Operasi pencarian terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, diwarnai tragedi yang mengancam keselamatan personel gabungan. Saat operasi itu, anggota Brimob disengat lebah hingga Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Insiden tersebut terjadi saat Operasi Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 untuk mencari Iptu Tomi yang hanyut di Kali Rawara, Distrik Moskona Barat pada 18 Desember 2024 lalu. Iptu Tomi dilaporkan hilang saat misi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking.

Operasi AB Moskona yang melibatkan 510 personel gabungan dari TNI, Basarnas dan instansi lainnya itu berlangsung sejak 21 April hingga 3 Mei mendatang. Operasi ini sudah memasuki tahap ketiga setelah dua tahap pencarian sebelumnya belum membuahkan hasil.

"Kita lakukan ini merupakan kegiatan kemanusiaan juga, sekaligus menepis adanya isu-isu yang sedang berkembang bahwa proses pencarian tidak transparan," ujar Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Para personel disebar di tiga zona pencarian jalur darat, udara dan menyisir sungai. Benny mengatakan keselamatan personel yang terlibat dalam pencarian tetap diprioritaskan mengingat hambatan cuaca ekstrem dan medan yang berat.

"Hambatan alam baik hujan lebat dan angin, kuatnya arus sungai pasca-hujan dan medan hutan lebat dan rawa-rawa, (sehingga) kami juga mempertimbangkan keselamatan personel di lapangan," imbuh Benny.

Selama Operasi AB Moskona 2025, ada dua peristiwa yang mengancam keselamatan personel gabungan. Berikut kronologi peristiwa yang menimpa Brimob dan ketua Komnas HAM Papua tersebut:

Anggota Brimob Disengat Lebah di Hutan

Anggota Brimob, Bharatu Komang Ngurah disengat lebah di dalam hutan di antara Kali Cempedak-Kali Rawara pada Sabtu (26/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Bharatu Komang merupakan personel Satgas SAR Korbrimob Polri dalam misi pencarian Iptu Tomi.

"Kami mendapatkan laporan bahwa ada satu anggota terkena sengatan hewan, dalam hal ini lebah," kata Kaposko Satgas Operasi AB Moskona 2025, Kombes Teguh Triwantoro dalam keterangannya, Selasa (29/4).

Bharatu Komang bersama personel lain saat itu menyusuri area tempat kejadian perkara (TKP) Iptu Tomi hilang. Tanpa diduga Bharatu Komang diserang lebah hingga tubuhnya disengat beberapa kali.

"Kondisi Bharatu Komang sempat kritis akibat sengatan yang terjadi di beberapa titik," tuturnya.

Personel pun berupaya melakukan evakuasi darurat terhadap Bharatu Komang. Medan yang sulit, termasuk arus sungai yang deras, menjadi hambatan besar bagi proses evakuasi.

"Bahkan, helikopter yang dikerahkan untuk evakuasi sempat kesulitan mendarat di lokasi. Koordinat sudah dikirim, namun helikopter tidak bisa mendarat karena landing zone-nya tertutup arus sungai," ucap Teguh.

Teguh mengaku helikopter sempat melakukan manuver beberapa kali namun tetap tidak memungkinkan. Tim yang hendak melakukan evakuasi pun kembali ke posko untuk konsolidasi.

"Berkat kesigapan tim evakuasi, Subsatgas Dokkes dan semangat para personel, proses penyelamatan akhirnya berhasil dilakukan meski cuaca buruk menghambat kegiatan," jelasnya.

Bharatu Komang dievakuasi menggunakan helikopter sembari mendapatkan pertolongan pertama. Teguh memastikan Bharatu Komang sudah membaik meski masih dalam perawatan intensif.

"Kondisi personel sudah membaik namun masih menjalani perawatan," ungkap Teguh.

Ketua Komnas HAM Papua Ditembak KKB

Sehari setelah insiden Bharatu Komang, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak KKB. Penembakan terjadi di sekitar lokasi TKP hilangnya Iptu Tomi tepatnya di Kali Rawara, Distrik Moskona Barat pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4).

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

Sebelum penembakan, Frits mulanya turun ke sungai didampingi 4 personel kepolisian untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK). Lokasinya tidak jauh dari camp yang didirikan personel gabungan.

"Saya mau pimpin ibadah pagi, sehingga saya turun ke sungai untuk MCK. Saat saya turun ke sungai bersama 4 anggota, saat itu kami ditembak," beber Frits.

Saat itulah pelaku melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara. Aparat yang berada di lokasi kejadian kemudian melepaskan tembakan balasan ke arah pelaku.

"Mereka menembak kami 4 kali, tapi kemudian Brimob yang ada di sekitar melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp dimana kami singgah," ujarnya.

Frits memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat penembakan itu. Empat personel kepolisian yang mendampinginya turun ke sungai juga tidak sampai terkena tembakan.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena (tembakan). Kami lima orang selamat," ungkap Frits.

Frits kemudian dievakuasi tim gabungan pada Minggu (27/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Frits belum memastikan apakah operasi pencarian Iptu Tomi masih dilanjutkan atau tidak pascakejadian itu.

"Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," pungkas Frits.

Dalam pada itu, memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa lembaga tersebut siap untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang baru.

Ia membeberkan, lembaga itu akan berpartisipasi aktif bila dibutuhkan, guna membantu menyusun poin-poin yang harus dimasukkan dalam RUU itu.

"Kami akan menawar dan memastikan bahwa korban pelanggaran HAM akan mendapatkan mekanisme yang dapat memberikan keadilan sebagaimana mestinya," ujar dia.

Atnike menambahkan, keadilan itu sangat penting diwujudkan, agar bangsa Indonesia bisa dapat melangkah ke depan lebih baik lagi, dengan situasi penegakan HAM yang berkeadilan.

Selain UU Nomor 26 Tahun 2000, Komnas HAM juga berkomitmen menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).

Ia membeberkan, upaya itu untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada Pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang mana terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 337 kasus

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan Jakarta menjadi provinsi terbanyak terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Ia mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia dan Jakarta menempati peringkat pertama sebagai yang terbanyak.

Lebih lanjut dia membeberkan, untuk peringkat kedua terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus.

"Pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri (663 aduan), pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian (433 aduan), dan korporasi (321 aduan)," ujar perempuan itu.

Atnike menambahkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak dilanggar dan diterima adalah terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.

Kemudian, tambah dia, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman (212 aduan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan telah ditangani 354 kasus. Sedangkan melalui fungsi mediasi, telah dilakukan penutupan atas 63 kasus dengan mengeluarkan dokumen Memorandum Penutupan.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan ada sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri (LN) sepanjang tahun 2024.

Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan akhir tahun Komnas HAM, sebanyak 2.305 kasus itu telah diterima dan ditangani oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," kata Atnike dalam kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 255 kasus lainnya diterima oleh enam Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

Aduan yang diterima, lanjut dia, melalui pos/surat, datang langsung, daring, surel, proaktif, dan audiensi.

"Setelah itu, didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan," katanya.

Atnike menambahkan, dalam penanganan aduan, Komnas HAM juga melakukan respons cepat berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM, dengan mengeluarkan surat respons cepat atau surat perlindungan.

Hal itu dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi.

Selain itu, tambah dia, respons cepat dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa maupun kerugian materi.

Bahkan, sebagai bentuk penanganan cepat, Komnas HAM telah mengeluarkan enam surat respons cepat atau surat perlindungan sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena melibatkan multi-stakeholder atau pemangku kepentingan.

Menurut dia, untuk menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan penguatan dan penegakan HAM yang kolaboratif serta melibatkan banyak pihak, sehingga bisa diselesaikan dengan tuntas.

"Dan menuju Indonesia Emas, yakni Indonesia Emas yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia tentu memerlukan kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan," kata Atnike dalam kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Selain upaya dari Komnas HAM, lanjut Atnike, dukungan dari negara, masyarakat, dan sektor-sektor sipil lainnya juga dibutuhkan sehingga penegakan HAM bisa lebih masif dan tuntas.

Dia mengatakan Komnas HAM selalu berupaya menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

"Oleh karena itu, tema peringatan HAM tahun ini adalah 25 tahun Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, memperkuat demokrasi dan HAM menuju Indonesia Emas," ujarnya.

Atnike menambahkan bahwa untuk penyelidikan judisial yang dilakukan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada dua kasus besar yang menjadi perhatian utama, yakni proses penyelidikan kasus Bumi Flora di Aceh dan juga kasus pembunuhan Munir Said Talib.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024