Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengakui kesulitan dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang kerap dijalani WNI di sana adalah menjadi admin situs judi online (judol).

"(Orang) Indonesia banyak yang berangkat ke Kamboja kemudian bekerja di tempat yang menurut (hukum) di Indonesia tidak diperbolehkan. Contoh, di tempat judi online," kata Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi Kamboja di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/5/2025).

Yuldi menjelaskan, kesulitan utama terletak pada tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Akibatnya, banyak WNI yang memilih transit terlebih dahulu ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.

"Kita itu tidak ada direct flight ke Kamboja. Sehingga, mereka yang berangkat ke Kamboja itu, ada yang ke Thailand dulu, ada yang ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia dulu. Karenanya, kami sulit mendeteksi (sejak) awal. Ujung-ujungnya, tujuannya ke Kamboja," jelas Yuldi.

Yuldi menyebut para WNI yang terlibat sindikat judi online umumnya tergiur tawaran gaji besar. Pada 2025, tercatat sudah ada 80 permohonan paspor yang ditolak karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Tidak ada konfirmasi dari sana (pemerintah Kamboja), tapi dari kami ada 80 pekerja (yang permohonan paspornya) ditolak," ujarnya.

Meski demikian, Yuldi menegaskan tidak semua WNI yang berangkat ke Kamboja terlibat dalam industri perjudian. Ada pula WNI yang bekerja secara legal.

Untuk mencegah lebih banyak WNI terlibat pekerjaan ilegal di luar negeri, Ditjen Imigrasi juga menjalankan program desa binaan. Melalui program ini, warga diberi pemahaman serta pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dengan desa binaan itu kami memberikan pemahaman dan bekal ataupun pelatihan. Sehingga pada saat mereka berangkat (ke luar negeri) sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk (diterapkan) di negara tujuan," jelas Yuldi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia dan delegasi Imigrasi Kamboja menggelar pertemuan bilateral di Nusa Dua. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kerja sama berbagi informasi, hingga pengadaan atase imigrasi.

Yuldi mengatakan, Kamboja merespons positif usulan tersebut. Keberadaan atase dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa inisiatif pemerintah menyiapkan naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara tepat sebab sepatutnya dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Inisiatif yang diambil oleh pemerintah ini tepat, bahkan seharusnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu," kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Sebab, kata dia, pemerintah telah melakukan transfer sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) yang terjerat kasus hukum di tanah air ke negara asalnya beberapa waktu lalu.

Dia lantas mencontohkan salah satu narapidana internasional yang dikembalikan ke negara asalnya ialah terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, yang dipulangkan pemerintah Indonesia ke Filipina.

"Juga beberapa terpidana mati yang dipindahkan ke negara-negara asalnya," ucapnya.

Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa pemindahan narapidana-narapidana tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, apabila tidak diatur dengan dengan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Dia pun mengatakan pemindahan narapidana antarnegara tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Lapas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang termaktub pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Permasyarakatan.

"Ayat (1), dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian; Ayat (2), ketentuan mengenai pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU," ujarnya.

Bahkan, kata dia, kehadiran RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sudah diingatkan pihaknya sebagai catatan rapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia menegaskan dukungan terhadap penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara segera rampung sehingga transfer narapidana yang dilakukan Kemenimipas memiliki payung hukum yang jelas.

"Kita mendukung agar inisiatif Kemenimipas ini segera dilaksanakan agar Kemenimipas yang menjadi leading sektor pelaksanaan pemindahan narapidana ini bisa melaksanakan tugas atas dasar regulasi hukum positif yang jelas," tuturnya.

Sebelumnya, Senin (10/3), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta.

Adapun Rabu (23/4), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan akan mengusulkan untuk memasukkan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memiliki usaha sebagai bagian dari kategori usaha mikro dalam rangka kebijakan afirmatif.

Ia mengatakan sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perkembangan UMKM di kalangan warga binaan, Kementerian UMKM akan memanfaatkan aplikasi Sapa UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memetakan, memverifikasi, dan memonitor kondisi serta status seluruh warga binaan yang memiliki usaha.

"Melalui sistem ini, kita bisa mengetahui secara terstruktur siapa saja pengusaha UMKM, termasuk binaan Kemenimipas. Hal ini juga akan mempermudah dalam menyalurkan program-program pemberdayaan," jelas Maman dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Maman menyebut Kementerian UMKM berencana membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk mengusulkan revisi Undang-Undang UMKM dan Kewirausahaan. Poin krusial dalam usulan ini adalah memasukkan warga binaan sebagai bagian dari kategori usaha mikro.

"Ini merupakan bentuk nyata perhatian kami terhadap warga binaan yang memiliki semangat wirausaha. Kami ingin mereka juga mendapat ruang dalam kebijakan pengembangan UMKM ke depan," ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kemenimipas dalam membina, mengembangkan, dan mendukung warga binaan agar tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri dan produktif.

Maman juga mengapresiasi ajang Indonesia Prison Product dan Art Festival (IPPA Fest) yang diselenggarakan oleh Kemenimipas. Menurutnya, ajang tersebut merupakan bukti nyata perubahan paradigma dalam memberdayakan warga binaan untuk terus berkarya dan berkontribusi melalui usaha mikro.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, menyatakan bahwa IPPA Fest adalah wujud upaya pihaknya dalam mendorong semangat UMKM di lembaga pemasyarakatan.

Ia berharap ajang itu dapat memberikan peluang kepada warga binaan agar bisa berkontribusi bagi sektor industri maupun kegiatan produktif lainnya. Ia juga berharap melalui kegiatan ini, warga binaan dapat menjadi individu yang lebih bermakna dan kembali berkontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan wirausaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusakambangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi berkelanjutan, terutama dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 pada tahun ini.

Agus saat ditemui usai pembukaan Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Jakarta, Senin, mengemukakan bahwa evaluasi berkelanjutan tersebut tidak hanya kepada warga binaan, tetapi juga pejabat pemasyarakatan.

"Kepada para pejabatnya sudah tegas kami sampaikan aturan. Kalau masih ada peredaran narkoba, kalau masih ada telepon genggam di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, risikonya adalah mereka akan dievaluasi," ujar Agus.

Sementara itu, terhadap warga binaan atau narapidana yang melanggar aturan, akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan tingkat risikonya.

"Artinya, proses evaluasi berkelanjutan tetap berjalan kepada mereka yang kedapatan masih masuk dalam peredaran narkoba, kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusakambangan," imbuhnya.

Menurut Agus, Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegas dan konsisten terhadap peraturan yang ada.

"Kami tidak ragu untuk melakukan penindakan terhadap mereka," Menteri Imipas menegaskan.

Adapun tema besar Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 adalah Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Sebagai salah satu rangkaian dari hari bakti tersebut, Kementerian Imipas menggelar IPPA Fest 2025.

Menurut Agus, IPPA Fest tidak hanya perayaan semata, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang pemasyarakatan dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna.

IPPA Fest, imbuh dia, menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengurangi kejahatan dengan bukan hanya pemenjaraan, melainkan juga pembangunan kapasitas pribadi.

Agus menyebut gelaran ini sebagai wadah pemulihan martabat warga binaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa IPPA Fest merupakan bagian dari upaya mendukung Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan dan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi.

"Semua orang dari latar belakang apa pun berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara," katanya.

IPPA Fest menjadi medium promosi bagi karya dan kreativitas warga binaan, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga lukisan. IPPA Fest berlangsung mulai 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memamerkan berbagai karya warga binaan pada Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, mulai 21 - 23 April 2025.

IPPA Fest 2025 yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 ini memamerkan berbagai karya dan kreativitas warga binaan, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga lukisan.

“Perhelatan ini mengusung tema Creation Beyond the Bars yang memberikan sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara,” ucap Menteri Imipas Agus Andrianto saat membuka IPPA Fest di Jakarta, Senin.

Menurut Agus, IPPA Fest tidak hanya perayaan semata, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna.

Agus menyebut gelaran IPPA Fest ini sebagai wadah pemulihan martabat warga binaan dan menunjukkan negara hadir untuk mengurangi kejahatan dengan bukan hanya pemenjaraan, melainkan juga pembangunan kapasitas pribadi

“Kita ingin warga binaan kembali menjadi manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat sesuai dengan Ascaita pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Menurut dia, IPPA Fest dapat menjadi medium promosi bagi karya-karya warga binaan, sehingga Agus pun mengajak berbagai pemangku kepentingan, utamanya pelaku usaha, untuk ikut serta mendayagunakan warga binaan di seluruh Indonesia.

“Yang pekerjaannya bisa dikerjakan di lembaga pemasyarakatan, mohon jadikanlah warga binaan yang ada di pemasyarakatan menjadi plasma-plasma dari industri-industri yang dibangun oleh teman-teman yang ada di luar,” ujar Menteri Imipas.

elalui gelaran ini, Kemenimipas berharap warga binaan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan bekal yang sudah terlatih sehingga meminimalisasi kejahatan berulang dan mengurangi residivis di lembaga pemasyarakatan.

Agus menuturkan sekitar 132 warga binaan dari berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia dilibatkan dalam IPPA Fest 2025. Ia pun memastikan pengamanan ketat diberlakukan terhadap warga binaan tersebut.

“Kita pasang gelang pengaman,” ucap Agus ditemui usai pembukaan acara tersebut.

Dalam acara pembukaan, Kemenimipas juga melelang berbagai kain batik dan lukisan buah karya warga binaan. Hasil lelang yang mencapai puluhan juta akan digunakan untuk pengembangan warga binaan pemasyarakatan ke depannya.

Pembukaan IPPA Fest 2025 turut dihadiri oleh Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Eddy Hartono.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen raya padi yang ditanam di Lapas Kelas II-B Terbuka Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Lahan padi yang siap dipanen hari ini seluas 2 hektare.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus tiba pukul 09.19 WIB. Dia didampingi Direktur Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kemenimipas Mashudi.

"Sudah berapa yang ditanam?" tanya Agus kepada Koordinator Wilayah Lapas Nusakambangan, Irfan.

"Yang sudah tanam 2 hektare, Bapak. Yang mau tanam 2 hektare," jawab Irfan.

Padi yang ditanam dan sebagian dipanen hari ini merupakan program yang digagas Agus dalam rangka mendukung visi ketahanan pangan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Agus menggandeng warga binaan atau narapidana (napi) serta pihak ketiga untuk menggarap lahan di Lapas Kelas II-B Terbuka Nusakambangan.

Total napi yang terlibat dalam program penanaman padi ada 18 orang. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas untuk mengetahui minat mereka.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta sudah melewati setengah masa pidana, dan narapidana yang akan pembebasan bersyarat.

Padi yang dipanen diserap sebagai bahan makanan napi dan akan dipasarkan ke masyarakat.

Sebelumnya, Agus juga mengecek hasil produksi peternakan ayam di lapas ini. Agus berpesan agar semakin banyak warga binaan yang mendapat pelatihan peternakan ayam.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto memimpin panen ikan, selain panen padi, di Lapas Kelas II-B Terbuka, Nusakambangan, Jawa Tengah (Jateng). Upaya menghidupkan sektor pangan di lapas adalah program Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mendukung visi ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus didampingi Dirjenpas Mashudi, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan, Kajari Cilacap, dan jajaran pejabat Kemenimipas. Jenis ikan yang siap panen di antaranya nila, lele, dan bawal.

Di lokasi ini terdapat tiga kolam ikan yang siap panen. Kapasitas kolam mencapai 5.000 ekor ikan. Luasan kolam 1.500 meter persegi.

Menteri Imipas Agus panen ikan di Lapas Nusakambangan. (Audrey/detikcom)

Ada 10 warga binaan yang bergabung dalam program peternakan ikan ini. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang tim pengamat permasyarakatan. Serta sudah melewati setengah masa pidana dan narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.

Menteri Imipas Agus bersama pejabat Kementerian Imipas panen ikan. (Audrey/detikcom)

Dia juga memimpin panen raya padi yang ditanam di lahan seluas 2 hektare. Program ini diikuti 18 napi.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang hukum, instansi hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Kamis (28/3). Dari Kemenimipas yang berhemat saat Idul Fitri hingga Kapolri prediksi puncak arus mudik.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum Antara

1. Kemenimipas berpotensi hemat Rp81 M setelah remisi Nyepi-Idul Fitri

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara sebesar Rp81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Baca di sini

2. Polres Cianjur imbau pemudik lebih waspada saat lintasi jalur Puncak

Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resort Cianjur, Jawa Barat, mengimbau pemudik meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur Puncak Pass, karena seiring terjadi kabut tebal hingga mengganggu jarak pandang, seperti yang terjadi pada Jumat petang.

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongky Dilatha di Cianjur Jumat, mengatakan setelah hujan turun deras sejak siang hingga petang, jalur Puncak Pass tertutup kabut tebal dengan jarak pandang hanya beberapa meter.

Baca di sini

3. Kemenko Polkam apresiasi kecanggihan sistem aplikasi Korlantas Polri

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam RI Mayjen TNI Heri Wiranto mengapresiasi kecanggihan sistem aplikasi yang dimiliki Korlantas Polri untuk memantau dan mengetahui perkembangan arus mudik pada Operasi Ketupat 2025.

Menurutnya, sistem aplikasi pemantauan arus mudik di NTMC Korlantas Polri sangat terintegrasi sehingga dapat mengetahui informasi di lapangan secara real time.

Baca di sini

4. Wakapolri pastikan tim mitigasi bencana sudah siap di jalur mudik

Garut (ANTARA) - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Ahmad Dofiri memastikan tim mitigasi bencana alam sudah siap siaga di jalur mudik untuk melakukan penanganan dengan cepat apabila ada gangguan bencana di wilayah selatan Jawa Barat.

"Kesiapan mitigasi bencana di jalur selatan, kalau kita lihat kesiapan Pak Kapolres, Pak Bupati sudah menyiapkan alat berat, kemudian juga termasuk beberapa instansi lain," kata Ahmad Dofiri saat meninjau jalur mudik untuk memastikan kelancaran dan keamanan menjelang perayaan Hari Raya Lebaran di Pos Pengamanan Terpadu GTC Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat.

Baca di sini

5. Kapolri prediksi puncak arus mudik pada H-2 Lebaran

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik Lebaran 2025 diperkirakan terjadi pada Sabtu (29/3) atau H-2 Lebaran.

"Untuk jalur tol dan arteri, kemungkinan puncak arus mudik pada pagi hari ini (29/3), mulai dari malam sampai dengan subuh. Khusus di Pulau Jawa, karena menjadi tujuan mudik (utama), antara pukul 09.00 - 10.00 WIB itu akan mencapai puncaknya," ujar Sigit di Stasiun Tugu Yogyakarta, Jumat malam.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Asep Kurnia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi melakukan panen raya di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.

"Saya sangat bangga. Karena untuk kesekian kalinya Lapas berhasil mengembangkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dan hari ini Lapas Karawang," kata Asep, usai panen raya di Lapas Karawang.

Panen raya di Lapas Karawang ini cukup bagus, karena panennya merupakan hasil hasil pertanian, perkebunan dan perikanan di sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang.

"Warga Binaan diberikan kesempatan belajar melalui sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang. Mereka dilatih untuk menghasilkan karya bernilai ekonomis yang diharapkan menjadi bekal saat kembali ke masyarakat," katanya.

Lahan seluas 2 hektare yang ditanami padi tersebut telah berhasil dipanen sebanyak 8 ton dengan varian beras Inpari 32 dan Nutri Zinc.

Selain padi, panen raya ini juga menghasilkan perkebunan aneka sayur-mayur juga dikembangkan di luas tanah 1.500 m² dan budidaya Ikan di atas lahan hampir 1.000 m².

Sementara itu, Dirjenpas mengungkapkan 2,3 hektar lahan hidup telah menjadikan Lapas Karawang menjadi bagian lumbung ketahanan pangan Pemasyarakatan untuk kebutuhan nasional.

Selain dapat dijual ke pasar masyarakat, semua hasil pertanian dan perikanan ini ditargetkan dan menyumbang kebutuhan bahan makanan Warga Binaan Lapas Karawang sendiri

"Kami mewajibkan vendor penyedia bahan makanan warga binaan minimal 5 persen harus menggunakan hasil budidaya Warga Binaan," kata Mashudi seraya menekankan keberhasilan ini sebagai bentuk perwujudan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sekaligus melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengimbau masyarakat untuk membawa dokumen persyaratan asli saat wawancara paspor sebagai bagian dari ketelitian negara menerbitkan dokumen perjalanan bagi warganya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, sebagaimana keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, meminta masyarakat untuk mengikuti prosedur permohonan paspor dengan benar, terutama dalam hal kelengkapan dokumen.

“Penerbitan paspor yang dilakukan dengan data dan keterangan yang lengkap akan mempermudah negara dalam melindungi warganya yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan agar prosesnya berjalan lancar dan aman,” ucap dia.

Godam menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus paspor baru perlu mempersiapkan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), ijazah, surat baptis, atau buku nikah. Sementara itu, bagi yang ingin melakukan penggantian paspor, dokumen yang harus disiapkan meliputi paspor lama dan KTP.

Lebih lanjut, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan mengatakan petugas Imigrasi berhak meminta keterangan tambahan dari pemohon paspor dan meminta dokumen pendukung yang dianggap perlu dalam rangka menerbitkan paspor.

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 mengatur apabila persyaratan belum lengkap atau belum sesuai, pejabat Imigrasi dapat mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon
dalam waktu paling lama satu hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pengembalian dokumen tersebut disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi atau perlu diperbaiki.

Menurut Tato, hal itu dilakukan penerbitan paspor juga merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian. Petugas Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa paspor diterbitkan sesuai dengan tujuan keberangkatan pemohon.

“Oleh karena itu, kami berhak meminta dokumen pendukung guna memastikan bahwa paspor tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum,” tutur dia.

Sebagai contoh, imbuh Tato, pemohon paspor yang menyatakan akan mengunjungi kerabat di luar negeri dalam waktu dekat dan berencana tinggal dalam waktu lama, dapat dimintai dokumen pendukung seperti tiket pesawat pergi-pulang, bukti keberadaan kerabat, atau bukti keikutsertaan dalam program tur.

Begitu pula dengan warga negara Indonesia (WNI) yang berencana menempuh pendidikan di luar negeri, petugas Imigrasi dapat meminta bukti surat penerimaan atau letter of acceptance (LoA) maupun surat keterangan lain yang sah dari lembaga pendidikan terkait.

Sebagai dokumen resmi negara yang berfungsi sebagai identitas warga negara Indonesia dan bukti kewarganegaraan di luar negeri, penerbitan Paspor Republik Indonesia wajib dilakukan secara bertanggung jawab.

Kondisi dewasa ini menunjukkan mobilitas internasional cenderung meningkat seiring dengan berbagai program pemerintah di bidang pariwisata, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. Namun, tingginya mobilitas itu juga membawa risiko tertentu.

Tato juga mengingatkan bahwa perilaku negatif di luar negeri, seperti penyalahgunaan visa, tidak taat aturan, hingga perbuatan kriminal, secara tidak langsung menimbulkan stigma buruk terhadap WNI secara umum. Tindakan tersebut juga dapat melemahkan posisi Paspor RI di mata internasional.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi mengatakan penanganan lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga rumah tahanan (rutan) yang terdampak banjir di Jakarta dan Jawa Barat berjalan lancar.

Mashudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menjelaskan sejumlah lembaga atau tempat pemasyarakatan yang terdampak banjir, antara lain, Lapas Cikarang, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cikarang, Rutan Depok, hingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta.

“Penanganannya sejauh ini berjalan baik dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak yang berkepentingan,” kata Mashudi kepada ANTARA via pesan singkat.

Dia menjelaskan bahwa banjir yang menggenangi Rutan Depok dan LPKA Jakarta telah surut pada Selasa (4/3) kemarin. Sementara itu, genangan air di Lapas Cikarang dan Bapas Cikarang telah berangsur surut pada hari Rabu ini.

Dia menjelaskan pula bahwa sejumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Cikarang dievakuasi akibat bencana tersebut.

Dia memerinci sebanyak delapan WBP wanita dipindahkan ke Lapas Perempuan Bandung, 13 WBP wanita dititipkan ke Polres Metro Bekasi, dan 14 WBP laki-laki yang dalam kondisi sakit dipindahkan ke Lapas Bekasi.

Sementara itu, penghuni Bapas Cikarang, Rutan Depok, dan LPKA Jakarta tidak ada yang dievakuasi. Mashudi pun memastikan mereka yang tidak dievakuasi dalam kondisi aman.

ebelumnya, Mashudi telah meninjau langsung Lapas Cikarang yang bersebelahan dengan Bapas Cikarang, Jawa Barat, Selasa (4/3) malam. Peninjauan itu untuk memastikan keamanan, pemenuhan layanan makan, dan perawatan bagi yang sakit.

“Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin,” ucap Mashudi.

Mashudi mengingatkan Kepala Lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang akan mendukung pengentasan dan pemulihan dari dampak banjir, termasuk PLN, BMKG, hingga Polres Cikarang untuk mengungsikan sejumlah warga binaan.

Pihak lapas, kata Mashudi, juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang berupa aparat satu pleton, 10 orang anggota Brimob, serta perahu karet untuk membantu lalu lintas dan pemberian makanan bagi warga binaan.

“Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini, kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi,” kata Dirjen PAS.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi memastikan layanan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cikarang yang terdampak banjir tetap berjalan.

Mashudi pada Selasa (4/3) malam meninjau langsung kondisi Lapas Cikarang yang bersebelahan dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cikarang, Jawa Barat, guna memastikan keamanan, pemenuhan layanan makan, dan perawatan bagi yang sakit.

“Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin,” ucap Mashudi, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan itu, Mashudi mengingatkan Kepala Lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak yang akan mendukung pengentasan dan pemulihan dari dampak banjir, termasuk PLN, BMKG, hingga Polres Cikarang untuk mengungsikan sejumlah warga binaan.

Menurut Mashudi, beberapa warga binaan perempuan dipindahkan sementara ke Lapas Perempuan Bandung.

Pihak Lapas juga telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang berupa aparat satu pleton, 10 orang anggota Brimob, serta perahu karet untuk membantu lalu lintas dan pemberian makanan bagi Warga Binaan.

“Warga Binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini, kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi,” kata Dirjen PAS.

Di samping itu, sebagai langkah penanggulangan banjir, Lapas Cikarang melakukan penyedotan air yang dibuang ke area luar lapas yang lebih rendah dengan bantuan alat pompa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga meminjamkan perahu karet.

“Kami terus melakukan monitor dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang,” demikian Mashudi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025