Komnas HAM mengungkap bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) pernah dimiliki Pusar Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdana Kusuma.

Temuan itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam rapat audiensi dengan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Komisi XIII DPR, Rabu (23/4). Atnike mengaku pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike dalam rapat.

Usai rapat, Atnike mengatakan Komnas HAM akan melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari TNI AU terkait temuan tersebut.

Pada kesempatan itu, sejumlah korban menuturkan pengakuan terkait tindakan eksploitasi yang mereka terima selama bergabung dengan OCI. Bahkan mereka dilarang untuk pergi.

Vivi Nurhayadi, salah seorang korban mengaku pernah menjadi korban penganiayaan usai tertangkap saat mencoba kabur. Bukan hanya badan, Vivi mengaku alat kelaminnya ikut disetrum pakai setruman gajah.

"Setelah saya melarikan diri, tiga hari kemudian saya menghirup udara luar saya ditangkap lagi dengan sekuriti dan setelah itu saya dibawa ke pos sekuriti dan saya dibawa pulang," kata Vivi dalam audiensi.

"Di tengah jalan pun saya sudah dipukuli, dikata-katain kasar, binatang, sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin pakai setruman gajah, sampai alat kelamin saya disetrumin," imbuhnya.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu.

Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

SORONG, iNewssorongraya.id – Harapan besar mengiringi jalannya penyelidikan kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Abner Kareth di Sorong. Kuasa hukum keluarga korban, Leonardo Idjie, menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum TNI yang diduga terlibat harus dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi.

Insiden ini bermula pada Jumat (14/2/2025) malam, saat seorang warga berinisial FK terlibat keributan di sebuah kios di Kilometer 17. Kios tersebut diketahui milik orang tua menantu seorang oknum TNI yang kemudian menghubungi rekan-rekannya. Dalam situasi tersebut, seorang warga lain berinisial AK diduga mengalami pengeroyokan oleh beberapa oknum TNI, sebelum akhirnya dilarikan ke kompleks. Pada Minggu (16/2/2025) pagi, AK dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di RSUD J.P Wanane, Kabupaten Sorong.

Kepergian AK secara tragis memicu kemarahan warga yang kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan selama sembilan jam. Massa baru membubarkan diri setelah adanya negosiasi yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Semmy Ronny Tabhaa. Kesepakatan mediasi antara pihak keluarga korban dan TNI pun dicapai, yang mencakup pembayaran denda adat serta proses hukum bagi pelaku.

Leonardo Idjie menyatakan bahwa keluarga korban dan masyarakat luas menuntut transparansi dalam penanganan kasus ini. “Jika memang ada keterlibatan oknum TNI, maka proses hukum harus berjalan dengan terang benderang. Jangan sampai ada upaya perlindungan terhadap pelaku,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa kejadian serupa sudah sering terjadi di Papua, namun sering kali berakhir tanpa kejelasan hukum. “Kami tidak ingin kasus ini menguap begitu saja. Kami ingin ada proses hukum yang adil agar tidak ada lagi korban serupa di masa depan,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat melalui penyidik Denpom Kodam Kasuari telah menahan oknum TNI yang diduga terlibat dalam insiden ini. Kapenrem 181/PVT, Mayor Inf. Bambang Triyono, menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap transparan dalam penanganan kasus ini. “Kami tidak akan menutup-nutupi kejadian ini. Jika terbukti ada anggota yang bersalah, maka tindakan tegas sesuai hukum militer akan diambil,” katanya.

Saat ini, investigasi masih berlangsung dengan melibatkan kepolisian, intelijen, serta Polisi Militer. Publik menanti bagaimana komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini. Harapan besar muncul agar keadilan ditegakkan dan peristiwa serupa tidak lagi terjadi di Papua.

Editor : Hanny Wijaya

KM (12) korban penganiayaan warga Desa Banyusri, Boyolali kini mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban juga masih harus bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan tes kesehatan akibat tindakan kekerasan dari warga kepada dirinya.

Hal itu diungkap kuasa hukum korban, Asri Purwanti. Selain korban, ayah dan ibu korban, dan satu saksi Bernama Fahrudin juga mendapat perlindungan LPSK.

"Kemarin LPSK dari Jakarta sudah turun, sudah menemui korban dan keluarganya, termasuk saya selaku kuasa hukum. Kita ketemu untuk menindaklanjuti permohonan kami yang ke LPSK. Dan alhamdulillah, permohonan sudah di ACC," ujarnya usai pemeriksaan psikolog di Boyolali, Jumat (24/1/2025) sore.

"Karena dalam perjalanan kasus ini banyak tekanan," kata dia.

Asri juga mengungkap kondisi korban. Dia menyebut korban masih beberapa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan di RS Dr. Oen, RSUD Dr. Moewardi dan RS Indriati.

"Saya juga langsung mengambil tindakan juga, sudah menemui dokter bedah, yang mana kami mendapat rujukan isinya KM harus segera ada tindakan medis. Karena akibat perbuatan para tersangka tersebut, korban ini yang masih di bawah ini mengalami cacat permanen," ungkap Asri.

"Kemarin bersama ibunya sampai jam 10 malam di RS Dr. Oen, habis itu dirujuk supaya agar ada pemeriksaan bedah hidung yang ada gumpalan darah, sama rahang yang bergeser. Tadi juga sudah ke RSUD (Dr Moewardi) kami mendapat rujukan, memang harus ada tindakan untuk memeriksa KM lebih lanjut," sambung dia.

Korban juga baru saja melakukan pemeriksaan psikologi. Dia mengatakan bahwa korban mengalami trauma berat.

"Dari LPSK membantu kami mencarikan pendampingan psikolog. Tadi diperiksa psikolog sampai 4 jam, setelah itu kami diajak masuk, digarisbawahi memang ada trauma berat di diri KM. Dan ditemukan bahwa di KM ini karena ada benturan pada saat dihajar itu menjadi seperti anak kecil yang pikirannya tidak seperti pikiran seumurannya. Karena ada sumbatan, benturan yang sangat luar biasa sehingga perlu adanya tindakan medis yang harus lebih akurat," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak di bawah umur, KM (12), di Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali menjadi korban penganiayaan oleh warga karena dituduh mencuri pakaian dalam ibu-ibu. Dalam perkara ini, Polres Boyolali telah menetapkan 14 orang tersangka, terdiri 8 tersangka laki-laki dan 6 tersangka perempuan.

Video: Polri Gandeng LPSK Upayakan Restitusi Korban Trading Net89

Video: Polri Gandeng LPSK Upayakan Restitusi Korban Trading Net89

Bocah berusia 12 tahun korban penganiayaan para tetangganya di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bocah itu disiksa belasan orang karena dituduh mencuri.

"Kami juga sudah menghubungi ke LPSK. Kami sudah membuat surat pengaduan ke LPSK," kata kuasa hukum korban dan keluarganya, Asri Purwanti, ditemui di sela-sela mendampingi korban dan saksi diperiksa penyidik di Mapolres Boyolali, Jumat (27/12/2024).

Menurut Asri, pihaknya memiliki alasan kuat untuk meminta perlindungan LPSK. Dia mengungkap alasannya yaitu pelaku dan korban yang masih bertetangga.

"Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, malah timbul masalah baru. Jadi kami minta dari LPSK untuk turun mendampingi saksi dan korban," jelas dia.

Selain meminta perlindungan LPSK, dia meminta agar polisi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan para saksi dalam kasus tersebut.

"Para saksi dan korban harus dilindungi dan kami pun akan minta perlindungan kepada Bapak Kapolres setempat. Jangan sampai terjadi perbuatan yang tidak diinginkan lagi. Karena jangan sampai ada balas dendam atau apa pun," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan belasan orang di depan ayahnya. Korban dianiaya warga karena dituduh mencuri celana dalam.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali itu, Polres Boyolali telah menetapkan 13 orang tersangka. Termasuk ketua RT setempat dan istrinya.

Awalnya polisi menetapkan 8 tersangka yang semuanya laki-laki. Identitas 8 tersangka tersebut yakni Agus, Faris, Malik, Suhada, Riko, Mudirin, Tedy, dan Wartono. Mereka pun ditahan di Mapolres Boyolali untuk penyidikan lebih lanjut.

Kemudian penyidik menetapkan 5 orang tersangka baru yang semuanya ibu-ibu. Mereka diduga ikut terlibat dalam penganiayaan terhadap korban. Namun kelima emak-emak itu tidak ditahan karena pertimbangan kemanusiaan.

"Tidak ditahan mas, pertimbangan kemanusiaan. Karena seluruh ibu-ibu tersebut memiliki anak-anak yang harus diasuh oleh mereka," kata Plt Kapolres Boyolali, AKBP Budi Adhy Buono, kepada detikJateng dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (23/12).

Bocah Boyolali Dituduh Mencuri Dan Disiksa Di Depan Ayahnya

Bocah Boyolali Dituduh Mencuri Dan Disiksa Di Depan Ayahnya