KOMPAS.com - Musisi Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya belum memikirkan langkah hukum terkait laporan yang diajukan oleh Rayen Pono.

Dilansir Kompas.com (24/04/2025), terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Ahmad Dhani menegaskan bahwa ia belum menyiapkan kuasa hukum maupun respons hukum lanjutan.

"Belum terpikirkan (siapkan kuasa hukum dan langkah hukumnya)," ujar Ahmad Dhani melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Kenapa Ahmad Dhani Bantah Tuduhan Rayen Pono?

Dhani juga menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki motif seperti yang dituduhkan.

"Kalau pakai nalar, orang pasti nggak percaya saya melakukan hal yang dituduhkan itu," jelas Ahmad Dhani, menegaskan bahwa tuduhan yang dilaporkan oleh Rayen Pono tidak memiliki dasar yang jelas.

Sebelum dilaporkan, Ahmad Dhani mengaku sudah meminta maaf atas kekeliruan penulisan nama marga dalam undangan yang diterimanya. "Sudah minta maaf atas typo di draft undangan," ujarnya.

Rayen Pono Melaporkan Ahmad Dhani ke Polisi

Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan tuduhan yang tercantum dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 310 KUHP, serta Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dengan nomor LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporan tersebut, Rayen Pono menyertakan beberapa barang bukti, termasuk sebuah video yang merekam perdebatan antara dirinya dan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Penyebab Perselisihan Ahmad Dhani dan Rayen Pono

Perdebatan yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Rayen Pono bermula dari acara diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), yang membahas masalah royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Persoalan muncul ketika dalam undangan untuk acara tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai "Rayen Porno," yang dianggap menyinggung dan membuat Rayen Pono merasa tersinggung, hingga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dilaporkan ke Polisi, Ahmad Dhani Belum Pikirkan Langkah Hukum, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal mengambil langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu. Empat orang berpotensi dipolisikan terkait hal itu.

Dilansir detikNews, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan langkah hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini berkas-berkas sudah dikumpulkan dan telah masuk tahap finalisasi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, adapun bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Soal siapa saja sosok keempat orang yang akan dilaporkan, tim kuasa hukum Jokowi sampai saat ini belum memberi informasi. Tim kuasa hukum masih menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini

Video: Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

Video: Jokowi Bakal Laporkan 4 Orang Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

PT Bukalapak.com buka suara terkait gugatan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Harmas Jalesveva. Gugatan ini didaftarkan pada 7 Januari 2025 lalu dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Ps.

"Pertama-tama perlu kami jelaskan bahwa yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva (Harmas) adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Permohonan PKPU), bukan gugatan pailit," kata Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi dalam penjelasannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/1/2025).

Cut Fika menjelaskan permohonan PKPU ini diajukan oleh Harmas, yang mengklaim bahwa Bukalapak memiliki utang berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024. Saat ini Bukalapak disebut telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

"Perseroan berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak tepat, mengingat permohonan PKPU yang diajukan didasarkan pada permasalahan sengketa perdata murni yang merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hukum Acara Perdata Umum, sementara Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," jelasnya.

Cut Fika menyebut kedudukan perseroan tidak tepat jika dikatakan sebagai Debitor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa perdata murni yang masih dalam proses PK. Perseroan juga mengklaim tidak memiliki kewajiban yang belum terselesaikan baik kepada Harmas selaku pemohon PKPU, maupun kewajiban yang belum terselesaikan lainnya terhadap kreditor lain.

"Sehingga tidak tepat jika perseroan dikualifikasikan sebagai Debitor," ucapnya.

Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Bukalapak, persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara perseroan dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para krediturnya.

"Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang Gedung One Belpark yang semula akan disewakan, perseroan mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," bebernya.

Cut Fika menyebut Bukalapak sedang mempersiapkan jawaban keberatan atas permohonan PKPU tersebut. Pihaknya optimis bahwa proses hukum ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai peraturan yang berlaku.

"Perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara ini dan memastikan hak-hak perseroan dilindungi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini secara professional," tegasnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat 1 POJK 17 tahun 2024 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, gugatan PKPU Harmas disebut memiliki nilai di bawah 20% dari ekuitas Bukalapak sehingga permohonan PKPU disebut bukan merupakan suatu transaksi material.

"Permohonan PKPU tersebut tidak mempengaruhi operasional perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya," imbuhnya.

Bukalapak juga mengklaim memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Klaim dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas disebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan.

"Dengan demikian, tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan atas kasus hukum tersebut," pungkasnya.

Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum terkait penetapan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.

"Sampai saat ini kami lagi fokus persiapan langkah-langkah hukum kami," ujar Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, dia pun belum menentukan langkah hukum yang akan dilakukan terkait penetapan tersangka Hasto, termasuk terkait potensi mengajukan langkah praperadilan atas status tersangka itu.

"Ini terkait strategi nanti pada waktunya kami sampaikan," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum itu.

Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024. Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pedangdut Anisa Bahar tengah berbahagia setelah dilamar oleh Edwin Bahari, pria yang usianya lebih muda 19 tahun darinya.

Namun sayang, kabar bahagia tersebut disertai gelombang hujatan dari netizen yang mencemarkan nama baiknya.

"Makanya sekarang aku lawan ya, mulai speak up ya, kalau kemarin diem, aku kemarin diem aku nggak mau kejadian 2003 itu terulang lagi, yang aku dibilang ibu ninggalin anak. Itu aku nggak mau terulang, sehingga orang image yang terbentuk di aku adalah ibu yang meninggalkan anak padahal kondisi sebenarnya tidak begitu," kata Anisa Bahar saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Beberapa komentar netizen bahkan menuduh Anisa Bahar dengan tudingan tak berdasar yang membuatnya sakit hati.

"Ada yang bilang Mokondo, anak angkat aku pacarin. Itu kan sama sekali nggak bener, seolah-olah saya ini ibu yang bejat sekali," beber Anisa Bahar.

Pedangdut yang populer lewat goyang patah-patah itu mengaku tidak akan tinggal diam atas komentar negatif yang dianggap sudah merugikannya. Ia bahkan siap mengambil langkah hukum jika diperlukan.

"Saya sekarang speak up, saya akan melawan, kalau yang sudah sangat merugikan mungkin saya akan pakai pengacara saya untuk bisa ambil langkah hukum. Karena ini kan undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik yang anda lakukan terhadap saya," tegas Anisa Bahar.

Anisa Bahar telah berkonsultasi dengan tim hukum untuk menyikapi situasi ini secara serius.

"Makanya aku konsultasi hukum sama pengacaraku untuk bisa bikin somasi untuk orang-orang yang memang sangat merugikan aku," pungkasnya.

Berita Duka! Mantan Suami Annisa Bahar Meninggal Dunia

Berita Duka! Mantan Suami Annisa Bahar Meninggal Dunia

Kuasa hukum Wika Salim, Sandy Arifin, memberikan klarifikasi terkait dugaan penipuan yang melibatkan mantan manajemen kliennya. Sandy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempelajari berkas-berkas yang sudah diterima.

Sebelumnya Wika mengancam akan melaporkan mantan manajernya. Sebab ia kehilangan beberapa uang.

"Menurut informasi terbaru dari Neng Wika setelah mungkin selesai dari menunggu ibunya lagi dirawat nanti kami kabari update selanjutnya. Tapi yang pasti sudah dapat data, berkas yang sudah diterima yang sedang kita lagi pelajari nanti akan kami update berikutnya," ujar Sandy Arifin di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (12/12/2024).

Mengenai jumlah pelaku yang terlibat, Sandy menjelaskan ada beberapa yang dicurigai.

"Sementara masih ada beberapa yang kita curigai tapi nanti setelah data terkumpul nanti akan mengerucut siapa," tuturnya.

Terkait komunikasi dengan terduga pelaku, Sandy menyatakan bahwa hal itu masih berlangsung. Namun hanya dengan Wika Salim.

"Yang masih komunikasi mungkin dari Neng Wika ya. Dari kita masih sebatas komunikasi sama Neng Wika saja informasi seperti apa, misalnya memang ternyata neng bilang kirimkan secara resmi somasi akan kita siapkan dalam waktu dekat," tambah Sandy.

Sandy juga menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja untuk mengumpulkan bukti terkait kejadian ini.

"Ya karena kan harus disatukan tadi kan, kerjanya di mana saja, kapan saja yang dibilang sama neng itu datanya mana saja dan itu yang sesuai sama yang bersangkutan yang mana biar kita cocokkan," katanya.

Terkait dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Wika Salim, Sandy menyebutkan bahwa jumlahnya masih sama seperti yang sebelumnya disampaikan yakni sekitar Rp 1 miliar.

Mengenai waktu terjadinya penggelapan, Sandy mengungkapkan bahwa kejadian tersebut kemungkinan dimulai pada tahun 2022. Tapi bisa saja terjadi lebih lama.

"Sepertinya mulai yang dari 2022 kalau nggak salah sampai sekarang ini, tapi kemungkinan besar juga ada sebelumnya itu yang lagi kita tunggu, yang lagi kita cocokin data-data yang dimasukkan," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai durasi kerja sama Wika Salim dengan mantan manajemennya, Sandy mengatakan masih mempelajari kontrak-kontrak yang dikirimkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

"Nah aku nggak tahu, karena kan ada beberapa kan saya belum tahu, saya belum konfirmasi. Saya baru mempelajari data-data kontrak-kontrak yang baru dikirimkan," jelas Sandy.

Video: Tangis Wika Salim, Kecewa Uang Miliaran Rupiah Digelapkan Manajemen

Video: Tangis Wika Salim, Kecewa Uang Miliaran Rupiah Digelapkan Manajemen