Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menanggapi anggapan UU BUMN membatasi KPK dalam mengusut kasus korupsi. Eddy mengatakan UU BUMN yang telah disahkan oleh DPR tak semata-mata membuat direksi kebal hukum.

"Menteri Hukum kan sudah mengatakan, kalau memang ada unsur yang jelas-jelas mengarah kepada korupsi, tidak di BUMN sekalipun, dimanapun bisa (ditindak). Jadi saya kira secara institusi, kelembagaan, kan UU BUMN kan sudah mengatur sedemikian rupa agar ke depannya BUMN yang saat ini di bawah Danantara itu bisa memiliki fleksibilitas," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI ini mengatakan UU BUMN itu hadir untuk memberikan fleksibilitas terhadap direksi untuk mengambil keputusan tanpa kekhawatiran. Kendati demikian, bukan berarti direksi di BUMN bebas melakukan aksi korupsi hingga menimbulkan kerugian negara.

"Dalam artian tidak melulu direksinya itu yang selama ini direksi itu selalu khawatir membuat keputusan karena kekhawatiran akan melahirkan kerugian dan kemudian itu bisa dipidana, itu kemudian bisa tereliminir," ujar Eddy.

"Tetapi bukan berarti bahwa dengan demikian siapa pun mereka bebas, siapapun bebas untuk melakukan aksi-aksi tidak terpuji seperti korupsi. Karena itu pasti, itu juga akan diproses sesuai yang sampaikan oleh Menteri Hukum," tambahnya.

Eddy menyebut UU BUMN hadir untuk memberikan dorongan kepada direksi BUMN mengambil kebijakan yang berhubungan dengan bisnis. Dia mengatakan direksi BUMN juga mesti mendapat persetujuan dari komisaris hingga rapat umum pemegang saham.

"Itu perlu dilakukan, kalau memang nanti ternyata kemudian menimbulkan kerugian, itu kerugian yang memang berdasarkan kerugian usaha bukan karena adanya rekayasa atau proses yang tidak patut dijalankan," katanya.

Eddy menepis adanya anggapan direksi BUMN kebal hukum. Ia menyebut segala proses yang melanggar ketentuan patut diproses.

"Saya kira tidak, ini kan negara hukum, nggak ada yang kebal hukum," ungkapnya.

Respons Ketua KPK

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di UU BUMN yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

"KPK menyatakan ketentuan tersebut kontradiktif dengan ruang lingkup Penyelenggara Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 beserta Penjelasannya dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," kata Setyo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (7/5).

Setyo mengatakan, UU 28 tahun 1999 merupakan hukum administrasi khusus berkenaan dengan pengaturan penyelenggara negara untuk mengurangi adanya KKN. KPK pun berpedoman dengan aturan tersebut.

Setyo menegaskan KPK masih bisa menangani kasus di BUMN. KPK, kata dia, berpandangan bahwa penegakan hukum atas korupsi di BUMN upaya menjaga perusahaan tetap baik.

"Artinya, KPK bisa menangani kasus korupsi di BUMN jika ada penyelenggara negara, ada kerugian keuangan negara, atau keduanya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

IDXChannel - Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangat penting dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Workshop and TECHNICAL Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Dia menambahkan, kolusi dan penyuapan adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial.

"Menghancurkan integritas institusi publik, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan," kata Yusril.

Yusril mengatakan, Indonesia perlu melakukan penguatan langkah hukum dalam memberantas korupsi, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Setiap upaya dalam memperkuat langkah hukum dan sistem peradilan, guna pemberatasan korupsi adalah langkah yang sangat penting bagi tercapainya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata dia.

"Indonesia sangat berkomitmen untuk menghapuskan praktik korupsi dan penyuapan dari berbagai sektor, baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat swasta," lanjut Yusril.

Indonesia, kata Yusril, terus-menerus melakukan pembaruan legislasi dan anti korupsi untuk menjawab tantangan baru dalam praktek korupsi dan penyuapan.

"Sebagai mana kita ketahui, pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi antar sektor yang kuat, antar pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, bahkan kerjasama internasional," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik aparat penegak hukum yang dinilai lambat dalam menindak pemasang pagar laut di sejumlah wilayah perairan di Indonesia yang belakangan menjadi sorotan.

Ia mengaku heran mengapa Polri, Kejagung, hingga KPK seakan takut-takut dalam menindak. Menurutnya pemasangan pagar laut telah jelas unsur pidananya.

"Nah, ini saling takut kayaknya, saya heran nih aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Mahfud menjelaskan ketiga aparat penegak hukum itu seluruhnya berwenang dalam menindak kasus tersebut.

Ia pun menekankan bahwa penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum.

Mahfud menerangkan keluarnya sertifikat di atas laut itu merupakan bukti adanya penipuan atau penggelapan. Ia menegaskan wilayah laut tak boleh disertifikatkan.

Dengan fakta itu, tak ada alasan lain bagi aparat untuk tak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu.

Ia menyebut penerbitan sertifikat itu diduga kuat karena praktik kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait.

"Maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan," ucapnya.

Belakangan isu pagar laut dan sertifikat di atas wilayah laut kerap menjadi sorotan.

Salah satunya seperti yang terjadi di Tangerang, sepanjang 30 kilometer yang terbentang melintasi area sejumlah desa di Tangerang memunculkan polemik belakangan.

Di dalamnya terdapat Sertifikat HGB yang dimiliki sejumlah perusahaan yang terkait dengan Agung Sedayu.

TNI AL pun menginisiasi pembongkaran pagar laut yang menghalangi akses nelayan untuk mencari ikan di laut itu sejak 18 Januari 2025 lalu.

Pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto lewat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menegaskan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan untuk wilayah perairan di Kabupaten Tangerang tidak cukup hanya dibatalkan penerbitannya.

Menurut Mahfud, kasus ini harus ditangani melalui jalur pidana karena melibatkan penerbitan sertifikat ilegal.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan, tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi yang melanggar hukum,” ujar Mahfud MD dalam unggahan di akun media sosial X pribadinya, Selasa (28/1/2025).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip pernyataan tersebut.

Mahfud, yang juga merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), itu mengatakan, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara jelas melarang pengusahaan wilayah perairan oleh pihak swasta atau perorangan.

Ia juga menegaskan bahwa kasus pagar laut bersertifikat HGB ilegal ini berbeda dengan reklamasi.

“Vonis MK Nonaktif 3/PUU-VIII/2010 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tambah Mahfud.

Sertifikat ilegal HGB utk laut tak bs hanya dbatalkan tapi hrs dipidanakan krn merupakan produk kolusi melanggar hukum. Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Thn 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir utk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dgn reklamasi.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 28, 2025

Sebelumnya, penemuan pagar laut ini bermula dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024.

Pagar laut tersebut menjadi sorotan karena diketahui tidak memiliki izin yang sah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kemudian mengungkapkan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Namun, Nusron menilai bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut berstatus cacat prosedur dan material, sehingga batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," kata Nusron, dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan dirinya tidak mempunyai istri selama 13 tahun ke belakang. Namun, dalam periode tersebut, dirinya mempunyai tiga orang pacar.

"Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun. Dan tidak bersamaan atau dalam waktu yang sama," ujar Pigai saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (2/1).

Pigai menjelaskan maksud berbicara seperti itu di hadapan pejabat Kementerian HAM yang dilantik pada pekan lalu. Ia menginginkan anak buahnya menjauhi selingkuh.

"Saya tekankan tidak boleh ada yang selingkuh!" ucap Pigai.

Menurut dia, salah satu satu sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan antarpegawai, baik di pemerintahan maupun di swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," tegas dia.

Ia menambahkan perselingkuhan antarpegawai di berbagai sektor akan menimbulkan kerusakan baik moral dan mental. Korupsi tak lagi bisa dihindari.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," kata Pigai.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," tandasnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pegawai Kementerian HAM tak menyelingkuhi pasangannya. Dia pun bercerita 13 tahun tak menikah dan hanya tiga kali pacaran.

Dalam sambutan acara pengangkatan pejabat Kemen HAM, Pigai meminta pegawainya menjauhi judi dan main mata atau selingkuh.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam sambutan pengangkatan pejabat di Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024).

Dia pun menyebut selama 13 tahun belum menikah. Dia hanya memiliki tiga pacar selama itu. Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dihubungi, Pigai membenarkan dia tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali. "Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai saat dihubungi Kamis (2/1/2025).

Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan. Baik di pemerintah maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," kata Pigai.

Pigai menjelaskan perselingkuhan antarpegawai akan menimbulkan kerusakan, baik moral maupun mental. Menurutnya, karena perselingkuhan, seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," katanya.

Lihat juga Video Perkenalan Diri Pigai di DPR: Saya Dulu Tukang Parkir, Sekarang Menteri

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku tak punya istri atau tak menikah selama 13 tahun. Selama rentang waktu itu, dia hanya pacaran tiga kali.

Hal tersebut diungkapkan Pigai dalam pidatonya dalam prosesi pengangkatan pejabat Kementerian HAM, Selasa (31/12/2024). Awalnya dia meminta para pejabat untuk menghindari selingkuh dan judi.

"Saya sudah keluarkan (aturan sesuai) Instruksi Presiden, tidak boleh main judi online, judi online, plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi online, out, copot. Nggak boleh main mata antarpasangan," ujarnya dalam video yang beredar dan viral itu, dikutip dari detikNews.

Dia pun menyebut selama 13 tahun belum menikah. Dia hanya memiliki tiga pacar selama itu. Namun, tak pernah ada masalah antara dirinya dan pacar atau mantan pacar tersebut.

"Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma tiga pacar. Tiga bos, saya tiga aja saya nggak pernah macem-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, WA terbuka, nggak ada yang teror saya. Karena memang kita baik," ujarnya.

"Nggak boleh (main mata). Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian, saya akan angkat kalian semua," katanya.

Saat dihubungi, Pigai membenarkan dia tidak punya istri dan hanya pacaran selama tiga kali. "Saya tidak punya istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun," kata Pigai, Kamis (2/1/2025).

Pigai menjelaskan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan. Baik di pemerintah maupun swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," kata Pigai.

Pigai menjelaskan perselingkuhan antarpegawai akan menimbulkan kerusakan, baik moral maupun mental. Menurutnya, karena perselingkuhan, seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," ucapnya.

"Kami benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," katanya.

Video: Respons Agensi soal Kabar Pacaran Mino WINNER-Park Juhyun

Video: Respons Agensi soal Kabar Pacaran Mino WINNER-Park Juhyun