Komisi XIII DPR meninjau Lapas Kutacane, Aceh, usai puluhan narapidana (napi) kabur beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Komisi XIII DPR menyoroti overkapasitas.

"Jadi, sekarang Anggota Komisi XIII sudah di lapangan bersama Dirjen PAS itu memang overload-nya sudah ampun-ampunanlah kan untuk kapasitasnya di bawah 100, sekitar 80 something. Nah itu dihuni oleh 280-an itu ya, udah nggak masuk akal itu," kata Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Willy menganggap fenomena overkapasitas di Lapas Kutacane hingga para napi kabur seperti bom waktu. Kondisi tersebut beberapa kali masuk ke dalam laporan reses Anggota DPR dapil setempat.

"Ini bom waktu saja. laporannya sudah cukup lama di dalam kunjungan reses dari anggota selalu menyampaikan ini. Jadi ini bom waktu yang meledak gitu," jelasnya.

Politikus NasDem itu mengungkap rencana membangun lapas baru di Aceh. Lapas baru itu akan dibangun di tanah yang dihibahkan dari pemerintah daerah.

"Nah, itu emang sudah masuk list juga. Pemda sudah hibah untuk bangun lapas baru," terangnya.

Willy merespons tuntutan bilik asmara di Lapas Kutacane. Menurutnya, tuntutan tersebut harus dipertimbangkan.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dua pegawai Imigrasi Pekanbaru digerebek pasangan sah masing-masing di Simpang Tabek Gadang. Kedua pegawai itu kemudian dilaporkan pasangan sah mereka terkait kasus perselingkuhan.

Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Reza Pahlevi, membenarkan adanya laporan dari pihak keluarga. Menurutnya, terlapor sudah lima tahun berdinas di Imigrasi Pekanbaru.

"Untuk laporan (kasus perselingkuhan) sudah kami terima dari pihak keluarga," ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Laporan itu, kata dia, diteruskannya kepada unsur pimpinan. Atas laporan itu dibentuk tim khusus yang akan melakukan pemeriksaan dugaan perselingkuhan dan pelanggaran etik yang dilakukan dua pegawai berstatus ASN tersebut.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkan ke pimpinan. Kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai, nanti kami periksa terkait kronologi kejadian," katanya.

"Untuk sanksi nanti kami tunggu pemeriksaan internal dahulu terkait kronologi, keabsahan dan kejadian yang sudah terjadi,"
lanjut dia.

Sebelumnya video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.

Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita berinisial KO menghadang suaminya yang ada di dalam mobil, Minggu (16/2).

Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya AN yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan berinisial RA.

KO sendiri telah melapor ke Mapolresta Pekanbaru. Laporan terkait penganiayaan karena ditabrak RA saat menghentikan mobil di lokasi kejadian.

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Kantor Imigrasi TPI Pekanbaru membenarkan dua pegawai yang digrebek pasangan sah diduga selingkuh di Simpang Tabek Gadang. Untuk menelusuri kejadian itu pihak Imigrasi membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa dua pegawai tersebut.

"Memang benar kedua orang tersebut pegawai atau petugas di Kantor Imigrasi Pekanbaru," kata Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Pekanbaru, Reza Pahlevi Rabu (19/2/2025).

Reza memastikan sudah melapor ke atasannya terkait video viral kedua pegawai digerebek oleh pasangan sah masing-masing. Hasil laporannya itu menjadi dasar membentuk tim khusus.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkan ke pimpinan. Kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai, nanti kami periksa terkait kronologi kejadian," katanya.

Pemeriksaan sendiri setelah keluarga dari pegawai melaporkan terkait perbuatan itu. Khususnya terkait dugaan perselingkuhan dan pelanggaran etik yang dilakukan dua pehawai berstatus ASN tersebut.

"Untuk laporan sudah kami terima dari pihak keluarga. Untuk sanksi nanti kami tunggu pemeriksaan internal dahulu terkait kronologi, keabsahan dan kejadian yang sudah terjadi," katanya.

Keduanya tercatat sebagai staf di Kantor Imigrasi Pekanbaru. Bahkan sudah 5 tahun berdinas.

Sebelumnya video seorang wanita ngamuk dan memecahkan kaca mobil di Pekanbaru viral di media sosial. Wanita itu mengamuk karena diduga memergoki suaminya yang diduga pegawai Imigrasi tengah bersama wanita lain.

Dalam video diterima detikSumut, terlihat mobil Grand Livina warna hitam dihadang tapat di Simpang Tobek Godang, Kota Pekanbaru. Disebut wanita berinisial KO menghadang suaminya yang ada di dalam mobil, Minggu (16/2).

Dalam video menyebut wanita itu sengaja menghadang mobil. Sebab, di dalam ada suaminya AN yang merupakan pegawai Imigrasi bersama wanita lain diduga kuat selingkuhan berinisial RA.

KO sendiri telah melapor ke Mapolresta Pekanbaru. Laporan terkait penganiayaan karena ditabrak RA saat menghentikan mobil di lokasi kejadian.

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Video: KY-Kejagung Bahas Tindak Lanjut Pidana Hakim yang Bermasalah

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berlanjut sebagai auditor negara guna memastikan terpenuhinya upaya pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan hal tersebut seiring dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi atas arahan dan petunjuk BPK selama ini serta berharap bimbingan tersebut dapat terus berlanjut," ujar Eddy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (A/T) Polri tersebut pun turut menjabarkan fokus tugas BNPT berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Maka dari itu, dirinya berharap BPK bisa terus memberikan bimbingan dan arahan, terutama dalam mengelola laporan keuangan, agar berbagai upaya pencegahan terorisme dapat tercapai.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi BPK dengan kementerian/lembaga sesuai UU Keuangan Negara.

"Entry meeting ini sebenarnya untuk komunikasi kami dengan partner kami kementerian/lembaga, termasuk BNPT, sesuai yang diamanatkan UU keuangan negara," ucap Nyoman dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada BNPT, yang disampaikan Presiden pada dirinya saat melaporkan rencana entry meeting pada hari ini.

Adapun tiga poin utama yang ditekankan Presiden kepada BNPT, yaitu semua kegiatan terkait keuangan negara harus dicatat dengan benar, wajib meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penguatan deradikalisasi dan pencegahan radikal terorisme.

Kepala BNPT menyambut kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK beserta jajaran di Kantor Pusat BNPT.

Saat penutupan acara, Kepala BNPT menerima surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai sinergi yang baik antara Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh unit kerja sangatlah penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2024.

Seluruh unit kerja tersebut, kata dia, terutama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian HAM (Kemenham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) guna memperoleh kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-16.

"Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas," ucap Supratman dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa seluruh unit kerja harus memperkuat kerja sama dan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi instansi lembaga.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) per 23 Januari 2025, Kemenkumham pada tahun anggaran 2024 telah merealisasikan belanja sebesar Rp20,89 triliun atau 97,97 persen dari total pagu belanja Rp21,32 triliun dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp11,20 triliun atau 140,29 persen dari target Rp7,98 triliun.

Menkum menyebutkan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam hal tersebut, kata Supratman, setiap kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham, wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa pemeriksaan BPK sangat penting dan potensial untuk mencapai visi dan misi Pemerintah saat ini, yaitu Astacita.

Kemenkumham, menurut dia, merupakan lembaga yang potensial karena memiliki kerja sama yang baik dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan.

"Kami berharap sinergi antara Kemenkumham dan tim pemeriksa BPK terus terjalin secara dinamis," ungkap Nyoman.

Ia juga menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajaran. Opini WTP yang diberikan BPK pun memiliki berbagai manfaat bagi institusi yang mendapatkannya.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas hadir, termasuk Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu.

Di akhir pertemuan, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan atas Laporan Kementerian Hukum dan HAM TA 2024 kepada Menkum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Polisi menetapkan ria berinisial DD (42) sebagai tersangka karena menembak mati mati kucing Timmy di Kelapa Gading, Jakarta Utara. DD tak ditahan di kasus ini karena ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara.

Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading Iptu Amirul Fadel mengatakan tersangka telah menjalani pemeriksaan. Saat diperiksa tersangka mengaku tak tahu perbuatannya melanggar hukum.

"Kalau kemarin waktu kita tanya ngakunya menyesal. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu melanggar hukum," katanya dikutip detikNews, Kamis (23/1/2025).

Kepada tersangka, Fadel mengatakan perbuatan tersebut melanggar hukum. Menembak kucing disebutnya merupakan perbuatan menyiksa binatang dan termasuk melanggar hukum.

"Makanya kemarin pas kami datangi, kita jelaskan bahwa itu melanggar hukum, kita jelaskan jeratan pasalnya," jelasnya.

DD mengaku kepada polisi menembak kucing Timmy karena kesal. Pasalnya, mobilnya sering dijadikan tempat 'tongkrongan' kucing sampai baret-baret.

"Saya tanya juga alasannya kenapa, karena katanya kucing sering kencing dan sering nongkrong di mobilnya sehingga bikin mobilnya lecet," ungkapnya.

Akan tetapi, DD juga tidak tahu pasti kucing yang sering nongkrong di mobilnya itu kucing yang mana.

"Tapi dia juga nggak tahu yang mana kucingnya, makanya pas lihat kucing itu langsung dia tembak," ungkapnya.

Wajib Lapor

Saat ini DD telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, DD tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara.

"Iya, dikenai wajib lapor," kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko saat dihubungi terpisah.

"Tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara," kata dia.

Video: Penampakan Toren Kuning Berisi Jasad ART di Kelapa Gading

Video: Penampakan Toren Kuning Berisi Jasad ART di Kelapa Gading

Jakarta (ANTARA) - Teddy Indra Wijaya, seorang Perwira TNI berpangkat Mayor yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kementerian Sekretariat Negara, telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi pejabat negara.

Berdasarkan data resmi yang diterima, total kekayaan Mayor Teddy tercatat mencapai Rp15,38 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 15 Januari 2025, sebagai laporan khusus awal masa jabatan.

Angka tersebut mencerminkan keseluruhan aset yang dimiliki oleh Mayor Teddy saat mulai menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

Rincian kekayaan Mayor Teddy meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Pelaporan ini diharapkan menjadi wujud nyata komitmen Mayor Teddy dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik selama menjabat sebagai salah satu pejabat penting di pemerintahan.

Rincian harta kekayaan Mayor Teddy menurut LHKPN

A. Tanah dan bangunan

Total: Rp8.200.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 578 m²/90 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp.600.000.000

2. Tanah seluas 3.560 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp1.325.000.000

3. Tanah seluas 2.586 m² di Kabupaten/Kota Minahasa, hibah dengan akta: Rp975.000.000

4. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/300 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hibah dengan akta: Rp3.500.000.000

5. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/25 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri: Rp1.800.000.000

B. Alat transportasi dan mesin

Total: Rp1.330.000.000

1. Mobil Toyota Jeep L.C. HDTP tahun 2014, hasil sendiri: Rp800.000.000

2. Mobil Toyota Fortuner tahun 2015, hasil sendiri: Rp350.000.000

3. Mobil Honda CRV tahun 2010, hasil sendiri: Rp180.000.000

C. Harta bergerak lainya

Total: Rp4.680.000.000

D. Surat berharga

Total: Rp0

E. Kas dan setara kas

Total: Rp1.170.000.000

F. Harta lainya

Total: Rp0

Sub Total

Rp15.380.000.000

Hutang

Rp0

Total harta kekayaan

Rp15.380.000.000

Data ini diumumkan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara negara untuk mempublikasikan kekayaannya, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

KPK menegaskan, dokumen ini bersifat deklaratif, berdasarkan laporan pribadi yang disampaikan melalui sistem elhkpn.kpk.go.id. Apabila terdapat kekayaan yang tidak dilaporkan, penyelenggara negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Sejak 2017 Ombudsman RI selalu mengikuti saran dan perbaikan reformasi birokrasi dan secara bertahap telah meningkatkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI,"

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menyampaikan Laporan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman RI Tahun 2023 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa.

Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan penyampaian laporan tersebut merupakan tindak lanjut perbaikan reformasi birokrasi di Ombudsman RI.

"Sejak 2017 Ombudsman RI selalu mengikuti saran dan perbaikan reformasi birokrasi dan secara bertahap telah meningkatkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI," ucap Suganda dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Ke depan, dirinya menegaskan bahwa Ombudsman akan selalu melakukan perbaikan dan peningkatan terkait reformasi birokrasi, sehingga harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan Insan Ombudsman.

Beberapa tahun ini, ia menyebutkan Ombudsman telah menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan koridornya, terbukti dari berbagai kegiatan yang sudah sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak.

Dia menuturkan dalam Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029, terkait kolaborasi sudah disusun agar tidak tumpang tindih (overlap) dalam tugas dan fungsinya.

Seperti pada tahun ini, kata Suganda, sesuai arahan presiden terkait pengelolaan sawit, Ombudsman ikut turut serta dalam pengawasannya dan berkolaborasi dengan kementerian terkait.

Dalam kesempatan yang sama , Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyampaikan agar Ombudsman bisa menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang telah dilakukan di internal maupun yang berdampak bagi masyarakat serta perlu untuk berkolaborasi agar para lembaga khususnya tidak tumpang tindih terkait tugas dan fungsi masing-masing dan semakin tajam.

Adapun Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu menyerahkan laporan didampingi Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Ombudsman Esti Budiyarti kepada Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Polisi menangkap dua pria bernama Charles Malaykosa (30) dan Jemmy alias Ringgo (29), pengeroyok sopir taksi online berinisial EA (48) di Tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ringgo mengaku menyesali perbuatannya.

"Setelah dipukul, ditinggal. Ketika sudah tiba di mobil, baru menyesal," kata Ringgo, yang menggunakan baju tahanan berwarna oranye seperti dilihat dalam akun Instagram resmi Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, Sabtu (23/11/2024).

Ungkapan penyesalan itu disampaikan Ringgo kepada penyidik. Dia mengaku menyesal telah mengeroyok EA.

"Kau menyesal?" tanya penyidik.

"Iya, kenapa bisa buat hal sebodoh itu," jawab Ringgo.

Charles Malaykosa (30) dan Jemmy alias Ringgo (29) telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya dijerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Pemicu Pengeroyokan

Polisi mengungkap ulah pelaku pengeroyokan sopir taksi online berinisial EA (48) hingga membuat penumpang histeris di Tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan terungkap pengeroyokan dipicu korban yang hendak menyalip mobil pelaku.

"Saat korban ingin menyalip mobil Terlapor, mobil korban dihalang-halangi oleh Terlapor. Setelah itu mobil korban langsung dihadang dan diberhentikan secara paksa oleh Terlapor," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu kepada wartawan, Rabu (20/11).

Saat itulah korban dikeroyok oleh kedua pelaku. Korban mengalami sejumlah luka akibat pengeroyokan yang terjadi.

"Kemudian Terlapor keluar dari mobil dan menghampiri korban, lalu Terlapor langsung melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah wajah korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah akibat pemukulan," ujarnya.

Tonton juga Video: Petugas Bandara Ngurah Rai Ribut dengan Sopir Taksi, AP Buka Suara

[Gambas:Video 20detik]

Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum menyediakan layanan pelaporan bagi masyarakat yang menemui kecurangan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 melalui nomor WhatsApp +6287840302006.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa layanan pengaduan tersebut merupakan komitmen pihaknya untuk melakukan seleksi pegawai yang transparan dan terpercaya. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat menjadi mitra untuk mengawasi praktik suap dan kecurangan dalam kegiatan tahunan itu.

"Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor WhatsApp yang sudah disediakan," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menkum mengatakan bahwa penerimaan CPNS merupakan titik awal pengelolaan sumber daya manusia (SDM) karena seleksi yang bersih dari kecurangan akan menjaring pegawai yang berkualitas nantinya.

"Jika ingin mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas, itu dimulai dari seleksi yang bersih sehingga mereka yang lulus benar-benar memenuhi kriteria dan kebutuhan kinerja organisasi," ucap dia.

Selain itu, Supratman mengingatkan kepada peserta seleksi agar tidak memercayai setiap pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan apa pun dan memastikan peserta hanya dapat lulus dengan kemampuannya sendiri.

"Percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan," tutur Supratman.

Saat ini, seleksi CPNS Kemenkumham 2024 sedang berada di tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Tahapan tersebut terdiri atas beberapa jenis tes.

Jenis tes SKB dimaksud, yakni seluruh peserta akan mengikuti SKB kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes; SKB wawancara; serta SKB dengan tes berbantuan komputer (computer assisted test) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, kata dia, akan mengikuti SKB kesamaptaan dan keterampilan. Sementara itu, mereka dengan pendidikan non-SLTA mengikuti SKB praktik kerja.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura, mengungkapkan bahwa program “Lapor Mas Wapres” terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Prita menjelaskan, aduan masyarakat melalui program "Lapor Mas Wapres" akan langsung terhubung dengan SP4N Lapor yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman.

“Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah, berdiri sendiri dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya,” kata Prita di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Prita menegaskan, data aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" terhubung dengan seluruh 96 kementerian dan 453 lembaga pemerintah di Indonesia.

Ia menyatakan, program ini dirancang untuk memaksimalkan kanal aduan masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

“Jika kemudian masyarakat ada yang bertanya ‘bagaimana ketika kami yang ada di daerah?’, tetap bisa melakukannya melalui Lapor yang programnya terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prita menyampaikan bahwa aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Program ini bertujuan untuk merealisasikan konsep no wrong door policy, yang menjamin bahwa laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di-follow-up,” ucapnya.

Prita, yang merupakan eks jurnalis TV, menekankan pentingnya adanya satu kanal khusus untuk menyalurkan aduan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui program "Lapor Mas Wapres", pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa, dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong,” tambahnya.

Sebagai informasi, warga dari seluruh wilayah Indonesia dapat datang langsung ke Istana Wakil Presiden untuk membuat laporan.

Layanan ini dibuka dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Selain itu, warga juga dapat melaporkan aduan melalui WhatsApp di nomor 08111 704 2207.