SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada guru sekaligus pelatih tim futsal yang diduga membanting siswa SD hingga mengalami cedera saat pertandingan.

Eri menjelaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk menangani kasus dugaan kekerasan ini secara menyeluruh.

"Saya sudah memerintahkan Dispendik dan Inspektorat untuk menjadikan kasus ini atensi khusus. Akan diberi sanksi terberat juga sudah laporan ke polisi," ujarnya di Balai Kota pada Selasa (29/4/2025).

Keluarga korban, seorang siswa berinisial BAI (11), melaporkan pelatih yang berinisial BAZ (33) ke Polrestabes Surabaya pada Minggu (27/4/2025).

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/389/IV/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, dengan tuduhan berdasarkan Pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terkait kekerasan terhadap anak.

Eri menegaskan pentingnya sikap kasih sayang dari para guru dalam proses mendidik siswa.

"Ini soal keselamatan anak-anak kita, melindungi mereka dari ancaman bahaya di sekitar. Pelaku harus diberikan sanksi berat," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri menekankan bahwa guru seharusnya menjadi teladan bagi siswa.

"Guru seharusnya digugu (menjadi teladan) dan ditiru (oleh siswa). Terima kasih kepada semua guru di Surabaya yang telah berkinerja baik, yang melanggar ya harus disanksi," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan sekelompok anak mengenakan jersey hijau mendatangi tenda biru dan berselebrasi.

Dalam video tersebut, seorang pria berpakaian kemeja dan bertopi hitam tiba-tiba berlari mendekati mereka, mendorong salah satu anak hingga terpental.

Pria tersebut juga terlihat menunjuk anak yang sudah terjatuh, sebelum akhirnya didatangi oleh dua wasit dan beberapa orang lainnya, yang membuat suasana semakin panas.

Menurut akun Instagram @surabayakabarmetro, pertandingan tersebut adalah semifinal antara MI Alhidayah dan SD Simolawang Kip yang berlangsung di SMP Labschool Unesa, JI Kawung.

"Pertandingan berjalan normal dan tidak ada permainan kasar dari kedua tim, pertandingan dimenangkan oleh MI Alhidayah dan pemain MI Alhidayah berselebrasi di depan penonton dan supporter sekolahan," tulis akun tersebut.

Akun yang sama juga melaporkan bahwa korban mengalami trauma akibat insiden tersebut dan mengalami keretakan pada tulang ekornya.

MEDAN, KOMPAS.com - Kamelia, ibu dari siswa SD yang dihukum belajar di lantai karena tunggak SPP, melaporkan guru yang menghukum anaknya, Hariati, ke Mapolrestabes Medan.

Kepala Polrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, Kamelia membuat laporan itu pada Selasa (14/1/2025).

Hal itu ditandai dengan laporan nomor: LP/B/132/I/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut.

"Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai," kata Gidion kepada Kompas.com saat dihubungi melalui saluran telepon pada Rabu (15/1/2025).

Di dalam laporan itu, Kamelia menyampaikan, mulanya mendapati cerita anaknya, MA, malu datang ke sekolah pada Rabu (8/1/2025) pagi.

Sebab, MA dihukum oleh terlapor untuk duduk di lantai saat proses belajar karena belum mengambil rapor dan membayar SPP sejak Senin (6/1/2025).

Sekitar pukul 10.00 WIB, Kamelia datang ke sekolah anaknya, yakni sekolah milik Yayasan Abdi Sukma, di Kota Medan.

Dia ingin memeriksa apakah apa yang disampaikan anaknya benar atau tidak.

Setibanya di lokasi, Kamelia melihat MA memang duduk di lantai ruang kelas 4 SD saat jam pelajaran.

Kamelia mengaku sempat mempertanyakan hal itu kepada Hariati.

Hariati menyampaikan bahwa siswa yang tidak membayar SPP dan belum menerima rapor tidak dibenarkan mengikuti pelajaran.

Atas kejadian itu, Kamelia membuat laporan ke Mapolrestabes Medan.

Gidion menyampaikan, kini penyidik masih bekerja untuk mendalami kasus tersebut.

"Kami masih mendalami laporannya," kata Gidion.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua menyebut, kasus kekerasan terhadap anak AS (5) di indekos, Gang Soter, Perum Organda, Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua yang dilaporkan ke Polresta Kota Jayapura pada Jumat (3/1/2024) memenuhi unsur penyiksaan.

Hal ini dikatakan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, saat melakukan pemantauan terhadap korban di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Jayapura, pada Senin (6/1/2024) malam.

"Kami sudah lakukan pemantauan terhadap kasus ini dan memang kasus yang menimpa anak AS ini memenuhi unsur penganiayaan," katanya.

Frits mengaku prihatin terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh kedua orangtua angkat korban berinisial NS (36) dan JY (36) tersebut.

Tak hanya memantau korban, kata Frits, Komnas HAM Papua bertemu dengan tersangka (NS) di Ruang Tahanan Mapolresta Kota Jayapura.

"Menurut pelaku, penyiksaan ini terjadi berulang-ulang kali dalam kurun waktu agak panjang," katanya.

Tersangka NS menceritakan mengenai penyiksaan yang dilakukannya terhadap korban.

Ia mengaku penyiksaan ini dilakukan dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi oleh minuman keras (miras) atau obat-obatan.

"Dengan pengakuan tersangka, maka kasus ini kami menilai sudah memenuhi unsur penyiksaan," ujarnya.

Tersangka NS mengakui perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

NS mengeklaim bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan bentuk kedisiplinan terhadap korban.

Bagi Komnas HAM Papua, menurut Frits, pengakuan yang disampaikan oleh tersangka tidak masuk akal.

"Contohnya sebenarnya masalah sepele seperti saat tersangka pulang kerja, anak kandungnya mengadu bahwa korban melemparnya. Hal itu langsung memicu tersangka untuk melakukan penganiayaan," katanya.

Oleh karena itu, bagi Frits, alasan seperti ini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap anak kecil (balita).

"Peristiwa ini harus diproses hukum secara tuntas dan dipublikasikan, sehingga menjadi pelajaran untuk menghentikan praktik-praktik kekerasan terhadap anak," ucapnya.

"Proses hukum adalah pilihan yang tepat," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Frits menyerahkan sekardus mainan kepada korban sebagai bentuk dukungan untuk mengurangi trauma yang dialami.

“Kami berharap mainan ini bisa memberikan keceriaan dan sedikit meringankan beban mental korban,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kasus kekerasan terhadap anak di Boyolali, Jawa Tengah, diselesaikan secara hukum.

"Berharap masalah ini dapat diselesaikan secara hukum atas dugaan kekerasan terhadap anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Nahar mengatakan Polres Boyolali masih menyelidiki kasus ini.

"Kasusnya masih penyelidikan," katanya.

Nahar menambahkan korban anak saat ini masih berobat jalan.

"Anak saat ini masih berobat jalan, dan tinggal dengan ibunya," katanya.

KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) terkait pendampingan dan pelayanan kebutuhan anak korban.

"Pemkab Boyolali melalui UPT PPA mendampingi dan melayani anak," kata Nahar.

Sebelumnya sejumlah warga desa Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, diduga menganiaya seorang anak (12) pada 18 November 2024.

Penganiayaan terjadi karena korban diduga mencuri pakaian dalam warga.

Korban baru dibawa ke rumah sakit pada 19 November.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami patah di hidung, penyumbatan pembuluh darah di belakang kepala dan di pelipis, serta luka-luka di bagian tubuh lainnya.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024