Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Menurutnya, FKPT jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

"Undang-undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," jelas Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui media digital. Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme.

Ketua FKPT Sulawesi Tenggara ini pun yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.

'Lihat juga video: BNPT Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme Sekaligus Rayakan HUT Ke-14'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diberi amanah untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo membantah penunjukan dia sebagai jubir presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, dia diminta Prabowo untuk aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Nantinya, dia juga mengusulkan ke Prabowo agar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menjadi juru bicara. Prasetyo menilai keduanya memiliki pengalaman berbicara dengan media.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," ujarnya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Ia juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

Lihat juga Video Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom. Keduanya membahas perihal isu legalisasi ganja dan kratom di Indonesia.

"Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM," kata Hukom di Kementerian HAM, Jakarta, dilansir kantor berita Antara, Selasa (15/4/2025).

Hukom menerangkan isu legalisasi ganja dan kratom saat ini hangat dibicarakan. Terlebih, kata Hukom, negara-negara di luar sudah melegalisasi dua tanaman tersebut.

"Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut," kata Hukom.

Hukom menerangkan pihaknya sengaja datang ke Kementerian HAM. BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.

"Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia," ujar Hukom.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Pigai menjelaskan HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia. Di mana HAM ini, kata Pigai, tujuannya adalah membangun peradaban bangsa.

"Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa," kata Pigai.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono bersyukur lantaran tidak ada aksi terorisme di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Menurutnya, situasi kondusif terjadi lantaran masifnya kampanye mengenai paham radikalisme.

Hal itu disampaikan Eddy dalam sambutannya di acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' serta pemutaran film 'Road to Resilience' yang dibuat oleh Kreasi Prasasti Perdamaian di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Kamis (27/2/2025). Dia mengaku selalu melakukan monitoring di media sosial dan sudah men-take down ribuan akun diduga menyebarkan paham radikalisme.

"Terima kasih, Pak Noor Huda. Jadi buku dan film tadi itu, ini kampanye untuk paham radikal terorisme. Alhamdulillah ya, walaupun tiga tahun terakhir ini tidak terjadi peristiwa tindak pidana terorisme, tetap kami BNPT berkolaborasi dengan kementerian/lembaga BNPT, ada TNI, ada Polri, ada BIN, ada Bais, dan lain-lain, Pak. Kami setiap hari, Pak, di sini ada Pak Tommy Zakaria dari BIN, setiap hari kami monitor, Pak," kata Eddy.

Eddy menuturkan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan monitoring di media sosial. Ribuan akun diduga terafiliasi dengan radikalisme dilakukan take down.

"Untuk monitor sekarang ini adalah perkembangan di media sosial, Pak. Tahun 2024 saja, itu kurang lebih ada 3.000-an, Pak, akun yang kami lakukan pemutusan akses ataupun di-take down. Hampir kurang lebih sebetulnya, 3.000. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan platform dari media sosial, baik itu Facebook, Telegram, dan lain-lain," ujarnya.

"Dan kami bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di ruang siber ini, ini menjadi tempat penyebaran paham radikal terorisme," lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan ucapan terima kasih atas terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karena dapat menjadi pembelajaran. Dia menyebut perempuan dan anak-anak banyak menjadi korban dari paparan radikalisme.

"Dan juga saya terima kasih juga kepada terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' ini. Ini menjadi pembelajaran, Pak. Buat kita semua. Tetap yang jadi korban perempuan dan anak-anak. Dan ini dari PBB juga sudah menyuruh bahwa setiap negara anggota PBB itu wajib melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Makanya Pak Deputi III sudah melakukan dengan beberapa pihak dari UN dan dari PPPA, Menteri PPPA, membuat modul buku-buku," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin lembaganya dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Rosan meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Danantara tidak bisa diaudit. Selain itu, badan pelaksana Danantara turut diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diketuai oleh Erick Thohir.

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan. Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.

Dalam UU BUMN, diketahui struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas bertugas mengawasi operasional Danantara yang dilakukan oleh badan pelaksana.

Dalam salah satu pasal, Danantara disebut sebagai badan pengelola investasi akan mendapatkan modal bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Penyertaan modal dari negara sendiri dapat berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.

Modal Danantara sebagai badan pengelola investasi ditetapkan paling sedikit Rp 1.000 triliun. Modal itu bisa saja bertambah bila ada penambahan suntikan modal negara ataupun dari sumber lain.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono menyambangi kantor Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Komjen Eddy dan Gus Ipul membahas upaya reintegrasi dan rehabilitasi eks-narapidana terorisme (napiter).

"Ada hal-hal yang kita kerjakan bersama selama ini terutama kaitannya dengan merehabilitasi dan mereintegrasi ex-napiter dan korban-korban aksi terorisme. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks-napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan," ujar Gus Ipul saat ditemui wartawan di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gus Ipul mengatakan sejak tahun 2016 sudah ada 400 eks-napiter yang telah direhabilitasi dan reintegrasi. Tujuannya agar eks-napiter bisa kembali hidup berdampingan bahkan turut membantu pencegahan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

"Sampai hari ini lebih dari 400 sudah yang dilakukan pemberdayaan dan kemudian mereka berusaha dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah mudah-mudahan itu nanti juga bisa menjadi semacam keluarga atau manusia yang benar-benar ikut melakukan pencegahan di tengah-tengah masyarakat," tutur Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan para eks-napiter tersebut terlebih dahulu melakukan proses hukum berbarengan dengan proses rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut terdiri dari rehabilitasi fisik, medis, dan sosial baru akhirnya dilakukan pemberdayaan untuk kembali ke masyarakat.

"Sekarang yang sudah terpapar atau sudah melakukan proses hukum itu dilakukan rehabilitasi. Ada rehabilitasi fisik, ada medis, ada sosial. Nah setelah itu selesai baru kemudian tahapnya pemberdayaan," imbuh Gus Ipul.

Upaya rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemensos dan BNPT tetapi juga melibatkan Polri, TNI, dan Kementerian Agama (Kemenag). Semua lembaga atau kementerian itu akan memperkuat tim koordinasi untuk rehabilitasi eks-napiter terorisme baik napiter yang masih berada dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) atau sudah keluar dari lapas.

"Kami memperkuat namanya tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam lapas maupun luar lapas. Konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," ujar Komjen Eddy.

"Nah dalam dua sasaran yang dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah terhadap korban-korban terorisme, dan mantan-mantan narapidana terorisme, atau yang kita sebut adalah mitra derad (deradikalisasi -red)," tambahnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Gedung Kementerian ATR/BPN hari ini. Mereka membahas bagaimana mengatur penataan tanah berbasis HAM.

Nusron mengatakan pertemuan tersebut membicarakan penataan administrasi pertanahan agar lebih mengedepankan dimensi HAM. Kemudian, terkait penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang harus mengedepankan dimensi tersebut.

"Bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), maupun hak pakai serta hak milik itu tidak mengganggu dan tidak melanggar hak asasi manusia," ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu (15/1/2025).

Ia pun akan menyoroti soal pengawalan pendaftaran tanah hak komunal yang saat ini masih sedikit, bahkan di bawah target di Indonesia. Pasalnya, pendaftaran tanah hak komunal, hak adat, dan hak ulayat masih di bawah target yang sebesar 3 juta hektare.

Menurutnya, kurangnya pendaftaran hak tersebut dapat menghambat program-program pemerintah, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia mengatakan setiap ada pendaftaran tanah, selalu terhambat pengakuan dan pernyataan hak adat tersebut.

"Kita harus tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat mana batas-batas APL (areal penggunaan lain) murni dan mana batas-batas hutan supaya masing-masing didaftarkan," ucapnya.

Pihaknya akan mendata agar hakadat atau hak ulayat terpetakan dan tersertifikasi. Dengan begitu, status tanah sudah jelas ketika investor ingin mengajukan HGU dan HGB.

Sementara itu, Pigai mengatakan pertemuan tersebut menyelaraskan tentang penataan dan pengendalian pertanahan. Ia menyebutkan ketika ia di Komnas Ham, konflik tanah hampir mencapai 2 ribu kasus. Ia mengira akan ada peningkatan konflik tersebut di Kementerian HAM.

"Kita bicara tentang bagaimana digitalisasi sertifikasi. Saya senang sekali dengan Kementerian ATR/BPN. Sekalipun digitalisasi sertifikasi itu sulit, tapi sudah lebih dari 20%," katanya.

Menurut Pigai, digitalisasi sertifikasi memudahkan konektivitas dan pengendalian dalam pertanahan. Lalu, ia menyebutkan akan ada perhitungan tentang luas pertanian di Pulau Jawa yang semakin sempit akibat industrialisasi, realestat, dan infrastruktur.