Sebanyak 21 imigran gelap asal Bangladesh diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, di sekitar Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Kamis (13/3/2025) lalu.

Hingga saat ini 21 pria warga negara Bangladesh ini diamankan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas Tasikmalaya. Mereka telah masuk daftar cekal dan akan dideportasi.

Melalui keterangannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Indra Bangsawan mengatakan penangkapan itu berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) tersebut. Mereka datang dengan diantar sebuah mobil travel dan hendak menginap di sebuah penginapan sekitar Pantai Karang Paranje.

"Laporan ini berawal dari adanya sekelompok laki-laki yang berjumlah 21 orang yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan yang berlokasi di Pantai KarangParanje, KelurahanKaryasari, KecamatanCibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat," kata Indra.

Saat itu petugas penginapan meminta identitas dari rombongan tamunya itu, tapi mereka tak bisa menunjukkan identitas. Hal ini karuan menimbulkan kecurigaan, sehingga warga berinisiatif untuk melapor ke Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Polsek Cibalong, Kabupaten Garut, langsung mendatangi penginapan dan melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang laki-laki tersebut. Ternyata benar sehingga pihak Polsek berkoordinasi dengan kami, setelah kami periksa lebih lanjut pun benar mereka WNA," kata Indra.

Atas temuan itu Indra mengatakan pihaknya berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian.

"Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," kata Indra.

Bentuk tindakan administratif keimigrasian itu dilakukan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan (cekal) dan deportasi dari wilayah Indonesia.

"Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21(dua puluh satu) Warga Negara Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan," kata Indra.

Indra juga mengutarakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia.

"Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang ada di Indonesia. Kami memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," kata Indra

Baca artikel selengkapnya di detikjabar

Video: Bocah di Garut Tewas Seusai Tangan Tersangkut Drainase Kolam

Video: Bocah di Garut Tewas Seusai Tangan Tersangkut Drainase Kolam

Komisi XIII DPR rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Komisi XIII DPR mendukung tunjangan untuk petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia.

Hal itu disampaikan sebagai hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (24/2/2025). Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, awalnya menjelaskan terkait masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

"Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," tutur Plt Dirjen Imigrasi dalam keterangannya.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Kemudian, sedikit berbeda dari kawasan barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

"Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," ujar Godam.

Tidak hanya itu, Godam mengemukakan kondisi lainnya, di antaranya adalah keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan.

Selain itu, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

Menanggapi Ditjen Imigrasi, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Dia mendukung adanya tunjangan kinerja bagi para petugas imigrasi di wilayah terluar RI.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja," tutur Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkasnya.

Tonton juga Video: Walkot Semarang Jadi Tersangka Suap Proyek Kursi SD-Sunat Tunjangan ASN

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Setiap tahun, tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara di Indonesia. Tahun 2024, peringatan ini akan memasuki usia ke-76 dengan tema "Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju." Peringatan ini bukan hanya sekadar mengenang sejarah, tetapi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan semangat bela negara.

Dilansir dari laman Kementerian Pertahanan RI, Hari Bela Negara diperingati setiap 19 Desember untuk mengenang pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada 1948, yang menjaga kelangsungan pemerintahan Indonesia selama Agresi Militer Belanda II.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan ini, pemerintah Indonesia menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2006. Hari ini dirancang untuk mengenang jasa para pahlawan dan menumbuhkan semangat bela negara di kalangan masyarakat. Penetapan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya semangat persatuan dalam menjaga kedaulatan negara.

Peringatan ini memiliki Mars dan Ikrar yang digaungkan setiap tahunnya. Berikut informasi lengkapnya.

Mars dan Ikrar Bela Negara

Untuk memeriahkan perayaan Hari Bela Negara, berikut adalah lirik dari Mars Bela Negara yang menjadi simbol semangat perjuangan:

Mars Bela Negara

Bangunlah seluruh bangsa Indonesia

Hadapi tantangan dan cobaan

Raihlah cita-cita yang mulia

Indonesia makmur dan sentosa

Walau berbagai suku dan agama

Ragam budaya serta golongan

Satu untuk semua, semua untuk satu

Jayalah Indonesiaku tercinta

Persatuan dan kesatuan

Negara Republik Indonesia

Undang-undang dasar empat lima

Pancasila dasar negara

Seluruh rakyat wajib bela negara

Songsong hari esok makmur sejahtera

Ikrar Bela Negara

Kami warga negara Indonesia, menyadari

Sepenuhnya bahwa, dalam rangka menjaga

Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan

Keselamatan bangsa demi kelangsungan hidup

Negara Kesatuan Republik Indonesia, berjanji untuk

Selalu bersikap dan berperilaku:

1. Mencintai tanah air

2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara

3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara

4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara

5. Memiliki kemampuan awal bela negara

Itulah mars dan Ikrar Hari Bela Negara, dengan tema "Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju," diharapkan masyarakat dapat bersatu dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat rasa cinta tanah air. Semoga bermanfaat, ya!

Video: Polisi Ungkap Penyebab Bentrok Pemuda Pancasila Vs Grib di Sergai

Video: Polisi Ungkap Penyebab Bentrok Pemuda Pancasila Vs Grib di Sergai

Seorang warga negara asing (WNA) asal Denmark berinisial VRP ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena melebihi izin tinggal (overstay) selama 56 hari. Dia diciduk di sebuah hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengatakan, penangkapan VRP bermula dari informasi diperoleh tim imigrasi terkait adanya WNA yang diduga berada di Aceh sudah melebihi izin tinggal. Setelah dilakukan penelusuran diketahui dia tiba di Indonesia pads 22 September dengan Visa On Arrival (VOA) yang berlaku hingga 21 Oktober.

"Namun ia tidak melakukan perpanjangan izin tinggal dan menolak membayar denda atas pelanggaran overstay-nya," kata Gindo dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Usai diamankan, VRP dibawa ke Kantor Imigrasi Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan. Dia disebut akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Gindo menyebutkan, penangkapan tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Gindo meminta masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan keberadaan WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

"Kami tidak akan mentolerir pelanggaran keimigrasian termasuk overstay. Imigrasi akan terus mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah kami dengan serius. Terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan dugaan pelanggaran ini," jelas Gindo.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Mendagri Australia Tony Burke bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Dalam pertemuan itu, Yusril menyerahkan draf terkait poin-poin syarat transfer narapidana ke Australia.

"Kami juga sudah menyerahkan semua draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril menjelaskan baik Indonesia maupun Australia tidak memiliki aturan terkait transfer narapidana. Untuk itu dibuatlah practical agreement terkait transfer narapidana tersebut, yang drafnya telah diberikan.

"Jadi kita tuh menyiapkan apa yang kita sebut dengan practical agreement. Jadi practical agreement itu salah satu bentuk perjanjian juga sebenarnya antara dua negara, tapi untuk kasus yang spesifik," ujarnya.

Yusril mengatakan draf yang sama juga telah diserahkan ke pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Dia menyebut pemerintah Filipina merespons positif terkait hal tersebut.

"Dan draf yang sama sebenarnya kita sudah submit ke pemerintah Filipina. Dan mereka merespons sangat positif. Tapi pemerintah Australia masih perlu waktu untuk mempelajari draf itu," tuturnya.

Yusril menjelaskan syarat yang merupakan isi draf tersebut. Pertama adalah Australia harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

"Syarat-syaratnya itu pertama sekali adalah negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara kita," kata dia.

Kedua, Australia harus menghormati keputusan final di pengadilan Indonesia. Ketiga, Australia harus memberi akses Indonesia memantau narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Kita transfer ke negara yang bersangkutan dan kita tetap diberi akses untuk memantau apa yang terjadi kepada narapidana itu setelah dikembalikan ke negaranya," sebutnya.

Dan keempat, Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Terakhir, katanya, Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Apabila kita transfer ke negara yang bersangkutan, kita berhak untuk mencekal yang bersangkutan untuk tidak masuk ke Indonesia. Kalau dalam kasus narkotik, itu pemerintah kita bisa mencekal seumur hidup," sebutnya.

"Jadi sekarang bola bukan di tangan kita lagi, bola di tangan pemerintah Australia," tambahnya.

Sebelumnya, pertemuan itu membahas soal proses transfer narapidana Bali Nine. Yusil menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine belum ada kerjasama mengenai transfer napi.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril.

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan kedaulatan digital dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di dunia digital akan melawan radikalisasi secara daring (online).

Pasalnya, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengatakan media sosial dan gawai yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari merupakan alat kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem.

"Handphone kita atau gadget kita kan borderless, tanpa batas. Media sosial dan lain sebagainya itu merupakan perangkat yang sangat potensial dan selama ini digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk meradikalisasi umat atau masyarakat," kata Ahmad dalam sebuah talkshow di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, BNPT terus memperkuat strategi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, media, pengusaha, akademisi, dan tokoh agama untuk menangkal penyebaran narasi kebencian di dunia maya.

Menurut dia, strategi tersebut penting karena kelompok radikal menggunakan saluran digital sebagai sarana infiltrasi ideologi yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Dalam konteks radikalisme kanan, sambung Ahmad, yang menunggangi agama ini merupakan para penceramah agama. Dia berpendapat penceramah berpotensi menjadi pintu masuk serta pintu keluar ideologi radikalisme.

"Kalau penceramah-nya moderat, menyejukkan, melembutkan, dan mempersatukan, maka ini menjadi pintu keluar dari infiltrasi ideologi-ideologi radikal itu," ucap dia.

Untuk itu, BNPT, dengan dukungan berbagai pihak, terus mengupayakan penanggulangan radikalisasi di dunia maya. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat, BNPT berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian Indonesia, baik di dunia fisik maupun digital.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Haji Imam Pituduh (Gus Imam) mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan digital untuk mencegah penyebaran narasi kebencian.

"Ormas-ormas Islam juga harus menjaga kedaulatan digital. Ini penting karena nilai-nilai dan narasi kebencian itu efektif untuk di-infiltrasi melalui kanal-kanal digital," kata Gus Imam.

Dia menambahkan bahwa radikalisasi daring, yang sering menyebar melalui pesan kebencian, berpotensi menimbulkan dampak besar meskipun ledakan-nya kecil. Karena itu, kewaspadaan terhadap ancaman tersebut menjadi hal yang sangat krusial.

Apabila ada pembiaran secara terstruktur dan ketidakwaspadaan, kata dia, maka otomatis hal itu akan menjadi faktor penghancur utama, yang disebut sebagai low explosive and high impact.

"Artinya ledakan-nya kecil tapi dampaknya besar. Itu yang wajib diwaspadai," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan kedaulatan negara dapat tercapai apabila suatu bangsa mampu mengelola sumber daya-nya untuk kemaslahatan bersama.

"Kemerdekaan sejati tercapai ketika individu dan masyarakat di suatu negara mampu mengelola sumber daya alam serta manusianya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama," kata Romo Benny, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jika masyarakat suatu negara mampu berinovasi untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkannya di tingkat nasional, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perbaikan ekonomi.

Ia pun mengingatkan para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemerintah dan pihak terkait, untuk mewujudkan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak asing.

"Kemandirian dalam bidang politik dan kebijakan publik harus menjadi prioritas. Ini semua bisa dicapai dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari dalam negeri. Elite politik harus mendorong kebijakan yang bisa mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam negeri," ujarnya.

Ia menilai, dengan menjalankan nilai keimanan dan ketakwaan, seseorang akan semakin giat bekerja demi mengejar makna dan tujuan hidup itu sendiri.

"Karena agama menjadi semangat untuk kerja keras itulah yang akhirnya membuat seseorang yang beriman itu merasa memiliki kewajiban. Nah, kewajiban orang beriman itu apa? Yaitu berbagi kepada sesama-nya," kata dia.

Selain menyangkut soal keimanan, ia berpendapat bahwa kemandirian suatu bangsa juga bisa ditunjukkan dari kedewasaan dalam berpikir, bernalar, dan menjalin hubungan sesama manusia.

Terakhir, ia menyampaikan harapannya agar generasi muda Indonesia dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024