REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menyayangkan sikap Kedutaan Besar China beberapa waktu lalu yang membeberkan data kasus pemerasan di Bandara-Bandara Indonesia. Menurutnya, sikap itu dapat berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia – China.

“Peristiwa seperti ini dapat mencederai hubungan erat yang sudah terjalin sejak lama,”ungkap Rezasyah.

Menurutnya, investigasi sudah dilakukan. Pemerintah melalui kementerian terkait sudah melakukan rotasi jabatan pegawai imigrasi di sejumlah bandara. Rezasyah menandaskan, seharusnya Kedubes China memperlakukan Indonesia sebagai negara sahabat dalam menyelesaikan kasus ini, bukan mengeluarkan pernyataan sepihak.

“Secara etika, Pemerintah China (Kedubes China, red.) seharusnya memperlakukan Indonesia sebagai sahabat, mengingat Indonesia dan China sama-sama merupakan anggota BRICS”, jelasnya.

Terlebih Indonesia dan China telah berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral seperti tertuang dalam joint statement saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing.

Selain itu, Rezasyah berpendapat, jika Pemerintah China ingin berkoordinasi dan menyampaikan saran, maka sebaiknya Kedutaan Besar China dapat menyampaikannya melalui nota diplomatik yang sesuai dengan ketentuan internasional. Mengacu pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961): Pasal 3 ayat 2, dan Konvensi Wina tentang Relasi Konsuler (1963): Pasal 3 ayat 2, bahwa Nota Diplomatik harus dijaga kerahasiaannya.

“Selain menuduh Pemerintah Indonesia, Kedubes China juga terbukti tidak mampu menjaga kerahasiaan isi nota diplomatiknya karena menyebar ke khalayak ramai dan menimbulkan polemik”.

Pemerintah China agaknya harus lebih berhati-hati karena Indonesia dapat saja membalas perlakuan tersebut dengan membatalkan kesepakatan bilateral atau bahkan mengabaikan inisiatif kebijakan China di dalam keanggotaan BRICS. “Intinya hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan tidak baik, apalagi kita sama-sama anggota BRICS,” pungkasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial X surat dari Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dalam surat itu disebutkan, kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto buka suara soal informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta terhadap warga negara China.

Menurutnya, surat dari Kedubes China yang menyatakan adanya pungli sebesar Rp32 juta menjadi momentum bagi petugas imigrasi untuk berbenah.

"Kami berterima kasih dengan informasi dari Kedutaan Besar China atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi imigrasi, termasuk di pemasyarakatan," kata Agus dilansir dari Antara, Senin (3/2/2025).

Agus juga menegaskan bahwa Kementerian Imipas akan selalu terbuka dengan kritik maupun saran selama dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, dia mengaku bersyukur dengan informasi dari Kedubes China mengenai 44 kasus pungli terhadap warga negara China oleh petugas imigrasi yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Kalau enggak diinformasikan Kedubes China, kami 'kan enggak tahu. Dengan begini, kami bersyukur. Tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan, dan ini menjadi peringatan untuk jajaran unit pelayanan agar amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Sebelumnya, beredar surat resmi dari Kedubes China di Indonesia tertanggal 21 Januari 2025, dan tertuju ke Kementerian Luar Negeri, mengenai kasus pemerasan terhadap warga negara Tiongkok yang terjadi di Bandara Internasional Jakarta atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kedubes RRT menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan dengan total uang sekitar Rp32,7 juta yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi warga negara China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan," tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Selain itu, Kedubes China berharap agar tanda yang bertuliskan "Dilarang memberi tip", "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi guna memberantas masalah pemerasan di bandara.

Kedubes China juga berharap agar perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan asal China sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan Negeri Tirai Bambu untuk menyuap petugas imigrasi bandara di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dugaan pemerasan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.

Pemerasan tersebut berbuntut pencopotan 30 pejabat imigrasi di Bandara Soetta. Hal ini bermula dari munculnya surat dari Kedubes China kepada Kemenlu RI.

Surat tersebut bertanggal 21 Januari 2025 yang memuat laporan ada 44 kasus pemerasan terdahap WNA China yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

Dari kasus tersebut, ditemukan total Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

“Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut, dikutip dari Antaranews, Senin (3/2/2025).

Kedubes China kemudian meminta adanya tanda "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris untuk bisa dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara.

Buntut kejadian ini membuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan, Minggu (2/2).

Selain itu, dia mengatakan bahwa sekitar 30 pejabat imigrasi tersebut tengah diperiksa oleh internal Kemen Imipas.

Pihaknya juga mengapresiasi laporan tersebut dan mengatakan bahwa ini menjadi momen berbenah untuk instansinya.

"Kami berterima kasih dengan informasi dari Kedutaan Besar RRT atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi imigrasi, termasuk di pemasyarakatan," kata Agus.

Bahkan tanpa laporan tersebut, pihaknya tidak akan mengetahui ada praktek pungutan liar yang dilakukan petugas di lapangan.

"Kalau enggak diinformasikan Kedubes RRT, kami 'kan enggak tahu. Dengan begini, kami bersyukur. Tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan, dan ini menjadi peringatan untuk jajaran unit pelayanan agar amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.

Surat bertanggal 21 Januari 2025 tersebut memuat laporan setidaknya ada 44 kasus pemerasan terdahap WNA China yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

Dari kasus tersebut, ditemukan total Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

“Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut, dikutip dari Antaranews, Senin (3/2/2025).

Kedubes China kemudian meminta adanya tanda "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris untuk bisa dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara.

Buntut kejadian ini membuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan, Minggu (2/2).

Selain itu, dia mengatakan bahwa sekitar 30 pejabat imigrasi tersebut tengah diperiksa oleh internal Kemen Imipas.

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

"Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

Menurut TB Hasanuddin, praktik suap tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

"Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan terhadap keamanan negara," tegasnya.

Karena itu, dia meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di Bandara sehingga petugas-petugas Bandara yang terlibat harus dipecat dan diganti.

"Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya," pungkas TB Hasanuddin.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta. 

Kedubes China juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024.

Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara Tiongkok yang tidak mengajukan pengaduan. Penyebabnya, jadwal mereka padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, penarikan semua petugas di Bandara Soekarno-Hatta tidak terkait dengan video dugaan pungli terhadap warga negara China yang beredar di Tiktok dan X, kemarin. 

Menurut Agus, keputusan Kementerian Imipas menarik atau mengganti semua petugas tersebut diambil setelah menerima data dari dari Kedutaan Besar (Kedubes) China, terkait dugaan pemerasan yang dialami warganya selama 2024 hingga Januari 2025. 

"Kalau yang video pungli itu benar hoaks. Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," katanya saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, semua petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang namanya ada dalam data Kedubes China akan menjalani pemeriksaan internal.

"Saat ini mereka sedang dalam pemeriksaan internal," tegasnya. 

Penarikan semua petugas tersebut, menurut Agus, merupakan bagian dari perombakan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Selain itu, para petugas yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran akan mendapat hukuman yang setimpal.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," bebernya terkait petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diganti.

Tak lupa, Agus mengucapkan terima kasih kepada Kedubes China yang memberikan data dugaan pemerasaan yang dilakukan petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu juga sekaligus momentum Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah Kementerian Imipas, untuk berbenah. 

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan. Kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Agus memastikan Kementerian Imipas akan selalu terbuka dengan saran, kritik, dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun bersyukur dengan adanya informasi dari Kedubes China.

"Kalau enggak diinformasikan kedutaan, kami kan enggak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Ini menjadi peringatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," urainya.

Kementerian Imipas, kata Agus, ke depan akan mengembangkan sistem pemeriksaan keimigrasian berbasis digital. Diharapkan nantinya proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan dan efisien.

"Terpenting adalah bebas dari potensi penyalahgunaan," pungkas Menteri Agus Andrianto terkait petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diganti.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait kasus dugaan pemerasan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dilaporkan Kedutaan Besar China mendapat respons dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrian. Kini, seluruh petugas yang diduga terlibat dalam pemerasan itu pun langsung dicopot.

Pasalnya Kedutaan Besar China melaporkan sebanyak 44 kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi melalui suratnya kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dalam surat tersebut juga tercantum nama-nama petugas yang diduga melakukan pemerasan berdasarkan nama rekening penerima transfer.

"Kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (namanya) ada di data penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus Andrianto kepada wartawan, dikutip Minggu (2/2/2025).

Meski demikian, Agus menegaskan, bahwa laporan Kedutaan Besar China ini berbeda dari kasus seorang TikToker China yang beberapa waktu silam pernah menggunggah video pungli.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli), itu benar (hoaks). Ini case yang berbeda, data yang berbeda," jelasnya.

Seluruh petugas imigrasi yang namanya diduga terlibat pemerassan pun langsung diperiksa secara internal. Agus meyakini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk menguak dugaan pemerasan itu.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelasnya.

Dia pun berterima kasih dengan Kedubes China yang memberikan informasi tersebut. Menteri Agus menuturkan hal ini menjadi momentum Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berbenah.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Agus.

Menteri Agus menuturkan Kementerian Imipas yang dipimpinnya akan selalu terbuka dengan saran, kritik dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun mengaku bersyukur dengan informasi dari Kedubes China.

"Kalau nggak diinformasikan kedutaan, kami kan gak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Dan ini menjadi perongatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dam tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," tegas Menteri Agus.

Editor : Boby

Kedubes China mengapresiasi langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mereka mengganti petugas yang terbukti melakukan pungli di Bandara Soekarno Hatta.

Dalam sebuah utas di X, tersebar pernyataan dari Kedutaan Besar China terkait pungli ini. Tak hanya itu, dalam surat tersebut juga disertakan puluhan petugas imigrasi yang melakukan pungli disertai keterangan jumlah punglinya.

Kedutaan Besar (Kedubes) China di Republik Indonesia, terkait hal ini, menyampaikan salam hormat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah menjembatani penyelesaian permasalahan ini. Kedubes China mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes China dalam suratnya kepada Kemlu.

Kedubes China menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Kedutaan Besar berharap ke depan Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip', 'Silakan Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi.

"Dan perintah tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok, sehingga mereka tidak menyarankan para pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas Imigrasi," tulis Kedubes China. Kedubes China juga menyertakan nomor hotline pengaduan untuk warganya yang merasa dipungli.

Berikut utas viral di X:

[Gambas:Twitter]

Bedol desa di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta

Sebelumnya, beredar informasi perihal 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Informasinya, sekitar 30 pejabat setingkat kabid, kasubbid, kasi, dan petugas lapangan diperiksa.

Masih dari informasi yang beredar, pencopotan dan pemeriksaan ini karena adanya informasi dari Kedubes China soal data-data warganya yang dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, ketika dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ada WNA China yang mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 16 Januari 2025. Namun terkonfirmasi bahwa soal video TikTok yang dibuat oleh WN China itu palsu alias hoax.

WN China tersebut juga telah ditangkap pihak Imigrasi dan dideportasi. WN China itu pun telah mengakui kesalahannya.

Kembali ke Menteri Agus, dia memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China diperiksa. "Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," sambung Menteri Agus.

Dia menekankan perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soetta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Menteri Agus memastikan oknum imigrasi yang melakukan praktik pungli dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia buka suara terkait kasus pemerasan warga negara (WN) China di Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap WN China.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soekarno-Hatta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta diperiksa

Agus memastikan, semua petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dan namanya tercantum dalam data Kedubes China akan ditarik dan diperiksa.

"Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelas dia.

Dia menekankan, perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan.

Agus bahkan memastikan oknum petugas imigrasi yang melakukan praktik pungli akan dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga berterima kasih kepada Kedubes China yang telah memberikan informasi tersebut.

Agus menambahkan, pihaknya ke depan akan melakukan pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian sehingga berbasis digital.

Hal ini diharapkan agar proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Roy Soemirat memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah terkait.

"Direktorat Konsuler Kemenlu akan terus membantu dalam menfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes China," ujarnya, Sabtu.

Kasus pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta

Sebelumnya, Kedutaan Besar China di Indonesia telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan bahwa ada sejumlah warga negaranya yang menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan”.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia buka suara terkait kasus pemerasan warga negara (WN) China di Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap WN China.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soekarno-Hatta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta diperiksa

Agus memastikan, semua petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dan namanya tercantum dalam data Kedubes China akan ditarik dan diperiksa.

"Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelas dia.

Dia menekankan, perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan.

Agus bahkan memastikan oknum petugas imigrasi yang melakukan praktik pungli akan dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga berterima kasih kepada Kedubes China yang telah memberikan informasi tersebut.

Agus menambahkan, pihaknya ke depan akan melakukan pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian sehingga berbasis digital.

Hal ini diharapkan agar proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Roy Soemirat memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah terkait.

"Direktorat Konsuler Kemenlu akan terus membantu dalam menfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes China," ujarnya, Sabtu.

Kasus pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta

Sebelumnya, Kedutaan Besar China di Indonesia telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan bahwa ada sejumlah warga negaranya yang menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan”.

Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Imigrasi membenarkan kabar tentang pencopotan seluruh pejabat di Kantor Imigrasi Kelas-1 Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta. Pencopotan tersebut buntut dari nota protes pemerintahan China terhadap pemerintah Indonesia terkait dugaan pemerasan yang dilakukan petugas-petugas imigrasi bandara terhadap warga negara Tirai Bambu sepanjang 2024-2025.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto menegaskan pencopotan tersebut dilakukan untuk proses penyelidikan. “Kami sudah menerima informasi itu. Dan kami tarik (copot) semua terhadap nama-nama yang ada di data dari penugasan di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Agus saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (1/2/2025).

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu menegaskan, akan memberikan sanksi lebih tegas terhadap para petugas, dan pejabat di Bandara Kelas-1 Soekarno-Hatta yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan tersebut. “Tindakan tegas juga akan kita lakukan jika nantinya benar terbukti melakukan kesalahan,” ujar Agus.

Agus belum bersedia membeberkan nama-nama para pejabat, maupun petugas Imigrasi Soekarno-Hatta yang dicopot itu. Tetapi kata dia, ada sekitar 30-an nama yang dicopot dari tingkat pejabat, sampai petugas di lapangan. Dan dari pemeriksaan sementara, ada sejumlah petugas yang melakukan pemerasan lebih dari satu kali.

“Ada yang dua, dan tiga kali (melakukan pemerasan). Dan saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan,” ujar Agus.

Agus menjelaskan, ‘pembabatan’ habis para petugas dan pejabat imigrasi di bandara utama Indonesia ini, tak terkait dengan kasus warga negara China yang sempat viral mempublikasikan aksi pungli di bandara beberapa waktu lalu. “Yang itu (video pungli) itu berbeda. Yang itu tidak benar. Kalau kasusnya yang ini berbeda,” ujar Agus.

Kasus publikasi bernarasi pungli oleh seorang warga China beberapa waktu lalu itu, kata Agus, sudah dilakukan penangkapan. Pun kata dia, terhadap pembuat video tersebut sudah dilakukan penangkapan dan dideportasi, dan penangkalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi beredarnya surat Kedutaan Besar (Kedubes) China berisi komplain tentang dugaan pemerasan yang dialami warga negaranya oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Surat Kedubes China yang ditujukan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika diterbitkan pada 21 Januari 2025.

Juru Bicara Kemlu RI, Roy Soemirat, mengungkapkan, saat ini Kemlu RI terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait isu tersebut. ⁠"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu fasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak kedubes RRT," kata Roy, Sabtu (1/2/2025).

Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, Roy mengatakan hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut. "Mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," ujarnya.

Surat Kedubes China berisi keluhan praktik pemerasan yang dilakukan petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta terhadap warga negara China telah viral di media sosial. Dalam surat itu, Kedubes China melampirkan daftar kasus antara Februari 2024 hingga 2025.

"Ini hanyalah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara China yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," demikian bunyi surat yang ditulis menggunakan bahasa Inggris tersebut.

Dalam surat itu, Kedubes China pun menyampaikan bahwa mereka telah menangani 44 kasus pemerasan terhadap warganya oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. "Tahun lalu, dengan bantuan Bagian Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar China menyelesaikan kontak dan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total uang sekitar Rp 32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China," tulisnya.

Kedubes China pun meminta agar plang bertuliskan "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" ditempatkan di pos pemeriksaan imigrasi. Kedubes China meminta plang itu ditulis dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan Indonesia. "Dan perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China sehingga mereka tidak akan menyarankan pelancong China untuk menyuap petugas imigrasi," kata Kedubes China.

Kedubes China juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemlu RI dan merasa terhormat menyampaikan pengaduan tersebut kepada Kemlu RI.