Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (25/4) menjadi sorotan, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pilkada 2024, hingga Mendagri Tito Karnavian membuka peluang revisi UU Ormas akibat maraknya penyimpangan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. TNI AL gagalkan penyelundupan benih lobster di perairan Jambi

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggagalkan penyelundupan baby lobster sebanyak 383.615 ekor di wilayah perairan selatan utara Provinsi Jambi.

Selengkapnya klik di sini.

2. MK mulai sidangkan gugatan PSU Pilkada 2024 hari ini

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat (25/4) dengan metode sidang panel.

Selengkapnya klik di sini.

3. Mendagri buka peluang revisi UU Ormas untuk perkuat pengawasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.

Selengkapnya klik di sini.

4. KPK sita satu unit mobil milik Ridwan Kamil terkait penyidikan BJB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit kendaraan roda empat milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Selengkapnya klik di sini.

5. Saksi sebut Hasto pernah temui mantan anggota KPU Wahyu Setiawan

Sekretaris mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sejak 2017-2020, Rahmat Setiawan Tonidaya menyebut pernah melihat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui Wahyu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Penggeledahan itu terkait dengan kasus TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW). (mud/mud)

Solo -

Penyidik KPK menyita 11 mobil, valas, dan sejumlah barang lain seusai menggeledah rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno.

Dilansir detikNews, tim KPK menggeledah rumah Japto di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"(Barang yang disita) uang rupiah dan valas, dokumen, barang bukti elektronik," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025), dikutip dari detikNews.

Tessa belum menjelaskan apa kaitan Japto dengan Rita Widyasari. Dia juga belum menjelaskan mobil yang disita itu atas nama siapa.

Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno saat menghadiri Rapat Kerja Nasional I Pemuda Pancasila di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015). Yapto Soelistyo. Lamhot Aritonang/detikcom. Foto: Lamhot Aritonang

Untuk diketahui, awalnya Rita ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi. Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Saat itu hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita pun melawan vonis itu. Tapi upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Di samping kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkapkan bahwa Rita juga menerima uang dari pengusaha tambang.

Saat itu Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita disebut memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

(dil/ahr)