RIAU, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Menurut Eddy, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, seperti dilansir Antara, Jumat (28/3/2025).

Acara dialog kebangsaan itu digelar BNPT bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Dialog ini dihadiri oleh 240 peserta dari berbagai unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Eddy menuturkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman terorisme di tiga era berbeda, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa orde lama, Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pada masa orde baru, muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Program Strategis BNPT

Eddy menambahkan bahwa BNPT juga memiliki program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto serta prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Dalam upaya mencegah radikalisme, Eddy mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman paham radikal yang tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya membangun diskusi tentang persatuan, terutama di bulan Ramadan, agar masyarakat terus mengingat bagaimana Indonesia hadir sebagai bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Menurutnya, memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tidak cukup hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi juga harus dilakukan melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, ia berharap Dialog Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pihaknya terus memberi edukasi kepada masyarakat umum untuk bisa menerima kembali narapidana terorisme (napiter).

Edukasi, kata dia, dilakukan secara gabungan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Luar Lembaga Pemasyarakatan.

"Isinya ada TNI, Polri, hingga Kementerian Sosial," ujar Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Selain edukasi, kata dia, tim dari BNPT juga akan mengantar napiter yang sudah bebas dari hukuman untuk pulang ke rumahnya agar disaksikan dan diterima oleh masyarakat.

Tak hanya tim dari BNPT, sambung dia, kepulangan napiter yang sudah selesai menjalani hukuman juga akan dikawal oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas), dan tokoh masyarakat.

Dirinya menyebutkan hal yang sama berlaku pula terhadap warga negara Indonesia (WNI) terasosiasi dalam pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) yang dideportasi dari Turki pada akhir tahun 2024, dengan tujuan bergabung ke Suriah.

Setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi, para WNI tersebut juga akan dikawal saat pulang ke rumah. Masyarakat di sekitar rumahnya pun akan diberikan edukasi agar bisa menerima para WNI itu.

Eddy menjelaskan sebanyak 14 WNI tersebut saat ini sedang berada di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dibina dengan materi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan dengan melibatkan ahli psikologi dan ahli agama

"Jadi setelah kami bina, sekarang mereka ada di Kemensos," ucap dia.

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menerima para WNI terasosiasi FTF di Suriah maupun negara lain yang dideportasi untuk dibina di Tanah Air tanpa persyaratan tertentu.

Kendati demikian, BNPT tetap akan mengidentifikasi terlebih dahulu para WNI itu sebelum masuk ke Indonesia guna mencari informasi keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.

Apabila WNI yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana terorisme, akan langsung ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti/Teror Polri, namun jika hanya merupakan korban atau keluarganya menjadi korban di Suriah, maka akan dibina secara terpadu oleh BNPT.

"Pada intinya Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib dilindungi," tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi HAM napiter.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Kriteria ini harus dipenuhi dan yang menilai nanti ada banyak, seperti aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, maupun petugas pemasyarakatan," kata Komjen Pol. Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Komjen Pol. Eddy menyebutkan sejumlah kriteria itu, antara lain, minimal telah menjalani masa hukuman selama dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, berkelakuan baik, serta menyatakan ikrar kembali kepada NKRI.

Apabila napiter yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak memenuhi kriteria, dia mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan diberikan.

Saat ini, BNPT terus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait dengan rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napiter, termasuk para anggota JI.

Selain napiter, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat juga kepada narapidana korupsi dan narapidana narkoba dengan kriteria yang kurang lebih sama dan telah diatur.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) napiter, dan merupakan salah satu tahapan program deradikalisasi BNPT, yakni reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi, sambung dia, diberikan dalam beberapa tahapan yang wajib dijalankan oleh napiter, yakni identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, apabila napiter telah diberikan pembebasan bersyarat, pihaknya akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan seperti pemberian wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden yang ketiga, yaitu memperkuat lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembebasan bersyarat mantan anggota JI yang kini sedang menjalani masa hukuman, termasuk dua bekas pimpinan JI, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih berada dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24-12-2024).

Adapun Abu Rusydan alias Mohammad Syamsuddin sempat menjabat sebagai pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di awal tahun 2000-an. Saat ini Abu Rusyidan dipidana 6 tahun penjara dan telah menjalani separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, yang menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah hingga ditangkap pada tahun 2019, dipidana 7 tahun pada tahun 2020 dan telah menjalani lebih separuh pidananya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono kan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan terkait dengan wacana pemulangan eks napi terorisme, Hambali. Edi menyampaikan BNPT akan melakukan kajian pencegahan sebelum merealisasikan wacana tersebut.

"Pencegahan itu ada tiga, pertama kesiapsiagaan nasional kemudian kontra-radikalisasi dan de-radikalisasi, dan dalam konteks ini, semua kami akan lakukan pengkajian. Kami akan melibatkan seluruh stakeholder untuk menilai sama-sama meng-assessment, dan kami akan lakukan kalau kami kan misalkan BNPT di bawah koordinator menteri Polkam ya," ujar Komjen Eddy saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Rabu (22/1/2025).

Koordinasi BNPT dengan Menko Polkam dilakukan untuk mengumpulkan informasi serta menentukan perlakuan yang tepat untuk Hambali antinya. Setelah berkoordinasi, BNPT baru akan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

"Nah itu kami akan terus berkolaborasi komunikasi, dan koordinasi untuk mentreatment, assessment, kira-kira langkah-langkah apa yang perlu diambil nih," ucap Komjen Eddy.

Selain itu BNPT akan melakukan kajian dari sudut pandang hukum internasional. Hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan status Hambali yang diproses hukum bukan karena melakukan terorisme tetapi karena kejahatan perang.

"Ya nanti kami tentunya akan melihat ya kajian, baik dari pandangan kajian hukum internasional ya. Karena kalau nggak salah Hambali ini kan diproses di Amerika dalam konteks kejahatan perang ya. Bukan terorisme ya. Karena Pak Hambali juga tidak hanya terlibat bom mungkin di Indonesia tapi juga di negara-negara lain," tutur Komjen Eddy.

Sebelumnya wacana pemulangan Hambali pertamakali dilontarkan oleh Menteri Hukum, Yusril Izha Mahendra. Yusril mengatakan bahwa Hambali ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa menjalani proses persidangan.

Menurut Yusril, pemerintah bertugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap WNI yang memiliki masalah di luar negeri.

"Concern kita adalah kita harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di luar negeri, walaupun kita berbeda pandangan, walaupun yang bersangkutan itu melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan kesalahan, tetapi bukan itu yang kita persoalkan, tapi adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu tetap harus kita lakukan pembelaan dan perlindungan," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Itu sudah ada syarat-syaratnya

Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.