Banjarmasin (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI mengatakan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan daerah percontohan kebhinekaan yang berkomitmen memelihara hubungan baik keberagaman antar kelompok.

“Saya sudah berkeliling di berbagai provinsi dan kota, namun saya melihat di Kalsel ini keberagaman cukup lengkap dan terpelihara dengan baik. Apalagi saat deklarasi damai pilkada hari ini, banyak suku bangsa yang mau melibatkan diri,” kata Ketua Dewan Pakar Geopolitik dan Geostrategis BPIP RI R Ermaya Suradinata usai kegiatan deklarasi damai Parade Seni Budaya Lintas Etnis Pilkada 2024 di Banjarmasin, Minggu.

Menurut dia, Provinsi Kalsel layak diberikan julukan daerah kebhinekaan karena hubungan antarkelompok adat istiadat menyatu meski terdapat banyak keberagaman dan berbeda-beda pilihan politik.

“Provinsi Kalsel memperlihatkan bagaimana antarsuku dan ras saling merajut persaudaraan sehingga tidak ada konflik,” ujarnya.

Dia berharap kondisi ini tetap terjaga dengan baik, meskipun saat ini momentum pilkada namun diharapkan tidak terjadi konflik baik disebabkan oleh perbedaan pandangan maupun pilihan politik.

Ia mengungkapkan semboyan kebhinekaan saat ini tidak hanya dikenal di dalam negeri saja, namun dunia telah mengakui semboyan ini dan telah diadopsi menjadi pedoman banyak orang sebagai semangat persatuan dan kesatuan.

“Itulah alasannya mengapa penting merawat dan merajut persatuan meskipun saat ini momentum pilkada, terlebih juga saat ini dunia sedang bergejolak karena perang di beberapa negara belum selesai,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, BPIP RI bersama Bawaslu Kalsel, 30 suku bangsa se-Indonesia, forum suku dan bangsa, organisasi masyarakat, TNI, Polri, dan masyarakat mengucapkan ikrar pilkada damai menjelang pemilihan pada 27 November 2024.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Keberagaman menjadi salah satu fondasi utama dalam pengamalan Pancasila , terutama dalam menjaga persatuan bangsa dan mencegah paham radikalisme serta terorisme. Perlu dipahami bahwa keberagaman adalah ruh Pancasila yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) periode 2022-2026, Philip Kuntjoro Widjaja berpendapat, keberagaman adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Serta menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman ideologi yang dapat merusak keutuhan bangsa.

Ia menjelaskan, keberagaman penting sekali dalam pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah diterima secara luas oleh seluruh elemen masyarakat, yang mencakup aspek keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

"Menghormati dan mengakui perbedaan adalah langkah mendasar dalam membangun masyarakat yang adil. Dalam konteks keadilan sosial, keberagaman menjadi cerminan dari komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya, tanpa memandang suku, agama, atau ras," kata Philip di Jakarta, Sabtu (24/8/2024.

Philip menekankan keberagaman tidak boleh dianggap sebagai tantangan, melainkan sebagai kekayaan yang harus dirawat dan dikembangkan. Menurutnya, Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan potensi beragam dari masyarakat Indonesia, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa.

Sebagai seorang akademisi yang secara aktif memperhatikan isu toleransi dan keberagaman, Philip menyampaikan pendapatnya tentang isu pemaksaan penggunaan atribut agama tertentu, seperti dalam pemakaian jilbab pada perempuan yang dipaksakan di lembaga pendidikan tertentu. Juga pelarangan anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab yang sempat ramai sebelum peringatan HUT ke-79 RI di IKN.

"Toleransi itu terjadi di tengah-tengah, bukan dari dua pihak yang saling memaksakan kehendak. Ada kalanya pihak pertama yang mengalah, dan ada kalanya pihak kedua yang harus mengalah. Beragama dan berkeyakinan tidak mungkin dilakukan secara sehat jika masing-masing pihak ingin menang sendiri. Karena itu, moderasi dalam beragama adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman,? katanya.

Menurut Philip, pemerintah perlu proaktif dalam memediasi konflik yang muncul akibat perbedaan pemahaman, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya moderasi dalam beragama. Pemerintah harus adil dalam penegakan hukum dan memberikan pendidikan yang memadai untuk mengurangi potensi konflik. Ia juga menyoroti perlunya komunikasi dan kolaborasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan.

Mengenai relevansi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menangkal ideologi transnasional seperti ISIS, Prof. Philip dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah pondasi yang kuat untuk melawan berbagai bentuk ideologi radikal.

"Pancasila adalah visi dan pondasi negara yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mengamalkan Pancasila melalui pendidikan dan contoh nyata yang bisa diikuti oleh semua elemen masyarakat,? imbuhnya.

Philip juga menyebut Pancasila sebagai vaksin kultural yang dapat membentuk imunitas ideologis bangsa Indonesia. Dirinya berujar, jika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dengan benar, bangsa Indonesia akan memiliki imunitas yang kuat terhadap paham-paham radikal dan intoleransi. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi pedoman hidup yang dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan.

Ia berharap agar seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, dapat berperan aktif dalam mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila tidak harus dilakukan dengan hal-hal besar, tetapi bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang berdampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap elemen bangsa wajib mengoptimalkan kemampuannya masing-masing. Bagi yang mampu berkontribusi besar, lakukanlah yang besar. Jika saat ini hanya mampu berkontribusi dalam skala yang kecil, tetaplah bergerak dan jangan diam.

"Dengan semangat gotong royong dan pengamalan Pancasila yang nyata, saya yakin bahwa Indonesia akan terus maju dan kuat dalam menghadapi tantangan global. Keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang harus dirayakan dan dijaga agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa tetap hidup dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik," kata Philip.

Jakarta -

SETARA Institute mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdalih keseragaman terkait tidak ada anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. SETARA menilai BIPI harusnya menjadi teladan terhadap penghormatan keberagaman.

"SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Halili menyebut Indonesia negara yang memiliki banyak keragaman. Menurutnya, BPIP harus menjadi teladan terhadap penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

"SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman," tutur dia.

SETARA meminta agar BPIP mengakomodasi Paskibraka putri yang hendak mengenakan jilbab pada saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara nanti.

"Mereka harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota Paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara Bendera 17 Agustus mendatang. Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota Paskibraka putri diperbolehkan berjilbab," tutur dia.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. (Foto: tim detikcom)

Halili menyebut pihaknya juga menolak segala bentuk politik penyeragaman. Termasuk, kata dia, pemaksaan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan.

"Pada saat yang sama, SETARA Institute juga menolak segala bentuk politik penyeragaman, termasuk pemaksaan penggunaan jilbab dalam berbagai konteks seperti di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri, sebab hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia," kata dia.

Berikut pernyataan sikap SETARA Institute:

1. SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya. Pada saat yang sama, SETARA Institute juga menolak segala bentuk politik penyeragaman, termasuk pemaksaan penggunaan jilbab dalam berbagai konteks seperti di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri, sebab hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia.

2. Dalam pandangan SETARA Institute, menggunakan jilbab atau tidak menggunakan jilbab sebagai ekspresi keyakinan merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang, sebagaimana jaminan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan keyakinan bagi siapapun. Oleh karena itu setiap upaya satu pihak kepada pihak lain untuk menanggalkan keyakinan, baik dengan paksaan maupun dengan pengkondisian tanpa paksaan, merupakan tindakan intoleran dan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD, terutama pasal 29 Ayat (2) tersebut dan juga pasal 28I Ayat (2) dan (4).

3. Dalam konteks polemik jilbab bagi anggota Paskibraka, bila dicermati ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, memang tidak ada pemaksaan kepada seorang anggota Paskibraka (putri) untuk melepas jilbab. Tapi, terdapat standar pakaian atau seragam yang dicontohkan secara visual di dalamnya, dimana anggota Paskibraka putri tidak berjilbab. Hal itu merupakan bentuk penyeragaman yang tidak mengakomodasi kebinekaan dalam keyakinan mengenai penggunaan jilbab.

4. SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman. Mereka harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yg sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara Bendera 17 Agustus mendatang. Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab.

5. SETARA Institute mendesak Pemerintah, khususnya BPIP, untuk segera menyelaraskan aturan mengenai Paskibraka, khususnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia 'Bhinneka Tunggal Ika'.

Dalih Keseragaman BPIP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga anggota DPR Andre Rosiade mengkritik perihal anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tahun 2024 melepas jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut Paskibraka sejak awal adalah tentang keseragaman.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika memberi pernyataan pers di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, seperti dilansir Antara, Rabu (14/8).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa Sukarno.

"Kan itu semula kan memang Paskibraka itu uniform, uniform itu maksudnya apa? Karena kita baru merdeka dengan kemajemukan yang paling, barangkali, terbesar di muka bumi. Di situlah inisiatif Presiden Sukarno untuk mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika," tutur dia.

(lir/imk)