SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran penahanan ijazah akan tetap berlanjut meskipun pihaknya memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja.

“Perlindungan masyarakat adalah tugas kami. Proses hukumnya tetap menjadi ranah aparat penegak hukum,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (21/4/2025).

Khofifah mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal dan mantan kepala bagian sumber daya manusia (HRD).

Namun hingga saat ini, belum terdapat komitmen pasti dari perusahaan untuk mengembalikan dokumen milik para pekerja tersebut.

“Oleh karena itu, saya telah berkoordinasi dengan Pak Aries (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Jika datanya sudah ditemukan, dan SMA-nya berada di bawah kewenangan Pemprov, maka ijazah akan diterbitkan ulang,” kata dia.

Gubernur menyampaikan bahwa penerbitan ulang ijazah dimungkinkan, termasuk apabila sekolah asal siswa sudah tidak beroperasi.

Dalam hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan ijazah pengganti yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan ulang ijazah tersebut tidak akan dipungut biaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait hal ini pada 2 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin ijazah yang tertunda oleh sekolah SMA/SMK akan diserahkan paling lambat akhir April 2025.

“Kita tadi menyaksikan ada penyerahan ijazah yang tertunda. Sejak retret, saya meminta kepada Pak Aries untuk menyisir ijazah-ijazah yang tertunda agar diserahkan maksimal akhir April. Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertunda,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan pada Sabtu (19/4).

Setelah berkoordinasi dengan pusat pengaduan di Surabaya, dinas juga tengah menelusuri asal sekolah para pekerja agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, termasuk jika sekolah asal sudah tutup.

“Kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, kami akan cek data Dapodik (Data Pokok Pendidikan)-nya. Dari situ kami bisa terbitkan ijazah pengganti, tinggal nanti pengantarnya dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia menambahkan, umumnya salinan ijazah yang telah dicap tiga jari tetap disimpan pihak sekolah.

Oleh karena itu, jika data seperti nama lengkap, tahun kelulusan, dan asal sekolah sudah lengkap, proses penerbitan ulang akan lebih mudah dilakukan.

“Kami sedang menyiapkan datanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan seluruh sekolah terkait,” kata Aries.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran penahanan ijazah akan tetap berlanjut meskipun pihaknya memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja.

“Perlindungan masyarakat adalah tugas kami. Proses hukumnya tetap menjadi ranah aparat penegak hukum,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Senin.

Khofifah mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal dan mantan kepala bagian sumber daya manusia (HRD). Namun hingga saat ini, belum terdapat komitmen pasti dari perusahaan untuk mengembalikan dokumen milik para pekerja tersebut.

“Oleh karena itu, saya telah berkoordinasi dengan Pak Aries (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Jika datanya sudah ditemukan, dan SMA-nya berada di bawah kewenangan Pemprov, maka ijazah akan diterbitkan ulang,” katanya.

Gubernur menyampaikan bahwa penerbitan ulang ijazah dimungkinkan, termasuk apabila sekolah asal siswa sudah tidak beroperasi. Dalam hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan ijazah pengganti yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan ulang ijazah tersebut tidak akan dipungut biaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait hal ini pada 2 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin ijazah yang tertunda oleh sekolah SMA/SMK akan diserahkan paling lambat akhir April 2025.

“Kita tadi menyaksikan ada penyerahan ijazah yang tertunda. Sejak retret, saya meminta kepada Pak Aries untuk menyisir ijazah-ijazah yang tertunda agar diserahkan maksimal akhir April. Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertunda,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan pada Sabtu (19/4).

Setelah berkoordinasi dengan pusat pengaduan di Surabaya, dinas juga tengah menelusuri asal sekolah para pekerja agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, termasuk jika sekolah asal sudah tutup.

“Kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, kami akan cek data Dapodik (Data Pokok Pendidikan)-nya. Dari situ kami bisa terbitkan ijazah pengganti, tinggal nanti pengantarnya dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia menambahkan, umumnya salinan ijazah yang telah dicap tiga jari tetap disimpan pihak sekolah. Oleh karena itu, jika data seperti nama lengkap, tahun kelulusan, dan asal sekolah sudah lengkap, proses penerbitan ulang akan lebih mudah dilakukan.

“Kami sedang menyiapkan datanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan seluruh sekolah terkait,” kata Aries.*

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan memperlancar berbagai urusan masyarakat.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu menyampaikan notaris dan PPAT turut mendukung tertib administrasi di sektor perdata, pertanahan, maupun dunia usaha.

“Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai mitra strategis pemerintah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, khususnya menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” katanya.

Pada acara Silaturahmi dan Halal bi Halal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Surabaya, Jumat (18/4), Gubernur menekankan bahwa peran INI dan IPPAT semakin krusial di tengah tantangan global, transformasi digital, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan transparan.

“Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah organisasi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang terpercaya dan akuntabel untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Khofifah berharap ajang silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana membangun pertemuan pemikiran yang akan memperkuat mutual understanding, sebagai dasar terbentuknya kepercayaan (trust) dan saling menghormati (respect).

Mantan Menteri Sosial itu juga mendorong penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.

“Penerapan pendaftaran tanah secara elektronik lebih efisien dan dapat mengurangi potensi sengketa maupun konflik,” ujarnya.

Dia menilai percepatan transformasi digital membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang andal serta pemerataan kemampuan pemanfaatan teknologi di kalangan notaris, PPAT, dan pemerintah daerah.

“Ini menjadi tantangan bersama untuk menciptakan sistem yang terintegrasi guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Khofifah turut menyinggung konsep Gerbang Baru Nusantara, yang menempatkan Jawa Timur sebagai hub penghubung wilayah timur dan barat Indonesia.

Sebanyak 80 persen logistik dari 20 provinsi di kawasan timur Indonesia disuplai dari Jatim, dengan 34 jalur tol laut, 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Ini menunjukkan pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan nasional,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Prabowo Subianto memberikan penegasan tentang pemberantasan korupsi dalam pemerintahan yang dia pimpin bersama Gibran Rakabuming Raka saat ini. Dia tegaskan tidak ada yang kebal hukum selama dirinya memimpin.

"Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putih. Tidak ada yang kebal hukum!" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dirinya bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih yang dia pimpin tidak akan ragu-ragu memberantas korupsi di Indonesia. Dia siap melawan siapa pun pihak yang melakukan korupsi.

"Percayalah kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo

Bukan cuma itu, dia juga menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada KPK, Jaksa Agung, Kapolri untuk menangkap para koruptor dan tidak akan ada jalan damai.

"Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Mbok ya kembaliin, saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini seratus berapa hari ya? Apa boleh buat ya terpaksa lah, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, KPK, silakan," tegasnya.

Di hadapan para emak-emak Muslimat NU, Prabowo juga menegaskan bahwa saat ini rakyat Indonesia semakin cerdas. Ia menyebut rakyat Indonesia sudah tidak ingin membiarkan kekayaan negara diambil.

"Saudara-saudara, benar saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan ke mana-mana menangkap rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi," tandasnya.

Video Prabowo Bela Jokowi: Orang Sudah Tak Berkuasa Mau Dijelek-jelekin, Jangan!

Video Prabowo Bela Jokowi: Orang Sudah Tak Berkuasa Mau Dijelek-jelekin, Jangan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa irit bicara soal gugatan yang dilayangkan rivalnya dalam Pilkada Jawa Timur, Tri Rismaharini, di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyerahkan kepada tim hukumnya dalam menghadapi gugatan tersebut.

"Sudah, saya serahkan saja ke tim hukum," kata Khofifah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Dengan menyerahkan kepada tim hukum, Khofifah dapat fokus bekerja. Dia tidak menjawab apakah ada komunikasi dengan Risma terkait gugatan ini.

"Saya bekerja saja, gitu. Itu sudah ada tim hukum. Wis tho rek, saya menyerahkan ke tim hukum," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) dengan nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Risma-Gus Hans, Tri Wiyono, saat membacakan petitum gugatan mereka dalam sidang perdana sengketa hasil Pilkada Jatim 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Risma dan Gus Hans juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur terkait hasil Pilkada Jawa Timur 2024 yang menetapkan kemenangan pasangan Khofifah-Emil.

Adapun salah satu yang dipermasalahkan adalah pembagian bantuan sosial (bansos) yang dinilai mempengaruhi suara pemilih.

Setelah dianalisis, program bansos yang dijalankan Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur disebut punya dampak yang nyata terhadap perolehan suara pasangan petahana.