Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi berbagai polemik yang muncul di masyarakat terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Dia juga membantah revisi RUU TNI untuk membangkitkan Dwifungsi ABRI.

“Ini masih rancangan daftar inventarisasi masalah (DIM). Jadi jangan juga apa yang dipolemikkan itu sesungguhnya itu tidak ada di dalam pembahasan. Nah, yang begini begini kita harus waspada, kita harus berhati hati betul,” ujarnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo juga mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pembenturan antara berbagai pihak terkait revisi RUU TNI. Menurutnya, TNI adalah institusi milik bangsa dan negara yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Mensesneg membantah anggapan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. Dia menegaskan bahwa revisi ini ditujukan untuk memperkuat institusi TNI dalam melindungi kedaulatan bangsa dan menghadapi berbagai tantangan nasional.

“Tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement-statement seolah olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada Dwifungsi ABRI tidak begitu,” ucapnya.

Tak hanya itu, Prasetyo menjelaskan bahwa isu terkait penugasan TNI dalam berbagai bidang tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai kembalinya Dwifungsi ABRI. Menurutnya, dalam situasi tertentu, seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, memiliki peran dalam mendukung kepentingan nasional.

Misalnya, kata Prasetyo, dalam penanganan bencana bahwa semua tahu bahwa TNI, Polri, dan berbagai pihak lainnya selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan tugasnya sehingga hal tersebut menjadi bentuk pengabdian kepada bangsa dan ditegaskan olehnya bukan sebagai dwifungsi ABRI.

Dia berharap masyarakat dapat memahami dengan lebih baik substansi dari revisi UU TNI dan tidak terjebak dalam narasi yang tidak sesuai dengan fakta.

“Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai dwifungsi ABRI tidak. Jadi kira kira itu tanggapan kami,” pungkas Prasetyo.

Mahasiswa yang melakukan aksi 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri usai ditemui oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Kamis (20/2).

Awalnya, Pasetyo naik ke mobil komando yang digunakan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa membacakan 9 poin tuntutan di depan Prasetyo.

Di antaranya, kaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat dan evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

Dari atas mobil komando, Prasetyo menyatakan pemerintah akan mempelajari tuntutan dari mahasiswa.

Setelah Prasetyo menemui mahasiswa, dari mobil komando, orator mengajak mahasiswa untuk bubar.

Mobil komando pun bubar diikuti mahasiswa. Hingga berita ini ditulis, mahasiswa sudah perlahan bubar.

Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan. Aksi-aksi di berbagai daerah mengangkat tema 'Indonesia Gelap'.

Adapun besok, Jumat (21/2) adalah puncak aksi "Indonesia Gelap" yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi sipil.

Koalisi masyarakat sipil menolak penambahan kewenangan TNI, Polri dan Kejaksaan yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bergulir di DPR. Koalisi sipil meminta penegak hukum dan militer mengevaluasi sistem pengawasan internal di lembaga mereka.

"Mengevaluasi sistem pengawasan internal bagi masing-masing lembaga penegak hukum. Pengawasan internal masing-masing lembaga penegak hukum ini dinilai masih cenderung melakukan praktik impunitas atas nama esprit de corps lembaga masing-masing. Pengawasan internal yang lemah tentunya cenderung melonggarkan praktik jahat atau pelanggaran dilakukan oleh masing-masing aknum anggota penegak hukum," demikian salah satu poin desakan dari pernyataan bersama koalisi sipil yang dikutip, Senin (17/2/2025). Koalisi sipil ini terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute, dan BEM SI Kerakyatan.

Selain itu, koalisi sipil juga meminta para pembuat kebijakan untuk memperkuat pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum. Koalisi sipil ingin pengawas independen ini bekerja secara efektif dengan kewenangan yang sesuai.

"Memperkuat pengawasan eksternal terhadap masing-masing lembaga penegak hukum, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, KPK, Komnas HAM , Komnas Perempuan untuk dapat mengawasi, memproses, dan melakukan penindakan bagi para penegak hukum menyalahi kode etik atau melakukan pelanggaran. Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas eksternal ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumber daya yang cukup," lanjut keterangan dari koalisi sipil.

Dalam penjelasannya, Koalisi Sipil mengutip data dari World Justice Project (WJP) yang meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024.

"Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan 66 atau mengalami penurunan 0,53 poin. Laporan ini menunjukkan, dari 8 dimensi Rule of Law, 6 di antaranya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, termasuk pada dimensi criminal justice," demikian pernyataan bersama koalisi sipil.

Koalisi sipil menilai situasi tersebut tidak luput dari kondisi penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyoroti beragam kasus belakangan ini yang menunjukkan kecenderungan kuat seharusnya lembaga penegak hukum memperbaiki diri.

Dari berbagai kasus yang meliputi sejumlah lembaga penegak hukum itu, koalisi sipil melihat tak ada indikasi perbaikan institusi. Sejumlah lembaga penegak hukum itu dinilai malah berlomba-lomba menambah kewenangannya yang dapat dilihat dari sejumlah draf RUU yang bergulir di DPR, yaitu RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan.

Draf RUU Polri sebelumnya mendapatkan kritik saat pembahasan di DPR lantaran mengandung beberapa pasal yang kontroversial. Begitu pula draf RUU TNI yang beredar pada tahun lalu, kewenangan TNI menjadi lembaga penegak hukum menuai kritikan.

Selain itu, RUU Kejaksaan yang masuk dalam Prolegnas juga dikritik oleh koalisi sipil. Revisi aturan tersebut justru dinilai diarahkan untuk memperluas kewenangan kejaksaan dan sekaligus juga tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya.

Koalisi sipil meminta berbagai kondisi tersebut diperhatikan DPR dan para pengambil kebijakan. Mereka mempertanyakan keinginan lembaga tersebut untuk memperluas kewenangan di tengah situasi penegakan hukum yang membutuhkan perbaikan.

"Lembaga penegak hukum maupun militer dengan kewenangan yang ada sekarang saja sudah berulangkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi praktik korupsi, kekerasan dan penyimpangan lainnya. Apalagi jika ditambah kewenangan-kewenangan lagi dalam RUU yang mereka ajukan (RUU Polri, RUU Kejaksaan, RUU TNI) maka akan menjadi jadi potensial penyalahgunaan kewenangannya," demikian pernyataan bersama koalisi sipil.

"Apalagi jika mereka di salahgunakan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan rezim yang berkuasa maupun untuk kepentingan pemenangan politik dalam pemilu, maka penambahan kewenangan itu dalam beragam RUU yang ada hanya akan menambah kerusakan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia," sambung pernyataan tersebut.

Koalisi sipil menilai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum itu dengan memperkuat lembaga lembaga independen yang ada untuk mengawasi lembaga penegak hukum. Sebab, selama ini lembaga independen seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komnas Perempuan hingga KPK hanya memiliki kewenangan terbatas.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Koalisi masyarakat sipil menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan. Koalisi sipil menilai reformasi lembaga hukum dan militer dilakukan bukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan memperkuat lembaga pengawas independen.

Hal itu disampaikan koalisi sipil yang terdiri atas PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute, dan BEM SI Kerakyatan. Pernyataan bersama koalisi sipil itu diawali dengan pemaparan data dari World Justice Project (WJP) yang meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024.

"Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan 66 atau mengalami penurunan 0,53 poin. Laporan ini menunjukkan, dari 8 dimensi rule of law, 6 di antaranya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, termasuk pada dimensi criminal justice," demikian pernyataan bersama koalisi sipil yang dikutip, Senin (17/2/2025).

Koalisi sipil menilai situasi tersebut tidak luput dari kondisi penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyoroti beragam kasus belakangan ini yang menunjukkan kecenderungan kuat seharusnya lembaga penegak hukum memperbaiki diri.

Dari berbagai kasus yang meliputi sejumlah lembaga penegak hukum itu, koalisi sipil melihat tak ada indikasi perbaikan institusi. Sejumlah lembaga penegak hukum itu dinilai malah berlomba-lomba menambah kewenangannya yang dapat dilihat dari sejumlah draf RUU yang bergulir di DPR, yaitu RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan.

Draf RUU Polri sebelumnya mendapatkan kritik saat pembahasan di DPR lantaran mengandung beberapa pasal yang kontroversial. Begitu pula draf RUU TNI yang beredar pada tahun lalu, kewenangan TNI menjadi lembaga penegak hukum menuai kritik.

Selain itu, RUU Kejaksaan yang masuk Prolegnas dikritik oleh koalisi sipil. Revisi aturan tersebut justru dinilai diarahkan untuk memperluas kewenangan kejaksaan dan sekaligus juga tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya.

Koalisi sipil meminta berbagai kondisi tersebut diperhatikan DPR dan para pengambil kebijakan. Mereka mempertanyakan keinginan lembaga tersebut untuk memperluas kewenangan di tengah situasi penegakan hukum yang membutuhkan perbaikan.

"Lembaga penegak hukum maupun militer dengan kewenangan yang ada sekarang saja sudah berulangkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi praktik korupsi, kekerasan dan penyimpangan lainnya. Apalagi jika ditambah kewenangan-kewenangan lagi dalam RUU yang mereka ajukan (RUU Polri, RUU Kejaksaan, RUU TNI), maka akan menjadi jadi potensial penyalahgunaan kewenangannya," demikian pernyataan bersama koalisi sipil.

"Apalagi jika mereka disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan rezim yang berkuasa maupun untuk kepentingan pemenangan politik dalam pemilu, maka penambahan kewenangan itu dalam beragam RUU yang ada hanya akan menambah kerusakan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia," sambung pernyataan tersebut.

Koalisi sipil menilai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum itu dengan memperkuat lembaga lembaga independen yang ada untuk mengawasi lembaga penegak hukum. Sebab, selama ini lembaga independen, seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga KPK, hanya memiliki kewenangan terbatas.

Atas dasar tersebut, koalisi sipil mendesak agar reformasi sistem penegakan hukum ini dapat diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Mengevaluasi sistem pengawasan internal bagi masing-masing lembaga penegak hukum. Pengawasan internal masing-masing lembaga penegak hukum ini dinilai masih cenderung melakukan praktik impunitas atas nama esprit de corps lembaga masing-masing. Pengawasan internal yang lemah tentunya cenderung melonggarkan praktik jahat atau pelanggaran dilakukan oleh masing-masing oknum anggota penegak hukum.

2. Memperkuat pengawasan eksternal terhadap masing-masing lembaga penegak hukum, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, KPK, Komnas HAM , Komnas Perempuan untuk dapat mengawasi, memproses, dan melakukan penindakan bagi para penegak hukum menyalahi kode etik atau melakukan pelanggaran. Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas eksternal ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumber daya yang cukup.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini