JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

Meski begitu, AM Putranto menekankan bahwa hingga saat ini keempat ajudan belum dikembalikan ke kesatuan masing-masing. "Sampai saat ini belum ada. Mereka ada di sini semua bersama kita juga," ungkapnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki empat Ajudan dari TNI-Polri. Mereka adalah sosok perwira terbaik yang telah terpilih setelah melalui rangkaian tes yang panjang.

Keempat ajudan itu berasal dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Polri. Mereka adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto, Kolonel Pnb Anton "Sioux" Palaguna, Letkol Laut (P) Romi Habe Putra, dan Kombes Dr. Ahrie Sonta Nasution.

JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti (AM) Putranto menanggapi perihal empat ajudan Presiden Prabowo Subianto . AM Putranto menjelaskan bahwa saat ini keempat ajudan masih dalam proses penataran di Kementerian Sekretariat Negara .

"Masih. Dia masih di Setneg, masih proses. Namanya proses sosialisasi dan apa ya namanya orang baru kerja kan, kan biasanya setiap orang mau kerja itu ada penataran-penataran," kata AM Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

AM Putranto mengatakan bahwa proses penataran menjadi bagian dari sosialisasi keempat ajudan. Meski begitu, dirinya menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Prabowo.

"Semua itu keputusan beliau. Kan itu udah aturan SOP yang harus dilakukan," jelasnya.

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kementerian dan lembaga pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi surat edaran tersebut dikutip pada Kamis (26/12/2024).

Berikut isi kebijakan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kementerian dan lembaga pemerintah:

1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Rl yang hasil kongkritnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah.

2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral: Sesuai permohonan.
b. Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia Penelitian/Pengumandahan/Detasering: Sesuai permohonan.
c. Misi olahraga: Sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.
d. Kunjungan Presiden/Wakil Presiden: Sesuai arahan Presiden Rl melalui Menteri Luar Negeri.
e. Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
f. Misi Kemanusiaan: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
g. Forum lnternasional Lintas Kementerian/Lembaga: Sesuai rekomendasi instansi penjuru.
h. Pembinaan/Pengawasan/inspeksil/Factory Acceptance Test: 3 orang.
i. Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan: 4 orang.
j. Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi lnvestasi: 5 orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas
k. Pelatihan/Training/Studi Tiru: 10 orang.
l. Studi Banding/Benchmarking/Seminar/Simposium/Workshop/Konferensi: 3 orang.
m. Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, lnternasional/Penjajakan kerja sama: 5 orang, dalam hal bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi
n.Seremonial/Penganugerahan/Penghargaan/Penandatanganan: 3 orang

4. PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara, dengan prosedur:
a. Permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rencana tanggal keberangkatan;
b. Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen:
1) Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi mengenai urgensi
kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan;
2) konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal/agenda kegiatan/ rundown yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri;
3) korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik lndonesia pada negara yang dituju;
4) keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PLDN yang dibiayai:
i) sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi; dan
ii) sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor;
5) rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan lndonesia; dan
6) perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti
pendidikan gelar.

c. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para MenteriA/akil Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan
dengan:
1) permohonan persetujuan Tim pendamping substansi maupun nonsubstansi.
2) permohonan persetujuan Menteri Ad lnterim, khusus bagi penugasan
PDLN Menteri.
d. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
kepulangan.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan
pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," bunyi kebijakan tersebut.

JAKARTA - Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Sekretariat Lembaga Kepresidenan berlangsung meriah. Peringatan HUT Korpri kali ini mengusung tema "Korpri untuk Indonesia".

Rangkaian kegiatan HUT Korpri dilaksanakan sejak Oktober hingga 29 November 2024 ini diramaikan dengan bermacam kompetisi di antaranya, tenis lapangan, tenis meja, badminton, futsal, senam aerobic, volley, basket, catur, karaoke, dan fotografi.

Perlombaan tersebut diselenggarakan di seluruh satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Lingkungan Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

Dihadiri oleh kurang lebih 2.500 peserta yang merupakan pegawai maupun karyawan di seluruh lingkungan kerja Sekretariat Lembaga Kepresidenan, kegiatan ini dimulai dengan senam aerobik dan jalan santai kemudian dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu santunan anak yatim, pengumuman pemenang lomba, dan penyerahan piala juara umum.

Sebagai Satuan Kerja Kemensetneg, BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) tidak hanya turut berpartisipasi dalam setiap lomba namun sekaligus menjadi ruan rumah di acara puncak tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Direksi PPK Kemayoran, PPK Gelora Bung Karno, dan TMII serta segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kemensetneg.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan harapannya kepada para anggota Korpri di Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

"Semoga ulang tahun kali ini, kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk selalu menjaga kekompakan, meningkatkan kinerja dan selamat kepada para pemenang lomba yang telah diselenggarakan oleh panitia semoga tahun-tahun berikutnya tidak sekadar olahraga tapi agar semuanya sehat dan naik satu level untuk berprestasi," ungkap Juri.

Tuan rumah penyelenggaraan HUT Korpri Lingkungan Kemenseteg Medi Kristianto menyampaikan apresiasinya kepada perayaan HUT Korpri yang digelar di salah satu unit bisnis PPK Kemayoran. Baginya pelaksanaan puncak acara di Golf Bandar Kemayoran merupakan wujud kawasan Kemayoran sebagai pusat berbagai kegiatan dan aktivitas menarik.

"Penyelenggaraan HUT Korpri ke-53 tidak lepas dari dukungan PPK Kemayoran kepada Setneg yang merupakan Satuan Kerja dari Setneg. Selain itu, Golf Bandar Kemayoran juga mempertimbangkan reputasinya sebagai salah satu lapangan golf terbaik di Jakarta sekaligus sebagai destinasi utama olahraga golf dengan lokasi strategis. Golf Bandar Kemayoran ini mudah diakses jadi ya cocok banget untuk aktivitas olahraga maupun aktivitas lainnya karena disini juga ada resto untuk berbagai event,? ungkap Medi.

PPK Kemayoran berharap dapat menjadi momen yang tidak hanya penting dalam hal pelayanan masyarakat, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh karyawan Kemensetneg.

Melalui kemeriahan HUT Korpri ini, PPK Kemayoran berharap dapat menjadi momen yang tidak hanya penting dalam hal pelayanan masyarakat, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh karyawan Kemensetneg.

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran adalah Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011.

BLU PPK Kemayoran bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran yang memiliki kawasan seluas 450 hektare yang terdiri dari Blok A (Hunian), Blok B (Perkantoran), Blok C (Niaga), dan Blok D (Ruang Hijau), PPK Kemayoran bersama dengan mitra bisnis dan investor terus menerus melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut telah sepakat dengan Komisi XIII DPR bakal menindaklanjuti penambahan fasilitas bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

"Jadi tadi menjadi kesepakatan kita bersama antara Setneg dan Komisi XIII untuk tindak lanjuti coba kita memikirkan untuk memberikan penghargaan yang dirasa lebih layaklah," kata Prasetyo, Sabtu (16/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, pemberian tambahan fasilitas bagi mantan presiden dan wapres bukan dinilai kurang. Namun, penambahan fasilitas sebagai bentuk apresiasi kepada para mantan presiden dan wapres karena sudah mendarmabaktikan hidupnya untuk negara.

"Ya macam macam lah nanti kita pelajari semua. Kalau berkenaan dengan masalah apresiasi dalam bentuk rumah kan sudah ya. Mungkin yang lain lain yang perlu kita fikirkan untuk memberikan apresiasi kepada beliau beliau. Semangatnya itu," jelasnya.

Prasetyo mengatakan, beberapa hal yang akan menjadi perbaikan terkait fasilitas mantan presiden dan wapres di antaranya dana pensiun hingga pengamanan.

"Ya mungkin bisa dimulai dari misalnya berkenaan dengan masalah dana pensiun para mantan presiden dan wakil presiden. Kemudian dukungan pengamanan maupun kegiatan beliau saat sekarang meskipun sudah tidak menjadi presiden maupun wakil presiden. Saya kira itu," ungkapnya.