Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya membentuk jati diri anak. Megawati mengungkit Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai modal penting pembentukan jati diri anak-anak.

Megawati menyampaikan pesan ini saat berbicara sebagai panelis di World Leaders Summit on Children's Rights yang membahas hak-hak anak di Vatikan, Senin (3/2/2025). Megawati menyebut anak-anak harus mempunyai nilai-nilai toleransi hingga gotong royong.

"Di tengah berbagai persoalan di atas, salah satu modal penting dalam membentuk jati diri anak-anak kita adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, rasa hormat, saling sayang menyayangi dan gotong royong. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut bersumber dari ideologi Pancasila dan sudah menjadi ideologi negara," kata Megawati.

Megawati menyebut Pancasila digali oleh Presiden pertama Sukarno. Megawati menyebut Pancasila merupakan persembahan bagi Indonesia serta dunia untuk terbebas dari penjajahan.

"Pancasila, ideologi negara kami, adalah dasar, falsafah, pandangan hidup, the way of life, dan cita-cita tata dunia baru yang damai, setara, dan berkeadilan. Pancasila digali oleh Bung Karno, Proklamator, Presiden Pertama RI, dan Bapak Bangsa kami sebagai persembahan bagi Indonesia dan juga sebenarnya untuk dunia agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme, seperti yang pernah beliau sebutkan saat menyampaikan suatu pidato yang penting di PBB pada tanggal 30 September 1966 yang dikenal dengan 'To Build The World A New'," kata Megawati.

"Terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Pancasila tumbuh sebagai dasar pendidikan kemanusiaan bagi anak-anak kita dan tentu juga dapat dipergunakan untuk diajarkan kepada anak anak," imbuhnya.

Di forum tersebut, sekali lagi Megawati menyinggung pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kepribadian bangsa. Megawati yakin manusia yang memegang dan menerapkan Pancasila dapat menjadi pemimpin bangsa.

"Kami percaya bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila akan sangat penting di dalam membentuk kepribadian dan jati diri suatu bangsa. Mereka pasti akan menjadi pemimpin masa depan yang akan mengarungi dunia yang kompleks dan majemuk dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan," kata Megawati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan diterapkan di Indonesia. KUHP akan diterapkan satu tahun lagi.

Hal itu disampaikannya dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Menurutnya, KUHP tersebut mengganti hukum kolonial.

"Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan," katanya.

Yusril mengatakan KUHP nasional yang baru tersebut bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat. Sebab, lanjutnya, KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

"Walaupun cukup banyak peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita ciptakan sendiri setelah kita merdeka, tapi keberadaan KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru," ungkapnya.

"Di mana kita membangun sistem hukum pidana yang berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat kita sendiri baik berdasarkan kepada hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang diadopsi dan ditransformasikan di dalam hukum pidana nasional kita," jelasnya.

Dia juga mengatakan dalam waktu satu tahun, pemerintah harus menyelesaikan lima Undang-Undang untuk menyusun KUHP tersebut. Sehingga nantinya tidak mengedepankan penindakan lagi, melainkan restorative justice.

"Lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketenteraman, dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, restorative justice bukan sesuatu yang baru di dalam hukum perkembangan hukum masyarakat. Di Indonesia sendiri ada hukum adat dan agama yang mengedepankan aspek tersebut.

"Di mana para pihak disuruh untuk bermusyawarah, berdamai, mencari jalan tengah menyelesaikan konflik, kalau tidak bisa diselesaikan baru norma-norma hukum pidana dipaksakan," pungkasnya.

Saksikan juga video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

[Gambas:Video 20detik]