Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan Undang-undang Kebebasan Beragama yang bisa membuat warga memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kemudian terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama.

"Kenapa? Kalau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama," ucap dia.

"Oleh karena itu, kami menginginkan Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama. Saya kira itu bisa diperdebatkan," tambahnya.

Ia yang berlatar belakang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini membuka pintu terhadap semua masukan. Kata dia, negara demokrasi membuka ruang untuk itu.

"Silakan ada yang memprotes tidak apa-apa, dan tidak protes tidak apa-apa. Tapi kan boleh dong namanya demokrasi. Ada yang nanti menerima, ada yang mau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama, boleh. Ada yang mau Undang-undang Kebebasan Umat beragama boleh," kata Pigai.

"Tapi saya mengusulkan ya suatu saat Undang-undang Kebebasan Umat Beragama menjadi salah satu yang dipertimbangkan," tandasnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Pigai menyatakan hal tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan kepada publik. Belum ada tindakan lebih lanjut termasuk menjadikan itu sebagai inisiatif pemerintah untuk selanjutnya bisa dibahas bersama-sama dengan DPR.

"Itu baru lemparan ide atau gagasan. Silakan untuk diwacanakan," kata Pigai saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama. UU ini berbeda dengan UU perlindungan Umat Beragama.

Ia menjelaskan, pembentukan UU tersebut menanggapi adanya diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir detikNews dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Menurut Pigai, Undang-Undang Kebebasan Beragama lebih dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Sebab menurutnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," ujarnya.

Ia juga menyebut, usulan itu masih sebatas wacana, hingga dapat diperdebatkan.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Usulan pembentukan UU itu, lanjut Pigai, juga untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain itu, Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai undang-undang tentang kebebasan beragama. Mafirion meminta Pigai berfokus pada hal-hal substansial.

"Kalau saya Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia, daripada urusin (UU Kebebasan Beragama), (pikirkan) misalnya indeks HAM kita yang turun, ya kan, lebih bagus itu," kata Mafirion di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

"Sudah itu melakukan sosialisasi kepada pemerintah pemahaman HAM itu seperti ini, kepada masyarakat seperti ini," sambungnya.

Mafirion mengatakan kebebasan beragama telah diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, masyarakat tetap bebas beragama meski tidak ada UU tentang kebebasan beragama.

"Bukankah kita tanpa uu selama ini kan kita bebas juga beragama gitu. UUD 1945 mengatur, kan banyak juga UUD 1945 Pasal 29 atau berapa gitu, Pasal 29 ya, udah itu UU HAM mengatur, kan sudah ada semua, kenapa harus dibuat lagi UU kebebasan beragama," jelasnya.

Dia menilai banyaknya undang-undang akan mempersulit pengawasan. Terlebih, kata dia, saat ini kebebasan beragama di Indonesia sudah berjalan baik.

"Kalau kemudian ada ekses yang kecil soal misalnya rumah ibadah atau apa, emang ada jaminan kalau itu nggak terjadi lagi kalau ada undang-undang kebebasan beragama?" Apakah sekarang ini tanpa UU kebebasan beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945 apa orang tidak bebas beragama? Bebas," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan pembentukan undang-undang tentang kebebasan beragama. Usulan pembentukan UU tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir Antara, Rabu (12/3).

Pigai mengatakan UU itu dibutuhkan. Menurutnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," tutur Pigai.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Film The Purge akan tayang di Bioskop Trans TV pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 21.00 WIB. Film ini menjadi salah satu sajian thriller yang menarik untuk disaksikan di penghujung minggu Anda.

Dirilis pada 7 Juni 2013, The Purge merupakan film thriller horor yang disutradarai oleh James DeMonaco. Film ini diproduksi oleh studio Blumhouse Productions bekerja sama dengan Platinum Dunes dan Universal Pictures. James DeMonaco juga bertindak sebagai penulis naskah film ini.

Film berdurasi 85 menit ini dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat, seperti Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, dan Adelaide Kane. Performa mereka berhasil menghadirkan ketegangan dan emosi yang mendalam sepanjang film.

Sinopsis Film The Purge

The Purge berlatar di Amerika Serikat pada tahun 2022, ketika negara tersebut menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Untuk mengatasi tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi, pemerintah memperkenalkan sebuah kebijakan kontroversial yang dikenal sebagai The Purge. Kebijakan ini memungkinkan semua bentuk kejahatan, termasuk pembunuhan, menjadi legal selama 12 jam dalam satu malam setiap tahun.

Malam The Purge menjadi momen yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Masyarakat dari berbagai lapisan sosial berlindung di rumah masing-masing atau mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dari ancaman. Sementara itu, ada pula yang memanfaatkan malam tersebut untuk melampiaskan sisi gelap mereka.

Film ini berfokus pada kehidupan keluarga James Sandin (diperankan oleh Ethan Hawke), seorang pengusaha sukses yang tinggal di kawasan elit. James merasa percaya diri bahwa sistem keamanan canggih di rumahnya mampu melindungi keluarganya dari bahaya selama The Purge. Namun, malam yang mencekam itu berubah drastis ketika seorang pria misterius muncul di depan rumah mereka dan meminta pertolongan.

Ketegangan memuncak ketika keputusan keluarga Sandin untuk membantu pria tersebut memicu perhatian kelompok penyerang yang mengincarnya. Situasi semakin rumit saat batasan antara keamanan dan ancaman mulai kabur. Keluarga ini dipaksa untuk menghadapi pilihan sulit yang menguji nilai moral dan solidaritas mereka.

Sepanjang film, penonton akan disuguhkan dengan aksi mendebarkan, atmosfer mencekam, dan pertanyaan mendalam tentang kemanusiaan. The Purge juga menggambarkan bagaimana sistem yang tampaknya adil justru memunculkan ketidakadilan dan kekerasan di tengah masyarakat.

Apakah keluarga Sandin berhasil selamat dari malam The Purge? Bagaimana mereka menghadapi berbagai konflik yang muncul dalam waktu singkat? Jangan lewatkan keseruan dan ketegangan lengkapnya hanya di Bioskop Trans TV!

Video Suami Bakar Rumah Istri di Tasik Gara-gara Sakit Hati

Video Suami Bakar Rumah Istri di Tasik Gara-gara Sakit Hati

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Gus Ipul. Kedua menteri membahas perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Menteri HAM (Permenham).

"Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas di seluruh Indonesia. Karena Kementerian Sosial sudah punya Permen, Kementerian PAN-RB sudah punya Permen tentang perlindungan bagi kelompok hak dan kewajiban bagi kelompok disabilitas. Tapi Permen HAM-nya belum ada, yaitu memastikan perlindungan HAM," kata Natalius kepada wartawan di Kemensos, Selasa (21/1/2025).

Sebagai contoh, Natalius menjelaskan, Permenham ini bisa berlaku untuk penyandang disabilitas mental yang dimasukkan ke dalam bui.

"Contoh, mereka yang disabilitas mental, kemudian biasanya oleh petugas pemerintah di lapangan, tangkap mereka, dimasukkan ke dalam penjara atau sel khusus. Kalau dari perspektif HAM itu kan harus ditanya dulu. Jadi bagaimana supaya posisi di mana dia harus ditanya," kata Natalius.

"Misalnya dalam keadaan stabil, ketika stabil baru ditanya. Kalau suasana begini anda sakit, anda sedang mengalami ini, disabilitas mental, boleh nggak anda bisa di dalam istirahat dulu di sini sementara? Itu kan harus dilalui dengan pertanyaan," tambahnya.

Natalius juga menyoroti pemasungan terhadap kelompok disabilitas. Menurutnya, tindakan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

"Selama ini saya mendapat laporan dari NGO, civil society. Bahwa penangkapan, istilah bahasa kasarnya itu, bahasa umumnya itu, pemasungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas mental, itu berpotensi mendapat ketidakadilan," jelasnya.

Sebab itu, Natalius menilai Permenham perlu diterbitkan. Tujuannya, untuk memastikan adanya perhatian, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

"Karena itu kami akan keluarkan peraturan-peraturan memastikan adanya perhatian, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM. Bagi kelompok disabilitas dan kelompok vulnerable, kelompok-kelompok rentan, dan kelompok-kelompok yang minoritas yang harus mendapat perhatian. Permen kami akan keluarkan itu," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul mengatakan akan memberi perlindungan sosial terhadap korban HAM. Contohnya yakni korban pelanggaran HAM masa lalu yang perlu diberi perlindungan dan jaminan sosial.

"Ya memang yang existing ada ya yang sekarang ini sudah diberikan dukungan. Yang penting tiga kan tadi sampaikan penghormatan, perlindungan, dan pemberian akses. Nah, kita pada perlindungan sosial ya. (Contoh peristiwa HAM) Ya korban pelanggaran berat masa lalu. Ada beberapa yang diberi bantuan atau perlindungan sosial maupun juga jaminan sosial," ujar Gus Ipul.

Di samping itu, pembicaraan bersama Menteri Natalius juga membahas mengenai hak-hak yang harus dipenuhi untuk penyandang disabilitas. Nantinya, Kemenham akan memperkuat regulasi yang menjadi referensi Kemensos menindaklanjuti pemenuhan perlindungan sosial penyandang disabilitas.

"Tadi juga masalah khusus memang bicara soal penyandang disabilitas. Di mana hak-haknya harus dipenuhi, perlindungannya juga harus diperkuat. Itulah yang tadi yang diinginkan, bahkan beliau nanti akan memperkuat dengan regulasi di Kementerian HAM yang bisa jadi referensi kami di sini untuk menindaklanjuti dalam rangka pemenuhan perlindungan sosialnya," imbuhnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengomentari vonis ringan 6,5 tahun ke Harvey Moeis terdakwa kasus korupsi timah dengan kerugian negara Rp 300 triliun yang tengah disorot. Dia menilai vonis itu dilihat masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam hukum.

Mulanya dia mengaku tidak terima dengan vonis yang diberikan kepada Harvey Moeis dan Helena Lim di kasus korupsi timah. Meski begitu sebagai menteri dia menghormati putusan hukum.

"Sebagai menteri, saya mengatakan, kami menghormati proses hukum, tapi kami jujur tidak menerima, merasakan empati bersama rakyat dan berada bersama rakyat melihat itu sebuah proses hukum yang tidak adil," ujarnya dikutip detikNews, Selasa (31/12/2024).

Meski begitu, dia mengatakan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun dia mengatakan memang banyak masyarakat yang tidak terima dengan vonis 2 orang tersebut.

"Kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat. Ketidakadilan itu mungkin mereka merasa perbuatan yang dilakukan oleh mereka, yang koruptor itu, tidak setimpal dengan hukuman yang diterima oleh mereka," ucapnya.

Selanjutnya eks Komisioner Komnas HAM itu menyebut koruptor masuk kategori pelanggar HAM. Hal itu karena perilaku korupsi menyebabkan hak-hak dasar masyarakat jadi terhambat.

"Para pelakunya sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat, ya. Mereka melakukan pelanggar HAM. Perbuatan itu menyebabkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak untuk makan gratis, hak untuk membangun swasembada pada pangan, energi, terhambat," tutur dia.

Vonis: Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dkk Rugikan Negara Rp 300 T

Vonis: Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dkk Rugikan Negara Rp 300 T