Komnas HAM menyampaikan hasil kajian terkait pembahasan hingga isu fundamental revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang akan disahkan oleh DPR besok. Ada dua hal yang menjadi temuan Komnas HAM.

Dua temuan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Temuan pertama terkait usulan perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif yang beresiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Persoalan dwifungsi ABRI ini telah dibantah oleh DPR.

"Dari kajian yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu, ada dua temuan utama Komnas HAM terkait dengan RUU TNI. Yang pertama adalah usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif," kata koordinator sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR VII, MPR 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi Sipil dalam negara demokrasi," tambahnya.

Anis mengatakan Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada 16 lembaga sipil. DPR sendiri menyebut prajurit TNI aktif dapat ditempatkan di 14 kementerian/lembaga yang tugasnya masih beririsan dengan urusan pertahanan. Selain di 14 lembaga itu, prajurit TNI harus pensiun.

"Namun dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis.

Anis mengatakan temuan kedua terkait perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurutnya, perpanjangan usia itu mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Yang kedua, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Usulan Perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas. Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat regenerasi tubuh di TNI," ujarnya.

Dia menyoroti jaminan kesejahteraan prajurit. Dia menyebut jaminan kesejahteraan itu tak bisa semata-mata dipenuhi dengan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI.

"Tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," ujarnya.

Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu digelar besok.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Namun Dave mengatakan saat ini dia masih menunggu undangan dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) mengenai kegiatan rapat paripurna besok. Sebab, menurut dia, paripurna penutupan masa reses akan digelar Selasa (25/3).

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa," ujarnya.

"Akan tapi jadwal yang terkini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II," sambung dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi I DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah kementerian yang berkaitan langsung dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Pertemuan ini digelar selama kurang lebih hampir dua jam secara tertutup.

Pantauan detikcom, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025) sejumlah anggota Komisi I DPR tampak memasuki ruang rapat. Terlihat Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono berjalan dengan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

Tak berselang lama sekitar pukul 16.36 WIB tampak Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di lokasi. Terlihat juga di sana Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto hingga Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Pertemuan berlangsung hampir dua jam secara tertutup. Adapun agenda rapat ini tak tertuang di agenda DPR RI, Rabu (19/3).

Foto: Wamenkeu Thomas Djiwandono (Baju Batik) (Dwi/detikcom)

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pertemuan ini untuk memperbaiki hal teknis dari RUU TNI. Supratman memastikan kekhawatiran terkait dwifungsi TNI tak tertuang di revisi UU TNI.

"Nggak ada, cuma perbaikan soal apa ya untuk memastikan apa yang menjadi tuntutan adek-adek mahasiswa terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas tugas pertahanan TNI," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Supratman mengatakan tak ada pasal subtansial yang diubah pada rapat pemerintah dan Komisi I DPR RI. Ia mengatakan pembahasan di rapat kali ini mencakup frasa-frasa.

"Nggak ada itu, hanya menyesuaikan dengan dari sisi gramatikal aja ada yang keamanan yang seharusnya pertahanan. Frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI bisa urusan dengan tugas Polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara," katanya.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak 34 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG) mengecam pembahasan revisi Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau revisi UU TNI.

Mereka menilai revisi ini tidak hanya mengancam profesionalisme militer, tetapi juga mengkhianati komitmen Indonesia dalam menjalankan berbagai rekomendasi PBB dan kewajiban hukum HAM internasional.

"Draf revisi ini dinilai bertentangan dengan rekomendasi Komite Hak Sipil dan Politik (CCPR), Universal Periodic Review (UPR), serta instrumen HAM global seperti Statuta Roma ICC dan Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT)," bunyi keterangan HRWG, Minggu (16/3).

HRWG menjelaskan Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM inti, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti-Penyiksaan. Instrumen ini mewajibkan negara memastikan akuntabilitas militer dan perlindungan hak sipil.

Akan tetapi, HRWG menganggap revisi UU TNI justru bertentangan dengan rekomendasi dari Komite HAM PBB tahun 2023 yang isinya menuntut Indonesia mengakhiri imunitas TNI, mengadili pelanggaran HAM di pengadilan sipil, dan menghentikan operasi militer berlebihan di Papua.

Kemudian, HRWG juga menilai RUU TNI telah melanggar Universal Periodic Review 2022 yang merekomendasikan penghapusan bisnis militer dan pembatasan peran TNI hanya untuk ancaman eksternal.

HRWG juga menolak rencana revisi UU TNI dengan alasan mengabaikan prinsip pemisahan fungsi militer-sipil. Mereka melihat keterlibatan TNI dalam program pembangunan dan keamanan dalam negeri melanggar prinsip-prinsip dasar PBB tentang peran militer, yang ditegaskan kembali dalam rekomendasi UPR 2017.

HRWG juga melihat ada potensi kembalinya dwi fungsi TNI seperti di zaman Orde Baru. Semisal mereka melihat pelbagai pasal revisi UU TNI melegalkan intervensi TNI dalam urusan sipil seperti program TNI Manunggal Membangun Desa dan operasi keamanan domestik.

"Mengembalikan praktik dwi fungsi yang menjadi ciri represif Orde Baru. Padahal, UU No. 34/2004 telah membatasi peran TNI hanya untuk pertahanan eksternal. Dwi fungsi terbukti menjadi akar pelanggaran HAM, korupsi, dan kontrol militer atas politik sipil pada masa lalu," bunyi keterangan HRWG.

HRWG memandang jika draft RUU TNI ini tetap dipaksakan, maka Indonesia akan menghadapi konsekuensi di pelbagai forum HAM PBB, termasuk sanksi diplomatik dan penurunan peringkat kebebasan sipil.

Atas dasar berbagai alasan tersebut, HRWG menuntut DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang cacat prosedur dan bertentangan dengan rekomendasi CCPR/UPR.

"Bentuk panitia independen untuk meninjau ulang draf dengan melibatkan Komnas HAM, korban pelanggaran HAM, dan masyarakat sipil," bunyi tuntutan HRWG.

RUU TNI yang dianggap kontroversial oleh masyarakat sipil kini sedang dalam pembahasan oleh DPR. Bahkan, DPR telah menggelar rapat secara tertutup di Hotel Fairmont untuk membahas RUU ini.

Salah satu poin dalam pembahasan RUU TNI ini adalah mengatur jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari semula hanya 10 kini menjadi 16 usulan lembaga. Tambahan pos baru yang bisa ditempati TNI aktif itu meliputi kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, dan Kejaksaan Agung dan BNPP.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan bahwa sejumlah perubahan dalam RUU TNI tidak akan mengubah prinsip supremasi sipil di Indonesia.

Agus mengatakan TNI dalam menjalankan tugasnya akan menjaga keseimbangan peran tentara dan masyarakat secara profesional.

"TNI berkomitmen untuk menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3).

Agus menjelaskan RUU TNI berperan untuk mendefinisikan ulang tugas pokok TNI di tengah segala perkembangan ancaman yang muncul.

Agus mengatakan RUU tersebut juga berperan agar peran TNI tidak bertabrakan dengan lembaga lain yang juga memiliki fungsi menghadapi ancaman.

Ada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa perubahan undang-undang TNI yang diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI.

"Ada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil," kata Sjafrie dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia juga menyebutkan beberapa sasaran dalam perubahan undang-undang TNI. Pertama, memperkuat kebijakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri pertahanan di dalam negeri.

Kedua, memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi prajurit.

"Keempat, menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan jenjang karir dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol (HOR) (Purn) Agus Andrianto mengatakan hingga kini belum ada pembahasan di internal lembaganya terkait wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri yakni Reyhnard Sinaga atau Hambali ke Indonesia.

Agus mengaku bingung dengan wacana pemulangan keduanya. Dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada sumber yang menyampaikan wacana tersebut.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga maupun Hambali untuk kembali ke Tanah Air," kata Agus di kompleks parlemen usai rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya nggih," imbuh eks Wakapolri itu.

Kabar wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri itu sebelumnya disampaikan Menko Hukum HAM ImipasYusrilIhzaMahendra.

Reynhard merupakan narapidana kasus kekerasan seksual yang kini tengah menjalani masa tahanan seumur hidup di Inggris. Sedangkan Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali pada 2002. Ia merupakan pemimpin Jemaah Islamiyah untuk wilayah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Hambali ditangkap di Thailand dalam operasi gabungan CIA pada 14 Agustus 2003. Ia beberapa kali ditempatkan di penjara rahasia milik CIA sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara super ketat milik AS di Teluk Guantanamo pada September 2006.

Wacana pemulangan keduanya sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Meski begitu, menurut Yusril pemulangan mereka bukan prioritas.

"Soal Hambali dan Reynhard saya sudah menegaskan kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas karena memang masalahnya cukup rumit," kata Yusril dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (11/2).

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendukung rencana pembentukan Badan Legislasi Nasional. Supratman mengatakan pihaknya akan patuh jika Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk badan baru tersebut.

Supratman mengatakan saat ini kewenangan perencanaan hingga pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum. Dia mengatakan pembentukan Badan Legislasi Nasional bergantung terhadap kebijakan Prabowo.

"Nah, kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan badan legislasi nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan Presiden. Pokoknya apa pun yang Presiden anggap baik, maka sebagai pembantu Presiden kami patuh," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Menurut dia, alternatif pembentukan badan tersebut bisa melekat pada menteri. Dia mengatakan konsep pembentukan badan itu, seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah itu alternatifnya masih panjang," terang Supratman.

Meski begitu, Supratman menilai keberadaan Badan Legislasi Nasional diperlukan. Hal itu, menurut dia, dengan tujuan melakukan reformasi hukum di pemerintah.

"Tetapi intinya kita butuh untuk melakukan reformasi, menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah," kata Supratman.

Namun Supratman menyerahkan pembentukan badan tersebut kepada Prabowo. Supratman menegaskan Kementerian Hukum tidak masalah dengan pembentukan Badan Legislasi Nasional.

"Ya tergantung Presiden. Kalau Presiden mau bangun, bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum nggak ada masalah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan Badan Legislasi Nasional. Nantinya badan itu bertugas menggodok dan mengoordinasikan rancangan undang-undang sebelum dibawa ke DPR.

Hal itu dikatakan oleh Yusril saat rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Dia menjelaskan pembentukan Badan Legislasi Nasional diamanatkan dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam aturan itu, ranah dari eksekutif untuk mengeksekusinya.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR punya badan legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat UU itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril.

Yusril menjelaskan aturan itu juga mengatur, sebelum badan itu terbentuk, maka tugasnya dijalankan Kemenkumham. Namun kementerian itu sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan dengan satu menko yang mengoordinasikan.

"Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan, kami sudah mengambil langkah-langkah dan telah juga menyampaikan kepada Bapak Presiden dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Menko Polkam terkait sistem keamanan laut. Yusril hadir langsung dalam rapat tersebut, sedangkan Menko Polkam dihadiri wakilnya, Lodewijk Freidrich Paulus.

Rapat digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan (Aher).

"Dalam rangka mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif," kata Aher membuka rapat.

Aher mengatakan teritori Indonesia sebagian besar adalah laut. Untuk itu, diharapkan agar pengamanan laut di Indonesia dapat maksimal.

"Tentu kita memahami bersama bahwa lautan kita sangat luas, daerah teritori Indonesia lautannya 2 kali lipat dibanding daratannya atau kurang lebih 2/3 Indonesia adalah kelautan," sebutnya.

Aher mengatakan keamanan laut Indonesia belum optimal. Untuk itu, dirinya berharap hari-hari ke depannya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.

"Tentu saja keamanan atau pengamanan laut kita belum optimal kita ingin di hari-hari ke depan lautan kita terjaga dengan baik, baik itu kedaulatannya ataupun segala kekayaan yang ada di dalamnya," kata dia.

Aher mengatakan ada sejumlah instansi yang menangani masalah keamanan laut. Hal itu ditakutkan akan menyulitkan sinergi yang ada.

"Dengan banyaknya instansi yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang spesifik secara operasional ini tampaknya cukup menyulitkan sinergi dan koordinasi instansi tersebut dan instansi lainnya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini