Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengingatkan pentingnya dasar hukum dalam penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga dua Wakil Menteri (Wamen) sebagai juru bicara presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan penunjukan Prasetyo sebagai jubir Istana itu tak bisa hanya sekedar lisan. Begitu juga dengan Wamensesneg Juri Ardiantoro dan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang diusulkan menjadi jubir presiden.

"Memang kita harus paham itu adalah hak prerogatif presiden tetapi presiden juga harus dituntun dengan peraturan. Jadi dasarnya harus peraturan. Kalau kemudian ketiga itu dijadikan juru bicara presiden itu harus punya landasan hukum," kata Herdiansyah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Pria yang akrab disapa Castro itu menyampaikan bahwa dasar hukum itu akan menunjukkan bahwa pemerintah tertib secara administratif.

Ia pun mengatakan bahwa sebaiknya penunjukan jubir itu memiliki landasan aturan, tak cukup hanya lewat lisan.

"Jadi dasar penunjukan itu tidak menunjuk secara oral, tapi juga harus berdasarkan peraturan yang dibuat presiden. Kan tidak susah membuat keputusan yang menunjuk tiga menteri itu," ucap dia.

Ia pun menekankan bahwa tata kelola pemerintahan haruslah tertib secara administratif. Di mana setiap keputusan presiden mesti dilandasi oleh peraturan.

Prasetyo sebelumnya ditunjuk menjadi juru bicara presiden. Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Prasetyo juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

Menyusul penunjukan itu, Prasetyo menyampaikan bahwa ia turut mengusulkan agar Juri dan Angga Raka juga menjadi jubir presiden.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ucapnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendengar banyak pihak yang tidak setuju jika perguruan tinggi mengelola tambang. Untuk itu, pemerintah mengusulkan ke dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terkait adanya pihak ketiga sehingga perguruan tinggi tak mengelola secara langsung.

"Itu kan reaksi publik, itu yang kita respons. Kan lebih banyak yang tidak setuju (perguruan tinggi kelola tambang), lebih bagus dunia pendidikan fokus, kemudian bagaimana negara memikirkan dari sisi aspek pembiayaan. Nah sekarang itu kita respons," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Pemerintah mengusulkan hasil tambang tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui BUMN atau badan usaha swasta yang ditunjuk melalui keputusan presiden. Ia mengatakan hal ini akan dibahas dalam rapat Panja Baleg DPR RI.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri untuk memberikan kepada BUMN sebagai prioritas ataupun kepada badan usaha swasta tersendiri, tertentu, supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan," kata dia.

Kendati demikian, Supratman menyebut hal ini belum diputuskan oleh DPR RI. Ia mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci Indonesia Emas 2045.

"Tapi sekali lagi ini belum diputuskan apakah DPR setuju atau tidak. Tetapi sekali lagi buat pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah kunci, kata kunci untuk kita menuju Indonesia Emas 2045," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan tak ada target atau deadline Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meneken Keppres setelah gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di IKN tuntas.

"Kan sudah jelas Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadline-nya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, ya, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi, itu aja," kata Supratman usai rapat paripurna pengesahan Prolegnas di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo ingin proses pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN segera selesai. Dia menyebut Prabowo juga meminta gedung MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN segera diselesaikan pembangunannya.

"Nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," kata Supratman.

"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, itu bisa terpenuhi," sambungnya.

Supratman menegaskan tidak ada masalah soal Keppres IKN. Dia menyebut Prabowo memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana kantor hingga tempat tinggal aparat pemerintah saat berpindah ke IKN.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, ya kan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," ujarnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya dan 5 jabatan fungsional ahli utama. Supratman berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas.

Pelantikan tersebut digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jumat (15/11/2024). Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 169 TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum. Kemudian dibacakan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Madya dan Pengangkatan serta Pengesuaian dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Supratman kemudian mengambil sumpah para pejabat pimpinan tinggi madya dan penjabat fungsional ahli utama. Para pejabat didampingi rohaniwan mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Supratman.

"Sebelum saya melantik dan mengambil sumpah pada saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya bersediakah saudara-saudara bersumpah menurut agama masing-masing?" ucap Supratman sebelum membacakan Sumpah

"Bersedia," jawab para pejabat yang akan dilantik

Dalam sambutannya, Supratman menitipkan beberapa pesan kepada pejabat yang baru dilantik. Supratman meminta agar para pejabat tetap menjaga integritas dan akuntabilitas.

"Dalam konteks transformasi yang berkeadilan ini, saya ingin memberi beberapa hal penting sebagai panduan kita bersama," ungkap Supratman

"Pertama, jaga integritas dan akuntabilitas pejabat yang baru dilantik harus menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabulitas demi kepercayaan masyarakat," lanjutnya

Supratman menyebut jabatan yang diemban merupakan kepercayaan dari negara untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Dia juga menyampaikan untuk terus mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

"Jabatan itu bukan hanya sebuah kehormatan melainkan juga kepercayaan dari negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di kementerian ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme dan tanggung jawab," sebutnya

Lebih lanjut, Supratman meminta untuk terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sebagai pemimpin. Dia kemudian berpesan meski Kementerin Hukum telah menjadi entitas mandiri, tetapi harus tetap menjaga sinergi antar kementerian.

"Sebagai entitas mandiri, kita perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian ham, serta Kementerian imipas untuk menciptakan sistem hukum yang berintegrasi dan harmonis," ujar Supratman

Berikut daftar pejabat Pimpinan Tinggi Madya:

Sekjen Kementerian Hukum: Nico Afinta
Dirjen Peraturan Perundang-Undangan: Dhahana Putra
Dirjen Administrasi Hukum Umum: Widodo
Dirjen Kekayaan Intelektual: Razilu
Irjen: Reynhard Silitonga

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional: Min Usihen
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum: Andry Indrady
Kepala Badan Pengembangan SDM: Suwardani

Staf Ahli bidang Politik dan Keamanan: Andap Budhi Revianto
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Sosial: Wisnu Nugroho Dewanto
Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi: Sucipto

Pejabat Fungsional Ahli Utama:

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama: Ambeg Paramarta
Analis Keimigrasian Ahli Utama: Lucky Agung Binarto
Pemeriksa Merek Ahli Utama: Anggoro Dasananto
Penyuluh Hukum Ahli Utama: Marciana Dominika Jone
Asesor SDM Aparatur Ahli Utama: SaffarMuhammadGodam

Mabes Polri akan menggelar acara pelepasan terhadap mantan Wakapolri Agus Andrianto dari jabatannya sebagai Wakapolri. Adapun Agus saat ini telah dipilih sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut acara pelepasan itu akan digelar pada Rabu (13/11) besok.

Dalam acara itu juga dimaksudkan menyambut gelar kehormatan yang baru didapat Agus dari Komisaris Jenderal Purnawirawan (Komjen), menjadi Jenderal Kehormatan (Hor) atau Bintang Empat.

"Besok ada acara pelepasan Pak Wakapolri yang lama, Pak Agus Andrianto kebetulan beliau mendapatkan jabatan Menteri. Kebetulan beliau dapat penghargaan jenderal (kehormatan)," kata Sandi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

Adapun kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi itu diberikan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi.

Pangkat itu, kata Sandi, diberikan Prabowo kepada Agus atas dedikasinya selama menjabat di instansi kepolisian.

"Karena beliau berdedikasi di kepolisian dengan karya-karya beliau, kehormatan jadi menteri," ucap Sandi.

Sedangkan terkait kursi Wakapolri masih kosong sejak ditinggalkan Agus Andrianto, kata Sandi, masih berproses. Namun, dia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi sejumlah nama untuk dipertimbangkan mengisi posisi tersebut.

"Untuk calon Wakapolri, seperti kami sampaikan sudah ada di kantong Bapak Kapolri nama-namanya. Saat ini sedang dalam proses, mudahan-mudahan dalam waktu dekat nanti sudah ada keputusan yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian," imbuh Sandi.

Lihat juga Video: Jadi Menteri Prabowo, Agus Andrianto Mundur dari Wakapolri

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara ditentukan keputusan presiden (keppres).

"Ya sekarang Jakarta masih ibu kota negara, walaupun nanti proses perpindahan itu ditentukan keppres oleh Presiden," ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Meski Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024, namun Jakarta masih menjadi ibu kota. Penandatanganan Keppres masih menunggu kesiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Nggak ada masalah kalau UU tentang DKJ tidak ada masalah. IKN nggak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, keppres ditandatangani," terangnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Prabowo mendorong pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di kawasan IKN bisa selesai dalam 4 tahun ke depan.

Sikap Prabowo itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Raja Juli mengatakan penegasan Prabowo terkait IKN disampaikan pada hari kedua retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

"Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Raja Juli yang ditulis dalam keterangan foto di Instagramnya, Sabtu (26/10/2024).

Dengan adanya penegasan itu, kata Raja Juli, maka komitmen Prabowo untuk membangun IKN tidak perlu diragukan lagi. Dia berharap agar persoalan ini tidak menjadi polemik.

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tuturnya.

Tanggal 1 Oktober adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Berbeda dengan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, peringatan Hari Kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa G30S PKI yang diperingati satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 30 September.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk menegaskan kekuatan ideologi Pancasila setelah peristiwa G30S PKI yang berupaya mengganti ideologi negara Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 153 Tahun 1967.

Lantas, mengapa Hari Kesaktian Pancasila penting untuk diperingati? Simak sejarah, makna dan link twibbon dari Hari Kesaktian Pancasila berikut ini.

Sejarah di Balik Hari Kesaktian Pancasila

Merangkum arsip detikEdu, pasca terjadinya peristiwa berdarah pada 30 September 1965, banyak dari masyarakat yang menduga bahwa peristiwa ini merupakan percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengubah ideologi negara menjadi komunis.

Peristiwa G30S PKI membuat situasi politik di Indonesia tidak stabil, penculikan dan pembunuhan keenam perwira tinggi militer membuat banyak rakyat Indonesia marah dan kecewa terhadap pemerintah. Sebagai respons, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan Supersemar.

Melalui Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto diberi wewenang sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, dengan tugas melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan negara pasca G30S PKI.

Salah satu tindakan yang diambil oleh Soeharto adalah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan mewajibkan seluruh pasukan TNI AD untuk memperingati hari tersebut. Setelah Soeharto menjadi presiden, Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan sebagai hari peringatan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.

Makna Hari Kesaktian Pancasila

Sejak ditetapkannya Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober, rakyat Indonesia secara serentak memperingati hari ini untuk mengenang keenam perwira tinggi militer yang telah gugur pada peristiwa G30S PKI.

Makna dari Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan buku "Mengenal Orde Baru" karya Dhianita Kusuma Pertiwi adalah untuk menekankan keberhasilan dan kesaktian Pancasila sebagai Ideologi negara dalam melenyapkan paham komunisme yang berusaha diterapkan oleh Partai Komunis Indonesia melalui kudeta pada tanggal 30 September 1965.

Pada peringatan ini, masyarakat Indonesia umumnya melaksanakan upacara bendera selama dua hari, yaitu pada 30 September dan 1 Oktober. Upacara dilakukan dengan menaikan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para perwira tinggi militer yang telah gugur dalam peristiwa G30S PKI.

Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila

Untuk meramaikan Hari Kesaktian Pancasila 2024, berikut beberapa twibbon yang dapat digunakan untuk media sosial, diantaranya:

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (1)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (2)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (3)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (4)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (5)

Momen Jokowi-Ma'ruf Amin Berdoa di Sumur Lubang Buaya

Momen Jokowi-Ma'ruf Amin Berdoa di Sumur Lubang Buaya