Ratusan konten di media sosial yang diduga bermuatan radikalisme hingga terorisme terdeteksi sepanjang 2024. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan salah satu penyebaran ideologi terlarang itu dari fitur grup salah satu aplikasi pesan singkat.

"Disukai oleh kelompok-kelompok ini karena dalam member itu unlimited," ucap Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (23/12/2024).

Aplikasi pesan singkat yang dimaksud Eddy itu berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya. Sebab, kata Eddy, aplikasi sejenis itu memiliki batas untuk anggota grup.

"Ada batas limitasinya tapi kalau (menyebutkan aplikasi pesan singkat) itu bebas dan juga susah untuk dideteksi," imbuh Eddy.

Seratusan Konten Radikalisme Dicabut

Untuk 2024 saja, sebut Eddy, ada 180.954 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Pihaknya menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir konten-konten itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia," kata Eddy.

Lantas bagaimana tindak lanjutnya?

Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) bisa melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud sudah mengarah pada persiapan terorisme. Dasarnya, Eddy merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan, karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan sebanyak 180.954 konten yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengungkapkan bahwa konten yang ditemukan didominasi oleh propaganda dari jaringan teror yang terhubung dengan kelompok-kelompok tersebut.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin (23/12/2024).

Untuk menanggulangi penyebaran konten radikalisme, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memutus akses dan menurunkan konten-konten tersebut.

Dari sisi platform, penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, terdapat X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy Hartono menyoroti penggunaan Telegram yang dianggap banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda, mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," ucapnya.

Pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

Selain itu, BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme.

"Namun karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah pencegahan," tandasnya.