Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyebut Kementerian PANRB siap berkolaborasi dalam penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“KPK ini punya peran sentral dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Kementerian PANRB siap memberikan masukan dan dukungan sesuai dengan kewenangan kami untuk memastikan KPK dapat menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Rini saat menerima audiensi pimpinan KPK di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/5).

Kementerian PANRB sebagai penggerak reformasi birokrasi di Indonesia juga turut ambil andil dalam pencegahan penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran di kalangan birokrasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi dan pencegahan kebocoran anggaran.

Dia mengungkapkan pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi. Pemerintah memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Komitmen kuat pemerintahan dalam memerangi korupsi tertuang dalam Astacita yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas dukungan yang diberikan pada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Semoga sinergi yang kuat antara KPK dan Kementerian PANRB terus terjalin dengan baik agar pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien,” pungkas Setyo.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa fokus utama Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 adalah percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur demi mewujudkan birokrasi kelas dunia pada 2045.

Dia menyebut GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia, dengan visi utama adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” kata Rini saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis reformasi birokrasi yaitu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik

SAKP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung outcome bersama.

Pemerintah juga melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada, yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola.

Dia mengatakan transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.

“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Kementerian PANRB juga memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB 2024.

Ia berharap pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Rini.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto melaporkan capaian reformasi birokrasi yang merupakan hasil evaluasi RB sepanjang tahun 2024.

Pada 2024, Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi RB pada 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.

Dirinya menyampaikan kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.

“Kami mendorong instansi dengan capaian indeks RB di atas rata-rata untuk membagikan praktik terbaiknya. Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi Reformasi Birokrasi, dan mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” pungkas Erwan.

Berikut instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB Tahun 2024:

Pemerintah Provinsi Terbaik
1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Setiap Wilayah
1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya
2. Pemerintah Daerah Kota Denpasar
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Pemerintah Daerah Kota Padang
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun.

Capaian ini diraih melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, sebagai bentuk nyata orientasi hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita berhasil mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban,” kata Rini dalam Rakor Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sebatas administratif, namun telah berdampak nyata pada efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Dia menekankan bahwa birokrasi harus terus bertransformasi dari sekadar prosedural menjadi birokrasi berdampak atau impactful bureaucracy yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Birokrasi berdampak bukan hanya tentang laporan kinerja yang baik, tapi tentang perubahan yang dirasakan masyarakat, layanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan anggaran yang tidak sia-sia,” ujarnya.

Rini juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas instansi dan pendekatan lintas sektor untuk mencapai hasil bersama.

Ia mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus memperbaiki tata kelola dengan mengedepankan hasil yang terukur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan bahwa peranan strategis reformasi birokrasi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mengarahkan pada pentingnya pengukuran kinerja organisasi melalui indeks reformasi birokrasi.

"Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2024 berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian isu-isu tematik pada pemerintah daerah, sehingga Kementerian PANRB selaku koordinator dan orkestrator pelaksana RB mendorong K/L meso untuk dapat secara masif melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembinaan masing-masing K/L meso," ungkap Erwan.

Ia berharap hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada masing-masing instansi pemerintah tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga capaian positif reformasi birokrasi benar-benar mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di instansi pemerintah, mendorong efisiensi anggaran, dan menurunkan angka korupsi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik PNS maupun PPPK dilakukan percepatan jadwal. ASN diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menekankan bahwa, pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak para calon abdi negara.

"Pak Presiden mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama pengangkatan Calon ASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025," kata Prasetyo Hadi, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Prasetyo Hadi berharap, penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing Kementerian/Lembaga (KL) maupun pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait.

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar KL dan Pemda dapat memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

Berikutnya arahan ketiga, lanjut Prasetyo Hadi, Prabowo meminta agar KL maupun Pemda untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen. Untuk itu, dipesankan agar KL dan pemda terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN RI.

"Tetap tenang dan percaya pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak-hak saudara sekalian," ujarnya.

Sementara itu Menteri PANRB, Rini Widyantini mengatakan hal-hal menyangkut kebijakan CASN ini dilakukan dalam rangka mendorong pelayanan yang optimal dan manfaat yang lebih luas ke masyarakat. Ia menegaskan, pihaknya juga akan memfasilitasi pengangkatan selama KL dan Pemda sudah menunjukkan kesiapannya.

"Semoga mengurangi kekhawatiran ketidakpastian mereka yang sudah lulus CASN," ujar Rini, dalam kesempatan yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB berkomitmen untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, namun diperlukan adanya identifikasi kebutuhan dari organisasi terkait.

Hal itu disampaikan Rini saat bertemu dengan jajaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut Rini, transformasi tata kelola organisasi membutuhkan perencanaan yang matang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap lembaga pemerintah diharapkan dapat menyusun daftar prioritas dan desain tata kelola.

"Kita perlu kenali secara komprehensif berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas LPSK sehingga dapat ditentukan dukungan yang sesuai baik terkait tata kelola maupun organisasi," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pada prinsipnya Kementerian PANRB siap memberikan dukungan penataan proses bisnis dan penguatan kelembagaan agar setiap instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam penguatan kinerja organisasi dan pembangunan nasional.

"Organisasi adalah alat melaksanakan peran dan strategi, tentunya jika perlu ada perubahan kelembagaan kami akan support sejalan dengan dinamika dan koridor peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Rini menjelaskan bahwa efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo menjadi momentum bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Dengan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif, organisasi didorong untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memastikan pencapaian target secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki pekerjaan besar dalam pelindungan dan pemenuhan hak asasi korban untuk mendukung proses peradilan.

"Penguatan kelembagaan LPSK dibutuhkan dengan dinamika tuntutan yang ada," ujar Achmadi.

LPSK merupakan lembaga yang dimandatkan untuk menangani, memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Lembaga ini melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menyiapkan, menentukan, dan memberikan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun tanggung jawabnya kepada publik.

Topik lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penguatan sumber daya manusia aparatur LPSK serta dukungan antar-lembaga untuk mengoptimalkan kinerja LPSK.

Achmadi kemudian mengungkapkan apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian PANRB untuk LPSK selama ini.

Ia berharap peran LPSK akan semakin kuat sehingga memberikan warisan manfaat baik untuk internal maupun bagi masyarakat.

"Tentu harapannya bukan hanya legasi LPSK, tetapi legasi kita semua dalam rangka pemberian pelindungan pemohonan hak asasi manusia saksi dan korban," ujarnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengenang sosok Komjen Pol. (Purn) Syafruddin yang pernah menjabat sebagai Menteri PANRB periode 2018-2019.

Dia mengungkapkan pada era Menteri Syafruddin diterbitkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui PP Nomor 49 Tahun 2018, dan penilaian kinerja PNS melalui PP Nomor 30 Tahun 2019.

"Selama menjabat sebagai Menteri PANRB, sejumlah hubungan bilateral antar-negara dilakukannya, terutama untuk pengembangan SDM aparatur," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pensiunan jenderal bintang tiga itu banyak memberi kontribusi melewati tantangan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pengelolaan sistem pemerintahan yang tegas. Hal tersebut diwujudkan lewat komunikasi, konsolidasi, koordinasi, dan kerja sama di tingkat nasional, regional, bahkan global.

Pada saat yang bersamaan, Syafruddin ditunjuk sebagai Ketua Kontingen atau Chief de Mission tim Indonesia di Asian Games 2018 yang dihelat di Jakarta dan Palembang. Ia sukses membawa kontingen Indonesia meraih prestasi dengan berada di posisi empat besar.

Hal ini merupakan pencapaian tertinggi kontingen Indonesia dalam event olahraga terbesar di Asia.

Dari sisi lain, Syafruddin merupakan sosok yang sangat peduli dengan kemajuan peradaban Muslim di Indonesia. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Rini beserta keluarga besar Kementerian PANRB turut berbelasungkawa atas kepergian Syafruddin pada Kamis (20/2) pukul 18.15 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Syaf selama ini. Selamat jalan, Pak Syaf, jasamu selalu kami kenang," ungkapnya.

Syafruddin terpilih menjadi Menteri PANRB sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019. Dia adalah pensiunan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Polri pada tahun 2016 hingga 2018.

Pada tanggal 14 Agustus 2018, Asman Abnur mengundurkan diri dari jabatan Menteri PANRB dan sebagai penggantinya Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri PANRB yang baru.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melantik tujuh orang Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan tiga orang Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkup Kementerian PANRB.

Dia berharap para pejabat ini dapat mengemban tanggung jawab yang diiringi dengan komitmen yang kuat, prinsip integritas yang kokoh, serta semangat inovasi untuk mendorong reformasi birokrasi.

"Jabatan ini bukan sekadar posisi, tetapi sebuah kepercayaan yang menuntut kontribusi nyata untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Gunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rini juga menekankan pentingnya peran Kementerian PANRB sebagai bagian dari strategic triangle bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kementerian PANRB sendiri harus memastikan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif dan terintegrasi.

“Maka dari itu, sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan lebih baik. Saya berharap Bapak dan Ibu lebih meningkatkan kolaborasi yang erat, tidak hanya antar kedeputian, namun juga paguyuban, serta Kementerian/Lembaga lain. Karena kita punya program dan outcome bersama yang harus kita selesaikan pada lima tahun mendatang," jelasnya.

Selain itu, dirinya menegaskan pentingnya mengoptimalkan momentum untuk hasil kinerja yang maksimal.

“Ini adalah awal dari kabinet baru, jadi sebenarnya momentum ini tidak muncul setiap tahun. Kita bisa memaksimalkan masa ini untuk mencari terobosan yang membawa manfaat positif. Berikan juga keleluasaan kepada para tim di lingkungan Bapak dan Ibu untuk terus berinovasi dalam mencapai kinerja yang lebih optimal,” tutur Rini.

Adapun pejabat yang dilantik hari ini adalah Reni Suzana sebagai Sekretaris Kementerian PANRB; Erwan Agus Purwanto sebagai Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan; Otok Kuswandaru sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik.

kemudian, Nanik Murwati sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; Aba Subagja sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; Abdul Hakim sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja; Cahyono Tri Birowo sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara;

Selanjutnya, Sri Rejeki Nawangsasih sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama; serta Budi Prawira dan Kamaruddin sebagai Analis Kebijakan Utama.

Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian PANRB untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Menteri Rini juga mengingatkan bahwa setiap amanah yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

"Selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Jadikan jabatan ini sebagai peluang untuk membawa perubahan yang berarti dan memastikan program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kami sudah ditagih terus oleh DPR untuk mendigitalisasi manajemen ASN kita, termasuk RPP tentang Manajemen ASN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Sekarang ini untuk RPP Manajemen ASN-nya itu sudah di Setneg. Mudah-mudahan bisa diselesaikan,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Aba menjelaskan bahwa RPP Manajemen ASN merupakan salah satu dari 24 mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang harus diwujudkan dalam kurun waktu satu tahun sejak diundangkan.

“Kami sudah ditagih terus oleh DPR untuk mendigitalisasi manajemen ASN kita, termasuk RPP tentang Manajemen ASN,” ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa beberapa hal yang diatur dalam RPP Manajemen ASN adalah perencanaan sampai dengan pemberhentian ASN.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pengaturan cuti yang dibayar turut diatur dalam RPP tersebut.

“Orang begitu cuti dipertimbangkan untuk dibayar uang cutinya, misalnya gitu ya. Kalau yang cutinya 12 hari dibayar gitu ya, tetapi kalau yang enggak, ya mungkin enggak. Akan tetapi, jangan sampai ketika enggak punya duit, ah cuti ah biar dibayar,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penyelesaian tenaga non-ASN juga turut diatur dalam RPP Manajemen ASN.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi capaian reformasi birokrasi Ombudsman RI pada 2023 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami ucapkan selamat karena nilai reformasi birokrasinya sudah mulai naik. Selamat Ketua Ombudsman atas kinerjanya. Mudah-mudahan ke depan akan terus meningkat kinerjanya, dan semakin berdampak untuk rakyat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dan puncaknya pada 2023 yang berada pada kategori BB atau sangat baik, serta lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga.

Selain itu, Rini menilai Ombudsman RI sukses mendorong akuntabilitas kinerja yang terus mengalami perkembangan positif. Pada 2023, kata dia, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Ombudsman RI berada pada kategori B.

"Ombudsman RI perlu meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan implementasi SAKIP, dan reformasi birokrasi untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja tersebut merupakan bukti nyata lembaganya berupaya untuk menjadi instansi yang lebih baik

Namun, dia mengatakan agar lembaganya ke depan tidak hanya mempertahankan kinerja, tetapi juga meningkatkan pelayanannya.

"Kami tidak boleh berpaku pada nilai. Nilai hanyalah angka. Kami harus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Jika pelayanan sudah bagus, maka otomatis nilai akan ikut naik juga," tuturnya.

Selain membahas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, pertemuan Kementerian PANRB dengan Ombudsman RI juga membahas mengenai Zona Integritas (ZI).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup.

"Perlu mengingat adanya kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dengan membentuk jabatan administrasi pada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan pertimbangan kebutuhan dan fungsi otorisasi yang dilakukan dalam bidang penegakan hukum terkait lingkungan hidup,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Rini saat menerima audiensi Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Menurut Rini, kementerian yang dipecah dari kabinet sebelumnya harus bisa bekerja secara optimal untuk mencapai target nasional.

Selain itu, kecepatan dan ketepatan untuk eksekusi program juga menjadi poin utama.

Rini mengingatkan eksekusi program harus bisa dilakukan dengan kelembagaan yang minim tapi berfungsi dengan baik. Pada pertemuan itu, salah satu yang menjadi fokus adalah penegakan hukum.

"Pada prinsipnya, penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Lingkungan Hidup memperhatikan efisiensi dan efektivitas," ujarnya.

Namun, Rini mengatakan bahwa jajarannya terbuka dengan segala masukan terkait dinamika organisasi. Evaluasi kelembagaan bisa dilakukan setelah program-program berjalan.

Organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

Pada pertemuan itu, hadir pula Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024