Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengemukakan aksi onar yang dilakukan warga negara asing asal Amerika Serikat yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan di Pecatu, Bali, sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keamanan di tanah air.

"Jangan biarkan Indonesia menjadi tempat bebas bagi pelanggar hukum dari luar negeri yang mengancam ketertiban umum dan membahayakan warga kita sendiri," kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, aksi brutal warga negara asing (WNA) itu menjadi alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan terkait pengawasan terhadap WNA di Indonesia.

"Aksi brutal WNA di Bali membuktikan bahwa pengawasan terhadap warga asing masih lemah. Lembaga terkait harus tegas menyikapi persoalan ini," ucapnya.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap WNA di seluruh wilayah tanah air sebab sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem yang ketat untuk menyaring dan memantau setiap orang asing yang masuk.

"Terlebih di daerah pariwisata seperti Bali yang rawan menjadi tempat persembunyian atau pelarian bagi pelaku penyalahgunaan narkotika," katanya.

Dia pun menyayangkan tindakan aparat yang tidak menahan pria WNA tersebut dengan alasan tak menemukan bukti.

"Mengapa seorang WNA yang positif narkoba jenis THC dan kokain bisa dibebaskan?” ujarnya.

Dia menggarisbawahi pula perusakan fasilitas umum oleh WNA tersebut hingga membuat pasien di rumah sakit ketakutan.

"Tentunya hal itu sangat mengganggu dan berpotensi mengancam keselamatan pasien serta tenaga kesehatan maupun staf faskes. Harus menjadi evaluasi," ujarnya.

Untuk itu, dia berharap pihak berkepentingan dapat bertindak tegas menyikapi kasus-kasus pelanggaran oleh WNA seperti itu.

"Arogansinya jangan ditoleransi. Jangan sampai pintu marwah NKRI diinjak-injak orang asing, mereka masuk ke Indonesia harus taat aturan yang berlaku di Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, dia memandang kasus tersebut menyingkap kelemahan koordinasi antarinstansi, aparat keamanan, instansi kesehatan, dan pihak imigrasi.

"Bagaimana mungkin seorang pengguna narkoba bisa lolos tanpa pengawasan selama tinggal di akomodasi lokal, hingga menimbulkan kericuhan di fasilitas umum?" tuturnya.

Dia menilai sudah saatnya seluruh lembaga terkait mengevaluasi secara menyeluruh tentang sistem pengawasan WNA, terutama di wilayah strategis seperti Bali.

Dia juga menyebut imigrasi harus memperketat seleksi masuk dan meningkatkan pemantauan terhadap WNA yang tinggal di Indonesia.

"Pihak berwenang juga harus lebih transparan dan tidak ragu menindak tegas pelaku pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu," katanya.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia, Amerika Serikat, yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan milik Klinik Nusa Medika, Pecatu, serta membahayakan pasien lain.

Setelah didalami kepolisian, pelaku dalam kondisi mabuk dan ternyata positif mengonsumsi narkotika jenis kokain dan senyawa kimia ganja, yakni tetra hydro cannabinol (THC) setelah melalui pengujian urine.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ketegasan penegakan hukum terhadap oknum TNI yang diduga menembak tiga anggota polisi saat menggerebek sabung ayam di Way Kanan, Lampung, merupakan langkah krusial menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik.

"Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku, terutama jika melibatkan oknum aparat adalah langkah krusial untuk menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata dia, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan internal yang ketat antara institusi penegak hukum.

"Insiden ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi personel penegak hukum saat menjalankan tugas, termasuk penyediaan peralatan pelindung dan pelatihan taktis yang memadai," ujarnya.

Dia pun berharap ada evaluasi internal di institusi TNI guna mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas ilegal di masa mendatang.

"Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat negara dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.

Dia juga meminta TNI dan Polri untuk bekerja sama dalam menginvestigasi kasus tersebut demi memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi para korban.

"Pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal harus mendapatkan sanksi yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, dia menyoroti beberapa aspek penting terkait keamanan dan prosedur operasional kepolisian, yang harus didukung oleh informasi intelijen yang akurat dan perencanaan yang matang guna meminimalisir risiko bagi petugas di lapangan.

Terakhir, dia menyampaikan bahwa DPR RI akan ikut mengusut tuntas kasus penembakan anggota kepolisian saat menggerebek lokasi sabung ayam itu melalui komisi terkait di parlemen.

"Atas nama DPR RI kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga anggota polisi saat menjalan tugas. DPR melalui komisi terkait akan mengawal pengusutan kasus ini hingga tuntas," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan dirinya bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polri, yang diduga melibatkan dua prajurit TNI, di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kami sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan," ujar Kapolri di Kota Serang, Banten, Selasa.

Peristiwa tersebut bermula dari upaya pembubaran kegiatan sabung ayam di wilayah Way Kanan, pada Senin (17/3). Saat hendak mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek setempat.

Diketahui bahwa tiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta.

Insiden penembakan itu diduga dilakukan oleh oknum TNI yang membekingi tempat sabung ayam tersebut. Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam penembakan polisi dalam penggerebekan tempat sabung ayam di Kecamatan, Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot oknum aparat Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), menjadi pelajaran bagi seluruh institusi.

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, bukan hanya berlaku di Imigrasi, (tapi) seluruh institusi kementerian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata Adies saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut tindakan pencopotan oknum yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) itu menjadi bukti ketegasan pemerintah yang tidak menolerir praktik lancung oleh aparat.

"Sudah ditindak sama Menteri, sudah ada tindakan, jadi itu bagus, itu contoh buat yang lain. Era sekarang tidak bisa main-main," ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, dia pun mengingatkan kepada seluruh aparat negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jadi jangan main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensi akan dipecat," katanya.

Dia mengatakan proses penindakan tegas oknum aparat Imigrasi di Bandara yang di duga melakukan pungutan liar akan dibarengi pula dengan perbaikan sistem imigrasi.

"Iya, otomatis, (sistem) imigrasi memang harus kita optimalkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut dugaan pungli tersebut. Para pejabat yang dicopot juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Dia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, pihaknya juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.  

Dalam pernyataannya, Aslim menyampaikan tiga poin utama yang menjadi sikap resmi DPRD Kota Tasikmalaya. 

1. Dukungan terhadap Supremasi Hukum

DPRD Kota Tasikmalaya mendukung sepenuhnya tindakan tegas yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menegakkan hukum. 

Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.  

"Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum, baik dalam kasus yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya," ujar Aslim, belum lama ini.  

2. Penanganan Geng Motor yang Meresahkan  

DPRD juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dalam menangani aksi brutal geng motor yang semakin mengkhawatirkan di Kota Tasikmalaya. 

Keberadaan geng motor yang sering terlibat dalam tindakan kriminal, seperti penganiayaan dan perusakan fasilitas umum, telah meresahkan masyarakat.

"Kami mendukung langkah kepolisian dalam menangani geng motor secara tegas dan sistematis. Masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat agar bisa menjadi model nasional dalam menciptakan sistem penanganan geng motor yang efektif," tegasnya.  

3. Apresiasi terhadap Penegak Hukum

Selain itu, DPRD Kota Tasikmalaya juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang telah menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Khususnya, DPRD mengapresiasi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya. Kasus tersebut telah sampai ke tahap putusan Pengadilan Negeri, dengan vonis hukuman penjara 1 tahun 8 bulan bagi terdakwa.  

"Kami mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum yang telah memastikan kasus ini diproses secara adil dan transparan. Ini menjadi bukti bahwa hukum tetap ditegakkan dengan tegas di Kota Tasikmalaya," ungkapnya.   

Dengan adanya dukungan dari DPRD Kota Tasikmalaya, diharapkan upaya penegakan hukum dapat semakin optimal, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Tasikmalaya. 

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Editor : Asep Juhariyono

"Aparat penegak hukum, harus segera menindaklanjuti hal tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum untuk bergerak guna menindaklanjuti kasus dugaan penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjadi di Malaysia.

"Aparat penegak hukum, harus segera menindaklanjuti hal tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah melalui kementerian terkait juga harus melindungi PMI yang menjadi korban penembakan tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga perlu mencegah hal serupa agar tidak kembali terjadi.

Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa komisi terkait di DPR RI akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk membicarakan permasalahan penembakan WNI tersebut.

Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) juga akan membantu proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban insiden penembakan tersebut.

KP2MI juga mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan itu.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul 'concern', kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul 'concern', kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

"Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

"Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada," ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

"Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam," katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

"Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

"Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin," harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak-hak dasar di Indonesia.

“Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa semua individu memiliki hak asasi yang sama.

Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan bertugas untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dia pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan sebab HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik.

"Tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan menilai masih banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak terpinggirkan.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan seperti, perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat, yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” tuturnya.

Ketua DPR RI dua periode itu menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak semua lapisan masyarakat sebab setiap anak bangsa berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Begitu pula masyarakat marjinal yang harus menjadi subjek pembangunan, tak hanya sekedar menjadi objek belas kasihan.

"Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” katanya.

Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung pemenuhan HAM yang diupayakan negara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini,” ucapnya.

Senada dengan tema Hari HAM Sedunia 2024 "Our Rights, Our Future, Right Now", Puan mengatakan pemenuhan HAM bagi masyarakat harus bisa diberikan saat ini juga, termasuk bagi masyarakat yang terdampak perang seperti di Palestina hingga Ukraina.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,“ terangnya.

Dia menambahkan hadirnya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia 2024 dapat menjadi pengingat terhadap pentingnya persatuan dan kesetaraan dalam masyarakat.

DPR pun memastikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan HAM demi dunia yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” kata Puan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru terpilih oleh Komisi III DPR RI untuk masa jabatan 2024-2029, bisa membawa reformasi serta memberikan langkah-langkah inovatif dalam pemberantasan korupsi bagi KPK.

"Mereka membawa perspektif yang dibutuhkan untuk merombak pendekatan KPK dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Melalui pimpinan yang mengerti seluk-beluk sistem dan kerja lembaga penegakan hukum, semoga bisa menjaga integritas sebagai lembaga anti-korupsi," kata Adies dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang kian merosot, dia menilai hal itu harus menjadi pekerjaan rumah bersama agar akuntabilitas lembaga penegak hukum anti-korupsi bisa lebih kuat dan efektif.

"Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi," katanya.

Dia memastikan bahwa anggota DPR telah mempertimbangkan sebaik-baiknya dalam memilih serta menetapkan capim dan calon anggota Dewas KPK.

Menurut Adies, fit and proper test yang telah dilakukan menunjukkan komitmen anggota DPR untuk memastikan bahwa pimpinan KPK yang terpilih memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi KPK sebaik mungkin.

Dia pun berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada para pimpinan KPK terpilih dan anggota Dewas KPK terpilih untuk menjalankan tugas dan kewenangan nya. Menurutnya, mereka harus diberi kesempatan untuk bisa membuktikan KPK menjadi lebih baik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024