

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja, bukan dalam keseharian

IKN (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan bahwasanya pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam.

Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa pelepasan hijab tersebut dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Sebelumnya, ramai diberitakan terkait anggota Paskibraka putri yang tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan, padahal dalam keseharian, sejumlah anggota Paskibraka putri terlihat menggunakan hijab.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buka suara terkait anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab. Yudian menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskribaka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

Paskibraka Tak Berjilbab Disorot

Anggota Paskibraka 2024 tak ada yang pakai jilbab ini tengah ramai disorot. Isu dugaan larangan hijab bagi Paskibraka sampai juga ke telinga anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. Andre meminta BPIP mengklarifikasi polemik ini.

Andre Rosiade menuturkan telah menghubungi Menpora Dito Ariotedjo mengenai isu ini. Dari informasi yang diterimanya, Andre mengatakan kewenangan Kemenpora terhadap Paskibraka sudah pindah ke BPIP per 2022.

"Tadi sudah mengonfirmasi kepada Menpora ternyata tahun 2022 kewenangan Kemenpora soal mengurus Paskibraka itu tidak lagi di Kemenpora, sudah diminta pindah ke BPIP. Jadi terus terang Kemenpora maupun Pak Jokowi nggak tahu-menahu soal jilbab ini," kata Andre Rosiade kepada wartawan, Rabu (14/8).

Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo menegaskan kewenangan terkait Paskibraka saat ini sudah di tangan BPIP. Dito menunggu klarifikasi BPIP mengenai kabar Paskibraka putri dilarang berhijab.

Dilihat dari foto pengukuhan yang diunggah di akun Instagram Presiden Jokowi, memang tidak terlihat ada yang mengenakan jilbab. Termasuk anggota perempuan yang berasal dari Aceh yang notabene diwajibkan mengenakan jilbab. Hal tersebut pun menjadi sorotan.

"Sejak 2022 Paskibraka full ditarik ke BPIP, Kemenpora sama sekali tidak ada kewenangan. Terkait isu tersebut saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya," ujar Dito.

Lihat juga Video: Puluhan Anggota Paskibra Pingsan Saat Dikukuhkan oleh Bupati Tasik

[Gambas:Video 20detik]

Aturan Pakaian Paskibraka

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ternyata telah menerbitkan aturan terkait pakaian Paskibraka dalam Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) BPIP. Dalam SE Nomor 128/PE.00.04/01/2024/Wk.BPIP yang dilihat di Situs BPIP, Rabu (14/8/2024), tertuang aturan mengenai Pembentukan Paskibraka Tahun 2024. SE ini ditujukan kepada gubernur dan wali kota seluruh Indonesia.

"Sehubungan persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-79 Tahun 2024, kami sampaikan sebagai berikut: 1. Dimohon kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka dan melaksanakan Pembentukan Paskibraka," demikian bunyi SE yang ditandatangani oleh Wakil Kepala BPIP selaku Pengarah Program Paskibraka Rima Agristina pada 19 Januari 2024.

Dalam SE ini, diatur mengenai tata pakaian Paskibraka. Aturan ini ada di bagian lampiran persyaratan calon Paskibraka nomor 10.

Standar pakaian Paskibraka ini juga tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. SK ini ditetapkan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Jakarta, 1 Juli 2024.

Berikut ini standar pakaian, atribut dan sikap tampak Paskibraka yang tertuang dalam SE dan SK BPIP:

Standar Pakaian pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Paskibraka
a. Tata Pakaian Paskibraka
1) Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih;
2) Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih, dan kaus kaki hingga lutut;
3) Kelengkapan seragam dan Atribut Paskibraka:
a) Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut:
(1) Setangan leher merah putih;
(2) Sarung tangan warna putih;
(3) Kaos kaki warna putih;
(4) Sepatu pantofel warna hitam; dan
(5) Tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).
b) Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut:
(1) Peci;
(2) Pin Garuda Pancasila;
(3) Lambang korps Paskibraka;
(4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda warna hijau; (5) Nama dan lambang daerah;
(6) Papan nama; dan
(7) Epolet.

b. Sikap tampang Paskibraka
1) Kebersihan badan;
2) Kerapian dan kebersihan pakaian;
3) Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut
bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang;
4) Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra;
5) Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (make up) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural; dan
6) Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

Dalam SK Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 juga dilampirkan 2 gambar pakaian Paskibraka Putra dan Paskibraka Putih. Pada gambar pakaian Paskibraka putri tidak ada gambar yang memperlihatkan yang memakai jilbab.

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyoroti adanya isu dugaan anggota Paskibraka Nasional 2024 dilarang menggunakan jilbab. PPI meminta BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka untuk menjelaskan maksud dari hal itu.

Ketua Umum PPI, Gousta Feriza menyebut pihaknya telah mencoba untuk meminta penjelasan dari BPIP, namun hingga kini belum ada jawaban atas pertanyaan yang kini menjadi sorotan publik itu.

"Kami pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program, kenapa hal ini bisa terjadi," kata Gousta dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

"Sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi itu. Karena kita kontak juga di BPIP belum ada yang memberikan statement. Teman-teman pamong atau pembina juga sampai sekarang belum berikan klarifikasinya," sambungnya.

Mantan anggota paskibraka itu menyayangkan adanya dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi pasukan pengibar bendera pusaka itu. Padahal menurutnya, penggunaan jilbab turut mengimplementasikan nilai-nilai pancasila.

"Ini berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bukankah hal ini mencederai kebhinekaan itu sendiri. Lalu dimana letak pengamalan nilai nilai luhur Pancasila, sila khususnya Ketuhanan
Yang Maha Esa," ungkap Gousta.

Selain itu dia berharap tidak ada larangan dalam penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas pada upacara hari kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang," ucap Gousta.

"Termasuk tuntutan kita 17 Agustus nanti pada saat pengibaran, adik-adik yang biasa mengenakan hijab harus mengenakan hijab, tidak boleh lagi dihalang-halangi," tambah Wasekjen PPI, Irwan Indra.

Diketahui, tahun ini terdapat 76 anggota Paskibraka yang terbagi dari 38 provinsi. Pengukuhan Paskibraka itu telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara IKN, Selasa (13/3).

Seluruh anggota Paskibraka itu akan menjalankan tugas mengibarkan bendera di Istana Negara IKN pada 17 Agustus mendatang.

Lihat video 'Momen Jokowi Kukuhkan Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN':

[Gambas:Video 20detik]