Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sinergi strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan Reformasi Birokrasi (RB) 2025 melalui sinergi strategis dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).

Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil Kemendagri Rizza Kamajaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit sebagai kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi.

"Ditjen Bina Adwil memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang unik. Kami tidak hanya mengampu kebijakan tingkat pemerintah daerah tetapi juga dalam beberapa tugas fungsinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini mempengaruhi pola sosial politik di Indonesia, misalnya terkait bencana, trantibumlinmas, bagaimana reformasi birokrasi bisa menjawab tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil,” kata Rizza.

Salah satu capaian positif Ditjen Bina Adwil dalam mendukung reformasi birokrasi adalah peningkatan digitalisasi arsip melalui implementasi aplikasi SRIKANDI yang berjalan konsisten dan sistematis. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan strategis dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.

Rizza juga memberikan arahan terkait inventaris kegiatan reformasi birokrasi. "Masing-masing direktorat Ditjen Bina Adwil silakan menginventarisasi kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, jangan terjebak pada hal teknis saja dan jangan sampai mendegradasi peranan kita," ujarnya.

Dalam sesi pemaparan, Analis SDM Aparatur Ahli Muda perwakilan dari Kepala Biro Ortala Rahmad Hadi menyampaikan materi mengenai Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

Ia menekankan reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, namun merupakan proses berkelanjutan yang mencerminkan komitmen terhadap perubahan dan peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

"Dari total 24 indikator Reformasi Birokrasi General, mayoritas mengalami peningkatan. Sementara itu, dalam Reformasi Birokrasi Tematik, fokus diarahkan pada isu-isu strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pengendalian inflasi" ujar Rahmad.

Sebagai bagian dari komitmen bersama dalam percepatan reformasi birokrasi, Ditjen Bina Adwil siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan serta petunjuk teknis dan pelaksana yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil dan diakhiri dengan semangat Reformasi Birokrasi sebuah dorongan untuk terus bergerak maju mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lincah dan responsif.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih terus menuai perdebatan. Kuasa hukum Jokowi pun tengah mengkaji untuk menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu tersebut.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujar kuasa hukum Jokowi, Prof. Dr. Firmanto Laksana S.H., M.M., M.H., C.L.A, dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Firmanto menegaskan ijazah tersebut telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Diantaranya, KPU, dekanat hingga rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak (Jokowi) sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," ujarnya.

Dia pun meminta masyakarat tak membangun narasi negatif kepada Jokowi. Firmanto menegaskan Jokowi akan mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang telah merugikannya.

"Kepada siapapun masyarakat mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan, mencadangkan untuk mengambil langkah hukum," jelasnya.

"Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasinya, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku," sambung dia.

Firmanto mengatakan keaslian ijazah Jokowi telah disampaikan secara terbuka, baik oleh Jokowi maupun pihak UGM. Dia pun menyesalkan adanya narasi-narasi negatif yang terus dibangun oleh sejumlah pihak.

"Kalau kita juga buka laman UGM juga sudah terpampang di situ (klarifikasi ijazah Jokowi), dan masih terus mempersangkakan atau membuat narasi-narasi, kami di sini ditugaskan untuk mengkaji dan menyusun strategi untuk langkah hukum selanjutnya," jelasnya.

"Kami sedang mencadangkan, sedang mengkaji untuk mengambil langkah hukum terkait kepada pihak-pihak yang memang mencoba menyampaikan fitnah, mencoba untuk menjelek-jelekkan dari pada citra Pak Jokowi," imbuh dia.

Diketahui, massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman Jokowi untuk meminta kejelasan terkait keaslian ijazah. Jokowi merasa tak punya kewajiban menunjukkan ijazahnya kepada massa TPUA.

Ia mengatakan UGM juga sudah jelas menyampaikan terkait ijazah tersebut. "Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," ujar Jokowi setelah menerima massa TPUA.

Tudingan ijazah palsu ini semakin meluas. Hal ini membuat Jokowi mempertimbangkan membawa tudingan ini ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," kata Jokowi.

Ketika ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.

"Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.

Jokowi menegaskan siap menunjukkan ijazah aslinya. Namun Jokowi hanya menunjukkan ijazah itu jika pengadilan yang meminta.

"Saya sampaikan, kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta," kata Jokowi.

Simak juga Video: Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan: Jika Hakim Meminta!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menegaskan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

Yakup pun menyebut wacana ijazah palsu Jokowi yang kembali beredar di media sosial sebagai tudingan menyesatkan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Yakup mengatakan kliennya tak punya kewajiban secara hukum untuk menunjukkan ijazah asli atau dalam bentuk copy kepada publik selama tidak ada perintah pengadilan. 

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup berkata akan menjadi contoh buruk jika kliennya menunjukkan ijazah asli tanpa perintah pengadilan. Sebab, katanya, pihaknya sebagai tertuduh tidak tidak bisa dibebani untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Ia pun mengingatkan publik bahwa tudingan ijazah palsu tersebut sudah tiga kali digugat ke pengadilan dengan hasil penggugat selalu kalah di pengadilan.

Atas dasar itu Yakup meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Berbagai lembaga kompeten antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Firmanto, telah memeriksa keaslian ijazah Jokowi.

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Jokowi mempertimbangkan langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsunya yang kembali marak di media sosial. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Cek selengkapnya di sini...

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, membantah tudingan ijazah palsu Jokowi. Yakup mengatakan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Yakup mengatakan ijazah tersebut tak akan ditampilkan jika tak ada perintah pengadilan. Sebab, menurutnya, hal itu akan menimbulkan contoh buruk.

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup mengatakan perihal tudingan ijazah palsu tersebut telah tiga kali digugat ke pengadilan. Namun, kata dia, para penggugat tersebut selalu kalah di pengadilan.

Yakup pun meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Selain itu, menurutnya, keaslian ijazah Jokowi juga sudah diverifikasi oleh berbagai lembaga kompeten. Di antaranya, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mempertimbangkan langkah hukum karena terkait tuduhan ijazah palsunya. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Lihat juga video: Ramai-Ramai Teman Kuliah Jokowi Tunjukan Ijazah dan Foto Wisuda

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemuda asal Ngoresan, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng), bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya di Sumber, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (9/4/2025). Tim hukum yang hadir adalah Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan.

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti. "Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Sederet Alasan Habib Rizieq dkk Gugat Rp 5.246 T ke Jokowi, Singgung Esemka

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemuda asal Ngoresan, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Untuk diketahui, hari ini sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya Sumber, Solo, siang tadi. Tim hukum yang hadir yakni Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana dan Rivai Kusumanegara.

Salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan tidak ada pembahasan soal gugatan itu dalam pertemuan tersebut. Pihaknya berkunjung ke rumah Jokowi untuk berlebaran.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, ditemui usai pertemuan dengan Jokowi, Rabu (9/4/2025).

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti.

"Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Menurut Yakup, tidak semua kasus yang menyeret nama Jokowi akan langsung direspons. Ia mengaku akan melihat kasusnya terlebih dahulu.

"Karena ini masih dalam langkah Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Kita lihat case by case, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respons kan juga tidak baik, artinya kita case by case," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Aufaa yang juga putra Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, itu menggugat tiga pihak. Ketiganya yakni Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (tergugat 1), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin (tergugat 2), hingga pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) (tergugat 3) ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, Jokowi digugat karena pada tahun 2012 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo pernah menyampaikan jika mobil Esemka akan diproduksi massal dengan target produksi 5.000 unit per tahun.

"Beliau (Jokowi) saat jadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an juga prototipenya (mobil Esemka) dikendarai langsung ke Jakarta, dan sudah merintis pabrik di Boyolali. Pada awal jadi presiden periode pertama menyampaikan Esemka jadi prioritas jangan sampai jadi proyek simbolis, kemudian memerintahkan Kemenperin untuk mempercepat produksi. Tahun 2017 Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Pabrik Esemka di Boyolali. Sampai periode kedua (menjabat presiden) juga menyampaikan dalam pidatonya, kita terus mendukung industri lokal seperti Esemka untuk go massal," kata Sigit saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa (8/4).

Video: 7 Kendaraaan Terlibat Kecelakaan Beruntun saat One Way di Tol Solo-Semarang

Video: 7 Kendaraaan Terlibat Kecelakaan Beruntun saat One Way di Tol Solo-Semarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terus mengalami peningkatan.

Meski demikian pihaknya terus mendorong BRIN untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders.

"Tadi kita mendapatkan insight bahwa ada beberapa transformasi yang sudah dilakukan BRIN tentunya ini akan juga mempengaruhi nilai reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PANRB," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui pada indeks RB BRIN terus meningkat sejak dibentuk dan dievaluasi RB-nya pada tahun 2022, hingga mencapai predikat 'A' pada tahun 2023.

"Secara umum nilai SAKIP BRIN terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan predikat terakhir 'BB'," terangnya.

Dia juga mendukung penuh penguatan kelembagaan, tata kelola maupun SDM aparatur di lingkup BRIN. Selama ini BRIN menjadi supporting unit untuk Kementerian dan Lembaga di dalam membangun kebijakan melalui risetnya di masing-masing kementerian/lembaga.

"Dan tentunya saya senang dengan transformasi yang sudah dilakukan dan berharap jadi ada beberapa contoh yang mungkin akan kita gunakan untuk bisa kita masukan sebagai salah satu kebijakan di dalam transformasi birokrasi kita," jelas Rini.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Rini.

Ia berharap penataan kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup BRIN yang tengah dilakukan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

"Jadi kami tadi berdiskusi banyak dengan Ibu Menteri PANRB, yang sebenarnya selama ini juga telah mendukung kami ya, sejak sebelum BRIN bahkan untuk melakukan berbagai transformasi dan lebih khusus tadi kami mendapatkan arahan bahwa BRIN harus lebih bisa mendampingi kementerian/lembaga untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis sains bagi Kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia," pungkas Laksana.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut tak memiliki program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih di bawah kepresidenan Prabowo Subianto.

Ia mengaku tak hanya menyiapkan program-program untuk 100 hari, melainkan selama lima tahun ke depan.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII, Jakarta, Jakarta, Kamis (31/10).

Pigai menyebut jika program 100 hari pertama itu meliputi tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, maka ia telah merampungkan itu dengan waktu yang lebih cepat.

"Maka saya sudah selesai 7 hari nanti kalau 100 hari setelah itu 101 diam semua Pak enggak ada yang kerja," ucapnya.

Ia pun menyatakan menyiapkan program lima tahun ke depan akan lebih baik ketimbang hanya fokus pada 100 hari pertama.

Pigai menyebut siap bekerja dengan maksimal dalam kapasitasnya sebagai Menteri HAM.

Ia menegaskan akan terus memastikan seluruh kebijakan pemerintah akan selalu berjalan di atas koridor HAM.

Pigai menekankan Kementerian HAM ke depan akan berfokus dalam melaksanakan pembangunan HAM di Indonesia.