Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI Mugiyanto menegaskan pentingnya HAM sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.

"Aparatur sipil negara (ASN) adalah garda terdepan dalam mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang berperspektif HAM," kata Mugiyanto saat memberikan penguatan kapasitas HAM kepada seluruh ASN jajaran Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang juga diikuti secara hybrid di seluruh Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

Oleh karena itu, kata dia, kapasitas dan kesadaran akan prinsip HAM harus menjadi bagian integral dari kompetensi setiap aparatur negara.

Ia menyampaikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga peran strategis ASN sangat diperlukan.

Wamenham juga menyoroti urgensi penguatan kapasitas HAM bagi ASN dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip dan norma HAM, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan kerja.

Selain itu, kata dia, untuk membangun budaya pelayanan publik yang inklusif, adil, dan menghormati martabat manusia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan prinsip "good governance".

Ia menekankan seluruh layanan publik, khususnya di Kementerian Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bebas dari diskriminasi, dan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif.

“Semua jajaran, khususnya para penjabat harus mengakselerasikan 10 prinsip HAM dalam layanan publik, utamanya prinsip partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham Sulteng Mangatas mengatakan kegiatan ini memberikan motivasi dan arah kebijakan yang lebih jelas dalam mewujudkan pelayanan berbasis HAM.

“Kami di Kanwil Kementerian HAM Sulteng berkomitmen memperkuat literasi dan praktik HAM di seluruh satuan kerja," ujarnya.

Menurut dia, pesan Wamenham menjadi pengingat bahwa pelayanan bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulteng Rakhmat Renaldy, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas HAM di lingkungan ASN adalah bagian dari upaya berkelanjutan membangun kepercayaan publik.

“Kami telah, dan akan terus, menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek layanan hukum dan administrasi kami. Baik di layanan pemasyarakatan, keimigrasian, maupun pelayanan hukum lainnya, prinsip non-diskriminatif dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi etos kerja,” ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan melaksanakan prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tatura, Palu, pada Kamis pagi (23/01/2025). Peringatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan refleksi atas perjalanan panjang institusi Imigrasi Indonesia yang kini telah berusia 75 tahun.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulteng, Arief Hazairin Satoto, dan dihadiri oleh jajaran pejabat manajerial dan non-manajerial dari Ditjen Imigrasi, Pemasyarakatan, serta Kanwil Kemenkum Sulteng. Dalam acara tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun.

Meski kini berada dalam satu naungan kementerian yang lebih luas, prosesi tabur bunga ini tetap menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sopian menyampaikan, “Prosesi ini menjadi sejarah bagi kami semua, Insan Pengayoman, bukan hanya bagi jajaran Imigrasi, tetapi juga sebagai refleksi perjalanan bangsa Indonesia yang penuh dengan perjuangan.”

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, juga menyampaikan bahwa peringatan HBI ke-75 bukan hanya sekadar merayakan perjalanan institusi Imigrasi, namun juga sebagai pengingat akan pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan. “Tabur bunga ini adalah simbol penghormatan kami kepada para pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia,” ujar Rakhmat.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan doa bersama untuk mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului. Doa bersama ini menjadi simbol pengharapan bagi seluruh jajaran Kemenkum, Ditjen Imigrasi, dan Pemasyarakatan Sulteng untuk terus mengabdi pada bangsa dan negara melalui pelayanan publik dan penegakan hukum yang lebih baik di bidang keimigrasian.

Peringatan HBI ke-75 yang mengusung tema “Transformasi Keimigrasian Menuju Indonesia Emas 2045” diharapkan dapat memotivasi seluruh insan Kemenkum Sulteng untuk terus meneladani semangat juang para pahlawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional dan menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Editor : Jemmy Hendrik

PALU, iNewsPalu.id – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Manusia (Kemenkum) Sulawesi Tengah turut serta dalam Rapat Koordinasi yang membahas Penilaian dan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara periodik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual pada Jumat (9/1) pukul 10.00 WITA melalui Zoom, yang berlangsung di Aula Kebangsaan.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenkum Sulawesi Tengah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta Kepala Bidang Hukum, Reba Paputungan. Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya sinergi untuk mewujudkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Menurutnya, pembangunan budaya hukum adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi dalam penegakan hukum.

“Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang paham hukum dan berkontribusi pada penegakan hukum di tingkat desa,” ujar Rakhmat. Ia juga menambahkan bahwa kesuksesan program ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Indonesia.

BPHN dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan budaya hukum dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan hukum yang intensif. Mereka menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk memastikan desa dan kelurahan memenuhi empat dimensi indikator utama: akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi.

Sopian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, menambahkan bahwa penilaian untuk tahun 2025 akan lebih terstruktur dan periodik, guna menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel.

Rapat ini mempertegas komitmen untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pembangunan budaya hukum di masyarakat, dengan harapan semakin banyak desa dan kelurahan yang memenuhi kualifikasi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Tengah.

Editor : Jemmy Hendrik