Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI mencecar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait polemik anggota Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka meminta Yudian menjelaskan langsung polemik tersebut.

"Saya dapat info katanya bukan Pak Kepala BPIP yang larang jilbab. Coba dijelaskan kronologis kejadiannya karena kita semua kita dipertanyakan soal jilbab itu," kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus. Ia menyebutkan sikap BPIP terkesan melarang penggunaan jilbab. Ia lantas mempertanyakan apakah aturan itu sudah dicabut atau belum hingga kini.

"Namun saya kemarin ditelepon, dia (penelepon) sampaikan bocoran ke saya bahwa surat keputusan itu belum dicabut. Saya minta klarifikasi itu betul apa tidak?" ujar Guspardi.

"Tapi info dari penelepon bahwa hari ini ada RDP dengan kepala BPIP, bahwa kebijakan soal berkaitan tanggal 17 Agustus itu apakah orang BPIP atau apa, tolong diklarifikasi surat itu belum dicabut atau gimana statusnya?" tambahnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Reska Oktoberia juga mengungkit penggunaan jilbab di Paskibraka. Ia ingin Yudian membeberkan rinci soal aturan lepas jilbab tersebut.

"Realisasi anggaran Bapak untuk 2024 ini 79,08 persen. Di dalamnya terdapat poin nomor 9, yaitu rekrutmen seleksi dan Diklat Paskibraka. Saya mau tanya. Apa yang terjadi sehingga pada pengukuhan itu adik-adik saya yang berjilbab tak gunakan jilbab," tutur Reska.

"Termasuk perwakilan saya dari Sumbar. Sampai keluarga mereka menangis, 'Suruh pulang saja anak saya ke Sumbar kalau harus buka jilbab'. Nah, Pak, kita mau dengar penjelasan Bapak," lanjutnya.

Simak juga Video: Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/eva)

Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah ormas Islam mendesak pemerintah mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Permintaan itu disampaikan buntut adanya insiden anggota Paskibraka melepas jilbab beberapa waktu lalu.

"Ormas Islam semua bersepakat untuk meminta agar surat keputusan (larangan berjilbab) agar dicabut," kata Wasekjen MUI Ikhsan Abdullah setelah rapat bersama sejumlah pimpinan MUI di gedung MUI pada Selasa 27 Agustus 2024 seperti dikutip dari situs MUI, Kamis (29/8/2024).

Ikhsan mengatakan keputusan tersebut diambil secara mufakat oleh MUI dan berdasarkan kesepakatan dari sejumlah ormas Islam yang berada di bawah naungan MUI. Dia meyakini BPIP telah melakukan pelanggaran administrasi dan konstitusi terkait hak kebebasan. Karena itu, sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pimpinan BPIP perlu dievaluasi.

"Karena Pak Yudian melanggar peraturannya sendiri dengan menghilangkan ketentuan mengenai penggunaan ciput. Kita semua sepakat mengusulkan kepada Presiden agar Pak Yudian sebagai kepala BPIP diberhentikan," ujar Ikhsan.

Perihal permintaan itu, Ikhsan memastikan pihaknya telah berkirim surat ke presiden. Selain itu, MUI melakukan somasi langsung ke BPIP untuk meminta penjelasan dan klarifikasi di balik insiden anggota Paskibraka melepas jilbab.

"Ini tentu berkaitan dengan pemaksaan BPIP untuk melanjutkan niatnya menjalankan surat keputusan itu. Ini yang telah kami lakukan dalam bentuk teguran atau somasi," ujar Ikhsan.

Kepala BPIP Minta Maaf

Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya telah meminta maaf atas polemik anggota Paskibraka wanita melepas jilbab. Berdasarkan kebijakan terbaru, Paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Pada kesempatan yang sama, BPIP juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibraka.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Yudian kemudian menjelaskan bahwa BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tanggal 17 Agustus nanti.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," ungkap Yudian.

Lihat juga Video 'Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/dhn)

Jakarta -

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memberikan peringatan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang tidak dapat memenuhi undangan rapat kerja (raker) pada hari ini. Doli menilai Yudian tidak siap dengan undangan rapat di DPR yang diagendakan membahas polemik seragam Paskibraka saat upacara HUT ke-79 RI.

Dalam agenda kesetjenan DPR RI dilihat detikcom, Senin (26/8/2024), Komisi II DPR dijadwalkan akan rapat dengan Kepala BPIP hari ini pukul 14.00 WIB. Rapat itu berisi agenda pembahasan terkait permasalahan seragam Paskibraka.

"Tapi barusan tiba-tiba, yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya nggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," kata Doli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Tapi ini saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang Pancasilais. Harusnya di republik ini, manusia yang paling Pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," lanjutnya.

Doli menyebut rapat itu diagendakan setelah pihaknya mendapat banyak aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Yudian kerap melontarkan pernyataan kontroversial di publik.

"Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujar Doli.

"Dan ini kan menurut kami udah yang keempat kali ini, pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara. Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," imbuh dia.

Simak Video 'Jokowi soal Ramai Jilbab Paskibraka: Hormati Keberagaman':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/knv)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghebohkan publik lantaran keputusannya yang tidak memfasilitasi jilbab untuk Paskibraka Nasional terkuak. Walaupun banjir kritikan dari antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tetap bergeming dan tidak mengubah aturan yang ada.

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Banyak pihak, termasuk alumni Paskibraka masa sebelum 2022, heran dengan perubahan kebijakan terkait busana Muslimah. Sebab, pada tahun-tahun sejak permulaan Era Reformasi hingga 2021, Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional diperbolehkan untuk mengenakan jilbab. Irwan Indra selaku pembina Paskibraka Nasional 2021 sampai-sampai menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka tahun ini akibat ulah BPIP.

"Bahkan, ada (Muslimah) yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," kata Irwan kepada Republika, Rabu (14/8/2024).

Dalam keterangan pers, Yudian Wahyudi berdalih, setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Aturan tentang pakaian, atribut dan sikap tampang, sebagaimana termuat dalam SK Kepala BPIP Nomor 35/2024 dan SE Deputi Bidang Diklat BPIP Nomor 1/2024, mesti dipatuhi mereka, khususnya pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Jakarta -

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, sempat melarang Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri untuk menggunakan jilbab. Atas kebijakannya itu, ia mendapat banyak kritikan dari berbagai kelompok masyarakat.

Atas polemik tersebut, Yudian telah menyampaikan permohonan maafnya kepada publik. Selain itu ia juga mengatakan dalam kebijakan terbaru BPIP, Paskibraka wanita kembali diperbolehkan memakai jilbab.

Terlepas dari itu, sebagai ketua dari lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah presiden, Yudian mendapatkan gaji yang sangat besar dari pemerintah. Besaran gaji yang diterimanya itu tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Dalam aturan ini seorang kepala BPIP berhak mendapat hak keuangan setara dengan Menteri. Namun detail terkait hak keuangan ini masih diatur kembali berdasarkan Perpres yang berlaku.

"Kepala (BPIP) diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri," tulis Pasal 52 Ayat (2) aturan itu.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP diatur dengan Peraturan Presiden," sambung Pasal 54 Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Aturan yang dimasuk tadi tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Aturan ini sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 23 Mei 2018 lalu.

"Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pakar, Anggota Kelompok Ahli, Anggota Satuan Tugas Khusus, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setiap bulan," jelas Pasal 1 aturan itu.

"Besaran hak keuangan Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," tulis Pasal 2 Perpres Nomor 42 Tahun 2018.

Kemudian dalam lampiran aturan itu terdapat daftar gaji pegawai BPIP sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengarah: Rp 112.548.000
2. Anggota Dewan Pengarah: Rp 100.811.000
3. Kepala: Rp 76.500.000
4. Wakil Kepala: Rp 63.750.000
5. Deputi: Rp 51.000.000
6. Staf Khusus: Rp 36.500.000
7. Pengarah: Rp 76.500.000
8. Kepala: Rp 66.300.000
9. Tenaga Ahli Utama: Rp 36.500.000
10. Tenaga Ahli Madya: Rp 32.500.000
11. Tenaga Ahli Muda: Rp 19.500.000

Artinya berdasarkan aturan itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mendapatkan gaji hingga Rp 76,5 juta per bulan. Di luar itu ia masih mendapatkan hak keuangan lain berupa uang perjalanan dinas, dalam hal ini besaran yang diberikan setara dengan uang perjalanan dinas Menteri.

"Fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas," tulis Pasal 4 aturan itu.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dicopot. Cak Imin menuntut hal ini seusai kisruh Paskibraka lepas jilbab.

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," tegas Cak Imin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Cak Imin mengaku heran soal aturan larangan hijab terhadap Paskibraka. Dia lantas menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan aturan ini merupakan unsur kesukarelaan.

"Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas," terang Cak Imin.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini. Mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apa pun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial," sambungnya.

Cak Imin menyebutkan, kalau diperlukan, kader PKB siap untuk memimpin BPIP. Dia menekankan keutamaan dari kisruhnya ini adalah BPIP tidak lagi boleh memaksakan atas praktik kehidupan dan kebangsaan.

"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan," tuturnya.

Simak Video: PKS Usul Komisi II DPR Panggil BPIP Buntut Larangan Jilbab Bagi Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

(eva/eva)

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyampaikan permohonan maaf terkait aturan tentang pelepasan hijab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024. Yudian memastikan, Paskibraka putri tetap bertugas tanpa melepas jilbab.

Yudian menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian, Kamis (15/8/2024).

Yudian menyebut, BPIP telah mengambil sikap dalam rangka menindaklanjuti konferensi pers yang dilakukan oleh BPIP pada tanggal 14 Agustus 2024 lalu, serta mencermati perkembangan pemberitaan terkait pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri Tingkat Pusat 2024.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara," ujarnya

"Demikian pernyataan resmi BPIP, semoga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Paskibraka baik pada tingkat Pusat maupun Daerah," sambungnya.

Bisnis.com,JAKARTA - SETARA Institute mengecam larangan penggunaan jilbab bagi petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya,” jelas Direktur Eksekutif SETARA Institute, Haili Hasan, dari keterangan resmi pada Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan. Hal ini dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri.

SETARA Institute kemudian juga berpendapat bahwa sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

BPIP dinilai harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri, untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas sebagai pengibar bendera pada HUT RI Ke-79 RI mendatang.

“Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga [Kemenpora], anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab,” tuturnya.

SETARA Institute kemudian mendesak khususnya kepada BPIP untuk segera menyelaraskan aturan soal Paskibraka, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika".

Adapun, aturan yang dimaksud khususnya adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang memakai jilbab.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko meminta agar ada solusi terbaik dari fenomena paskibraka putri yang melepaskan jilbab saat pengukuhan di depan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas.

“Kalau dari Pak Presiden Jokowi, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/8/2024).

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang telah siap menggunakan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan. Implementasi BTU merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Hal itu dikatakan Yudian saat membuka Penguatan Jaringan Pancasila Melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 26 Juli 2024. Menurut Yudian, Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi,? ujarnya, Sabtu (27/7/2024).

Yudian menegaskan secara garis besar Pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) sebelumnya. "Di mana dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% dan 70% praktik", tegasnya.

Yudian berharap kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan ideologi dan nilai-nilai Pancasila sangat penting ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa. "Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh tenaga pendidik di Sulawesi Selatan untuk menggunakan buku ini," tegasnya.

Zudan bahkan berharap, tenaga pendidik untuk menyampaikan dan membawa pelajaran tersebut dengan cara kasih sayang kepada anak-anak didiknya. "Ajarkanlah nilai Pancasila ini, dibungkus dengan cara kasih sayang dan cinta atau satu kata Love,? ajaknya.

Pejabat Kementerian dalam Negeri yang pernah menjabat tiga kali sebagai Pj Gubernur di tiga Provinsi di Pulau Sulawesi ini, mengaku sangat tepat jika BTU tersebut diimplementasikan. "Maka, bapak ibu, mari kita bawa risalah penebar toleransi, penebar, nilai-nilai kasih sayang untuk bangsa kita mulai dari Sulawesi Selatan", paparnya.

Zudan bahkan, menegaskan Provinsi Sulawesi Selatan siap menjadi daerah percontohan, dalam pembumian nilai-nilai Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, melaporkan kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan tenaga pendidik tingkat Dasar sampai dengan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan. "Penguatan jaringan pendidik Pancasila sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan cinta Tanah Air", ucapnya.

Melalui buku teks utama pendidikan Pancasila ini mendapatkan panduan terstruktur untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara efektif. "Di Sulawesi Selatan, penggunaan buku teks utama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, dengan dukungan dari berbagai stakeholders, termasuk orang tua, agar generasi muda dapat menjadi individu cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan,? paparnya.

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini untuk segera memberikan pemahaman kepada guru agar BTU Pendidikan Pancasila dapat segera diterapkan kepada siswa.

"Diharapkan dengan terealisasinya BTU ini dapat mewujudkan harapan para pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa besar di dunia, sebagai bagian dari target kita menuju Indonesia Emas 2045,? ucapnya.

JAKARTA - Komisi ll DPR mendorong agar kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat. Sebab BPIP merupakan salah satu garda terdepan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja BPIP, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025. ?Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023,? ucapnya dikutip Rabu (12/6/2024).

Yudian menjelaskan, capaian strategis BPIP pada 2023 meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.

?Penyusunan dan peluncuran buku Teks Utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah, PAUD sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar, penceramah pendidikan, dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/L dan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Termasuk kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK di mana 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 ? 2023.

Yudian menjabarkan, pada tahun ini kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," paparnya.

BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

?Akreditasi lembaga diklat PIP, pelatihan Training of Trainer (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila, sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, Program Paskibraka, serta penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila. kami juga lakukan pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan baru saja kami selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai?, ucapnya.

Yudian menyebut, anggaran BPIP dari 2023-2025 terus mengalami penurunan. Anggaran BPIP 2024 turun sebesar 4,26% dari 2023. Sementara pagu anggaran BPIP 2025 turun sebesar 12,52% dari 2024.

"BPIP akan massif sosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda. Salah satunya melalui media sosial, seperti TikTok dan Instagram. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden pada saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPIP di Istana pada 7 Juni 2022 lalu.

Mengingat kepiawaian generasi muda dalam bermedia sosial dan dalam membuat konten, BPIP menilai pentingnya ideologi Pancasila harus masuk ke generasi Milenial, Gen Z, dan alfa dengan menggandeng content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian.

Anggota Komisi ll DPR Aminurokhman dalam pendalamannya kepada BPIP menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang. Politikus tersebut menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyatakat.

?Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong BPIP ini jangan hanya menjadi badan yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden Pak. Ke depan bagaimana lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,? ujarnya.

Aminurokhman mendorong program-program BPIP agar tidak hanya menyentuh pada komponen masyarakat pada tingkatan tertentu, melainkan harus pada semua kalangan tanpa terkecuali.

Senada, anggota Komisi ll DPR Kamran Muchtar Podomi juga mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

?Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,? tuturnya.

Podomi menyebut, peran BPIP dalam Program Paskibraka terasa hingga ke daerah daerah. Namun, di sisi lain, Podomi juga mendorong BPIP memperhatikan anggaran Paskibraka di daerah.

?Karena BPIP ini bicara nilai, outcome-nya nilai. Saya belum tahu batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu Paskibraka. Termasuk anggaran di daerah, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita sudah tahu lah, kalau anak-anak di daerah yang orang tuanya petani, tapi mereka bangga jadi Paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi sampai di pusat,? jelasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Heru Sudjatmoko menyampaikan usulan saat rapat kerja bersama BPIP tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.

"Kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa disebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya berpikir jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila," kata Heru

Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, kata dia, Mahkamah Pancasila mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini.

"Pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi," katanya.

JAKARTA - Komisi ll DPR mendorong agar kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat. Sebab BPIP merupakan salah satu garda terdepan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja BPIP, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025. ?Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023,? ucapnya dikutip Rabu (12/6/2024).

Yudian menjelaskan, capaian strategis BPIP pada 2023 meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.

?Penyusunan dan peluncuran buku Teks Utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah, PAUD sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar, penceramah pendidikan, dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/L dan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Termasuk kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK di mana 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 ? 2023.

Yudian menjabarkan, pada tahun ini kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," paparnya.

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyaksikan langsung pelaksanaan gladi bersih persiapan upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila 1 Juni 2024. Upacara peringatan rencananya digelar di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan Dumai, Riau.

Selain pelaksanaan gladi bersih, Kepala BPIP juga meninjau kesiapan lapangan upacara, dan pasukan serta peserta upacara. Termasuk menyapa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat 2023.

Dalam kesempatan itu, Yudian sempat berbincang menanyakan kabar dan kesiapan Paskibraka Tingkat Pusat 2023, sejauh mana persiapan mereka jelang penugasan pada upacara peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024. "Jaga kesehatan ya semuanya, agar bisa tetap fit dan optimal dalam menjalankan tugas pada saat hari H." ujarnya, Jumat (31/5/2024).

Usai berbincang dengan Paskibraka Tingkat Pusat 2023, Yudian sempat melihat cuaca di lapangan upacara. Menurutnya cuaca hari ini cukup baik dan bersahabat, dan berharap cuaca pada saat pelaksanaan upacara peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024 bisa seperti hari ini.

"Syukur alhamdulillah, cuaca hari ini baik dan bersahabat, kita doakan cuaca saat nanti hari H bisa seperti saat ini. Tidak terlalu panas, tetapi juga tidak hujan." harap mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Hadir dalam gladi bersih tersebut, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kerjasama, Sosialisasi, dan Jaringan BPIP Prakoso, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Surahno, serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti. Serta dihadiri juga oleh sejumlah JPT Pratama di Lingkungan BPIP.

Setelah meninjau kesiapan upacara peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024, Kepala BPIP bertolak menuju Executive Messhall DCC Pertamina Hulu Rokan Dumai.