Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) memastikan komitmen Pemerintah Indonesia terkait perlindungan dan pemajuan hak anak di dalam forum dialog konstruktif dengan Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC) di Palais Wilson, Jenewa, Swiss.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham Munafrizal Manan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan perlindungan terhadap hak anak merupakan komitmen yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Pemerintah Indonesia memastikan bahwa perlindungan dan pemajuan hak anak tidak hanya sebagai bagian dari kewajiban negara pihak dalam Konvensi Hak Anak, tetapi juga merupakan komitmen konstitusional dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia,” kata Munafrizal.

Pada kesempatan itu, Kemenham juga menyampaikan berbagai kemajuan dan tantangan implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia, mulai dari diseminasi nilai-nilai HAM bagi aparat penegak hukum, integrasi HAM dalam kurikulum pendidikan, hingga pelaksanaan rencana aksi nasional HAM (ranham).

Delegasi RI juga akan menyampaikan jawaban tertulis dalam waktu dekat untuk pertanyaan dari komite yang belum terjawab karena keterbatasan waktu.

Kemenham berharap agar Komite Konvensi Hak Anak memperhatikan konteks nasional dan capaian yang telah diraih Indonesia dalam merumuskan rekomendasi akhir (concluding observations).

Sementara itu, Satuan Tugas Negara yang menangani laporan Indonesia, Rinchen Chopel, mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyampaikan capaian dan tantangan pengimplementasian Konvensi Hak Anak.

Ia juga menyambut baik pembentukan kementerian yang khusus menangani isu HAM. “Ini merupakan langkah progresif dalam sistem perlindungan HAM nasional,” ucap Chopel.

Dialog yang dilaksanakan di Jenewa pada Rabu (14/5) hingga Kamis (15/5) ini merupakan bagian dari mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan Konvensi Hak Anak di negara-negara pihak. Dalam dialog itu, Pemerintah Indonesia menyampaikan laporan periodik kelima dan keenam.

Delegasi dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim Perwakilan Tetap RI di Jenewa dan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham. Adapun anggotanya terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menteri Hukum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyarankan agar pemerintah Malaysia bisa bergabung dalam Konvensi Apostille.

Saat bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi Dato’ Sri Azalina Othman Said di Jakarta, Kamis (8/5), dia menyebutkan hal itu mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis.

"Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara," ucap Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selama tahun 2024, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI mencatat terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

Menurut Supratman, keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia.

Konvensi Apostille merupakan perjanjian internasional yang menyederhanakan legalisasi dokumen publik di antara negara-negara yang menjadi pihak perjanjian. Konvensi itu menghilangkan kebutuhan legalisasi yang rumit, menggantinya dengan sertifikat resmi (apostille) yang diterbitkan oleh negara asal dokumen.

Selain dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, kedua menteri juga membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional.

Supratman mengatakan bahwa Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodasi perkembangan terkini.

"Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing," ucap dia.

Pemerintah Indonesia, lanjut Menkum, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang.

ALF itu sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

"Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan pernyataan bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia," kata Supratman.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi Dato’ Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia di bidang hukum dapat berkembang makin baik ke depannya.

Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui, selama ini pemerintah Indonesia agak lambat dalam mengimplementasikan ratifikasi konvensi ke dalam aturan yang berlaku.

“Kita ketahui bahwa kita memang agak lambat memperbaiki hukum kita ya, seperti misalnya Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi 2006 sampai sekarang pun belum ada langkah-langkah penyesuaian,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Tetapi, Yusril menegaskan bahwa pemerintah yang saat ini berkomitmen untuk mempercepat proses ratifikasi, termasuk untuk menciptakan peraturan-peraturan hukum baru untuk menghadapi pemberantasan korupsi dan penyuapan.

Salah satu konvensi yang dipertimbangkan pemerintah adalah konvensi anti suap atau bribery yang dijalankan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Maka yang sekarang dilakukan untuk kita mengaksesi konvensi OECD tentang penyuapan ini merupakan suatu langkah penting, yaitu kita lakukan untuk memperkuat sistem nasional melawan kolusi dan khususnya melawan penyuapan,” kata Yusril.

Dia mengatakan, konvensi ini penting karena ada aspek-aspek peristiwa korupsi yang belum diatur dalam hukum Indonesia. Salah satunya tindakan suap dan korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pejabat asing.

“Masih banyak aspek-aspek pemberantasan korupsi, termasuk penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing, itu yang belum di-cover oleh hukum kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, ratifikasi konvensi ini juga menjadi salah satu syarat bagi Indonesia yang hendak bergabung menjadi anggota OECD.

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai anggota OECD. Salah satu yang disiapkan adalah inisial memorandum.

“Inisial memorandum ini terdiri dari 32 BAB terhadap 239 instrumen hukum yang ada di OECD. Jadi, bagaimana merealign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara.

Inisial memorandum ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2025 sebelum dibawa ke pertemuan Dewan Menteri OECD di Juni 2025.

“Namun, di bulan Maret minggu ketiga akan ada ministerial meeting khusus terkait dengan antikorupsi. Nah, untuk ini mungkin saya berharap tadi Pak Menko Hukum bisa mewakili bersama dengan Ketua KPK karena ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam aksesi ini,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan, proses pendaftaran ke OECD ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga sampai tahun.

Untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi hukum yang berjalan, Airlangga menyebut bahwa Indonesia punya jurus khusus.

“Oleh karena itu beberapa negara memakan waktu yang lebih lama (untuk gabung OECD). Namun kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia bakal mencari peluang untuk bergabung dalam sejumlah organisasi internasional di bidang ekonomi.

Hal ini dikatakannya menjawab kemungkinan posisi Indonesia bergabung BRICS saat tengah menjalani aksesi menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui, selama ini pemerintah Indonesia agak lambat dalam mengimplementasikan ratifikasi konvensi ke dalam aturan yang berlaku.

“Kita ketahui bahwa kita memang agak lambat memperbaiki hukum kita ya, seperti misalnya Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi 2006 sampai sekarang pun belum ada langkah-langkah penyesuaian,” ujar Yusril saat ditemui usai acara Workshop dan Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession OECD Anti-Bribery Convention di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Tetapi, Yusril menegaskan bahwa pemerintah yang saat ini berkomitmen untuk mempercepat proses ratifikasi, termasuk untuk menciptakan peraturan-peraturan hukum baru untuk menghadapi pemberantasan korupsi dan penyuapan.

Salah satu konvensi yang dipertimbangkan pemerintah adalah konvensi anti suap atau bribery yang dijalankan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Maka yang sekarang dilakukan untuk kita mengaksesi konvensi OECD tentang penyuapan ini merupakan suatu langkah penting, yaitu kita lakukan untuk memperkuat sistem nasional melawan kolusi dan khususnya melawan penyuapan,” kata Yusril.

Dia mengatakan, konvensi ini penting karena ada aspek-aspek peristiwa korupsi yang belum diatur dalam hukum Indonesia. Salah satunya tindakan suap dan korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta dan pejabat asing.

“Masih banyak aspek-aspek pemberantasan korupsi, termasuk penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan pejabat asing, itu yang belum di-cover oleh hukum kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, ratifikasi konvensi ini juga menjadi salah satu syarat bagi Indonesia yang hendak bergabung menjadi anggota OECD.

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai anggota OECD. Salah satu yang disiapkan adalah inisial memorandum.

“Inisial memorandum ini terdiri dari 32 BAB terhadap 239 instrumen hukum yang ada di OECD. Jadi, bagaimana merealign regulasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di kita dan yang ada di OECD,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara.

Inisial memorandum ini ditargetkan selesai pada bulan Maret 2025 sebelum dibawa ke pertemuan Dewan Menteri OECD di Juni 2025.

“Namun, di bulan Maret minggu ketiga akan ada ministerial meeting khusus terkait dengan antikorupsi. Nah, untuk ini mungkin saya berharap tadi Pak Menko Hukum bisa mewakili bersama dengan Ketua KPK karena ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam aksesi ini,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan, proses pendaftaran ke OECD ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga sampai tahun.

Untuk mempercepat proses ratifikasi dan implementasi hukum yang berjalan, Airlangga menyebut bahwa Indonesia punya jurus khusus.

“Oleh karena itu beberapa negara memakan waktu yang lebih lama (untuk gabung OECD). Namun kita punya jurus yang kemarin sudah pernah kita lakukan, yaitu Omnibus Law,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia bakal mencari peluang untuk bergabung dalam sejumlah organisasi internasional di bidang ekonomi.

Hal ini dikatakannya menjawab kemungkinan posisi Indonesia bergabung BRICS saat tengah menjalani aksesi menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sjarif Hiariej atau Eddy Hiariej berbicara tentang revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Eddy, revisi UU tersebut untuk mengatasi masalah over kapasitas lapas.

Awalnya, Eddy ingin agar UU Narkotika digabung dengan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menurutnya, dua UU tersebut sejalan dengan RUU Hukum Pidana.

"Jadi memang in line dengan apa yang ada dalam RUU HP, bagaimana mengurangi overcrowding di dalam (lembaga) pemasyarakatan," ujar Eddy Hiariej dalam media gathering di selasar Ditjen AHU, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Eddy menjelaskan, alasan perancangan undang-undang itu merujuk ke berbagai konvensi internasional terkait narkoba. Misalnya di konvensi PBB 2024, yang membahas cara memperhatikan aspek kesehatan pengguna narkoba.

"Jadi dia lebih pada bagaimana mengobati orang yang kecanduan narkotika itu daripada menghukum atau memenjarakan," ujarnya.

Eddy menuturkan, saat ini penghuni lapas sebagian besar adalah orang dengan kejahatan narkoba. Dalam hal ini kebanyakannya merupakan pengguna.

"Kita tahu persis, 52 persen penghuni lapas itu adalah kejahatan narkotika. Dan yang cukup menyedihkan, itu 80 persen pengguna. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar pengguna itu BB, tahu BB? Barang bukti, itu di bawah 1 gram. Tetapi, karena undang-undang, yang mereka kan harus mendekam di penjara minimal 4 tahun kan, padahal barang bukti mereka itu di bawah 1 gram," kata dia.

Eddy memberikan contoh, misalnya seorang pengguna narkotika dihukum 2 tahun penjara dengan rehabilitasi 12 bulan. Maka orang itu hanya mendekam dalam penjara selama 1 tahun atau 12 bulan.

Dalam kata lain, jika putusan pengadilan 2 tahun penjara, rehabilitasinya 1 tahun, penjaranya 1 tahun.

"Lalu yang 1 tahun, dia mendekam dalam penjara itu, cuma 1 tahun. Ini yang kemudian berdasarkan TAT ini akan melihat, kalau orang yang baru coba-coba melakukan, menggunakan narkotika, ini tidak bisa disamakan dengan mereka yang memang sudah berulang kali," jelas dia.

"Dan ada syarat-syarat, apakah ini misalnya dia akan berlaku untuk seorang residivis atau tidak, ini kan masih menjadi suatu pertimbangan," sambungnya.

Berangkat dari hal itu, Eddy menginginkan hal itu diubah dalam Revisi UU Narkotika. Sehingga nantinya akan ada ancaman hukuman minimum dan maksimum bagi pengguna narkoba.

Eddy menambahkan, UU Narkotika yang akan diubah itu adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Sebab, selama ini, dalam UU tersebut, golongan 1 dan golongan 2 diambil dari UU Psikotropika.

"Praktis, Undang-Undang psikotropika itu hanya tinggal pada golongan 3 dan golongan 4, yang itu sering digunakan untuk kepentingan kesehatan. Nah, oleh karena itu, supaya dia efektif dan efisien sebagai satu kesatuan, Undang-Undang Psikotropika itu ditarik masuk ke dalam," tegasnya.

Lihat juga video: Yasonna Sebut Lapas Penuh Gegara Pecandu Narkoba 'Dibandarkan'

[Gambas:Video 20detik]

London (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris pada Rabu (27/11) menyebutkan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan penting bagi komunitas internasional untuk memastikan Tel Aviv bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Menjawab pertanyaan dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri di parlemen, David Lammy menggambarkan situasi mengenaskan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai sesuatu yang "sangat mengerikan."

Lammy menekankan bahwa Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

"Ada kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan komunitas internasional sangat jelas mengenai kewajiban itu. Kita harus meminta pertanggungjawaban Israel," katanya.

Hukum humaniter internasional atau hukum perang mengatur hak dan kewajiban yang sama antara negara maupun pihak non-negara yang sedang berkonflik.

Terdapat sejumlah kewajiban yang harus dilakukan pihak-pihak yang bersengketa dalam peperangan antara lain membedakan antara kombatan dan penduduk sipil; memastikan perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Selain itu, wajib melindungi petugas medis, transportasi, dan peralatan medis; tidak melakukan serangan yang mengakibatkan kerusakan yang luas dan berkepanjangan terhadap lingkungan hidup; mematuhi hukum humaniter internasional atau hukum perang; dan menghormati Konvensi Jenewa.

Lammy menambahkan bahwa "Sebagai negara demokratis, saya berharap Israel mengingat kewajibannya di bawah hukum internasional."

Terkait pernyataan kontroversial pihak Israel yang mengusulkan aneksasi Tepi Barat yang diduduki, Lammy menyatakan, "Saya akan melakukan segala cara untuk memastikan hal itu tidak terjadi."

Lammy juga menegaskan keinginan Inggris untuk solusi dua negara, seraya memperingatkan bahwa tidak ada ruang untuk aneksasi ilegal.

Sebelumnya pada bulan ini, Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa "satu-satunya cara untuk menghapus ancaman negara Palestina adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)."

Smotrich menyebut 2025 sebagai "tahun kedaulatan Israel di Tepi Barat" dan mengatakan telah menginstruksikan Divisi Permukiman serta Administrasi Sipil untuk mempersiapkan infrastruktur guna mendukung kebijakan tersebut.

Gencatan senjata

Lammy menegaskan kembali bahwa Inggris terus mendorong gencatan senjata di Gaza dan bekerja keras untuk mencapainya.

Pada hari yang sama, Lammy berbicara dengan Philippe Lazzarini, kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mengenai situasi di Gaza yang ia sebut "sangat suram."

"Situasinya sangat mengerikan. Laporan mengenai kelaparan dan kelangkaan makanan sangat memprihatinkan," ujar Lammy.

Lammy menggarisbawahi pentingnya akses kemanusiaan yang tidak terhalang, seraya menuduh Israel telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.

"Konflik ini telah menyebabkan sebagian besar korban jiwa adalah anak-anak, yang sangat mengkhawatirkan," tambahnya.

Mengenai rancangan undang-undang di Knesset Israel yang akan menangguhkan UNRWA, Lammy memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan memiliki "dampak besar dan bencana," tidak hanya di Gaza tetapi juga di wilayah pendudukan lainnya.

Inggris menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku Rabu pagi, mengakhiri lebih dari 14 bulan pertempuran antara tentara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah.

"Kami ingin situasi di mana warga Lebanon dapat kembali ke selatan dan warga Israel dapat kembali ke utara," kata Lammy, seraya berharap pertempuran, tembakan senjata, dan korban jiwa dapat segera dihentikan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel akan menarik pasukan ke selatan Garis Biru secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari.

Kesepakatan ini diumumkan setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan proposal untuk mengakhiri konflik telah tercapai.

Langkah ini diharapkan dapat menghentikan serangan udara Israel terhadap kota-kota di Lebanon dan mengakhiri pertempuran lintas perbatasan yang berlangsung selama lebih dari setahun.

Surat penangkapan ICC

Pekan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang" yang dilakukan sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024.

ICC mendapati "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas "kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang; dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya."

Serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza selama lebih dari satu tahun telah menewaskan lebih dari 44.000 warga Palestina, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Blokade yang dilakukan Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, serta kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, yang mendorong penduduk Gaza menuju ambang kelaparan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024