PURWAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi santai laporan oleh wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, ke Komnas HAM terkait program pelatihan bela negara untuk anak-anak bermasalah.

Ia menegaskan, program ini bukanlah bentuk paksaan dari pemerintah, melainkan respons atas permintaan langsung dari para orang tua.

“Logikanya yang melaporkan itu harusnya orangtua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara,” kata Dedi usai mengunjungi SMAN 2 Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (14/5/2025).

“Ini kan anak-anak yang dikirim ke sini berdasarkan keinginan orang tuanya,” lanjut Dedi.

Menurutnya, laporan tersebut tidak berdasar karena pihak yang merasa dirugikan justru tidak mengadukan apa pun.

Dedi menyebut orangtua yang menyerahkan anak-anak mereka telah menyadari kondisi keluarga dan berharap adanya perubahan karakter melalui pendekatan kedisiplinan.

“Karena saya diserahin oleh orangtuanya, karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah,” jelas dia.

“Maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilahnya, ini pendidikan berkarakter,” imbuhnya.

Terkait masih adanya perdebatan di kalangan anggota DPR RI, Dedi menyebut hal itu sebagai bentuk perhatian yang berlebihan.

“Ya, mereka itu saking sayang sama saya, karena mereka sayang banget sama saya, saya enggak boleh salah,” katanya sambil tersenyum.

Ia mengibaratkan situasi ini seperti permainan sepak bola, di mana larangan untuk berbuat salah justru bisa menghambat permainan.

“Kalau seorang pelatih terus-terusan bilang ke pemainnya ‘jangan sampai salah’, nanti enggak nyerang-nyerang. Dalam permainan yang eskalasinya tinggi, pelanggaran pasti ada,” jelas Dedi.

Lebih lanjut, ia menegaskan keberanian mengambil tindakan lebih penting dibandingkan diam tak berbuat apa-apa.

“Jadi bagi saya, lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini enggak ada salahnya, salahnya apa coba?” tegas dia.

Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan dan kuasa hukumnya, Rezekintq Sofrizal. Keduanya melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komnas HAM terkait program kirim siswa nakal ke barak militer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeklaim metode pendidikan dengan membawa siswa nakal ke barak militer tidak melanggar hak-hak anak.

"Jadi model itu (siswa nakal dibawa ke barak militer) yang kami kembangkan, kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," kata Dedi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dedi menjelaskan, metodologi pendidikan di barak militer bertujuan untuk membantu pola hidup siswa menjadi teratur.

Dia mengatakan, siswa akan menjalani pendidikan di barak militer selama 28 hari dengan beberapa aturan, seperti waktu tidur pada pukul 22.00 WIB, bangun pagi pada 04.00 WIB, dan beribadah ke masjid bagi yang beragama Islam.

Kemudian, para siswa mendapat bimbingan rohani dari tokoh agama yang menjadi bimbingan konseling.

"Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga, mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana yang didapatkan di sekolah," ujarnya.

Dedi mengatakan, Pemprov Jawa Barat mendatangkan guru dari berbagai tempat untuk memberikan pembelajaran seperti di sekolah.

"Dan kemudian maghrib mereka masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi juga memastikan hingga saat ini tidak terjadi kekerasan fisik dari program pendidikan siswa nakal di barak militer.

"Ya kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan, dan sampai hari ini tidak ada (kekerasan)," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).