Viral dugaan kecurangan UTBK SNBT 2025 di media sosial. Buntutnya, beragam soal UTBK 2025 hari pertama dan hari kedua, 23-24 April 2025 beredar di media sosial.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, mengakui dinamika kecurangan terus terjadi. Ia mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi potensi risikonya dan masih melakukan investigasi. Ia mengatakan sejumlah kecurangan memanfaatkan software, ponsel, hingga remote desktop.

"Kasus kebocoran itu terjadi sejak 23 April. Ada 9 kasus yang dilaporkan. Pada 24 April, ada 5 kasus," ucapnya dalam konferensi pers, disiarkan di kanal YouTube SNPMB ID, Jumat (24/4/2025).

"Sudah saatnya kita tidak boleh terlalu permisif terhadap keadaan-keadaan seperti ini, sehingga kami masih membuka peluang apabila memang kita miliki dan sebagainya, mungkin kita akan membawa ke aparat yang lebih berwenang agar supaya menjadi pembelajaran bahwa ini tidak bisa dibenarkan," imbuh Eduart.

Berpotensi Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum

Eduart menegaskan penanganan kecurangan juga berpotensi diteruskan ke aparat penegak hukum, di samping peserta didiskualifikasi dari UTBK.

"Peserta yang terbukti melakukan kecurangan, ini akan kita berikan sanksi tegas dengan didiskualifikasi dari SNPMB PTN. Ini perlu kami tegaskan. Karena ini harus dilakukan. Dan termasuk sanksi tegas apabila ada keterlibatan pihak internal yang kalau memang ada," ucapnya.

"Kami tadi malam sudah rapat dan mungkin akan mengambil sikap bahwasanya terhadap kecurangan yang terstruktur, yang memang terstruktur dan disengaja dengan modus yang clear untuk memang mencurangi, bisa saja kita akan membawa ke ranah itu," jelasnya.

Langkah itu dilakukan agar bisa memberikan efek jera untuk bagi pihak-pihak yang ingin mencoreng proses UTBK. Meski begitu, keputusan resmi dikatakan akan diambil setelah pelaksanaan UTBK.

"Kita akan melakukan tentu investigasi terhadap seluruh hal kejadian yang terjadi. Dan juga kita akan melakukan evaluasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut yang kita anggap penting dan perlu untuk menjaga integritas UTBK ini," sambungnya.

Atas kecurangan yang terus terjadi, Eduart mengatakan langkah serius perlu seperti penegakan hukum perlu diambil. Di sisi lain, pihaknya juga mempertimbangkan adanya anak yang terjebak oknum atau jaringan kecurangan dengan iming-iming kelulusan di PTN yang diimpikan.

Berdasarkan temuan tim SNPMB, salah satu anak yang terduga curang terbirit-birit masuk ruang ujian kendati baru disuruh masuk. Anak bersangkutan diduga terjebak pada iming-iming kelulusan di UTBK.

Agar Peserta UTBK Hari 1 dan 2 Tak Dirugikan

Sementara itu, tim SNPMB telah mengantisipasi kebocoran soal sehingga tidak ada set soal yang sama. Adapun beberapa soal yang sama merupakan jembatan standarisasi soal antarsesi dan antarhari.

"Jembatan soal itu untuk menjaga standarisasi soal agar supaya asas fairness buat semua peserta bisa kita kedepankan," ungkapnya.

Ia mencontohkan, jika ada kesamaan jawaban benar pada soal di sesi 1 dan sesi 4, maka jawaban soal tersebut bisa tidak dinilai.

"Soal yang sama sengaja kami buat dalam persentase tertentu sebagai jembatan standarisasi soal dari sesi ke sesi, dari hari ke hari. Itu memiliki pola penilaian tersendiri, artinya tidak mungkin akan merugikan peserta. Jika dibilang apple to apple soal sesi 1 dan 4, nilainya sama, itu bisa saja jembatan soal dengan pengetahuan yang sama tidak akan dinilai," tuturnya.

Video: Curang saat UTBK Bisa Kena Sanksi Pidana!

Video: Curang saat UTBK Bisa Kena Sanksi Pidana!

Presiden RI Prabowo Subianto ingin segenap jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar bekerja keras melawan aksi penyelundupan. Dia pun membuka peluang kemungkinan untuk menenggelamkan kapal-kapal penyelundup tersebut.

Hal ini ia sampaikan dalam forum Musrenbangnas di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

Awalnya Prabowo mengatakan komitmennya untuk menghentikan kebocoran-kebocoran yang merugikan negara. Ia kemudian mengingatkan aparat untuk bekerja keras menghentikan penyelundupan.

"Saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran penyelundupan dari luar ke dalam," kata Prabowo.

Prabowo menilai penyelundupan telah membahayakan kedaulatan dan mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja Indonesia. Dia pun menyoroti aksi penyelundupan tekstil yang mengancam industri tekstil dan ratusan ribu pekerja dalam negeri.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku akan berkonsultasi dengan para ahli hukum untuk mencari kewenangan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dan aparat dalam mencegah dan melawan aksi penyelundupan tersebut. Salah satunya, opsi yang dia tawarkan adalah menenggelamkan kapal penyelundup.

"Apakah kapalnya ditenggelamkan. Tolong para Profesor di pemerintahan saya tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang enggak ngerti hukum. Tapi kalau dia ancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Kalau jelas melanggar dan akibatkan kerugian," kata dia yang juga Ketua Umum Gerindra itu.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah kabar lebih dari 3 ribu data pegawainya dibocorkan peretas (hacker) ke situs gelap (dark web).

Wakil Kepala KSP M Qodari mengatakan pihaknya sudah mengecek kebenaran klaim akun X @stealthmole_int. Menurutnya, tak ada data KSP yang bocor.

"Sudah diperiksa, sejauh ini tidak ada peretasan pada sistem utama KSP," katq Qodari melalui pesan singkat, Sabtu (26/10).

Dia memastikan semua data internal KSP aman. Qodari juga memastikan klaim di media sosial tentang kebocoran data KSP tidak benar.

Akun X @stealthmole_int menyebut 3 ribu data pegawai KSP diduga bocor. Data bocor itu disebut berasal dari situs ksp.go.id. Total data KSP yang disebut mencapai 1,3 gigabyte.

Sebelumnya, persoalan kebocoran data pemerintah terus menghiasi pemberitaan selama beberapa tahun terakhir. Pada September 2024, ada dugaan kebocoran 6 juta data NPWP.

Data milik Presiden Jokowi dan wakil presiden terpilih saat itu, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam daftar data bocor. Hal itu diungkap Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di media sosial X. Data tersebut dikabarkan dijual di Breach Forum.

Selama ini, pemerintah tak melakukan aksi tanggap merespons kebocoran data. Beberapa kasus juga direspons dengan bantahan tentang kebocoran data tanpa mengungkap proses investigasi secara rinci.

"Semua data itu (bocor) mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi. Atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ucap Joko Widodo (Jokowi) ketika menanggapi 6 juta data NPWP bocor saat masih menjabat presiden pada September lalu.