JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) telah memulangkan lima narapidana kasus Bali Nine ke Australia. Lima tahanan tersebut diterbangkan dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Darwin, Australia pada Minggu (15/12/2024) pagi.

Adapun, lima tahanan yang dimaksud adalah, Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

Proses penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hadir perwakilan Indonesia, Dir Binapi Ditjen Pas, Erwedi Supriyatno; Dir Pamintel Ditjen Pas, Kombes Pol. Teguh Yuswardhie;

Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Suhendra; dan Kadiv Pas Bali, I Putu Murdiana dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali. RM Kristyo Nugroho.

Sementara dari Australia, yang mendampingi adalah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan, pada Pukul 10.35 WITA, rombongan lima orang narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

"Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, menerima informasi dari Chris Goldrick, salah satu petugas Kedubes Australia yang mendampingi di dalam pesawat rombongan narapidana 5 orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia," katanya.

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.

(akd/akd)

Kudus (ANTARA) - Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Janedri M Gaffar mengajak warga Kudus tidak hanya sekadar bisa menghafal teks Pancasila, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau Pancasila dalam tindakan.

"Nilai-nilai Pancasila hendaknya dijadikan acuan dasar yang diimplementasikan dalam tiga fungsi utama Pancasila," ujarnya saat menjadi pembicara dalam "Sarasehan Kebangsaan Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara" di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Di antaranya, kata dia, bisa dijadikan sebagai pandangan hidup, sehingga nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku warga negara Indonesia.

Pancasila, kata dia, juga berfungsi sebagai dasar negara, sehingga diaktualisasikan dalam wujud pasal-pasal UUD 1945 dan segenap peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran UUD 1945.

"Sementara dalam hal berfungsi sebagai ideologi negara, maka nilai-nilainya bisa diaktualisasikan dalam wujud prinsip dan norma acuan dasar dalam kebijakan pembangunan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

"Agar Pancasila selalu menemukan relevansi zaman dan tetap berakar pada masyarakat, maka Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, di mana nilai-nilai fundamental Pancasila bersifat permanen," ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, dalam praktik pelaksanaannya, baik dalam norma politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan dapat fleksibel sekaligus adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka harus bekerja atau hidup, living ideology, menjadi ideologi yang efektif dan mampu menggerakkan masyarakat untuk mencapai cita-cita nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus M. Fitrianto mengungkapkan sarasehan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa patriotisme dan rasa nasionalisme yang tinggi, menghayati dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

"Kami juga berharap bisa mewujudkan masyarakat kudus yang bersatu, kokoh, toleran, saling menghormati dan bergotong-royong," ujarnya.

Ia juga berharap dukungan masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi yaitu Pilkada 2024 agar dapat berjalan dengan aman, damai, partisipatif dan kondusif. Meskipun ada perbedaan pandangan politik, masyarakat juga tetap harus bersatu.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024