KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Purwadi Arianto menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menurutnya, transparansi dalam informasi publik mengenai kinerja birokrasi memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Purwadi menjelaskan bahwa empat unit kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memiliki peran krusial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

“Ini termasuk penguatan kualitas pelayanan, pengurangan birokrasi yang berbelit, manajemen aparatur sipil negara (ASN), penataan kelembagaan, serta penerapan prinsip-prinsip good governance,” ujarnya saat menerima Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Purwadi menjelaskan bahwa inovasi dalam keterbukaan informasi publik di Kemenpan-RB telah berkembang pesat, berkat percepatan penyampaian informasi yang memanfaatkan berbagai platform digital terbaru untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kalangan milenial.

Selain itu, berbagai kolaborasi juga dilakukan untuk memperkuat kualitas informasi yang disampaikan.

“Keterbukaan informasi publik dapat (diperkuat) melalui digitalisasi, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Informasi terkait birokrasi dapat lebih mudah diakses dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” ucap Purwadi.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini juga percaya bahwa tren keterbukaan informasi akan terus berkembang positif, seiring dengan semakin intensifnya penerapan SPBE.

“Dengan percepatan penerapan SPBE oleh Kemenpan-RB, saya yakin keterbukaan informasi akan semakin optimal di seluruh level pemerintahan,” tutur Purwadi.

Strategi keterbukaan informasi publik di Kemenpan-RB

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa strategi keterbukaan informasi publik dilakukan secara konsisten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenpan-RB 2020-2024.

Melalui berbagai inisiatif dan program strategis, kata dia, Kemenpan-RB berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang terintegrasi dan transparan.

Kemenpan-RB juga meluncurkan program ‘Bisa Tanya’ sebagai salah satu saluran untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.

‘Bisa Tanya’ berfungsi sebagai platform bagi para pemangku kepentingan Kemenpan-RB untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan yang ada. Program ini dilengkapi dengan sesi tanya jawab interaktif, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik.

“Sejak adanya program ‘Bisa Tanya’ terkait Kebijakan PANRB, jumlah kunjungan tamu langsung ke Kemenpan-RB telah berkurang hingga 17 kali lipat. Hal ini berpotensi menghemat anggaran perjalanan dinas kementerian atau lembaga, pemerintah daerah (pemda) provinsi, kabupaten, atau kota ke Kemenpan-RB,” jelas Erwan.

Penghematan tersebut, lanjut dia, dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih langsung berdampak pada pelayanan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.

Apresiasi dari Komisi Informasi Pusat

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyuda memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

Menurutnya, upaya Kemenpan-RB dalam memfasilitasi akses informasi publik bisa dijadikan contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

“Kami selalu menekankan bahwa KIP bukan kompetisi. Kami berharap kementerian dan lembaga yang memiliki predikat informatif dapat menjadi role model bagi yang lainnya. Dengan begitu, pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh seluruh penyelenggara negara dan badan publik akan lebih optimal,” kata Arya.

Senada dengan Arya, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP Rospita Vici Paulyn juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB secara konsisten mendorong keterbukaan informasi publik, baik melalui kebijakan, sarana, maupun prasarana, termasuk layanan informasi baik secara langsung maupun online.

Ia berharap langkah strategis Kemenpan-RB bisa ditularkan kepada berbagai instansi dan stakeholder lainnya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor pemerintahan.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuahkan hasil baik dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik melalui Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (Karorenhukmas) BNPT Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Tejo Wijanarko mengatakan bahwa presentasi tersebut merupakan tahapan akhir dalam penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Saya kira kita patut bersyukur BNPT bisa mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga (K/L) bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

Hal tersebut disampaikannya setelah Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (12/11/2024).

Tejo mengatakan, BNPT terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui konsistensi pemenuhan hak publik atas informasi secara transparan dan akuntabel.

"Sampai hari ini kita terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif,” ungkapnya.

Dok.Humas BNPT Karorenhukmas BNPT Brigjen Pol Tejo Wijanarko saat melakukan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024.

Selain itu, Tejo juga membagikan strategi peningkatan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.

"Akan tetapi, secara umum, BNPT akan berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan proses pelayanan permintaan informasi publik yang sistematis.

Serta, mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat mendeteksi dini radikal terorisme, dan meningkatkan sinergi antarbadan publik yang membidangi politik dan keamanan.