Hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2024 telah diumumkan. Untuk mengeceknya, berikut ini link dan cara cek pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024.

Jadwal pengumuman hasil CPNS Kemenkumham 2024 tertuang dalam surat Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-323 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan surat tersebut, hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024 diumumkan mulai tanggal 5-12 Januari 2025.

Nah untuk mengetahui hasil pengumuman CPNS Kemenkumham 2024, berikut detikSulsel menyajikan link dan tata cara aksesnya. Simak, yuk!

Link dan Cara Akses Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024

Pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024 akan dirilis melalui 2 website resmi. Yakni, melalui SSCASN BKN dan laman Kemenkumam. Berikut ini cara ceknya di masing-masing website:

1. Panduan Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 Melalui SSCASN

Berikut panduan yang bisa diikuti detikers untuk melihat pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024:

• Masuk ke website resmi SSCASN BKN melalui link https://sscasn.bkn.go.id/;
• Pilih menu "Masuk", kemudian login dengan menggunakan akun yang telah terdaftar;
• Setelah itu, peserta dapat memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password;
• Selanjutnya, masukkan kode Captcha untuk verifikasi;
• Klik menu "Masuk";
• Setelah berhasil masuk, layar akan menampilkan resume pendaftaran peserta;
• Silakan gulir laman ke bawah untuk menemukan hasil pengumuman kelulusan CPNS Kemenkumham 2024.

2. Cara Cek Pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 Melalui Website Resminya

• Silakan mengunjungi website resmi Kemenkumham dengan mengklik link https://casn.kemenkumham.go.id/;
• Setelah masuk, pilih garis tiga di pojok kanan atas website;
• Kemudian, pilih menu "Seleksi CPNS";
• Gulir laman ke bawah sampai menemukan "Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)", lalu klik untuk masuk pada laman selanjutnya;
• Setelah masuk, peserta dapat melihat file beserta deskripsi filenya. Bagi detikers yang ingin melihat informasi terkait pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB, seperti arti kode pengumuman dan jadwal masa sanggah dapat mengklik "File Pengumuman" yang berwarna merah;
• Sementara peserta yang ingin langsung melihat lampiran hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024 dapat mengklik "File Lampiran" yang berwarna merah.
• Setelah lampiran terbuka, silakan untuk mencari nama peserta masing-masing. Apabila dinyatakan lulus, pada kolom keterangan kelulusan akan tertera kode 'P/L'.

Sementara itu, bagi detikers yang sedang mengalami error saat ingin mengunduh lampiran pengumuman hasil CPNS Kemenkumham 2024, bisa terus menunggu dan mencoba hingga berhasil. Sebab, saat ini terlalu banyak pengguna yang telah melihat atau mendownload file tersebut.

Berdasarkan informasi pada google drive yang dibagikan Kemenkumham, bisa saja butuh waktu hingga 24 jam agar file dapat dilihat atau didownload. Jika file tetap tidak dapat diakses setelah 24 jam, maka peserta dapat langsung menghubungi administrator domain masing-masing.

Kode Pengumuman Hasil CPNS Kemenkumham 2024

Penting juga bagi detikers untuk mengetahui arti kode yang digunakan dalam pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024. Untuk itu, berikut arti kode dalam pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 yakni:

• Kode "P/L" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi pengadaan CPNS;
• Kode "P/L-U1" adalah peserta yang dinyatakan LULUS seleksi pengadaan CPNS setelah optimalisasi kebutuhan umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
• Kode "TL" adalah peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS seleksi pengadaan CPNS karena tidak memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan masing-masing
  jabatan;
• Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh panitia seleksi Kemenkumham maupun panitia seleksi nasional;
• Kode "TMS-1" adalah Peserta yang dinyatakan GUGUR dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan oleh panitia seleksi Kemenkumham maupun panitia seleksi nasional.

Masa Sanggah CPNS Kemenkumham 2024

Masa sanggah adalah periode yang diberikan kepada peserta untuk mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap hasil seleksi CPNS. Masa sanggah ini berlangsung selama 3 hari, yakni pada 13-15 Januari 2025.

Sanggahan hasil seleksi dapat diajukan peserta jika merasa nilai SKD atau SKB, baik Computer Assisted Test (CAT) maupun non-CAT, tidak sesuai. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai yang tertera pada sertifikat SKD maupun SKB dengan nilai yang diumumkan pada hasil akhir.

Nah, berikut ini cara mengajukan sanggahan atas hasil seleksi CPNS Kemenkumham 2024:

• Silakan mengunjungi website resmi SSCASN dengan mengklik link https://sscasn.bkn.go.id/;
• Setelah itu, login dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;
• Nantinya laman akan menampilkan resume pendaftaran;
• Scroll laman ke bawah hingga menemukan tombol "Ajukan Sanggah";
• Setelah itu, form sanggah akan ditampilkan;
• Peserta kemudian dapat mengetik alasan sanggah dari hasil seleksi pada kolom yang ditampilkan;
• Jika telah selesai, klik "Akhiri Proses Sanggah", lalu pilih "Iya";
• Setelah selesai, peserta dapat menunggu hasil jawab sanggah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Link Unduh Pengumuman Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024

Jika detikers ingin memiliki file PDF seputar informasi pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 dapat mengunduhnya melalui link di bawah ini:

===>Link PDF Surat Pengumuman CPNS Kemenkuman 2024

Jadwal Seleksi CPNS 2024 Usai Pengumuman Hasil

Meskipun pengumuman CPNS Kemenkumham 2024 telah selesai, namun masih terdapat sejumlah tahap yang harus dilewati peserta. Jadwal ini masih mengacu pada Pengumuman Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KP.02.01-323.

• Berikut ini rincian jadwal sisa tahapan CPNS 2024:
• Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025;
• Masa Sanggah: 13-15 Januari 2025;
• Jawab Sanggah: 13-19 Januari 2025;
• Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15-20 Januari 2025;
• Pengumuman Pasca Sanggah: 16-22 Januari 2025;
• Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025;
• Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025.

Nah itulah tadi informasi lengkap tentang pengumuman hasil akhir CPNS Kemenkumham 2024. Semoga bermanfaat ya, detikers!

Video: Momen Warga di Gorontalo Panik Ada Ular Kobra 2 Meter Masuk Rumah

Video: Momen Warga di Gorontalo Panik Ada Ular Kobra 2 Meter Masuk Rumah

KUPANG, iNewsSumba.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT), Silvester Sili Laba, memaparkan pencapaian kinerja tahun 2024 sekaligus membahas perubahan struktural yang akan dihadapi Kementerian Hukum dan HAM RI. Paparan tersebut disampaikan pada Jumat (20/12/2024).

Silvester menjelaskan bahwa Kemenkumham kini dibagi menjadi tiga kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga kementerian ini akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Implikasi langsungnya, pada tahun 2025, nama Kanwil Kemenkumham NTT akan diubah menjadi Kanwil Kementerian Hukum NTT.

Pada 2024, Kanwil Kemenkumham NTT mengelola anggaran sebesar Rp 230,19 miliar. Hingga 19 Desember 2024, sebesar 92,38 persen dari anggaran tersebut telah terealisasi untuk mendukung berbagai program pembangunan hukum dan HAM di wilayah tersebut.

Dalam memberikan akses hukum, Kanwil berhasil menangani 376 permohonan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Dari total tersebut, 317 merupakan kasus litigasi, yang mencakup 43 kasus perdata dan 274 kasus pidana. Sementara itu, pada non-litigasi, ada 59 kegiatan yang melibatkan penyusunan dokumen hukum, mediasi, konsultasi, hingga penyuluhan hukum.

Kanwil juga memainkan peran penting dalam pengharmonisasian 145 produk hukum daerah, mencakup rancangan peraturan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Selain itu, komitmen terhadap perlindungan kekayaan intelektual (KI) diwujudkan melalui pengurusan berbagai permohonan, seperti hak cipta, merek, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.

Di bidang administrasi hukum, Kanwil mencatat keberhasilan seperti pelantikan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dan pengesahan sertifikat Apostille. Sebanyak 128 sertifikat Apostille dicetak sepanjang tahun, memperkuat layanan administrasi hukum internasional.

Kanwil juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan hukum dan HAM melalui evaluasi kebijakan dan analisis strategi, seperti tinjauan terhadap peraturan tentang pendaftaran merek. Selain itu, analisis terkait tantangan lapas dalam menangani kasus pelarian narapidana turut menjadi perhatian utama.

"Melalui langkah-langkah ini, kami berupaya terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan mendukung transisi Kementerian Hukum dan HAM menuju format baru di tahun depan," ungkap Silvester.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH Umsida) dan Majelis Hukum dan HAM PWM Jatim, menggelar Refleksi Akhir Tahun. Acara ini bertema Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Acara yang dihadiri lebih dari 700 peserta di Auditorium KH Ahmad Dahlan GKB 2 Kampus 1 Umsida, Ahad (15/12/2024). Narasumber menghadirkan empat pakar hukum. Salah satunya Prof Dr Otto Hasibuan SH MM, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Otto mengungkap prospek dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia, dengan menyoroti Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki prioritas jelas.

"Pemerintah sekarang memiliki Asta Cita yang sangat spesifik, terutama dalam memperkokoh demokrasi dan Hak Asasi Manusia. HAM menjadi prioritas utama, yang tercermin dalam komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi," kata Prof Otto di UMSIDA, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, Prof Otto menjelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi masalah narkoba dan korupsi, yang menjadi perhatian utama dalam tugasnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga menekankan pentingnya paradigma baru dalam penegakan hukum, di mana lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi rehabilitasi tahanan agar bisa kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Di dalam penjara, sebagian besar tahanan terlibat kasus narkoba. Tanpa rehabilitasi yang baik, mereka akan semakin parah. Ini adalah tantangan kita dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah," paparnya.

Prof Otto juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan teori-teori yang diajarkan di kampus menjadi solusi nyata bagi permasalahan sosial. Ia berharap Umsida sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, dapat terus berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Dalam acara yang sama, Rektor Umsida, Dr Hidayatullah menyatakan kebanggaannya atas kehadiran tokoh penting nasional tersebut. "Kehadiran Wamenko Otto Hasibuan ini menjadi kehormatan bagi kami dan semoga memberi energi positif bagi kami untuk terus berkembang," ujar Dr Hidayatullah.

Sejak Maret 2024, Umsida telah berstatus sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional dan berencana menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN. Rektor berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat kultur akademik di Umsida, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin meminta masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama demi terciptanya situasi yang kondusif.

Menurut Mugiyanto, Indonesia merupakan negara yang terdiri bangsa yang majemuk. Dia menilai Keberagaman itu telah menjadi unsur yang menguatkan sikap toleransi antara umat beragama di seluruh wilayah.

"Kekuatan keragaman tersebut telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan ramah, the smiling country," kata mantan aktivis 98 itu di Jakarta, Jumat.

Mugiyanto pun tidak menampik banyak gelombang konflik antar suku ras dan agam yang telah dilalui bangsa hingga saat ini.

Namun demikian, dia meyakini dengan sikap toleransi yang kuat, konflik-konflik tersebut dapat dihindari.

Pihaknya juga akan tetap berupaya agar konflik tersebut tidak terulang dengan cara membuat program yang bertujuan melindungi hak masyarakat dalam memeluk kepercayaan dan beribadah.

Upaya tersebut menurut Mugiyanto juga sejalan dengan misi Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Melalui misi kedelapan dalam Asta Cita tersebut yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan agama dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," kata Mugiyanto.

Dirinya juga memastikan seluruh program kerja Kementerian HAM akan selaras dengan program Asta Cita yang Prabowo.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dapat meningkatkan fokus para menteri untuk menangani bidang masing-masing.

"Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus," ucap Yusril dalam acara penyambutan menteri dan wakil menteri kabinet baru di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin.

Yusril mengenang likuidasi kementerian yang menangani HAM pada masa Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang saat itu bernama Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia, dengan Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan.

"Saya menyadari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun memimpin Departemen terbesar di dalam kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu," ucap Yusril.

Menurut dia, hal tersebut berat untuk dilakukan. Terlebih, bidang-bidang yang diurus nyaris tidak berhubungan antara yang satu dengan lainnya.

Yusril mencontohkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

"Itu tidak ada nyambung-nya satu dengan yang lain, tapi bernaung di satu kementerian yang sangat besar," kata Yusril.

Oleh karena itu, menurut dia, pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang berdiri sendiri, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, merupakan langkah strategis.

"Itu suatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh presiden baru kita, yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu," ujar Yusril.

Yusril Ihza merupakan salah satu dari 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 yang dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Yusril Ihza Mahendra akan fokus memperkuat pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

"Fokus-nya pada pembangunan hukum dan penegakan hukum," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Yusril menyampaikan pembangunan hukum sudah diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pemerintah harus mempunyai suatu badan legislasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan dia sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPR RI seminggu yang lalu. Ia menyebutkan, setelah dilantik sebagai Menkumham, ada kemungkinan pimpinan DPR RI akan menandatangani persetujuannya.

"Sudah, sudah lama kami ajukan (mundur dari DPR), tapi kemungkinan karena hari ini dilantik, jadi otomatis hari ini mungkin ditandatangani oleh pimpinan DPR, tapi saya sudah mengajukannya itu sudah seminggu yang lalu," ujar Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Supratman mengatakan besok akan serah terima jabatan (sertijab) dengan eks Menkumham Yasonna Laoly. Agenda Sertijab diagendakan pagi hari.

"Besok akan kami serah terima dengan menteri yang lama, sertijabnya besok di Kumham. Saya belum tahu, saya belum tahu jam berapa, mungkin pagi," kata Supratman.

Adapun ia ingin melaksanakan sederet prioritas di dua bulan kepemimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Supratman mengaku bakal mengharmoniskan lembaga permasyarakatan hingga pembenahan di kontrol imigrasi.

"Pertama masih banyak tugas-tugas yang ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM, terutama di pembahasan undang-undang. Kemudian, masih banyak harmonisasi yang kita lakukan, juga terkait dengan administrasi hukum di Dirjen AHU, juga pembenahan-pembenahan juga akan kita kontrol di imigrasi, dan juga di lembaga pemasyarakatan," imbuhnya.