Dua warga negara (WN) China diamankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terkait video viral menyelipkan uang di paspor. Imigrasi sudah mengklarifikasi 2 WN China berinisial LB dan LJ tersebut.

Ditjen Imigrasi menyampaikan video viral WN China menyelipkan uang di paspor beredar pada Jumat (17/1) melalui akun TikTok @stellaroptics888. Hasil penyelidikan, tak ada pemberian uang dari WN China tersebut.

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (22/1/2025).

Kemudian, pada Senin (20/1), akun @stellaroptics888 mengunggah konten yang berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut, yaitu LB dan LJ. Di dalam video itu, mereka juga menyatakan apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar.

Sementara itu, uang sejumlah Rp 500 ribu yang dibawa oleh WNA digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Ditjen Imigrasi tetap mengklarifikasi 2 WN China terkait video permintaan maaf dan penjelasan soal viral menyelipkan uang di paspor.

"Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka
unggah," demikian penjelasan Ditjen Imigrasi.

Video viral 2 WN China menyelipkan uang di paspor itu bermula saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian petugas Imigrasi mendapati keduanya salah jalur, mereka melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan).

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada Senin (17/1), pihak Ditjen Imigrasi langsung memeriksa internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian.

Hasilnya, tak ada transaksi atau pemberian uang dari WN China tersebut. Saat ini, kedua WN China itu berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah pihaknya telah mengamankan Warga Negara (WN) China yang mengunggah video selipkan uang Rp 500 ribu di paspor untuk memudahkan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Agus mengatakan akan mendalami motif WN China membuat video tersebut.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025)

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan oleh WN China untuk membayar visa on arrival. Menurutnya WN China bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," katanya

Agus mengatakan, pihaknya mendalami motif WN China mengunggah video tersebut. Dia mengatakan, Indonesia tidak memerlukan WNA yang hanya ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Lebih jauh, pihaknya menyampaikan telah mengamankan WN China tersebut. Dia mengatakan pihaknya meminta klarifikasi kepada WN China terkait unggahan video yang viral.

WN China Pengunggah Video Minta Maaf

WN China pembuat video selipkan uang di paspor membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Lihat Video 'WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah pihaknya telah mengamankan Warga Negara (WN) China yang mengunggah video selipkan uang Rp 500 ribu di paspor untuk memudahkan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Agus mengatakan akan mendalami motif WN China membuat video tersebut.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025)

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan oleh WN China untuk membayar visa on arrival. Menurutnya WN China bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," katanya

Agus mengatakan, pihaknya mendalami motif WN China mengunggah video tersebut. Dia mengatakan, Indonesia tidak memerlukan WNA yang hanya ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Lebih jauh, pihaknya menyampaikan telah mengamankan WN China tersebut. Dia mengatakan pihaknya meminta klarifikasi kepada WN China terkait unggahan video yang viral.

WN China Pengunggah Video Minta Maaf

WN China pembuat video selipkan uang di paspor membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

PWI lapor Presiden terkait perampasan kamera saat liput MBG

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Timur bakal melaporkan kasus perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan salah seorang wartawan Selaparang TV Lombok Timur Bq Silawati saat meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis di Unit Dapur MBG Desa Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat kepada Presiden RI dan menteri terkait.

"Keputusan pengurus, menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur (Lotim), kami akan bersurat kepada Presiden RI dan menteri yang menangani," kata Ketua PWI Kabupaten Lombok Timur Muludin di Lombok Timur, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Kemen Imipas cek kebenaran video WNA selipkan Rp500 ribu di paspor

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang mengecek kebenaran dari video viral mengenai warga negara asing (WNA) asal China yang menyelipkan uang berjumlah Rp500 ribu di paspor untuk menghindari Bea Cukai.

“Kami sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau enggak, karena dari konten tersebut tidak terlihat gitu,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pakar hukum Unej: Jangan ada ketimpangan kewenangan APH dalam RKUHAP

Pakar hukum pidana Universitas Jember (Unej) Prof. M. Arief Amrullah berharap jangan ada ketimpangan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

"Pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antarpenegak hukum dalam implementasi hukum pidana," kata Prof. M. Arief Amrullah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, jika ada ketimpangan wewenang dalam perubahan RKUHAP, tentu akan menimbulkan permasalahan sistemik, bahkan menghambat penegakan hukum dan akan memunculkan masalah serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Selengkapnya klik di sini.

Kemen Imipas akan cek status pencekalan Wali Kota Semarang Hevearita

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) akan mengecek status pencekalan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa kementeriannya juga akan menghubungi pihak yang mencekal Mbak Ita.

"Jadi, APH (aparat penegak hukum) yang mengajukan pencekalan itu akan kami hubungi apakah masa pencekalan masih berlaku atau tidak," kata Agus usai menghadiri rangkaian acara Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Kemen Imipas sebut pencekalan Firli masih bisa diperpanjang

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengatakan bahwa pencekalan terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih bisa diperpanjang.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pencekalan dapat dilakukan kembali meskipun Firli telah dicekal sebanyak dua kali.

“Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO (daftar pencarian orang),” kata Saffar di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang menyiapkan unit layanan paspor (ULP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemen Imipas Asep Kurnia saat membuka acara Pelayanan Paspor Simpatik Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut.

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin sedang survei lokasinya. Dalam waktu dekat kami akan buka ULP Garut di tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," kata Asep dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Asep mengungkapkan bahwa pembangunan ULP di daerah ini karena warga setempat harus menempuh jarak yang lumayan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus pembuatan paspor.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi warga Garut," ujarnya.

Ia optimistis ULP Garut siap dibuka untuk melayani pemohon paspor dalam waktu dekat karena Pemerintah Kabupaten Garut diketahui telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, seperti Kantor Korpri.

Sementara itu, Barnas Adjidin menyambut baik rencana pembukaan ULP Garut. Bahkan, pihaknya segera menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan paspor bagi warganya.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan, serta penginapan bagi petugas imigrasi," kata Barnas.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah memperluas layanan pembuatan paspor. Kali ini, Kemen Imipas akan membuka Unit Pelayanan Paspor di Kabupaten Garut.

Hal ini disampaikan Sekjen Kemen Imipas Asep Kurnia saat membuka Pelayanan Paspor Simpatik Hari Bakti Imigrasi ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut, Minggu (19/1).

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin sedang survey lokasinya dan dalam waktu dekat kami akan buka Unit Layanan Paspor (ULP) Garut pada tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," kata Asep dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2025).

Selama ini warga Garut harus menempuh jarak yang lumayan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus paspor. Oleh karena itu, Asep dan jajaran telah meminta kepada Pj Bupati untuk membantu menyiapkan lokasi ULP Imigrasi Garut.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan dilakukan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi Warga Garut," ujar Asep.

Asep optimistis ULP Garut siap dibuka untuk melayani pemohon paspor dalam waktu dekat karena Pemkab Garut diketahui telah menyiapkan beberapa opsi lokasi salah satunya Kantor KORPRI.

Sementara itu, Barnas Adjidin menyambut baik rencana pembukaan ULP Garut. Pihaknya akan segera menyiapkan sarpras untuk menunjang pelayanan paspor bagi Wwarganya.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan serta penginapan bagi petugas imigrasi," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengatakan bahwa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur petugas imigrasi dapat membawa senjata api (senpi) sedang dalam proses.

Walaupun demikian, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan target untuk penyelesaian pengaturan tersebut.

“Enggak ada target, selesainya saja. Makin cepat, makin baik,” kata Saffar di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Adapun PP yang dimaksud Saffar merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024.

Pengaturan menggunakan senpi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU Keimigrasian. Aturan itu menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pemberian senpi kepada petugas imigrasi bukan untuk gagah-gagahan, melainkan demi kepentingan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA).

"Mereka (WNA), dalam beberapa kasus, memberikan perlawanan, dan itu terbukti dua anggota kami gugur dalam periode saya menjabat. Di sini perlu untuk dilengkapi dalam konteks keselamatan jiwa anggota saya, bela diri, bukan untuk gagah-gagahan," kata Silmy Karim saat ditemui di Jakarta, Senin (30-9-2024).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dalam Peraturan Pemerintah. Dalam aturan itu akan diatur pula terkait penggunaan senjata api (senpi) bagi petugas imigrasi.

"Sedang proses (soal aturan petugas imigrasi bawa senpi). Nggak ada target, selesainya saja. Makin cepat makin baik," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam juga berbicara soal adanya pencekalan yang bisa berlaku 10 tahun bahkan seumur hidup. Ia mengatakan terkait batas pencegahan ke luar negeri juga termasuk yang digodok dalam bentuk peraturan pemerintah nantinya.

"Memang belum berlaku (undang-undang). Jadi dalam proses undang-undang itu nanti akan ada turunan-turunannya dan ada waktu. Tapi memang itu sudah berbunyi," kata dia.

Sebelumnya, Wamen Imipas, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, membeberkan alasan petugas imigrasi dibekali dengan senpi. Menurutnya, kebijakan itu semata-mata untuk sarana membela diri bagi petugas.

Silmy menegaskan faktor keamanan dan risiko petugas saat menjalani pekerjaan menjadi perhatiannya belakangan ini.

"Senjata api ini kaitannya dalam keamanan diri, itu yang pertama. Dalam operasi (tugas) itu kami juga mengantisipasi karena adanya faktor risiko, dan itu semakin tinggi saat ini," ungkap Silmy saat ditemui di Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (2/10).

Silmy menceritakan selama menjabat di Direktorat Imigrasi sudah dua petugas meninggal saat melakukan pengawasan maupun penindakan keimigrasian. Dia berharap penggunaan senjata api bisa menghadirkan rasa aman bagi petugas. Selain itu juga memberikan rasa gentar kepada warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

Simak juga Video 'Kapolri soal Penggunaan Senpi Anggotanya: Melanggar, Tindak Tegas!':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa desain baru akan meningkatkan kualitas paspor Indonesia

Agus Andrianto menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons peringkat global paspor Indonesia berdasarkan The Henley Passport Index 2025, yang berada pada urutan ke-66 dengan skor bebas visa mencapai 76.

"Mudah-mudahan inovasi yang kami lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia," kata Agus usai menghadiri rangkaian acara Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Diharapkan pula bahwa paspor baru tersebut dapat dirilis pada tanggal 17 Agustus 2025 sehingga dapat tingkatkan indeks paspor Indonesia.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa bahan paspor tersebut akan memenuhi standar internasional dari International Civil Aviation Organization (ICAO).

Pada kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam berharap desain baru paspor dapat meningkatkan kepercayaan internasional pada Indonesia.

"Untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap paspor Indonesia dan standar internasional, mau tidak mau kita juga harus menuju ke elektronik paspor," kata Saffar menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melayani pembuatan 1.075 paspor di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-75.

Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa pelayanan tersebut juga diberikan oleh pihaknya untuk mengenalkan dokumen keimigrasian kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan pada ulang tahun yang ke-75, imigrasi dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik yang datang maupun yang akan berangkat ke luar negeri," kata Menteri Imipas Agus Andrianto di Kompleks GBK, Jakarta, Minggu.

Selain itu, dia mengharapkan peringatan HBI Ke-75 dapat mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

"Kami juga menggelar UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah, pada kegiatan ini. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM yang sedang kita galakkan bersama," harapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam mengemukakan bahwa pihaknya menghadirkan 24 UMKM dalam acara tersebut.

"Hari ini kami juga mengadakan Immigration Run, atau Immi Run singkatannya, yang dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi yang Ke-75," ujar Saffar.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen Impias), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi dengan total Rp 9 triliun, atau 150 persen dari angka target, yakni Rp 6 triliun. Sumber PNBP terbesar di Imigrasi berasal dari layanan visa Rp 5,03 triliun, layanan paspor Rp 2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya Rp 1,4 triliun.

"Di bandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39%. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa (23,8%) dan dari layanan paspor (18,5%)," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025). Besaran PNBP ini disebut tertinggi sepanjang sejarah Keimigrasian.

Menteri Agus menjelaskan kenaikan PNBP ini salah satunya didorong oleh kebijakan Visa on Arrival (VoA atau visa kunjungan saat kedatangan). Visa on Arrival saat ini diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu. Sebelumnya banyak dari negara subjek Visa on Arrival merupakan subjek bebas visa kunjungan (BVK) dengan masa berlaku 30 hari.

Menteri Agus kemudian menjelaskan Imigrasi mengembangkan digitalisasi layanan secara berkelanjutan. Hal tersebut membuat business process berjalan lebih efektif dan efisien. Dia mengapresiasi kinerja seluruh Ditjen Imigrasi dan jajaran atas capaian ini.

Menteri Agus mengatakan apresiasi diberikan kepada jajaran yang telah bekerja keras, sehingga Imigrasi mampu melampaui target PNBP secara signifikan. Ia menegaskan komitmen Kemen Imipas untuk memberikan layanan Imigrasi yang prima kepada masyarakat, bahkan di hari libur.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan dan perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor," kata Menteri Agus.

Ia lalu bicara soal digitalisasi layanan keimigrasian, di mana inovasi dilakukan di segala lini. Serta implementasi visa on arrival sebagai pengganti kebijakan Bebas Visa Kunjungan berkontribusi besar dalam tingginya capaian PNBP kali ini.

Sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sambung Menteri Agus, Ditjen Imigrasi memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara dan memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional dan secara simultan menerapkan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

"Sesuai dengan filosofi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - Guard and Guide, selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia. Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang." pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia dari warga negara asing (WNA) yang mengancam stabilitas nasional.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kemen Imipas Yuldi Yusman menyampaikan pernyataan tersebut usai mengungkapkan buron Interpol China terkait judi online berinisial YZ alias Yan Zhenxing telah diamankan di Indonesia.

“Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Penanganan Judi Online bidang penindakan akan terus berperan aktif dan bersinergi bersama Interpol dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Astacita Presiden RI,” kata Yuldi di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan interogasi awal, YZ tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dengan tujuan liburan.

“Karena pada saat diamankan, yang bersangkutan itu bersama tiga orang anaknya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini anaknya sudah bersama dengan ibunya, karena begitu diamankan, yang bersangkutan menghubungi istrinya, dan istrinya datang ke Batam, dan sekarang anaknya sudah diserahkan ke istrinya, dan yang bersangkutan kami amankan.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa YZ merupakan pemegang permanent resident Singapura, dan belum pernah tinggal di Indonesia.

“Kemudian terkait dengan judi online tadi, dia juga tidak beroperasi di sini, makanya website-nya (situs webnya) tadi seperti Pak Brigjen Pol. Untung (Sekretaris National Central Bureaus Interpol Indonesia Untung Widyatmoko) bilang ada di China, ya, ada di China. Jadi, bukan di sini,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Kemen Imipas dan NCB Interpol Indonesia, YZ mengelola situs judi onlineMakau Zianja, dan merupakan buronan Interpol China berdasarkan Red Notice Interpol terkait Fugitive Wanted for Prosecution Nomor A-7619/7/2024 tanggal 3 Juli 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024