Gunungkidul (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pelatihan bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih di Gunungkidul, Senin, mengatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis (hard skill) seperti memasak dan menjahit, tetapi juga soft skill yang bertujuan untuk membangun ketahanan mental dan kesiapan sosial.

"Program ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka setelah bebas. Sehingga, warga binaan dapat berintegrasi kembali dengan keluarga, anak, dan masyarakat setelah menjalani masa hukuman," kata Amurwani.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, program ini tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.

"Pemberdayaan perempuan adalah kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ceno Herususetiokarto mengapresiasi terselenggaranya pelatihan yang diikuti oleh 50 warga binaan selama dua hari ini.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan wirausaha, tetapi juga memberikan pendampingan moral yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan setelah bebas.

Program ini telah berjalan sejak 2022 dan telah dilaksanakan di berbagai provinsi. Diharapkan ke depan, semakin banyak warga binaan yang mendapatkan manfaat dari pelatihan ini sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan berdaya secara ekonomi.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap warga binaan mendapatkan keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk mandiri dan mengurangi risiko residivisme. Semangat inovasi dalam mengembangkan produk juga perlu terus dipupuk agar mereka siap menghadapi dunia usaha setelah bebas,” kata Ceno.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Terpidana mati kasus penyeludupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, dipastikan masih berada di Lapas Perempuan Yogyakarta. Mary Jane disebut masih menjalani pembinaan saat ini dan dipastikan belum bebas.

"Saat ini yang bersangkutan masih berada di LPP Yogyakarta," kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, Rabu (20/11/2024) saat dihubungi detikcom.

Kini Mary Jane disebut masih menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Yogyakarta. Ditjen Pas memastikan Mary Jane belum bebas.

"Menjalani pembinaan dengan baik dan belum bebas," katanya.

Sebelumnya, kabar mengenai bebasnya Mary Jane disampaikan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr (Bongbong Marcos). Mary Jane dikabarkan akan pulang ke tanah airnya setelah melewati upaya diplomasi bertahun-tahun.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, bebas. Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr (Bongbong Marcos) menyampaikan langsung kabar tersebut.

"Mary Jane Veloso pulang," bunyi postingan Bongbong Marcos, yang dilihat dalam akun Instagramnya @bongbongmarcos, Rabu (20/11/2024).

Bongbong mengatakan pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane. Dia mengatakan upaya pembebasan Mary Jane telah berlangsung lama.

"Kami berhasil menunda eksekusinya cukup lama sehingga mencapai kesepakatan yang akhirnya membawanya kembali ke Filipina," katannya.

Dia pun berterima kasih kepada Indonesia. Dia mengatakan Filipina menunggu kedatangan Mary Jane.

"Terima kasih, Indonesia, kami tunggu kepulangan Mary Jane," ucapnya.

Diketahui, Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati asal Filipina yang terlibat dalam kasus penyelundupan heroin. Kendati dihukum mati, Mary Jane masih punya peluang mendapat grasi meskipun sempat ditolak Presiden Jokowi.

Mary Jane Veloso (31) ditangkap di bandara Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin. Dia mengklaim narkoba tersebut dijahitkan di dalam kopernya tanpa sepengetahuan dirinya.

Selama di persidangan, Mary Jane berkukuh tidak bersalah. Presiden Filipina pun berharap Mary Jane mendapat grasi.

Eksekusi Mary Jane tertunda

Grasi Mary Jane, bersama 11 nama terpidana mati, ditolak Presiden Jokowi melalui keputusan presiden (keppres) tertanggal 30 Desember 2014. Tim pengacara Mary Jane bahkan mengajukan peninjauan kembali (PK) kedua di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 27 April 2015. Saat itu, tinggal menghitung hari eksekusi mati yang ternyata jatuh pada 29 April 2015. PK Mary Jane kemudian ditolak PN Sleman sehari setelah diajukan.

Saat itu, Mary Jane sudah dipindahkan dari LP Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ke LP Nusakambangan pada 24 April 2015 sekitar pukul 01.40 WIB untuk menjalani persiapan eksekusi mati. Bak lolos dari lubang jarum, eksekusi mati Mary Jane yang seharusnya dilaksanakan ketika hari berpindah ke 29 April 2015 dibatalkan di detik-detik terakhir. Mary Jane tak masuk daftar terpidana yang dibawa ke lokasi eksekusi di Lapangan Limus Buntu sekitar pukul 00.00 WIB. Dia dibawa keluar dari selnya dan dikembalikan ke LP Wirogunan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Yogyakarta.

Pernyataan Ditjenpas ini merespons kabar dari Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr melalui akun Instagram resminya pada Rabu (20/11), bahwa Indonesia telah membebaskan Mary Jane.

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memastikan saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta," kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, Rabu (20/11).

Deddy menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada 11 November lalu 

Menurutnya, salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane yang divonis mati.

"Pemerintah Indonesia menghargai permohonan Pemerintah Filipina untuk memindahkan pidana Mary Jane Veloso ke Filipina, namun hal ini harus didiskusikan dengan berbagai pihak terkait, seperti dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dll," ujarnya.

Deddy mengatakan para pihak sejauh ini masih harus merumuskan kebijakan demi menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia, seperti lewat perundingan bilateral maupun penyerahan narapidana (transfer of prisoner) atau pengembalian narapidana (exchange of prisoner).

Menuruntnya, Indonesia sendiri mengambil kebijakan transfer of prisoner, bukan exchange of prisoner atas dasar permintaan dari negara yang bersangkutan.

"Dapat disimpulkan hingga saat ini belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina," ujarnya..

Sebelumnya, Bongbong mengatakan Mary Jane akan kembali ke Filipina, setelah lebih dari satu dekade Filipina berdiplomasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusinya.

"Mary Jane Veloso akan pulang," tulis Bongbong dalam unggahannya.

Presiden Bongbong pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pihak berwenang atas kerja sama yang berbuah kepulangan Mary Jane ini.

"Hasil ini merupakan cerminan dari kedalaman kemitraan negara kita dengan Indonesia, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang," kata Bongbong.

"Terima kasih, Indonesia. Kami menanti untuk menyambut kepulangan Mary Jane," lanjutnya.