Kepala desa di Bengkulu kini memiliki trik sendiri dalam menolak dirinya menjadi korban pemerasan yang kerap dilakukan sejumlah oknum. Mereka kini sudah menjalin kerjasama dengan Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin).

Selain menjadi pendamping kepala desa, Ikadin juga akan memberikan pelatihan hukum agar para kepala desa di Bengkulu paham akan jalur hukum sehingga dapat menghindari aksi pemerasan.

Ketua Ikatan Advokat Indonesia, Muspani mengatakan, para kepala desa ini kerap menjadi korban pemerasan dari berbagai oknum, karena minimnya pengetahuan soal hukum yang dimiliki.

"Ada 1.514 Desa yang ada di Provinsi Bengkulu telah MoU dengan Ikadin, selain menjadi pendamping hukum bagi desa, kita juga akan memberikan pelatihan soal hukum ke kepala desa," kata Muspani, Senin (3/3/2025).

Muspani menjelaskan, sebelumnya para kepala desa yang tergabung dalam APDESI ini mengeluhkan kerap menjadi korban pemerasan berbagai oknum yang datang ke desa menyatakan pengerjaan dana desa bermasalah dan melanggar hukum.

"Karena ketidaktahuan soal hukum, akhirnya para kepala desa ini dimintai sejumlah uang agar persoalannya tidak di proses hingga ke ranah hukum. Usai memberikan uang, kepala desa ini bingung pertanggungjawabannya," jelas Muspani.

Mirisnya, setelah melakukan pemerasan tersebut, para oknum pemeras ini kerap kembali datang. Hal ini yang membuat kepala desa bingung bahkan menjadi temuan aparat penegak hukum dan menjeratnya dalam pidana.

"Setelah kerjasama ini berjalan, kepala desa se-Provinsi Bengkulu akan dibekali pengetahuan soal hukum. Dengan demikian, kepala desa tidak akan mudah tertipu lagi oleh para pemeras," ucap Muspani.

Sementara itu, Ketua APDESi Provinsi Bengkulu, Gusmadi mengatakan dengan adanya kerjasama ini, para kepala desa akan mengerti soal hukum dan tidak akan mudah menjadi korban pemerasan lagi.

"Selama ini kami bingung mengatasi adanya oknum yang mengaku-ngaku dari berbagai lembaga meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih adanya kecurangan pada penggunaan dana desa, karena pengetahuan kami soal hukum minim maka kami takut dan mengikuti keinginan pemeras," cerita Gusmadi.

Gusmadi berharap dengan adanya kerjasama dengan Ikadin ini maka desa akan menjadi aman dan pembangunan di desa akan berjalan sesuai harapan.

Video: Mendes Minta Kades Lapor Jika Ada Upaya Pemerasan oleh Oknum Nakal

Video: Mendes Minta Kades Lapor Jika Ada Upaya Pemerasan oleh Oknum Nakal

SEMARANG, KOMPAS.com – Dua remaja yang mengemudikan mobil diperas oleh oknum polisi saat menepi di Telagamas, Kecamatan Semarang Utara, Jumat (31/1/2025) sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka dimintai uang Rp 2,5 juta agar tidak diproses hukum.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa dua anggotanya terlibat dalam pemerasan itu.

"Awalnya, dua anggota dan satu warga sipil yang merupakan teman mereka pergi mencari makan malam. Saat memasuki kawasan Pantai Marina, mereka melihat satu unit mobil yang berhenti di pinggir jalan," kata Syahduddi di kantornya, Minggu (2/2/2025).

Menurut dia, kedua korban yang masih berstatus mahasiswa berusia 17 tahun sedang berduaan di dalam mobil ketika oknum polisi mendatangi mereka.

"Anggota tersebut menyampaikan bahwa tindakan korban merupakan pelanggaran pidana dan meminta sejumlah uang agar tidak diproses hukum," ujar Syahduddi.

Karena ketakutan, kedua remaja itu memenuhi permintaan dan menyerahkan uang Rp 2,5 juta. Warga sipil yang bersama dua oknum polisi juga ikut melakukan pemerasan.

"Rekan dari dua anggota itu turut serta dalam tindakan pemerasan tersebut. Saat ini, kami masih mendalami peran dan pekerjaannya," katanya.

Setelah korban mengambil uang di ATM, pacarnya meneriaki oknum polisi dengan sebutan 'maling!'. Warga yang mendengar teriakan itu berkerumun, hingga akhirnya uang korban dikembalikan sebagian.

Peristiwa ini kemudian dilaporkan warga ke polisi. Petugas Polsek Semarang Utara mendatangi lokasi dan mengamankan dua oknum polisi serta satu warga sipil di minimarket Telagamas.

"Petugas menemukan dua anggota Polri, satu dari SPKT Polrestabes Semarang dan satu dari Unit Samapta Polsek Tembalang. Satu warga sipil juga diamankan," ujar Syahduddi.

Ia menegaskan bahwa kedua oknum polisi telah diproses hukum atas dugaan pelanggaran kode etik dan terancam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Kita pastikan mereka diproses hukum secara tuntas dengan pasal pemerasan, yaitu Pasal 368 KUHP, dengan ancaman pidana 9 tahun. (Bisa terancam PTDH?) Bisa," tandasnya.