Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menerima undangan dari para serikat buruh yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghadiri aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), besok. Dia menyebut Prabowo memutuskan akan hadir.

"Berkenaan dengan perayaan May Day esok hari perlu disampaikan bahwa teman-teman serikat buruh kirimkan undangan ke Presiden untuk hadiri peringatan Hari Buruh Internasional esok hari. Presiden memutuskan Insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menuturkan Prabowo memiliki perhatian khusus kepada kaum buruh. Bagi Prabowo, lanjut dia, kelompok buruh termasuk elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan," ujar Prasetyo.

"Jadi beliau menaruh perhatian besar bahwa kita harus bekerja sama, baik pemerintah sektor swasta para pengusaha dan juga rekan-rekan bruuh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi menyampaikan pihaknya telah mengundang Prabowo untuk hadir pada May Day 1 Mei. Dia menyebut Prabowo diagendakan akan menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang dikerahkan hadir.

"Acaranya adalah Pak Prabowo akan berpidato di antara pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB," kata Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers, kemarin.

Arif menyebutkan para serikat buruh telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana Prabowo hadir saat Mayday tersebut.

"Semua federasi dan konfederasi yang ada kemudian berkoordinasi dengan Setneg. Setneg berkepentingan karena ada presiden yang mau pidato, ada Paspampres dan lain-lain. Jadi acara utama adalah pidato presiden," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap detik-detik meninggalnya Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta. Sebelum meninggal, Suparta sempat ditemukan tidak sadarkan diri di Lapas Cibinong.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan informasi itu diperoleh dari surat kematian yang berasal dari RSUD Cibinong.

"Dari kronologinya, yang aku baca itu teman teman sesama di lapas dia tak sadarkan diri dan Iangsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujarnya di Kejagung, Selasa (29/4/2025)

Hanya saja, kata Harli, dalam surat kematian yang diperoleh pihaknya itu tidak dicantumkan alasan atau penyakit yang membuat Suparta meninggal dunia. "Di surat keterangan ini tidak. Ini dinyatakan meninggal 18.05 WIB," pungkasnya.

Sekadar informasi, Suparta telah mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan pidana 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain pidana badan, Suparta juga telah dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp4,57 triliun dengan subsider 10 tahun.

Adapun, sesuai dengan aturan Pasal 77 KUHP, kini status perkara Suparta itu dinyatakan telah gugur karena terdakwa telah meninggal dunia.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Marinus menegaskan Kementerian HAM harus melindungi hak-hak para korban.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, Kementerian HAM lamban dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain, dia menyebut DPR telah menerima keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan usai para korban mengadukan kasusnya ke Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, beberapa waktu lalu.

Marinus pun mengingatkan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal itu, menurutnya, agar fungsi kementerian benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

"Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan," ujarnya.

Selain itu, Marinus juga menyinggung terkait tingginya popularitas kementerian HAM saat ini. Namun, kata dia, popularitas itu belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," ungkap Marinus.

Marinus juga menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM 2025. Dia mengatakan dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.

Marinus pun meminta Kementerian HAM untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran senilai Rp 51 miliar. Dia mengingatkan anggaran yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk masyarakat.

"Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tuturnya.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas," imbuh dia.

'Simak juga Video: Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto belum meneken surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Ia menyebut Prabowo masih akan mempelajari terlebih dulu isi surat yang disampaikan Hasan tersebut.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," kata Pras lewat pesan singkat, Selasa (29/4).

Pada hari ini, Selasa (29/4) Hasan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Dalam video pengumumannya, ia menyatakan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 21 April 2025 lalu.

Hasan menyebut surat pengunduran diri itu diserahkan ke Presiden Prabowo melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Teddy Indrawijaya.

Hasan menyampaikan keputusan itu bukanlah sesuatu yang diambil secara mendadak serta emosional. Ia merasa keputusan itu merupakan yang terbaik.

Ia juga menyatakan bahwa keputusan itu diambil secara matang.

Hasan menyebut alasannya ia mundur ialah karena ada persoalan yang sudah tak bisa lagi teratasi ataupun adanya persoalan yang di luar kemampuannya.

Ia pun memberikan kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu.

Hasan menyebut keputusan ini merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Ia pun mengucapkan terima kasih ke Presiden RI Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik, sempat mencoba bunuh diri di tahanan.

Peristiwa itu diungkapkan rekan Erin yang juga menjadi hakim anggota perkara Ronald Tannur, Mangapul, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan.

Mangapul menuturkan, pada 5 November 2024 pagi, dirinya, Erin, dan hakim anggota lainnya, Heru Hanindyo, hendak dipindahkan dari rumah tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Jakarta.

Heru kemudian dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, sementara Mangapul dan Erin menunggu giliran di ruang tahanan.

“Pak Damanik menceritakan sempat mau bunuh diri, akan tetapi dicegah oleh Pak Heru di mana mereka satu sel tahanan,” kata Mangapul, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Mangapul mengaku bersyukur kepada Tuhan karena sahabatnya itu tidak jadi melakukan bunuh diri.

Menurut dia, peristiwa bunuh diri merupakan dosa yang paling besar.

“Kita harus hadapi perkara ini apapun risikonya,” ujar Mangapul.

Selama menjalani penahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, kata Mangapul, ia dan Erin rajin membaca Alkitab dan mengikuti ibadah Minggu.

Setelah menjalani kontemplasi, dua hakim yang kini berusia lanjut itu kemudian memutuskan bersikap kooperatif dan jujur kepada penyidik.

“Sebelum kami berangkat ke Jakarta di ruangan tahanan tersebut, kami berjanji akan menceritakan apa adanya dan mengakui perbuatan kami,” tutur Mangapul.

Dengan dasar niat hati tersebut, Mangapul kemudian memerintahkan istrinya, Martha Panggabean, untuk mencari uang 36.000 dollar Singapura yang diterimanya dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Uang itu disimpan dalam sebuah amplop kuning dan diselipkan di sebuah tas.

Namun, tas itu luput dari penggeledahan penyidik.

Sesuai arahan suaminya, Martha kemudian menyerahkan uang itu ke penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

“Saya suruh istri saya mencari tas yang berisi uang tersebut dari tumpukan barang-barang yang dibawa (dari apartemen) ke Medan,” kata Mangapul.

Dalam perkara ini, Mangapul dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai, Mangapul terbukti menerima suap sebesar 36.000 dollar Singapura untuk membebaskan Ronald Tannur.

Jaksa juga menilai, Mangapul terbukti menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu.

Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik, sempat mencoba bunuh diri di tahanan.

Peristiwa itu diungkapkan rekan Erin yang juga menjadi hakim anggota perkara Ronald Tannur, Mangapul, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan.

Mangapul menuturkan, pada 5 November 2024 pagi, dirinya, Erin, dan hakim anggota lainnya, Heru Hanindyo, hendak dipindahkan dari rumah tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur ke Jakarta.

Heru kemudian dibawa ke Jakarta terlebih dahulu, sementara Mangapul dan Erin menunggu giliran di ruang tahanan.

“Pak Damanik menceritakan sempat mau bunuh diri, akan tetapi dicegah oleh Pak Heru di mana mereka satu sel tahanan,” kata Mangapul, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Mangapul mengaku bersyukur kepada Tuhan karena sahabatnya itu tidak jadi melakukan bunuh diri.

Menurut dia, peristiwa bunuh diri merupakan dosa yang paling besar.

“Kita harus hadapi perkara ini apapun risikonya,” ujar Mangapul.

Selama menjalani penahanan di Rutan Kejati Jawa Timur, kata Mangapul, ia dan Erin rajin membaca Alkitab dan mengikuti ibadah Minggu.

Setelah menjalani kontemplasi, dua hakim yang kini berusia lanjut itu kemudian memutuskan bersikap kooperatif dan jujur kepada penyidik.

“Sebelum kami berangkat ke Jakarta di ruangan tahanan tersebut, kami berjanji akan menceritakan apa adanya dan mengakui perbuatan kami,” tutur Mangapul.

Dengan dasar niat hati tersebut, Mangapul kemudian memerintahkan istrinya, Martha Panggabean, untuk mencari uang 36.000 dollar Singapura yang diterimanya dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Uang itu disimpan dalam sebuah amplop kuning dan diselipkan di sebuah tas.

Namun, tas itu luput dari penggeledahan penyidik.

Sesuai arahan suaminya, Martha kemudian menyerahkan uang itu ke penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Polisi kembali berhasil menangkap satu tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, yang kabur usai menjebol dinding sel dengan obeng yakni Jimi Saputra (23). Petugas terpaksa menembak pelaku karena berusaha kabur saat hendak diamankan.

Sebelumnya, polisi berhasil menangkap tiga tahanan kabur yakni Andre Suwardi, Irpan Suryadi dan Dika Cahyadi, mereka ditangkap pada Minggu (27/4/2025) di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Lahat dan Kecamatan Belimbing, Muara Enim. Dengan ditangkapnya satu pelaku lagi, total sudah empat orang yang ditangkap dan empat masih diburu.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya membenarkan jika kepolisian kembali berhasil menangkap satu dari lima tahanan kabur yang masih dalam pengejaran.

"Iya betul, satu lagi (tahanan kabur) sudah berhasil diamankan," katanya dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (28/4/2025).

Kata dia, pria pengangguran yang berhasil ditangkap itu merupakan tahanan reskrim di kasus pemerkosaan.

"Betul, dia (Jimi) merupakan tahanan terkait tindak pidana Pasal 285 KUHP juncto pasal 6 huruf c tentang tindak pidana kekerasan seksual UU nomor 12 tahun 2022," katanya.

Dijelaskannya, Jimi berhasil ditangkap tim gabungan saat sedang bersembunyi di wilayah perkebunan Talang Tabuhan Indikat Ilir, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat. Dia terpaksa ditembak di kaki karena mencoba kabur lagi saat hendak dilakukan penangkapan.

"Ditangkapnya pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sekitar pukul 18.30 WIB, oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Lahat, Jatanras Polda Sumsel dan Resintelmob Bataylon D, di perkebunan Talang Tabuhan Indikat Ilir, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat," ungkapnya.

"Tapi pada saat akan ditangkap tersangka ini mencoba melarikan diri sehingga tim gabungan memberikan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki tersangka," lanjutnya.

Sementara, kata dia, untuk empat tahanan lainnya yang masih kabur yakni, Herlan Purnomo dan Popi Pandri merupakan tahanan Kasus narkoba, lalu Harliko Darlinsyah tahanan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan Saputra tahanan asus pemerkosaan. Keempat kini masih dalam pengejaran.

"Untuk empat tahanan lagi, masih terus dilakukan pengejaran oleh tim gabungan," katanya.

Dia pun mengimbau dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan atau persembunyian keempat tersangka yang masih buron, agar memberitahukan ke personel Polres Lahat maupun Polda Sumsel.

"Terkhusus kepada keluarga tersangka apabila mengetahui keberadaan tersangka agar segera menyerahkan tersangka kepada pihak kepolisian dan Kapolres berkomitmen akan terus melakukan pengejaran kepada empat tersangka," katanya.

"Kami serius dalam menangani kasus ini. Penyelidikan tidak hanya difokuskan pada pengejaran terhadap tahanan yang kabur, tetapi juga dilakukan pemeriksaan internal di tubuh Polres Lahat untuk mengungkap kemungkinan adanya kelalaian," sambungnya.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Tim kuasa hukum Paula Verhoeven angkat suara soal tersebarnya draft putusan cerai antara Paula dan Baim Wong di media sosial. Dalam dokumen yang tersebar tersebut, terdapat sejumlah informasi pribadi Paula Verhoeven yang seharusnya tidak dipublikasikan karena menyangkut ranah privasi.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum Paula Verhoeven, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan pihaknya belum mengetahui siapa yang menyebarkan dokumen tersebut.

"Itu kami tidak tahu, makanya kami kemarin membawa ke Bawas, biarkan Bawas menginvestigasi dan biar kemudian menemukan siapa aktor di balik ini," kata Erwin Natosmal Oemar saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Erwin Natosmal Oemar juga menyampaikan saat ini timnya tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran dokumen tersebut, termasuk kemungkinan membuat laporan ke kepolisian.

"Kami sedang akan mencoba tentang langkah hukumnya," beber Erwin.

Lebih lanjut, ia menambahkan proses analisis masih berlangsung untuk menentukan mana ranah yang ditindak melalui jalur hukum pidana.

"Secepatnya, sedang kami analisis," ujar Erwin Natosmal Oemar.

Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan tersebut menjadi kontroversial setelah juru bicara pengadilan menyampaikan alasan perceraian.

Pernyataan itu membuat Paula Verhoeven merasa difitnah dan mencemari nama baiknya. Dia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut bahwa tidak ada bukti perselingkuhan ataupun perzinaan dalam proses persidangan.

Paula Verhoeven kemudian mengadukan juru bicara pengadilan ke Komisi Yudisial, karena diduga melanggar kode etik. Ia juga melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan pelanggaran administratif.

Terbaru, tim kuasa hukum Paula Verhoeven melakukan audiensi di Dewan Pers atas pemberitaan sejumlah media terkait yang telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis.

Dewan Pers juga memberikan arahan untuk menempuh jalur pengaduan agar proses klarifikasi bisa berlangsung sesuai prosedur.

Video Kondisi Terkini Paula Verhoeven: Lelah Fisik dan Psikis

Video Kondisi Terkini Paula Verhoeven: Lelah Fisik dan Psikis

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan yayasan di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Komnas HAM bertemu dengan empat korban kasus "Walid Lombok," kata Yan Mangandar Putra, perwakilan Aliansi Anti Kekerasan Seksual NTB.

Pertemuan Komnas HAM dengan pendamping dan korban "Walid Lombok" tersebut dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Selain menemui empat korban pencabulan dan kekerasan seksual oleh "Walid Lombok", Komnas HAM juga bertemu sejumlah pihak, di antaranya Aliansi Setop Kekerasan Seksual NTB, UPTD PPA Provinsi NTB, UPTD PPA Lombok Barat, Dinas Sosial, dan Sentra Paramita Mataram.

Yan menjelaskan, hal yang digali dalam pertemuan tersebut terkait tahapan proses bagaimana kasus ini mulai terungkap. Juga terkait upaya perlindungan apa yang sudah dilakukan aliansi bersama dengan layanan pemerintah.

"Karena ini fenomena yang cukup aneh, kenapa kekerasan seksual itu begitu sangat fenomenal, terutama di Pulau Lombok, kenapa begitu rentan terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren," kata Yan.

Rencananya, perwakilan Komnas HAM juga akan bertemu dengan pemerintah dan aparat penegak hukum Polda NTB.

Selain kasus "Walid Lombok", Komnas HAM juga menyoroti maraknya kasus kekerasan di sejumlah pondok pesantren di NTB.

"Tujuan Komnas HAM juga selain kasus "Walid Lombok" juga terkait kasus pondok pesantren sebelumnya, yaitu atas nama korban NI yang meninggal di pondok pesantren AA di Lombok Barat, itu juga tadi yang didalami," kata Yan.

Yan mengatakan, hingga saat ini, belum ada titik terang dalam kasus kematian NI, santriwati di Lombok Barat, yang diduga mengalami kekerasan.

Aliansi Setop Kekerasan Seksual mencatat, hingga saat ini ada 17 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren.

"Juga kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren yang sampai 17 (kasus) sampai dengan hari ini," tutup Yan.

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Dalam rangka Tasyakuran Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini digelar di Rutan Kelas IIB Mamuju.

Salah satu penerima penghargaan adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yang dinilai berkontribusi besar dalam pengelolaan sampah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen PAS Sulawesi Barat, Ramdani Boy, kepada Penjabat Sekda Polman, H. Ahmad Sjaifuddin.

Kepala Lapas Kelas IIB Polewali, Akhmad Widodo, Bc.IP., S.Sos., menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman dalam mengelola sampah di dalam Lapas. Dengan jumlah warga binaan mencapai 514 orang, setiap hari diperkirakan timbulan sampah mencapai 1 ton.

“Berkat edukasi dan fasilitasi dari DLHK, kami menerapkan sistem pemilahan sampah. Hingga kini, sebanyak 2,6 ton sampah bernilai ekonomis telah ditabung di bank sampah dengan nilai sekitar Rp1,6 juta,” ujar Akhmad Widodo. Ia menambahkan, masih ada sekitar 55 persen sampah organik dan residu yang belum terkelola secara maksimal dan memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk mewujudkan pengelolaan sampah nol limbah (zero waste) di dalam Lapas.

Kepala DLHK Polman, Jumadil Tappawali, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi pihaknya dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, terutama di tengah tantangan tertutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Polewali Mandar selama satu tahun terakhir.

“Kami mengedukasi warga binaan untuk memilah sampah yang memiliki nilai jual seperti botol, plastik, kertas, dan kaleng. Karena berada dalam lingkungan tertutup, implementasinya lebih mudah dan warga binaan cenderung patuh,” jelasnya.

Terkait sampah organik dan residu, DLHK menyatakan bahwa dibutuhkan teknologi seperti bak fermentasi untuk pembuatan pupuk organik, serta metode insinerasi ramah lingkungan untuk mengolah residu menjadi bahan bakar atau briket.

Dengan sinergi yang semakin erat, Kalapas Polewali berharap dapat segera melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Polewali Mandar, guna menciptakan Lapas yang bersih, produktif, dan ramah lingkungan.

Editor : Huzair.zainal

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan (Jaksel) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel memperkuat kerja sama. Diharapkan kerja sama ini membuat layanan keimigrasian lebih cepat dan murah.

Kepala Kantor Imigrasi Jaksel, Bugie Kurniawan, bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

"Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan koordinasi serta membahas upaya peningkatan pelayanan keimigrasian di wilayah Jakarta Selatan," demikian keterangan dari Kantor Imigrasi Jaksel, Selasa (29/4/2025).

Rombongan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan diterima langsung oleh Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Imigrasi dalam mendukung pelayanan publik yang prima.

"Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta pelayanan keimigrasian yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi untuk masyarakat Jakarta Selatan," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya