JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa terkait kasus suap dan perintangan penyidikan pada Kamis, (20/2/2025).

Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar politikus PDI-P itu mematuhi proses hukum.

"Semoga HK (Hasto Kristiyanto) patuh hukum," kata Setyo saat dihubungi, Rabu (19/2/2025).

Setyo juga mengatakan, gugatan praperadilan yang kembali dilayangkan Hasto akan direspons oleh Tim biro hukum KPK.

"Permohonan praperadilan, pasti direspons secara normatif oleh KPK melalui Biro Hukum," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, tidak ada aturan yang melarang tersangka korupsi untuk kembali mengajukan praperadilan setelah sebelumnya tidak diterima pengadilan.

Dia juga mengatakan, tidak ada aturan yang mengatur larangan KPK memanggil dan meminta keterangan bahkan penahanan tersangka, selama proses praperadilan berjalan.

"Tidak ada juga UU (undang-undang) yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli ataupun tersangka, bahkan menahan tersangka pada saat proses praperadilan pun tidak dilarang," kata Johanis saat dihubungi, Rabu.

"Kecuali ada Putusan Hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan proses penyidikan sampai dengan putusan praperadilan diucapkan dalam persidangan," ujarnya lagi.

Sebelumnya, KPK diminta tidak memeriksa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap dan obstruction of justice perkara eks kader PDI-P Harun Masiku sampai ada putusan praperadilan.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy, dalam jumpa pers di kantor PDI-P, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).

"Kami minta pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan praperadilan menguji sah tidaknya status tersangka Mas Hasto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pengadilan praperadilan," ujar Ronny, Selasa.

Ronny mengatakan, pemanggilan kedua terhadap Hasto dilayangkan KPK pada hari yang sama dengan mereka mengajukan kembali gugatan praperadilan atas status tersangka Hasto..

Ronny juga menyayangkan KPK yang malah ingin memeriksa Hasto, padahal Sekjen PDI-P itu sudah mengajukan gugatan praperadilan.

"Kami sangat menyayangkan di mana hari Senin tanggal 17 (Februari), PN Jaksel (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) sudah mengumumkan akan dilaksanakan praperadilan pada 3 Maret, tapi di hari yang sama penyidik KPK mengirim panggilan," katanya.

Sebelumnya, KPK mengatakan, sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk Hasto Kristiyanto.

Hasto dijadwalkan untuk diperiksa penyidik KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.

"Sudah (kirim surat panggilan). Hari Kamis (Hasto jadwal Hasto diperiksa)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan pemeriksaan dan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.32 WIB. Kehadirannya menarik perhatian pedemo di depan Gedung KPK karena menggunakan bus pariwisata berwarna merah putih.

Dia juga terlihat tampil rapi dengan jas dan kaca mata hitam, serta tak menunjukkan keraguan saat turun dari bus merah putih itu.

Tak hanya itu, Hasto telihat didampingi sejumlah kuasa hukum, salah satunya Magdir Ismail. Dia pun berjalan ke Gedung KPK sambil membawa dokumen berwarna merah.

Hasto mengatakan, akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada penyidik.

"Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya," kata Hasto singkat kepada awak media, Senin.

Hasto juga meminta semua kader dan simpatisan PDI-P untuk tetap tenang selama pemeriksaannya sebagai tersangka di KPK.

"Kami mohon doanya dan kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang," ujarnya.

Hasto juga mengatakan, kuasa hukumnya akan menyampaikan surat kepada Pimpinan KPK terkait gugatan praperdilan yang dilayangkannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Melalui surat tersebut, dia meminta pertimbangan Pimpinan KPK terkait proses praperdilan yang akan dijalani.

"Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses praperadilan. Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK," kata Hasto.

Saat ditanya, terkait kesiapannya bila terjadi penahanan hari ini, Hasto tidak menjawab dan memilih terus berjalan menuju ke dalam Gedung KPK.

Kemudian, Hasto tampak duduk bersama kuasa hukumnya sambil menunggu panggilan ke ruangan penyidik.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, Hasto didampingi seratus orang kuasa hukum yang berasal dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada seribu pengacara yang mengampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia," kata Ronny.

"Ada seribu, tapi di KPK ada seratus yang hadir," ujarnya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Gedung Merah Putih KPK, sekitar 50 orang memang mendampingi Hasto di ruang tunggu.

Ronny kembali mengulangi bahwa proses hukum tersebut sarat akan nuansa politik. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum.

"Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum hormat kepada hukum dan kooperatif," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.