Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta kepada Dirjen Pemasyarakatan (PAS) agar selektif memberikan remisi. Agus tujuannya bukan membatasi hak waega binaan atau narapidana.

"Beberapa saat yang lalu saya juga dikomplain sama Pak Dirjenpas (Direktur Jenderal Permasyarakatan), 'Kenapa kok dibatasi?', Saya bilang saya tidak membatasi hak warga binaan atau anak dalam binaan. Karena menurut saya kalau hak itu diberikan secara, karena remisi ini menurut saya juga rawan penyimpanan," tutur Menteri Agus dalam sambutan acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Lebaran kepada para narapidana di Lapas II Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Menurut dia, Lapas juga berhak untuk menolak memberikan remisi. Terutama bagi narapidana dengan kasus-kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Oleh karena itu saya juga memohon kepada Pak Dirjen PAS untuk betul-betul selektif di dalam memberikan remisi. Memang hak, tapi kita juga punya hak untuk menolak. Karena terutama kepada kasus-kasus yang menimbulkan keresahan atau meresahkan masyarakat atau yang berdampak luas ke masyarakat," lanjut dia.

Pemberian remisi, kata Agus, memang penghargaan dari pemerintah kepada narapidana. Namun pemberiannya harus selektif dan mempertimbangkan keamanan masyarakat. Dia meminta agar Ditjenpas tak takut apabila ada yang komplain soal remisi.

"Pemberian remisi bukan hanya penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, tapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Agus.

Agus menuturkan Kementerian Imipas melalui Ditjenpas memiliki wewenang menolak remisi narapidana. Agus berulang kali menekankan, bila pertimbangannya keamanan masyarakat.

"Jadi nggak usah takut untuk kalau ada yang komplain, 'Kenapa saya tidak diberikan hak saya sesuai dengan ketentuan undang-undang'. 'Ya anda boleh mengajukan hak, kita juga punya hak menolak dengan berbagai pertimbangan mungkin berdampak luas kepada masyarakat'," jelasnya.

Agus juga menyinggung terkait petugas Lapas yang 'dikasih makan'. Dia kemudian juga menyoroti narapidana dengan kasus narkoba.

"Masalah kelakuan baik kadang-kadang kalau Kalapasnya atau semua petugas lapasnya dikasih makan di kantin, pasti nilainya baik kan. Yang pada akhirnya dampaknya juga membahayakan, terutama kepada pelaku-pelaku narkoba," pungkasnya.

Tonton juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jay-Z dan Beyonce disebut merasa kaget anak kembar mereka diserang oleh Kanye West dan kini mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum menghadapi tingkah rapper tersebut.

Seorang sumber mengatakan kepada Page Six bahwa pasangan itu menilai kelakuan Kanye West sangat mengejutkan dan "sama sekali tidak akan menoleransi hal tersebut".

"Jay-Z dan Beyonce mengetahui soal unggahan Kanye yang sudah dihapus tersebut dan sedang mendiskusikan bagaimana mereka ingin menangani situasi ini," kata sumber tersebut.

"Baik secara pribadi dan/atau dalam masalah hukum," lanjutnya seperti diberitakan Page Six pada Kamis (20/3).

Pasangan yang menikah sejak April 2008 itu juga "tidak berencana untuk menanggapi unggahan Kanye di X soal anak-anak mereka di depan umum."

Namun mereka memastikan Kanye West "sudah berbicara soal anak-anak mereka dengan cara yang sangat vulgar dan menyinggung."

Pada Rabu (19/3), Kanye West meracau di X dan menghina anak kembar Jay-Z dan Beyonce, Rumi dan Sir, yang baru berusia tujuh tahun. Unggahan itu kemudian dihapus oleh Kanye, tapi sudah sudah tersebar di media sosial.

"Tunggu, apa ada orang yang melihat anak-anak bungsu Jay-Z dan Beyonce, mereka terbelakang," kata Kanye West. "Sungguh, dan inilah akibat dari inseminasi buatan. Punya anak keterbelakangan itu sebuah pilihan,"

"Saya perlu semua orang tahu bahwa saya menghapus unggahan soal keluarga Jay-Z dan Beyonce dan Jerry Lorenzo karena ada peluang twitter saya dicekal karena saya orang yang baik," kata Kanye West tak lama kemudian.

Page Six menyebut perwakilan Kanye West, Beyonce, dan Jay-Z tidak segera membalas permintaan tanggapan soal kabar tersebut.

[Gambas:Twitter]

Sementara itu, Kim Kardashian sudah muak dengan kelakuan Kanye West beberapa hari terakhir, terutama karena tantrum tak jelas sampai menyeret anak-anak di media sosial.

"Kim kaget mantan suaminya akan menggunakan bahasa seperti itu untuk siapa pun, apalahi ini terkait anak-anak," kata sumber dekat Kim Kardashian kepada Page Six.

"Kim sudah muak dan dia jengah mencoba bersikap rasional dengan Kanye West dalam hal komunikasi," lanjut si sumber seperti diberitakan Rabu (19/3).

Kim Kardashian disebut menilai unggahan rapper tersebut "mengejutkan dan sangat menyinggung" dan menilai "tak peduli pertengkaran apa yang terjadi antara Kanye dengan Jay dan Beyonce, tapi bawa-bawa anak itu sudah kelewatan."

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi menyampaikan penerapan hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Dia mengatakan dalam KUHP baru penerapan hukuman mati diterapkan terbatas.

Hal itu disampaikan Prim dalam acara 'Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025). Mulanya, Prim menyampaikan sejumlah alasan pengadilan masih memberikan putusan hukuman mati.

"Saat ini ketahui bahwasanya pidana mati di Indonesia ini masih dimungkinkan, karena diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam beberapa pasal KUHP yang masih berlaku, mengatur tentang hukuman mati," kata Prim.

Dia mengatakan, norma hukuman mati sempat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi saat itu, MK tidak menghapus hukuman mati, sehingga hukuman mati masih berlaku di Indonesia.

"Bahkan pidana mati pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi apakah norma ini bertentangan atau tidak, tapi Mahkamah Konstitusi di tahun 2007, 2008 itu menyatakan masih diperkenankan, di 2008, hanya harus lebih selektif bahasanya barangkali ya," ucapnya.

Prim menyinggung mengenai penerapan hukuman mati dalam KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Menurutnya, hukuman mati diterapkan secara terbatas pada pidana tertentu seperti terorisme hingga narkotika.

"Kemudian KUHP yang baru penerapannya juga terbatas, hanya pada tindak pidana luar biasa, terorisme, kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana dan kejahatan berat terkait narkotika," katanya.

Dia juga mengatakan, dalam KUHP baru, seseorang yang dijatuhi hukuman mati juga tidak langsung dieksekusi. Melainkan akan melewati masa percobaan hukuman penjara selama 10 tahun.

"Jadi berkaitan dengan hukuman mati dalam KUHP yang baru memang ada sedikit diperlonggar, kalau selama ini dalam KUHP yang saat ini berlaku itu memang selesai, tapi di KUHP baru ini ada semacam percobaan 10 tahun, itu baru dipantau kelakuannya terpidana ini," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini