Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu, korban konflik, serta para penyandang disabilitas termasuk korban konflik di Timor Leste

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa, memastikan akan memberikan pelindungan terhadap para korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara.

"Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam konteks terkait HAM, Mensos menjelaskan implementasi kolaborasi kedua kementerian itu akan dilakukan dalam pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu serta penyandang disabilitas yang turut menjadi perhatian.

Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti pelindungan sosialnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan negara akan membantu memenuhi, remedial, rehabilitasi, dan restitusi kelompok yang harus mendapatkan perhatian negara, misalnya korban konflik sosial, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok disabilitas.

Natalius mencontohkan sejumlah kasus yang perlu ditangani oleh dua kementerian ini, antara lain konflik di Timor Leste yang berdampak terhadap 300 ribu orang.

"Ini bagian tanggung jawab Kemensos. Kementerian HAM akan bantu buka pintu, supaya mereka mendapat perhatian negara," katanya.

Ia memastikan Kemensos dan Kementerian HAM akan mengidentifikasi identitas mereka yang menjadi korban konflik sosial. Lalu sesuai keputusan pengadilan akan diberikan kompensasi.

Perhatian yang sama juga diberikan terhadap penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Kementerian HAM memastikan akan mengeluarkan peraturan untuk memastikan perhatian dan dukungan bagi kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan minoritas.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia 2024 diperingati hari ini. Mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, pun berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyelesaikan tiga pekerjaan rumah (PR) HAM. Apa saja?

"Pandangan saya, di hari HAM ini sepertinya pemerintahan Prabowo-Gibran mesti membereskan beberapa PR yang tempo hari ditinggalkan oleh Pak Jokowi, gitu lho, kenapa PR itu penting dibereskan? Supaya pemerintahan hari ini memang bekerja untuk HAM," ujar Amiruddin kepada detikcom, Selasa (10/12/2024).

Amiruddin mengatakan ada tiga PR utama yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki pemerintahan kali ini. PR pertama, Amiruddin meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada aparat. Sebab, menurut Amiruddin Komnas HAM sering mendapat aduan tentang perilaku aparat yang dinilai masyarakat meresahkan.

Kemudian PR kedua adalah pemerintah diharapkan membuat program jelas untuk memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat. Amiruddin berharap program mengenai hak korban ini dibuat jelas dan harus dilaksanakan.

"Kedua, PR yang harus betul-betul dibereskan sesegera mungkin yaitu memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang serius, artinya pemerintahan ini mesti men-deliver program untuk para korban dengan program yang jelas. Bukan sekedar janji-janji, tapi betul-betul program yang jelas," katanya.

Lalu, PR ketiga adalah Prabowo diminta menciptakan suasana aman dan damai di Papua. Menurutnya, kasus di Papua tidak terlalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebelumnya.

"PR yang sangat mendesak dan PR besar sesungguhnya yaitu menciptakan situasi kondusif dan damai di Papua, supaya korban tidak jatuh terus. Tiga ini kan di masa Pak Jokowi agak kurang diperhatikan, saya berharap pemerintahan hari ini membereskan PR-PR ini," ucapnya.

Selain itu, dia juga berharap Presiden Prabowo Subianto membuat Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai pemulihan korban. Hal ini bertujuan untuk memperbarui Keppres sebelumnya.

"Kan penyelesaian kasus HAM Pak Jokowi membuat Keppres bahwa akan memulihkan hak-hak korban. Itu kan terbengkalai, yaitu PR besar hari ini adalah bagaimana hak korban itu betul-betul bisa terpenuhi maksimal di masa pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sepertinya perlu mengeluarkan Peraturan Presiden yang baru ya," ucapnya.

Harapan untuk Kementerian HAM

Terkait adanya Kementerian HAM, Amiruddin berharap Kementerian HAM segera merampungkan program-programnya ke depan. Dia berharap Kementerian HAM benar-benar membenahi infrastuktur pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

"Kementerian ini kan harus sebagai eksekutif menyelesaikan masalah. Jadi kita harap Kementerian HAM punya semacam road map atau blue print pemajuan dan perlindungan HAM," katanya.

Terakhir, Amiruddin juga meminta pemerintah menjamin demokrasi berjalan baik di Indonesia.

"Satu lagi yang mesti jadi perhatian Presiden, HAM ini kan bisa berjalan baik kalau demokrasinya berjalan baik. Pemerintahan ini mesti ada komitmen menjaga demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan pihaknya akan memaksimalkan program perlindungan dan pendampingan untuk korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

Hal tersebut, menurut dia, harus dilakukan agar seluruh hak milik korban yang sebelumnya hilang bisa dipulihkan sehingga mereka kembali menjalani kehidupan seperti biasa.

"Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan asesmen, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” kata Antonius dalam siaran pers resmi LPSK dalam rangka menyambut hari HAM sedunia, Selasa.

Menurut Antonius, LPSK memiliki dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pendampingan untuk korban PHB masa lalu.

Mandat tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberi wewenang kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, kata Antonius, pemberian perlindungan dan pendampingan itu tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan (SK) sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK," ujarnya.

Antonius mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, tercatat ada 1.238 orang korban PHB masa lalu yang mendapatkan perlindungan LPSK. Mereka terdiri dari Jawa Tengah sebanyak 662 orang, Yogyakarta 335 orang, Sumatera Barat 100 orang, Jawa Timur 35 orang, DKI Jakarta 32 orang dan Jawa Barat 27 orang.

"Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup korban, pada 2024 LPSK telah memberikan bantuan psikososial kepada korban dan keluarga korban berupa modal usaha kepada 215 orang, biaya renovasi rumah kepada 38 orang, pelatihan kerja kepada 10 orang dan bantuan alat kerja tiga orang.

Walau sudah berjalan maksimal, Antonius mengaku perlu adanya penguatan program perlindungan korban PHB masa lalu melalui kebijakan yang strategis dari pemerintah.

Dia berharap dalam momentum hari HAM sedunia ini pemerintah dapat mendukung segala bentuk upaya LPSK dalam melindungi dan mengembalikan hak-hak korban.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024