Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong sinkronisasi hukum lintas sektor kementerian dan lembaga (K/L) untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan melalui keterangan di Jakarta Jumat, mengatakan bahwa adaptasi dan sinkronisasi kebijakan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman merupakan hal yang perlu dilakukan pemerintah lintas sektor, termasuk di lingkungan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam menanggapi penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum (Kemenkum) dengan 20 K/L, termasuk di antaranya Kemdiktisaintek yang dilakukan pada Rabu (14/5).

"Apa yang dilaksanakan oleh Kemenkum adalah langkah yang strategis di semua K/L termasuk Kemdiktisaintek sebagai representasi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan juga pelayanan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat diperlukan," katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut juga menekankan Kemdiktisaintek terus melakukan kolaborasi kebijakan yang adaptif di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi untuk mengimplementasikan visi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya untuk mendukung visi Presiden di bidang pembangunan sumber daya manusia, pangan, energi, teknologi, kesehatan dan lainya," ujar Fauzan.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan kerja sama lintas kementerian menjadi hal yang sangat baik, dalam rangka mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri, sebab dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai K/L dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

"Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan," ucap Supratman.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Sandeep mengungkap Prabowo menyampaikan duka cita atas serangan terorisme yang terjadi. Di mana dalam serangan tersebut telah menewaskan puluhan warga sipil.

?Saya diundang Pak Presiden untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung dan rasa prihatin, serta pandangannya atas serangan teroris di India,? kata Sandeep.

Sandeep juga turut menjelaskan kejadian sebenarnya dari kasus terorisme ini kepada Prabowo. Diakuinya, Prabowo terkejut dengan apa yang dia sampaikan.

?Dia sangat terkejut atas serangan mengerikan tersebut, betapa turis tak bersalah tewas secara kejam hanya karena agama mereka,? ujarnya.

Selain membahas soal aksi terorisme di Kashmir, Sandeep juga menyebut pertemuan ini membahas mengenai tindak lanjut dari kunjungan kerja Prabowo ke India pada Januari lalu. Dalam kunker tersebut, Prabowo bertemu sejumlah pengusaha di India untuk mengajak berinvestasi di Indonesia.

?Kami melakukan tindak lanjuti mengenai kunjungannya ke India, banyak area yang terpengaruh oleh kunjungannya. Ada minat yang lebih besar terhadap kerja sama India-Indonesia,? tuturnya. ?Kami membicarakan isu perdagangan, kami membicarakan Danantara, berbagai topik dibahas. Tadi pertemuan yang cukup detail,? jelas Sandeep.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi pada Senin, 21 April 2025.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

?Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,? ujarnya saat menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral tersebut, Selasa (22/4/2025).

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia?Malaysia pada 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Budi Gunawan menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

?Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia?Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,? tegasnya.

Budi Gunawan menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Budi Gunawan menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

?Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,? ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hubungan internasional Rizal Sukma menyerukan supaya dilakukan reformasi ASEAN melalui revisi Piagam ASEAN untuk memastikan lembaga regional itu memiliki dasar yang semakin relevan dan kuat menghadapi tantangan masa kini.

“Kita harus merevisi ASEAN Charter (Piagam ASEAN). Kalau ingin ASEAN kuat, ini poin awalnya ... sekarang saatnya mereformasi dan merevisi ASEAN Charter,” kara Rizal dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Senior Fellow Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu menyebutkan salah satu aspek hal yang harus ada dalam Piagam ASEAN yang direformasi adalah ketentuan pembiayaan. “Harus ada keinginan dari negara-negara anggota untuk berkontribusi lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa sepatutnya diatur pula ketentuan mengenai proses pengambilan keputusan serta mekanisme penanganan konflik di tingkat kawasan dalam Piagam ASEAN.

“Ketika semuanya berfokus pada unilateralisme atau ‘minilateralisme’, kita harus tampil sebagai juaranya institusi multilateral, dan institusi yang ada harus disempurnakan bukan digantikan,” kata Rizal.

Pakar itu turut mendorong penguatan konsolidasi organ-organ ASEAN yaitu ASEAN Plus Three serta RCEP (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) antara negara ASEAN dengan lima mitra dagang yaitu Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

“Bisa dipertimbangkan RCEP untuk dikembangkan, terutama pada dimensi keamanannya,” kata Rizal, menambahkan.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan, reformasi ASEAN juga akan menguntungkan bagi Indonesia karena hal tersebut merupakan salah satu hal yang harus didorong Indonesia untuk menguatkan ketahanan strategis nasional di tingkat kawasan.

Terlebih, Indonesia dipandang harus memperluas perannya tak hanya pada tingkat Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik, ucap Duta Besar RI untuk Inggris dan Irlandia periode 2016—2020 tersebut.

“Kalau saja Indonesia untuk lima tahun ke depan agendanya adalah merevisi ASEAN Charter, fokus politik luar negeri kita untuk memperkuat ASEAN sudah semakin terlihat,” kata Rizal.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kerja sama internasional yang baik akan memberikan dampak positif pada penguatan sistem hukum nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global.

Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut terutama di tengah komitmen Indonesia untuk terus melangkah menuju status negara maju, salah satunya melalui kesiapan Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (The Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

"Indonesia siap menjadi anggota OECD. Untuk itu, kita harus terus memperkuat peran sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam apel pagi bersama para jajarannya di Jakarta (9/4), dirinya berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas mampu terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Menurutnya, peran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas sangat penting dalam mewujudkan tata kelola hukum dan pelayanan publik yang memenuhi standar global.

Di sisi lain, Yusril mengaku juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama internasional di bidang hukum.

Lebih lanjut, dia pun menegaskan kepada jajarannya mengenai pentingnya kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing pasca libur panjang.

Menko mengingatkan bahwa seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas kini kembali dihadapkan pada berbagai agenda strategis nasional yang menuntut sinergi dan kerja sama yang solid antarkementerian.

"Kita harus menjaga kekompakan dan kebersamaan lintas kementerian. Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyukseskan berbagai program nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucap dia kepada para jajarannya.

Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dari jajaran Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Acara kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal antarpegawai dan pimpinan kementerian yang berlangsung penuh keakraban.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat tinggi madya dan pratama dari seluruh unit kerja, serta perwakilan dari masing-masing kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kerja sama internasional yang baik akan memberikan dampak positif pada penguatan sistem hukum nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global.

Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut terutama di tengah komitmen Indonesia untuk terus melangkah menuju status negara maju, salah satunya melalui kesiapan Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (The Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

"Indonesia siap menjadi anggota OECD. Untuk itu, kita harus terus memperkuat peran sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam apel pagi bersama para jajarannya di Jakarta (9/4), dirinya berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas mampu terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Menurutnya, peran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas sangat penting dalam mewujudkan tata kelola hukum dan pelayanan publik yang memenuhi standar global.

Di sisi lain, Yusril mengaku juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama internasional di bidang hukum.

Lebih lanjut, dia pun menegaskan kepada jajarannya mengenai pentingnya kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing pasca libur panjang.

Menko mengingatkan bahwa seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas kini kembali dihadapkan pada berbagai agenda strategis nasional yang menuntut sinergi dan kerja sama yang solid antarkementerian.

"Kita harus menjaga kekompakan dan kebersamaan lintas kementerian. Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyukseskan berbagai program nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucap dia kepada para jajarannya.

Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dari jajaran Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Acara kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal antarpegawai dan pimpinan kementerian yang berlangsung penuh keakraban.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat tinggi madya dan pratama dari seluruh unit kerja, serta perwakilan dari masing-masing kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Xiamen (ANTARA) - Pejabat senior Partai Komunis China (CPC) Chen Wenqing mengatakan bahwa supremasi hukum berfungsi sebagai landasan bagi kerja sama internasional yang lebih dalam dan jaminan penting bagi pembangunan bersama.

Chen, yang merupakan anggota Biro Politik Komite Sentral CPC sekaligus Kepala Komisi Urusan Politik dan Hukum Komite Sentral CPC, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah forum internasional tentang layanan hukum Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI).

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berupaya untuk memperkuat penegakan hukum internasional dan kerja sama yudisial, mengambil langkah-langkah konkret seperti mendirikan pengadilan komersial internasional dan meluncurkan pusat percontohan untuk arbitrase komersial internasional, kata Chen.

Dia menambahkan bahwa China bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk memperkuat keselarasan hukum, kebijakan, standar dan aturan, serta membangun mekanisme pertukaran dan kerja sama untuk penyelesaian sengketa lintas perbatasan dan pengembangan talenta hukum.

China berharap dapat mengintegrasikan semua sumber daya layanan hukum untuk menyediakan platform yang lebih luas bagi kerja sama multilateral di antara negara-negara mitra Sabuk dan Jalur Sutra, imbuhnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih didalami sejumlah faktor hingga motif yang membuat puluhan napi kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, menjelang buka puasa, Senin (10/3).

Agus mengatakan pihaknya masih mendalami apa saja isu yang berkembang di dalam lapas tersebut sehingga puluhan napi itu bisa kabur begitu saja berlarian dari gerbang depan. Salah satu isu yang dia dengar adalah soal kualitas jatah makan.

"Nah, ini lah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas. Karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp18.000 per hari, ada yang Rp20.000, ada yang Rp22.000," ujar Agus di kantornya usai agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa (11/3).

"Ya kalau minta seperti itu bukan kapasitas saya lah ya. Tapi yang pasti kita akan lakukan pengecekan, apa yang menjadi motif sebenarnya daripada kejadian kemarin," imbuhnya.

Dia pun membantah efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat berpengaruh terhadap jatah makanan napi di lapas.

"Enggak ada kan, karena kalau makanan kan kita tetap mendapat, kalau dikasih makanan kan enggak mungkin. Efisiensi itu untuk perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Tapi kalau hal yang penting seperti itu neggak akan mungkin pemerintah melakukan efisiensi," ujar Agus.

Sebelumnya puluhan narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, menjelang buka puasa, Senin lalu. Proses kaburnya para napi itu pun direkam warga-warga yang berada di sekitar lokasi dan viral di media sosial.

Melansir dari Antara, kondisi Lapas Kelas IIB Kutacane dalam keadaan kelebihan kapasitas. Selain itu juga ada tuntutan warga binaan adanya bilik asmara dalam penjara tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto mengatakan terdapat 368 penghuni di Lapas Kelas IIB Kutacane. Dari 368 orang tersebut, sebanyak 318 orang di antaranya merupakan narapidana, selebihnya adalah tahanan.

Yan menyebut total 50 orang yang melarikan diri.

"Pihak lapas terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami juga mengimbau narapidana yang kabur tersebut segera kembali karena akan dicari terus," kata Yan.

Yan menyatakan sebanyak 13 dari 50 narapidana yang sebelumnya kabur sudah ditangkap. Tujuh orang di antaranya diamankan di Polres Aceh Tenggara dan seorang ditangkap di rumah petugas.

"Sebanyak 13 narapidana yang sebelumnya melarikan diri dari Lapas Kutacane, sudah ditangkap. Tinggal 37 orang lagi masih dalam pencarian" ujarnya.

Sebelum, puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) menjelang berbuka puasa. Sebagian mereka kabur melalui pinta utama dan beberapa narapidana melarikan melalui atap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Tiga pintu pengaman di lapas tersebut dijebol narapidana. Padahal, sebelum kejadian, tiga pintu pengaman tersebut dalam keadaan terkunci. Narapidana yang melarikan diri tersebut sebagian besarnya kasus narkotika

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani memorandum saling pengertian (MSP) tentang pertukaran legislasi dan kerja sama teknis sistem informasi hukum di Sejong, Korea Selatan, Kamis.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pelaksanaan kerja sama itu karena perlunya pemanfaatan sistem informasi hukum untuk menyediakan layanan informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi.

"MSP ini penting untuk membangun kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan melalui pertukaran keahlian dan berbagi informasi di bidang pembentukan legislasi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi hukum," kata Supratman usai menghadiri acara penandatanganan, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

MSP diteken oleh Menkum sebagai perwakilan pemerintah Indonesia serta Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea Lee Wan-Kyu sebagai perwakilan pemerintah Republik Korea.

Supratman menjelaskan kerja sama meliputi sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan sistem informasi hukum, penguatan kapasitas legislatif, pembagian informasi hukum secara waktu nyata, hingga penyelenggaraan konferensi internasional.

Menkum menyebutkan beberapa bentuk kerja sama Indonesia dan Korea Selatan selama ini berupa kunjungan timbal balik delegasi kedua negara, peningkatan kapasitas dan pengalaman, pertukaran informasi dan dokumen hukum, serta penelitian bersama atau konferensi dan seminar.

Ia berharap kerja sama selama 5 tahun dengan pemerintah Korea Selatan ke depan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi sehingga berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

"Indonesia akan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pelatihan. Kami akan memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari kerja sama dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum dan informasi di Indonesia," tutur dia.

Adapun delegasi Indonesia yg hadir bersama Menkum, yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Kemenkum) Dhahana Putra; Kepala Biro Hukum, Informasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun; serta Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika.

Sementara itu, hadir mendampingi Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea, yakni Direktur Jenderal Biro Perencanaan dan Koordinasi Choi Young Chan, Direktur Divisi Inovasi Data Hukum Lee Young Jin, Direktur Divisi Pertukaran Legislatif dan Kerja Sama Park Ji Eun, serta Direktur Sistem Informasi Hukum Korea Jung Man Seok.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan dukungan dan kesiapan Indonesia untuk terus membantu negara-negara Afrika dalam menanggulangi persoalan terorisme.

“Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika” kata Wamenlu RI dalam sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) terkait penanggulangan terorisme di kawasan Afrika, di New York, Selasa (21/1).

Sebagaimana pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Arrmanatha menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami serangan terorisme, memahami bahwa pencegahan terorisme haris dilakukan dengan pendekatan komprehensif.

Langkah-langkah sesuai prinsip pelaksanaan efektif wewenang pemerintah dan pendekatan halus yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional harus jadi prioritas dalam menanggulangi terorisme, kata dia.

“Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” ucap Wamenlu RI.

Dalam rangka berbagi pengalaman Indonesia dalam mencegah terorisme, Arrmanatha menjelaskan bahwa Indonesia senantiasa mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi, serta pembinaan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis demi membentengi masyarakat dari gagasan-gagasan berbahaya seperti terorisme.

“Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” kata dia, menambahkan.

Wamenlu RI lebih lanjut menegaskan perlunya mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Ia pun menyampaikan komitmen RI mendukung sejumlah inisiatif terkait isu tersebut di negara-negara Uni Afrika.

Indonesia selama ini terus memberikan dukungan kepada negara-negara Afrika melalui program pembinaan dan pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enformcement Cooperation (JCLEC) untuk menanggulangi terorisme dan kejahatan lintas batas, kata dia.

Ia pun menyoroti pentingnya pertukaran informasi dan praktik terbaik di tingkat global sebagai kunci dalam penanggulangan terorisme di antara penegak hukum antarnegara.

Selain menegaskan kembali dukungan Indonesia, Arrmanatha mendorong masyarakat internasional untuk terus mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanan, termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara.

Wamenlu RI kemudian mengharapkan implementasi efektif "Agenda 2063" Uni Afrika untuk mendukung transformasi kontinen tersebut menjadi kekuatan global yang mumpuni di masa depan. Ia juga mendorong reformasi DK PBB demi memastikan representasi yang adil bagi Afrika di panggung global.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kerja sama konsultasi hukum terjalin antara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI dan PT Semen Indonesia (SIG). Jamdatun mengingatkan perusahaan agar menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari risiko hukum dalam mengambil keputusan bisnis.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Direktur Utama SIG, Donny Arsal dan Jamdatun R Narendra Jatna di The East Tower, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Menurut Donny Arsal, perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen SIG untuk menjalankan bisnis secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ia berharap dengan adanya dukungan konsultasi hukum dari Jamdatun, SIG dapat memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku, sekaligus menciptakan nilai bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Sebagai BUMN yang menyediakan solusi bahan bangunan, SIG berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan pemerintah. Kerja sama ini akan memastikan bahwa kami terus menjalankan operasional dengan tata kelola yang baik, serta mengambil keputusan bisnis yang bertanggung jawab," kata Donny dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Narendra Jatna mengungkapkan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada pembangunan infrastruktur, termasuk penyediaan hunian berkualitas yang terjangkau. "SIG dapat berperan penting dalam mendukung program prioritas ini, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi, termasuk di Ibu Kota Nusantara dan kota-kota inovatif lainnya," kata Narendra.

Ia juga mengapresiasi kepercayaan SIG kepada Jaksa Pengacara Negara atas kerja sama konsultasi hukum. Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mitigasi risiko hukum dalam operasional SIG. Ia menjelaskan pemahaman tentang fiduciary duty, prinsip untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik, serta prinsip kehati-hatian dan kecakapan dalam pengambilan keputusan, sangat penting untuk menghindari potensi risiko hukum seperti kerugian materiil, immateril, reputasi, dan pelanggaran kepatuhan.

Dengan adanya kerja sama ini, SIG diharapkan dapat lebih kuat dalam menjalankan operasional bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, serta mendukung program-program pemerintah yang strategis untuk kemajuan negara.

Universitas Pancasila (UP) semakin memantapkan langkahnya di kancah internasional. Tim delegasi UP yang dipimpin langsung oleh Rektor, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan kegiatan akademik di Oxford University. Dalam kunjungannya ke KBRI di London, Rektor dan tim diterima oleh Wakil Duta Besar RI, Sahadatun Donatirin, S.H., M.Si.

Dalam pertemuan dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, delegasi Universitas Pancasila mendiskusikan secara mendalam peluang dan tantangan dalam menjalin kerja sama pendidikan di tingkat internasional. Diskusi ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika global saat ini yang mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai bentuk apresiasi atas kunjungan ini, Prof. Marsudi beserta rombongan, yang terdiri dari Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono dan Dr. Fitria Angeliqa, diundang menghadiri jamuan makan malam di kediaman Duta Besar RI untuk Inggris.

Dalam kunjungan strategis ini, UP juga melakukan Kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Prodi Kajian Asia Timur Oxford University, Inggris yang diwakili oleh Prof. Jieun Kiaer dan Prof. Kim Dhe Wann sebagai utusan dari Pyongtek University, Korea Selatan.

Kerja sama tripartit ini bertujuan mengembangkan pengajaran dengan pendekatan interaktif learning dan kontekstual, untuk memberikan wawasan budaya dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan global. Sementara itu Kerjasama dengan Pyongtek University bertujuan untuk membuka peluang magang dan studi lanjutan bagi mahasiswa UP ke Korea Selatan dan sebaliknya.

Rektor Marsudi menilai ini merupakan langkah besar dalam kerja sama internasional UP dengan institusi sekelas Oxford University yang merupakan Perguruan Tinggi nomor satu di dunia, begitu juga Pyongtek University Korea.

"Perlu diketahui bahwa UP adalah universitas pertama di Indonesia yang dipercaya oleh Oxford University untuk bekerja sama dalam hal pengembangan bahasa Korea di Indonesia. Dengan metode yang dikembangkan oleh Oxford University, para pembelajar Bahasa Korea akan lebih menikmati proses belajar yang sangat kontekstual dengan keseharian mereka, sekaligus mengembangkan perspektif budayanya. Kelak, mereka akan lebih mudah memasuki dunia kerja atau mengambil peluang berinteraksi di ranah global dengan kemampuan bahasa asing yang komprehensif, " kata Rektor Marsudi.

Di sela kunjungan kerja ini, Rektor Marsudi bersama Diennaryati Tjokrosuprihatono berkesempatan menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Oxford. Diskusi yang berlangsung di salah satu pusat pendidikan terkemuka dunia ini mengangkat tema strategis: ?Empowering Indonesia?s Future: The Role of Education, Technology, and Global Collaboration?.

Dalam diskusi dibahas mengenai peran vital pendidikan, teknologi, dan kolaborasi global untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan tekad kuat dan langkah strategis, Universitas Pancasila kian mengukuhkan posisinya sebagai garda terdepan pendidikan bertaraf internasional. Kegiatan ini juga menjadi ajang interaksi antara pelajar Indonesia di Oxford dengan para pemimpin pendidikan dari tanah air khususnya Universitas Pancasila. Kehadiran Rektor beserta Tim memberikan perspektif praktis dan akademik mengenai peran pendidikan tinggi dalam menciptakan generasi unggul, kreatif, dan inovatif.