Istilah bilik asmara tengah mencuat akhir-akhir ini. Istilah ini ramai dibicarakan setelah puluhan narapidana kabur dari Lapas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

Para napi ini disebut-sebut kabur selain karena kondisi lapas yang melebihi kapasitas, mereka juga menuntut disediakannya bilik asmara. Apa sebenarnya bilik asmara, dan seberapa penting fasilitas ini disediakan bagi warga binaan?

Ahli andrologi dan seksolog Wimpie Pangkahila sepakat bila lapas menyediakan bilik asmara. Ruangan ini kata dia bisa digunakan terutama ketika pasangan sah dari napi berkunjung.

"Saya pribadi setuju. Istri menengok, ada kesempatan untuk berdua, di kamar tanpa diganggu. Tapi kalau orang lain [selain pasangan sah] jangan," ujar Wimpie saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (12/3).

Akan tetapi, sesungguhnya penyaluran hasrat seksual tidak harus bersama pasangan lewat hubungan seksual. Masturbasi jadi salah satu cara menyalurkan hasrat seks tanpa pasangan.

Hanya saja, masturbasi memang tidak sama memuaskannya dengan hubungan seks dengan pasangan.

"Hubungan seks itu salah satu kebutuhan psikoseksual ya. Kita menyebutnya psikoseksual karena ada unsur fisik tapi juga melibatkan perasaan. Jadi memang orang yang melakukan masturbasi tentu tidak merasakan kepuasan seperti yang dilakukan dengan pasangan yang diminati," jelas Wimpie.

Lantas, apa bisa orang dewasa sehat bisa hidup tanpa hubungan seks?

Menurut Wimpie, itu bisa saja apalagi ada masturbasi atau solo sex. Namun ketika penyaluran hasrat seksual ini sama sekali absen dalam hidup, dampak yang paling bisa dirasakan adalah stres.

"Yang paling banyak (dampaknya seperti) merasakan ketidakpuasan, stres, karena ketika orang berhubungan seks atau masturbasi puncaknya adalah orgasme. Orang kan merasakan tenang, rileks, (tapi) itu nggak ada, sebaliknya (merasa) stres, bingung, gelisah," kata dia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan para pelaku korupsi masuk kategori pelanggar HAM. Hal itu karena perilaku korupsi menyebabkan hak-hak dasar masyarakat jadi terhambat.

"Para pelakunya sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat, ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," kata Pigai di Graha Pengayoman KemenHAM, Kuningan, Jakarta, (31/12/2024).

"Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pada pangan, energi, terhambat," tambahnya.

Pigai mengatakan seharusnya para koruptor diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Karena koruptor itu membuat rakyat menderita.

"Oleh karena itu, ya harus memberikan punishment atau hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan yang diterima," tuturnya.

Lebih lanjut, Pigai juga menanggapi vonis kepada Harvey Moeis hingga Helena Lim. Dia mengatakan tidak terima dengan vonis yang diberikan kepada 2 orang tersebut.

"Sebagai menteri, saya mengatakan, kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil," ungkapnya.

Meski begitu, dia mengatakan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun dia mengatakan memang banyak masyarakat yang tidak terima dengan vonis 2 orang tersebut.

"Kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat. Ketidakadilan itu mungkin mereka merasa perbuatan yang dilakukan oleh mereka, yang koruptor itu, tidak setimpal dengan hukuman yang diterima oleh mereka," ucapnya.