Anggota Komisi I TB Hasanuddin mengecam peristiwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembaki rombongan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (28/4).

Ia menilai tindakan yang dilakukan KKB terhadap rombongan Ketua Komnas HAM Frits Ramandey ini telah melebihi batas karena telah menyerang sosok pelindung HAM.

Terlebih, kata dia, Komnas HAM juga sedang menjalani tugas yang dilindungi dan diamanahkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, ia berharap aparat memperketat keamanan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan tembakan itu.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," jelas dia.

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya.

Kendati demikian, Hasanuddin mengingatkan segala tindakan yang diambil aparat terhadap para pelaku harus sesuai hukum yang berlaku.

"Tapi kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum," tutur dia.

Sebelumnya, Fitri bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4).

Saat itu, ia mengaku sempat mengambil video derasnya arus sungai. Setelah selesai, Frits mengatakan tembakan datang dari arah seberang sungai.

"Kami langsung diberondong, tembakan pertama kami tidak lihat, setelah mereka nembak mereka bersuara. Tembakan diarahkan ke kami 5 orang, mereka di seberang sungai," ujarnya.

Fitri dan empat anggota polisi itu kemudian berlari untuk melindungi diri. Tembakan balasan kemudian dilakukan oleh anggota TNI Polri yang ada di lokasi.

Ia menjelaskan daerah pencarian itu merupakan zona merah perlintasan KKB.

"Kami langsung upaya perlindungan diri, ada yang tiarap, saya buang badan lari silang, tembakan pertama, kedua, dihantam lagi, ketiga, keempat, kemudian dibalas oleh perimeter, Brimob dan TNI yang memberikan perlindungan. Daerah itu merah, perlintasan kelompok sipil bersenjata," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.