Membakar sampah masih menjadi salah satu pilihan untuk menghilangkan sampah dengan cepat. Padahal cara tersebut bisa menyebabkan munculnya kabut asap yang mengganggu aktivitas bahkan menurunkan kualitas udara.

Memang, aktivitas pembakaran sampah cenderung menurun karena keterbatasan lahan. Namun, ada saja yang tetap membakar sampah apabila ada lahan kosong.

Kegiatan membakar sampah juga sering menuai pro-kontra. Selain karena asapnya yang mengganggu, api yang dinyalakan di sembarangan tempat bisa menyebar dan berpotensi membakar bangunan di sekitarnya.

Menanggapi hal ini, Pembina Pesantren Quran Subulunajjah Depok, Ustaz Farid Nu'man Hasan, mengatakan dalam Islam tidak ada dalil yang mengharamkan membakar sampah di rumah sehingga hukumnya mubah atau boleh.

"Membakar sampah di depan rumah, pada dasarnya adalah boleh karena itu termasuk aktivitas duniawi yang hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya," kata Ustadz Farid saat dihubungi detikProperti beberapa waktu.

Walau demikian, ia menyebutkan ada ketentuan lain yaitu jika membakar sampah di rumah sampai mengganggu kenyamanan tetangga, kegiatan tersebut tidak diperbolehkan.

"Jika sampai asap dan baunya mengganggu orang lain, tetangga, atau orang yang lalu lalang, sehingga mereka tidak nyaman atau terganggu kesehatannya, maka ini tidak dibolehkan," tambahnya.

Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Hadits Bukhari RA, sebagai berikut.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

Artinya, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia mengganggu tetangganya." (HR. Bukhari no. 6136).

Hadits lainnya juga berkata orang yang mengganggu tetangganya dijamin tidak masuk ke dalam surga. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci kegiatannya, membakar sampah yang asapnya mengganggu tetangganya, lalu orang tersebut tidak segera berhenti dan meminta maaf, maka ganjarannya seperti yang disebutkan dalam Hadits berikut.

"Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." (HR. Muslim no. 46).

Hewan peliharaan - seperti kucing, ayam, maupun burung- kerap ditemukan di sekitar rumah. Terkadang, hewan tersebut masuk ke dalam pekarangan orang lain dan membuat penghuni rumah kurang nyaman.

Hewan yang mengganggu seperti itu tentunya bisa menjadi sumber ketidaknyamanan penghuni rumah. Apalagi, jika hewan tersebut merusak taman, mengotori rumah tetangga maupun lingkungan sekitar.

Jika terjadi seperti itu, bagaimana hukumnya?

Dilansir dari website Nahdatul Ulama (NU) Banten yang diterbitkan pada 2021, disebutkan bahwa pada dasarnya melepaskan hewan peliharaan boleh saja dilakukan. Akan tetapi, pemilik hewan harus mengindikasikan hewan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan atau mengganggu orang lain.

فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ عَنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلُّدَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهِ

Artinya: "Andai berlaku kebiasaan seekor unggas terbang dan hinggap pada dinding orang lain dan susah untuk mencegahnya, maka pemilik unggas dibebani tugas mengurungnya atau memotong sayapnya atau tindakan semisal, meskipun hinggapnya unggas di atas tembok tersebut tidak membawa akibat langsung pada timbulnya kerugian. Karena bagaimanapun, tingkah polah seekor unggas dapat menularkan terjadinya najis sebab kotorannya, dan terkadang sebab hinggapnya ia di atas tembok, dapat berakibat pada tercegahnya pemilik tembok dari memanfaatkan tembok yang dimilikinya." (Syihabuddin Ibn Hajar al-Haitami,Tuhfatu al-Muhtaj 'ala Syarhi al-Minhaj, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 23/202).

Apabila terjadi kerusakan akibat hewan yang dimiliki oleh orang tersebut, maka berlaku akad tempuh risiko alias ganti rugi (dlaman). Hal ini berpedoman dari kitabI'anatu al-Thalibin, sebagai berikut:

وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمَّنَ مالكَها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه

Artinya: "Jika tabiat hewan tersebut dengan sendirinya merusak tanaman orang lain atau yang semisal tanaman, dan khususnya bila kejadian itu terjadi di siang hari, maka tidak ada pertanggungan risiko yang dibayarkan oleh pemilik ternak. Akan tetapi, bila perusakan itu terjadi pada malam hari, maka wajib tempuh risiko bagi pemiliknya. Semua ini khususnya bila tidak ada unsur keteledoran dari pemilik hewan dalam mengikatnya (mengendalikannya). Namun, bila perusakan itu dilakukan seumpama oleh seekor kucing piaraan yang memakan burung atau makanan tetangga maka dalam kondisi ini, wajib berlaku tempuh risiko (dlaman) bagi pemiliknya, baik perusakan itu dilakukan di siang hari atau malam hari, khususnya jika ia sembrono untuk tidak mengikatnya." (Sayyid Abu Bakar ibn Syatha',Hasyiyah I'anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al-Mu'in, Damaskus: Daru al-Fikr, tt., 4/179).

Hewan peliharaan ada yang wataknya jika dilepaskan maka akan merusak dan ada juga yang tidak merusak. Apabila hewan peliharaan yang dilepas merugikan tetangga, seperti merusak harta bendanya, maka pemilik hewan wajib ganti rugi.

Sementara itu, jika pemilik hewan peliharaan abai dalam penjagaannya dan hewan tersebut merugikan tetangga, baik pada malam maupun siang hari, maka pemilik hewan harus tempuh risiko atau ganti rugi.

Jika hewan peliharaan sudah dijaga namun tanpa disadari terlepas dari penjagaan dan pergi ke tempat tetangga pada siang hari, maka pemilik hewan tidak wajib ganti rugi. Hal itu karena biasanya pada siang hari adalah waktu bagi pemilik lahan untuk menjaga lahan dan tanaman yang dimilikinya (Sayyid Abu Bakar ibn Syatha',Hasyiyah I'anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al-Mu'in, Damaskus: Daru al-Fikr, tt., 4/179).

Yang Harus Disiapkan Sebelum Memutuskan Pelihara Hewan di Rumah

Yang Harus Disiapkan Sebelum Memutuskan Pelihara Hewan di Rumah

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan terus menjadi sorotan karena berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Isu ini semakin relevan setelah kasus korupsi PT Timah mencuat, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.

Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), menyatakan bahwa kepastian hukum adalah kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kontradiksi.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, hal yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum. Hal ini memunculkan kontradiksi dan berpotensi memunculkan ketidakpastian bisnis di Indonesia," ujar Ali, Selasa (24/12/2024).

Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sementara pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman. "Dalam bisnis tambang, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam IUP/IUPK. Tinggal pemerintah menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya," tambah Ali.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyebut pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah sebagai ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang.

Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Iya benar, pola perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun potensial bisa dijerat dengan dalih yang serupa," jelas Bisman.

Ia menambahkan, meskipun dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.

"Di satu sisi, kita mendukung pemberantasan korupsi sektor pertambangan, namun di sisi lain perlu jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha," tegas Bisman.

Tanggung Jawab Lingkungan dan Kepastian Hukum

Ali Achyak menekankan bahwa tanggung jawab atas dampak lingkungan sudah jadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca tambang, bukan kerugian negara.

"Dampak lingkungan ditanggung negara jika terkait infrastruktur dasar yang memang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya atau terjadi force majeur (bencana alam, kerusuhan, dll)," ucapnya.

Dia pun mewanti-wanti, jika ketidakpastian hukum ini berlanjut jelas akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri, terlebih pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi sektor energi atau nasional.

"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," pungkasnya.

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melihat realitas terkait keinginannya memiliki anggaran Rp 20 triliun. Yasonna mengatakan semangat saja tak cukup saat menjadi menteri.

"Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Tentunya tadi dengan penjelasan dan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi, tapi semangat aja tidak cukup Pak Menteri, dari pengalaman-pengalaman, realitas juga harus kita harus lihat," kata Yasonna di dalam rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menkumham ini mengatakan pejabat pemerintah harus realistis. Dia menyebutkan APBN defisit dan ada utang jatuh tempo.

"Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp 600 (triliun) ya tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp 800-an (triliun). Kondisi ekonomi kita masih dunia apalagi kalau perang masih terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan," ujarnya.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal ya, tetapi realitas juga harus tetap kita lihat," sambungnya.

Dia mengatakan program Menteri HAM harus dirinci dengan jelas. Dia khawatir realitas jauh dari harapan.

"Maka barang kali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran," ujar Yasonna.

"Pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang harus realistis," imbuhnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]