JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

Solo -

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, turut menghadiri sidang eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto beberapa hari yang lalu. Kehadiran dirinya itu sebagai bentuk support untuk Hasto.
Rudy menyebut Hasto merupakan tahanan politik sejak ditetapkan menjadi tersangka Desember lalu.

"Kita memberi support moral kepada Sekjen PDI Perjuangan dalam menghadapi politisasi kriminalisasi di negeri yang kita cintai ini. (Pakai rompi tahanan politik) Loh iya memang Hasto tahanan politik," katanya ditemui di Kantor DPC PDIP Solo, Jumat (28/3/2025).

Rudy juga mempertanyakan keterlibatan Hasto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku tersebut. Ia menilai, bahwa Hasto tidak pernah korupsi dan merugikan negara.

"Karena merugikan negara tidak, korupsi tidak. Lantas besar suapnya dan sebagainya tidak pada tempatnya disidik oleh KPK," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan dalam sidang eksepsi yang dibacakan oleh para pengacara KPK yang bekerja merupakan bentukan dari Presiden ke-7, Joko Widodo.

"Kemudian tentang KPK yang menurut eksepsi yang dibacakan pengacara adalah KPK bentukan Jokowi ini menurut Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan tidak merugikan negara, keputusan sudah inkrah. BAP yang dipakai untuk memutuskan dipakai untuk bukti lagi, ini yang dijadikan perdebatan. Sehingga kondisi yang demikian sebagai kader partai," jelasnya.

Melihat hal itu, Rudy menyebut bahwa Hasto merupakan tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Dirinya juga menyoroti tersangka yang melakukan penyuapan hingga saat ini belum tertangkap.

"Peristiwa itu adalah tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Yang melakukan penyuapan belum ketangkap. Keputusan sudah inkrah yang diputuskan sudah keluar dari penjara tidak merugikan keuangan negara," ungkapnya.

"KPK kan mengurusi keuangan negara. Keuangan negara pun dibatasi di atas Rp 1 miliar. Kalau di bawah Rp 1 miliar kan bukan dari KPK. Putusan sela kita datang kita support nggak ada salahnya," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota (PAW) DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali digelar. Pendukung Hasto memakai rompi oranye bak tahanan bertulisan 'Hasto tahanan politik'.

Mereka mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan #Hastotahananpolitik. Ada sekitar 17 orang yang memakai rompi tersebut, di mana salah satunya ialah Ketua PDIP Solo Fx Rudy.

Sejumlah pengacara Hasto juga telah tiba di persidangan. Di antaranya Maqdir Ismail, Arman Hanis, Ronny Talapessy, Alvon Kurnia Palma, Johanes Tobing hingga Febri Diansyah.

(apl/apl)