JAKARTA - Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office ( PCO ). Sebelum pengunduran Hasan Nasbi itu diumumkan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden.

Lalu, masih perlukah mencari pengganti Hasan Nasbi setelah Mensesneg jadi jubir presiden?

?Secara institusional tetap perlu,? kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada SindoNews, Rabu (30/4/2025).



Alasan yang pertama, kata Agung, menimbang kabinet gemuk sehingga fungsi kejubiran perlu dioptimalkan agar semakin baik. ?Sehingga lebih fokus merespons cepat segala dinamika kebangsaan termasuk soal-soal kebijakan dengan eksesnya,? katanya.

Kemudian alasan yang kedua, Agung mengatakan bahwa tumbuh suburnya media dengan segala platform membutuhkan manajemen dan pengawalan isu yang baik. ?Bila dilakukan secara serampangan dan ala kadarnya dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sudah-sudah,? imbuhnya.

?Ketiga, pun bila dilekatkan ke sesneg, maka jubir mesti mampu mengayomi semua, mampu berkomunikasi secara sederhana, mudah diakses, dan serba hadir bersama presiden dan rakyat saat dibutuhkan,? pungkasnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga juga menilai masih perlu mencari pengganti Hasan Nasbi sebagai kepala PCO. ?PCO itu tugasnya tidak hanya menjadi jubir, tapi juga menyiapkan komunikasi strategis. Karena itu, jubir itu hanya salah satu tugas dan fungsi PCO,? kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Pengamat Politik Adi Prayitno menuturkan bahwa PCO itu lembaga yang sudah dibuat yang ada regulasinya. ?Tentu harus ada kepala PCO baru setelah Hasan mundur. Sekalipun sudah ada Mensesneg juga jubir istana,? ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik ini.

Namun, Adi menilai secara kelembagaan PCO harus diperkuat dengan jubir baru yang juga sangat melekat dengan presiden.

Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo juga menilai pengganti Hasan Nasbi masih diperlukan. Dia menuturkan, PCO merupakan sebuah fungsi yang salah satunya sebagai koordinator juru bicara.

?Walaupun Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Mensesneg sebagai jubir tapi kan tetap butuh fungsi yang mengoordinasikan jubir, lalu fungsi untuk kemudian selalu berdiskusi dan menyerahkan hasil monitoring atau hasil analisis informasi ke presiden dan yang bisa mendukung aktivitas komunikasi presiden secara lebih efektif,? katanya.

Dia menduga keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala PCO karena susah untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dalam kesehariannya. ?jadi, agak susah bagi koordinator jubir untuk bekerja terpisah dari presiden,? ucapnya.

Dia menjelaskan, seorang jubir tidak boleh pakai asumsi dan kepentingan pribadi. ?Dia harus tahu luar dalam presiden sebenarnya mau ngomong apa, memahami kehendak yang mau disampaikan presiden,? katanya.

Maka itu, menurut dia, sosok pengganti Hasan harus seseorang yang bisa membuat Presiden Prabowo nyaman sehari-sehari. ?Tidak kemudian hanya ditunjuk berdasarkan fungsinya tapi kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal,? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Total Politik.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Hasan dalam video tersebut, dilihat Selasa (29/4/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya.

Dia mengatakan surat pengunduran dirinya sudah dikirimkan ke Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi pun mengaku terakhir berkantor di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4) lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram Total Politik, Selasa (29/4).

Hasan Nasbi telah mengizinkan CNNIndonesia.com untuk mengutip pernyataannya dalam akun tersebut.

"Saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," tutur Hasan Nasbi.

Sebelumnya Hasan Nasbi sempat pula dirumorkan mundur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Hal itu diduga terjadi usai komentarnya yang nyeleneh sebagai Kepala PCO hingga penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden.

Pada Rabu (16/4) lalu, Seskab Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang beredar di kalangan wartawan pada hari tersebut.  Teddy tidak menjelaskan lebih lanjut agenda rapat yang dihadiri dirinya bersama Hasan.

"Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng," kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, pada Rabu tersebut.

[Gambas:Instagram]

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 15 Agustus 2024.

Kemudian, pada Senin (19/8/2024), Jokowi melantik pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2024, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.

Kemudian, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki enam fungsi yang diantaranya menganalisis, mengelola isu dan informasi terkait program prioritas presiden. Serta, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai program prioritas tersebut.

Lantas bagaimana dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang selama ini juga menjalankan fungsi tersebut?

Berdasarkan bunyi Pasal 48 Ayat (1) maka fungsi bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) dialihkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Tidak hanya tugas dan fungsinya, pegawai, perlengkapan, pendanaan dan dokumen-dokumen pendukung juga dialihkan dari KSP ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tetapi, dikoordinasikan oleh kementerian terkait, yakni Kementerian Sekretariat Negara.

“Pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekertariatan negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait,” demikian bunyi Pasal 48 Ayat (2).

Kemudian, pada Pasal 49 Ayat (2) dikatakan bahwa pengalihan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak Perpres 82/2024 ini berlaku.

Sementara itu, Pasal 50 mengatur bahwa seluruh jabatan dan pejabat di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat yang baru.

Lebih lanjut, Kantor Komunikasi Kepresidenan diatur sebagai lembaga nonstuktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri dari kepala, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden.

Khusus Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kini dijabat Hasan Nasbi memiliki tugas memimpin pelaksaan tupoksi yang telah disebutkan pada Pasal 3 dan 4.

Menariknya, pada Pasal 17 disebutkan Kepala Kantor Kepresidenan juga bisa bertindak sebagai Juru Bicara Presiden.

Meskipun, dalam Perpres 82/2024 sudah disebutkan bahwa ada jabatan Juru Bicara Presiden dalam struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan yang memiliki tugas memberikan informasi, keterangan, dan pernyataan resmi presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik. Sebagaimana termaktub pada Pasal 18.

Kemudian, disebutkan dalam Perpres bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Demikian juga, dengan jabatan Juru Bicara Presiden.

Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa masa jabatan kepala, juru bicara presiden, deputi dan tenaga profesional paling lama sama dengan masa bakti presiden.

Oleh karenanya, pada Pasal 38 disebutkan bahwa Kepala Kantor Kepresidenan melaporkan kinerjanya kepada presiden paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selanjutnya, semua jabatan pada Kantor Komunikasi Kepresidenan bisa berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil. Dengan ketentuan terkait kenaikan pangkat dan sebagainya diatur pada Pasal 33-34.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) yang dipimpin Hasan Nasbi akan mengambil sebagian fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hasan mengatakan lembaganya tak akan menggantikan KSP secara keseluruhan. K3 hanya bakal mengambil alih fungsi komunikasi publik di KSP.

"Tugas dan fungsi dari Deputi 4 saja yang pindah ke kantor ini. Tugas dan fungsi Deputi 4 saja. Sementara yang lainnya saya rasa tetap akan ada di lembaga lama," kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Hasan mengatakan K3 bertugas menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah. Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian dalam melakukan hal itu.

Lembaga tersebut juga bertugas meluruskan isu-isu miring terkait presiden dan istana. Hasan menyebut lembaganya akan berupaya membuat masyarakat paham apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan.

"Ini bukan soal menangkal, tetapi kemudian kita kan harus memberikan pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Lembaga itu akan menaungi para juru bicara presiden.

Hari ini, Jokowi resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.